maxwin brand 802Jutaan kata 258937Orang-orang telah membaca serialisasi
《link slot tergacor malam ini》
Hari Persandian dan pentingnya jaga ruang siber******
Sewaktu masih di Akademi Sandi Negara (Aksara) atau yang sekarang dikenal sebagai Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) diajarkan bagaimana beratnya perjuangan Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati merintis, sampai akhirnya terbentuk Badan Persandian Negara pada tanggal 4 April 1946.
Sebelum menerima penugasan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Mr. Amir Sjariffudin (saat itu) untuk mendirikan serta memimpin sebuah badan pemberitaan rahasia bagi kepentingan pemerintahan, Roebiono adalah sosok yang awam dengan dunia persandian. Sebelumnya ia adalah seorang dokter yang berdinas di Kementerian Pertahanan Bagian-B (intelijen).
Tugas berat lainnya adalah membentuk serta membangun "dinas code" bersamaan dengan tugas membangun sistem kode sandi. Awal pembentukan dinas code dilakukan oleh Roebiono, dia dibantu oleh Lettu Santoso yang ditunjuknya sebagai kepala pendidikan persandian pada Desember 1946.
Dinas Code pada waktu itu juga dikenal sebagai Badan Persandian Negara, sebuah badan yang berlokasi di Yogyakarta dan memiliki kedudukan langsung di bawah Kementerian Pertahanan Bagian-V dengan tugas pokok mengelola persandian.
Selain mengembangkan sistem kode sandi, dinas code juga memiliki tugas untuk memecahkan pesan-pesan bersandi milik musuh serta melaksanakan tugas dinas kurir untuk memeriksa berita dari dalam serta luar negeri. Mungkin kita dahulu juga belum benar-benar bisa merdeka jika tidak ada persandian serta dinas code karena semua rencana operasi perang akan mudah sekali disadap oleh pihak musuh.
Dari dinas code itulah akhirnya terus berkembang, sehingga menjadi organisasi besar, yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), setelah beberapa kali bertransformasi.
Ruang siber telah menjadi arena yang dinamis dan tidak terduga dengan berbagai ancaman yang terus berkembang. Dari serangan siber yang bertujuan merusak infrastruktur kritis hingga pencurian data dan penyebaran disinformasi, tantangan yang dihadapi dalam ruang siber makin kompleks dan mengkhawatirkan.
Ruang siber adalah domain virtual yang mencakup jaringan komputer, sistem informasi, perangkat lunak, dan data yang terhubung secara global. Dalam ruang siber ini terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, baik oleh individu, organisasi, maupun negara, seperti serangan siber, pencurian identitas, penyebaran disinformasi dan hoaks, kejahatan siber dan kriminalitas daring, perang informasi dan kebijakan, kerentanan infrastruktur kritis, serta perlindungan privasi dan data.
Ruang siber telah menjadi medan perang modern yang memperlihatkan kompleksitas dan keunikan tersendiri. Ancaman siber berkembang dengan cepat dan sering kali bersifat tak terlihat, mencakup serangan siber, pencurian data, propaganda daring, dan bahkan perangkat lunak jahat yang bertujuan untuk merusak infrastruktur kritis. Dalam menghadapi tantangan ini, persandian Indonesia dihadapkan pada tugas yang tidak mudah.
Sudah banyak deretan lembaga pemerintahan serta swasta yang menjadi korban pencurian data, di antaranya 74 gigabita data Bank Indonesia, 17 juta data pelanggan PLN, 17.000 data akun Ditjen Pajak, 679.000 surat untuk Presiden Jokowi, 26 juta data Polri, 3,2 miliar data Peduli Lindungi, 2,3 juta data DPT 2014, 6 juta data pasien rumah sakit, dan 1,3 juta data eHAC.
Berikutnya 38 megabita data pengaduan KPAI, 26 juta data anggota Polri, 1,3 triliun data registrasi simcard, 36 juta data kendaraan bermotor, 272 juta data BPJS kesehatan, 19 juta data BPJS Ketenagakerjaan, 2 juta data foto dari BPJS, 34 juta data paspor, dan 6,9 juta data visa.
Selanjutnya 186 juta data KPU, 1 triliun data Kemendesa, 337 juta data disdukcapil, 6,8 juta data DPT Provinsi DKI, 1.64 terabita data dicuri dari situs Kemhan, 204,8 juta data DPT KPU, dan yang paling akhir adalah pencurian 380.000 data pelanggan Biznet & 154.000 pelanggan Biznet Gio yang disinyalir dilakukan oleh orang dalam perusahaan sendiri.
Mengingat banyaknya kebocoran data tersebut, persandian memainkan peran yang sangat vital sebagai benteng terakhir dalam menjaga keamanan siber karena tidak ada sistem yang betul-betul kuat. Persandian berupa enkripsi akan memastikan bahwa data yang dikirimkan dan disimpan di lingkungan digital dilindungi dari akses yang tidak sah, sehingga jika terjadi pencurian data, pelaku tidak akan bisa membaca isi informasi di dalamnya.
Dengan menggunakan teknik persandian yang tepat, pesan atau data yang ditransmisikan melalui jaringan dapat diacak, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang untuk mencegah penyadapan. Memastikan kerahasiaan komunikasi dan persandian menjadi instrumen penting dalam menjaga kerahasiaan operasi, perencanaan strategis, dan pertukaran informasi rahasia pada militer dan intelijen yang tentunya akan membantu menjaga keunggulan strategis dan keamanan nasional suatu negara.
Selain enkripsi, salah satu bentuk persandian yang juga perlu dimanfaatkan adalah "digital signature" yang dapat disematkan pada dokumen digital yang akan menjamin otentitas dari dokumen digital. Dokumen digital yang sudah disematkan "digital signature" akan dapat diketahui dengan mudah jika dilakukan perubahan pada dokumen tersebut, sehingga tidak akan dapat disangkal apakah dokumen digital tersebut masih autentik atau sudah diubah.
Pada zaman yang serba digital ini kebutuhan "digital signature" akan sangat besar, baik pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Di Indonesia sendiri, saat ini sudah terdapat cukup banyak penyelenggara sertifikat elektronik dan "digital signature". Hanya saja, pada era digital yang makin kompleks ini, ruang siber menjadi medan perang yang tak terlihat, meski sangat berpengaruh.
Di balik layar, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Indonesia menjalankan peran krusial dalam menjaga keamanan dan kedaulatan dalam ranah siber.
Sebagai lembaga strategis yang bertanggung jawab atas keamanan siber nasional, kepemimpinan serta personel yang memiliki kompetensi tinggi sangatlah krusial karena tantangan dalam ruang siber makin kompleks dan beragam, sehingga BSSN memerlukan pemimpin serta personel yang memahami secara mendalam berbagai aspek keamanan siber, termasuk ancaman yang berkembang, teknologi terbaru, dan regulasi terkait.
Pemimpin yang berkompeten akan dapat memimpin tim dengan efisien serta mampu merespons dengan cepat dan tepat dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons ancaman siber yang muncul dalam menghadapi ancaman siber yang terus berubah.
BSSN juga bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan dan regulasi terkait dengan keamanan siber, sehingga pemimpin serta personel yang berkompeten diharapkan akan dapat merancang kebijakan yang efektif dan adaptif sesuai dengan perkembangan teknologi dan ancaman.
Pemimpin serta personel yang berkompeten dapat membangun kemitraan yang efisien dan saling menguntungkan karena keberhasilan BSSN dalam menjaga keamanan siber nasional juga bergantung pada kemampuannya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional.
Pemimpin serta personel yang berkompeten akan dapat memimpin program pelatihan, penelitian, dan pengembangan teknologi yang diperlukan untuk memperkuat pertahanan siber karena BSSN harus terus mengembangkan kapasitas teknis dan manusianya dalam bidang keamanan siber. Kepemimpinan serta personel yang kompeten dan efektif di BSSN akan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam melindungi warga dan infrastruktur dari ancaman siber.
Dengan penuh rasa hormat, terima kasih disampaikan kepada seluruh pahlawan tanpa tanda jasa dalam bidang persandian serta ahli persandian yang bekerja keras di balik layar untuk melindungi negara kita.
Selamat Hari Persandian Nasional!
Dirgahayu Badan Siber dan Sandi Negara!
Bersama BSSN, kita jaga ruang siber menuju Indonesia Emas.
*) Dr. Pratama Persadha adalah Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC
Copyright © ANTARA 2024
LRT Jabodebek Tetap Operasi saat Libur Lebaran 6 April******
LRT Jabodebek tetap beroperasi selama libur lebaran, yakni pada 6 April 2024 hingga 15 April 2024.
"Meskipun terdapat perayaan Idulfitri, KAI akan tetap mempertahankan jadwal perjalanannya serta memastikan tetap beroperasi secara optimal dalam melayani pengguna LRT Jabodebek," kata Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono dalam keterangan resmi, Kamis (4/4).
Akan tetapi, Mahendro menyebut operasional yang akan digunakan selama 10 hari libur lebaran itu mengacu pola weekend. Dengan kata lain, jumlah perjalanannya akan lebih sedikit dibandingkan hari kerja, yakni hanya 260 perjalanan per hari.
Mahendro mengatakan LRT mulai beroperasi pukul 5.25 WIB dengan keberangkatan pertama dari Stasiun Jatimulya, Bekasi ke Stasiun Dukuh Atas, Jakarta. Ia menyebut LRT Jabodebek siap melayani penumpang selama libur lebaran hingga 22.51 WIB.
Keberangkatan terakhir LRT Jabodebek selama periode lebaran adalah pukul 22.01 WIB. Operasional terakhir moda transportasi ini berangkat dari Stasiun Dukuh Atas, Jakarta menuju Stasiun Harjamukti, Depok.
"Naik LRT Jabodebek akan semakin semarak dengan adanya promo tarif LRT Jabodebek yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan pada saat weekend, yakni maksimal Rp10 ribu dan bersifat merata untuk sepanjang jam operasi," jelasnya.
"KAI memahami pentingnya konektivitas, terutama selama Idulfitri sehingga kami berkomitmen untuk memfasilitasi pengalaman perjalanan yang aman dan andal untuk seluruh pengguna LRT Jabodebek. Sehingga memberikan pengalaman yang ceria dan menyenangkan pada musim libur kali ini," tutup Mahendro.
Lihat Juga :Siapa Saja Pemain Raksasa Tambang Timah RI? |
Di lain sisi, PT Jasa Marga (Persero) memprediksi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) bakal ditinggal oleh 1,86 juta kendaraan selama masa mudik. Para pemudik akan mengosongkan Jakarta Cs via 4 gerbang utama, yaitu gerbang tol (GT) Cikampek Utama, Kalihurip Utama, Ciawi, dan Cikupa.
Puncak mudik jalur darat dari Jabodetabek diprediksi terjadi pada 6 April 2024. Jasa Marga menyebut akan ada 259.087 kendaraan yang ramai-ramai keluar dari Jabodetabek menuju kampung halaman pada H-4 lebaran tersebut.
Jumlah kendaraan di jalan tol pada puncak arus mudik itu diklaim naik 0,03 persen dibandingkan lebaran tahun lalu. Bahkan, melesat 66,8 persen ketimbang periode normal.
[Gambas:Video CNN]
Label:ligaslot、cara pinjam di brimo、samudra slot 123
Terkait:mainan gacor、buku mimpi 2d angka abjad、bank 888 slot、pola gacor fafafa hari ini、cara kredit di tokopedia、cara dapat duit dari hago、game slot indonesia terpercaya、slot bonus new member 100 di awal tanpa to、slot gacor online 24 jam、pinjol resmi ojk 2023
bab terbaru:erek erek 2d abjad bergambar(2024-07-04)
Perbarui waktu:2024-07-04
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sudah kembali ke Jakarta dan bekerja di kantornya. Namun, Luhut dipastikan belum bekerja secara penuh atau full time.
Kabar kembalinya Luhut disampaikan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, sekaligus salah satu orang terdekat Luhut. Ia menjabat deputi bidang koordinasi kedaulatan maritim dan energi Kemenko Marves pada 2018-2020.
Lihat Juga :![]() |
Kendati, Purbaya mengaku belum sempat bertemu Menko Marves Luhut di Jakarta. Ia sebelumnya hanya menyambangi Luhut saat masih perawatan di Singapura.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, dua deputi Kemenko Marves membenarkan keberadaan Luhut yang sekarang sudah tak lagi dirawat di Singapura.
[Gambas:Video CNN]
"(Pak Luhut) sedang di Jakarta," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (16/12).
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto juga memberikan informasi serupa dengan Rachmat.
Namun, keduanya belum menjelaskan lebih rinci Luhut masih perlu kembali ke Singapura atau tidak setelah itu.
Pilihan Redaksi
|
Momen itu bukan kepulangan pertama Luhut ke Jakarta usai sekitar sebulan jalani perawatan di Singapura. Pada Rabu (29/11), Luhut hadir langsung dalam pelantikan menantu, Jenderal Maruli Simanjuntak, jadi KSAD di Istana Negara.
Namun, Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi mengatakan Luhut kala itu langsung kembali ke Singapura untuk melanjutkan perawatan, tepat sehari setelah pelantikan tersebut.
"Beliau (Luhut) sudah membaik kondisinya, recovery-nya bagus, tapi masih harus kontrol ke dokter. Jadi, masih di sana (Singapura) sementara waktu. Ya, fisioterapi antara lain. Terus saja kontrol dengan dokter," kata Jodi saat dikonfirmasi di hari pelantikan Maruli.
"Belum ada info (kapan Luhut bisa menetap permanen di Indonesia), tergantung pemulihan kesehatannya beliau. Enggak, enggak ada (agenda mampir ke Kantor Kemenko Marves), hanya untuk agenda pelantikan Pak Maruli saja. Agenda internal keluarga saja nanti," sambungnya.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadimenindaklanjuti rencana proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Kuta, Bali, Minggu (17/12).
Ia menilai dukungan transportasi massal perlu dilakukan untuk mengantisipasi masalah kemacetan di Bali.
"Hari ini saya ditugaskan untuk menindaklanjuti rencana pembangunan LRT yang ada di Bali. Pulau Bali ini merupakan showcasepariwisata internasional dan memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi bumerang jika ini tidak kita tangani," ujar Budi di Parkir Sentral, Kuta, didampingi Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra dan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, dalam keterangan resmi.
"Jadi baikcapital expenditure (capex) maupun operasional expenditure (opex), Pak Gubernur Bali dan Pak Bupati Badung sudah bersedia menjadi penyangga mendanai capex," kata Budi.
Menurut Budi, skema pendanaan dapat dilakukan dengan berbagai opsi, termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Ia berharap setelah koordinasi secara intensif bersama seluruh pemangku kepentingan, proyek pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Bali ini bisa segera dimulai.
Sementara itu, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra menyampaikan wilayahnya sangat membutuhkan transportasi massal modern untuk mengurangi tingkat kemacetan.
"Pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan luar biasa di Bali, terutama dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke wilayah Kuta sampai Canggu. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Presiden dan Bapak Menteri untuk kemajuan pariwisata di Bali," tuturnya.
Korea Selatan sebelumnya dikabarkan telah menyatakan kesiapannya untuk membangun proyek LRT di Bali. Pemprov Bali saat ini memprioritaskan pembangunan Fase 1 LRT, yaitu rute Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Seminyak melalui Parkir Sentral.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadimenindaklanjuti rencana proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Kuta, Bali, Minggu (17/12).
Ia menilai dukungan transportasi massal perlu dilakukan untuk mengantisipasi masalah kemacetan di Bali.
"Hari ini saya ditugaskan untuk menindaklanjuti rencana pembangunan LRT yang ada di Bali. Pulau Bali ini merupakan showcasepariwisata internasional dan memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi bumerang jika ini tidak kita tangani," ujar Budi di Parkir Sentral, Kuta, didampingi Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra dan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, dalam keterangan resmi.
"Jadi baikcapital expenditure (capex) maupun operasional expenditure (opex), Pak Gubernur Bali dan Pak Bupati Badung sudah bersedia menjadi penyangga mendanai capex," kata Budi.
Menurut Budi, skema pendanaan dapat dilakukan dengan berbagai opsi, termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Ia berharap setelah koordinasi secara intensif bersama seluruh pemangku kepentingan, proyek pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Bali ini bisa segera dimulai.
Sementara itu, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra menyampaikan wilayahnya sangat membutuhkan transportasi massal modern untuk mengurangi tingkat kemacetan.
"Pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan luar biasa di Bali, terutama dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke wilayah Kuta sampai Canggu. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Presiden dan Bapak Menteri untuk kemajuan pariwisata di Bali," tuturnya.
Korea Selatan sebelumnya dikabarkan telah menyatakan kesiapannya untuk membangun proyek LRT di Bali. Pemprov Bali saat ini memprioritaskan pembangunan Fase 1 LRT, yaitu rute Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Seminyak melalui Parkir Sentral.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Sejumlah restoran mulai menerapkanlebaran surcharge pada struk pembayaran. Penerapan ini pun menjadi perbincangan di media sosial.
Lebaran surcharge sendiri merujuk pada biaya tambahan yang dikenakan kepada konsumen jelang momen Hari Raya Idulfitri.
Penerapan ini memicu perdebatan di kalangan warganet, salah satunya pada akun X @txtfrombrand. Beberapa dari warganet mengeluhkan biaya tambahan ini, sementara yang lain memahami alasan di baliknya.
"Itu sangat sepihak oleh restoran. Jadi tidak boleh semaunya dikenakan surcharge. Toh, tidak ada regulasi atau kebijakan dari pemerintah atau pemda terkaitsurcharge," kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (5/4).
Tulus berpendapat semestinya biaya tambahan seperti itu sudah termasuk di dalam harga makanan atau minuman agar tidak mengganggu psikologi dan hak konsumen.
"Jadi surchargeini tidak fair," lanjutnya.
Ia juga menegaskan konsumen atau pelanggan berhak menolak membayar Lebaran surcharge apabila penjual tidak menginformasikan terlebih dahulu.
Ketua YLKI Indah Suksmaningsih juga berpendapat hal yang sama. Ia menegaskan pihak restoran harus memberitahu adanya Lebaran surcharge sebelumnya kepada para pelanggan sebelum mereka memesan makanan.
Ia menjelaskan penerapan Lebaran surcharge memang hanya terjadi menjelang Lebaran, di mana semua pekerja meminta upah dinaikkan. Tentu, pemilik restoran akan tutup jika tidak ada pembantunya.
"Memang belum ada aturannya sih, kepala daerah yang dilintasi pemudik perlu mempertimbangkan pemberitahuan ini kepada masyarakat," tutur dia.
"Dan masih menggunakan chargeyang wajar dan hanya berlaku pada hari libur Lebaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah," sambung Indah.
[Gambas:Video CNN]
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariahdi Indonesia.
Hal ini diungkap dalam diskusi yang berjudul Mengonkretkan Omon-Omon Ekonomi Syariah: 5 Tantangan Utama dan Opsi Solusi yang digelar INDEF, Kamis (5/4).
Masalah pertamaadalah kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian/lembaga di mana pimpinan ekonomi syariah perlu eselon I.
Ketiga, ekonomi syariah dinilai perlu digeneralkan sehingga menjadi bagian terintegrasi dengan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Keempat,masalah sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.
Associate Peneliti INDEF Nur Hidayah mengemukakan dari data masterplan ekonomi keuangan syariah 2019-2024, terlihat jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi masih minim, yakni hanya 231 orang pada 2018.
Data lainnya, dari perbankan juga menunjukkan adanya permasalahan di sisi kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas. Hanya sekitar 9,1 persen pegawai keuangan syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.
Lihat Juga :OJK Cabut Izin Usaha BPR Bali Artha Anugrah |
"Artinya, 90 persen supplytenaga kerja perbankan dan keuangan syariah bukan berasal dari prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah," kata Nur.
Tren yang terjadi saat ini, sambung dia, industri keuangan dan ekonomi syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan yang ada, kemudian diberikan pengetahuan dan keterampilan industri ekonomi dan keuangan syariah.
Selain dari minim latar belakang ekonomi syariah, menurutnya, SDM juga perlu kemampuan teknologi digital yang mumpuni bagi alumni ekonomi dan keuangan/perbankan syariah. Hal ini agar bisa memenuhi tuntutan industri keuangan dan ekonomi syariah.
Untuk itu, Nur meminta pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal-hal yang konkret untuk program peningkatan SDM ekonomi perbankan dan keuangan syariah.
Lihat Juga :Hadiri Sidang MK, Risma Beber Alasan Penyaluran Bansos Lewat PT Pos |
"Perlu perombakan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah agar lebih matchdengan kebutuhan industri keuangan dan ekonomi syariah," tuturnya.
Perombakan itu dilakukan antara lain dengan mendesain kurikulum yang memadai untuk mengintegrasikan bobot ilmu ekonomi syariah dengan ilmu ekonomi keuangan dan perbankan murni, sehingga lulusan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan, tak hanya ilmu syariah tapi juga ilmu murni ekonomi keuangan dan perbankan.
Menurutnya, perlu juga pengembangan dosen-dosen yang berkualifikasi di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah, yang akan mengisi kebutuhan tenaga-tenaga pendidik di prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah.
"Dibutuhkan policyyang memihak misalnya pos-pos anggaran yang diperbesar untuk beasiswa ke luar negeri pada prodi-prodi terbaik dunia, di bidang ekonomi dan keuangan syariah," katanya.
Dalam kesempatan sama, associate peneliti INDEF Hakam Naja mengusulkan agar lebih konkret urusan ekonomi syariah ini perlu diurus langsung di bawah satu menteri koordinator. Menurutnya, hal itu perlu segera dikaji.
"Oleh karena itu di Indonesia saat ini nampak tidak adanya upaya serius untuk membangun ekosistem ekonomi syariah. Baiknya ke depan hal itu menjadi agenda yang dimasukkan dalam program salah satu menteri koordinator. Agar pertanggungjawabannya jelas, pelaksanaannya juga terjadwal dan tidak ada ego sektoral antar kementerian," tegas Hakam.
Ia menambahkan semua itu dibutuhkan agar ada satu mainstream (arus utama) ekonomi syariah yang diurus dengan benar.
[Gambas:Video CNN]
《link slot tergacor malam ini》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,main 508 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《link slot tergacor malam ini》bab terbaru。