erek erek jeruk nipis

Paviliun Kitab Suci Tibet Bergerak

YLKI soal Kasus Gagal Ginjal Akut: Usut Tuntas dari Hulu hingga Hilir******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah mengusut tuntas dari hulu ke hilir kasus masif gagal ginjal akutpada anak.

Kasus tersebut diduga kuat karena dampak cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) pada obat sirop.

"YLKI mendesak usut tuntas kasus dari hulu hingga hilir. Dari pasokan bahan baku obat, proses produksi, hingga pemasaran," tulis akun Twitter resmi YLKI, @YLKI_ID, Senin (24/10).

Oleh karena itu, kata YLKI, hal yang rasional jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Badan POM dalam hal pengawasan dan kebijakannya.

"Juga pengawasan oleh produsen dalam proses produksinya. Sebab, proses pembuatan obat mestinya mengacu pada aspek CPOB (cara pembuatan obat yang baik). Terjadinya cemaran itu juga membuktikan bahwa quality controldi internal manajemen produsen obat tidak dilakukan," imbuh YLKI.

YLKI juga mendesak ada intervensi oleh tim independen dari hulu hingga hilir. Hal ini dilakukan agar persoalan menjadi tuntas dan pihak mana saja yang harus bertanggung jawab, baik dari sisi perdata, pidana, dan administrasi.

[Gambas:Twitter]

"Pihak regulator, seperti Badan POM dan Kemenkes (Kementerian Kesehatan), dan juga dari sisi operator yakni produsen farmasi, semuanya harus bertanggung jawab," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan pemerintah menginstruksikan penghentian sementara penjualan obat penurun panas sirop di seluruh apotek selama pelaksanaan investigasi risiko infeksi menyusul munculnya kasus gangguan ginjal akut pada anak.

Sejauh ini ada 245 kasus gagal ginjal akut yang tercatat oleh Kementerian Kesehatan. Sebanyak 141 pasien meninggal dunia.

Polri pun ikut mengusut dugaan pidana. Bareskrim Polri mengecek kandungan obat sirop yang diduga jadi penyebab utama penyakit gagal ginjal akut.

Sementara itu, Badan POM telah mengecek 102 obat yang digunakan para pasien gangguan ginjal akut. Hasilnya, 23 obat di antaranya dinyatakan aman dan dapat digunakan oleh masyarakat.

[Gambas:Video CNN]

urat suci emas

Penumpang Transjakarta Curhat Saldo Sering Terpotong Dobel******

Sejumlah penumpangPT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengeluhkan saldo uang elektronikmereka yang terpotong lebih banyak dari tarif normal.

Mia (30), menyampaikan kepada CNNIndonesia.com, sudah tiga kali mengalami pemotongan saldo double saat menggunakan Transjakarta. Dia mendapati uang elektroniknya terpotong Rp3.500 saat berangkat dari halte keberangkatan, kemudian terpotong kembali saat keluar sebesar Rp3.500.

"Sudah tiga kali (saldo kepotong double). Jadi awalnya kan aku nggak sadar, karena kan ya seperti biasa, saat berangkat tap in, lalu pas turun tap out. Itu kan dari dulu gitu jadi nggak pernah ngeh kalau bakal kepotong dua kali. Nah sadar itu pas lihat banyak keluhan di sosial media. Jadi iseng deh cek mutasi transaksi dan ternyata kepotong double," kata Mia, Senin (24/10).

Berdasarkan bukti transaksi uang elektroniknya, pemotongan saldo double pertama terjadi pada 29 September 2022 pada pukul 18:19:09 WIB saat tap in naik Transjakarta. Tetapi, berselang 35 detik atau 18.19:44 terjadi pemotongan saldo lagi Rp3.500.

Kedua kalinya terjadi pada 30 September 2022. Bahkan saat itu saldonya terpotong sampai Rp10.500 dalam satu kali perjalanan Transjakarta. Hal itu terjadi saat ia hendak berangkat ke kantor dari rumahnya.

Pada saat itu, saldo awal terpotong pada pukul 8:49:08 WIB sebesar Rp3.500. Lalu, pada 8:51:17 WIB sebesar Rp7.000.

"Jadi kan aku naik dari Bekasi ya. Nah, memang ada transit sekali, cuma kan itu sudah sering aku lakukan saat pulang dan pergi kerja. Cuma nggak tahu ternyata terpotong banyak," jelasnya.

Kemudian, ketiga kalinya terjadi pada 4 Oktober 2022, yakni pada pukul 8:20:16 WIB sebesar Rp3.500 dan 9:32:50 WIB sebesar Rp3.500.

Hal serupa dialami oleh Rara (25), pemotongan saldo double yang dialami sebanyak dua kali, yakni 10 dan 12 Oktober 2022. Saat itu ia berangkat dari halte Kebayoran menuju halte Tendean.

Namun, awalnya ia tidak menyadari dan tahu terjadi pemotongan saldo double setelah melihat kehebohan di sosial media.

"Jadi pas tap-in dipotong saldo, terus pas tap out dipotong juga saldo. Jadi, sekali naik Transjakarta bukan Rp3.500, tapi jadi Rp7.000 dah sekarang," kata Rara.

Rara telah menyampaikan keluhan ke Transjakarta dan mengatakan saldo yang terpotong lebih akan dikembalikan. Tapi, memang proses pengembalian dana membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga ia memutuskan untuk mengikhlaskan uangnya.

"Bikin aduan kan ke Transjakarta, biasa lah nanya ini kenapa seperti itu dan bisa dibalikin nggak saldonya. Mereka bilang bisa. Tapi harus pake prosedur lapor di aplikasi Jaklingko. Nanti uang kembali 7-30 hari kerja, karena lama dan merasa ribet jadi nggak aku urus," jelasnya.

Selain itu, keluhan juga disampaikan oleh penumpang Transjakarta di Twitter. Ia bahkan menuding ini sebagai langkah korupsi Transjakarta.

Adapun tudingan disampaikan oleh akun @Dee_iaz. Penumpang tersebut langsung menyentil akun milik Transjakarta.

"FYI tadi gw naik @PT_Transjakarta 7E jam 6. 22. Silahkan kalo mau laporin saya, saya siap ketemu atasan anda @PT_Transjakarta," tulisnya.

Ia menyampaikan bahwa saat ingin turun di tempat tujuan, ia diminta oleh sopir Transjakarta untuk tap out, dan ternyata dikenakan biaya Rp2.000. Padahal, ia merasa sudah membayar saat tap in sebesar Rp3.500, sehingga ia protes dan meminta uang Rp2.000 nya untuk dikembalikan.

Redaksi telah menghubungi akun yang bersangkutan untuk mengonfirmasi insiden tersebut. Namun, hingga kini yang bersangkutan belum merespon pesan redaksi.

Sementara itu, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta Anang Rizkani Noor mengatakan hal tersebut tidak benar. Menurutnya, Transjakarta malah memberikan tarif lebih murah bagi penumpang di jam tertentu.

"Tidak benar. Yang Rp2.000 adalah jam 5-7 pagi. Selebihnya Rp3.500," ujar Anang.

Menurutnya, tarif akan dikenakan saat penumpang selesai menggunakan jasa Transjakarta atau saat turun di lokasi tujuannya. "Sistem sekarang, dipotong ketika tap out," jelasnya.

Namun, jika memang penumpang mengalami kerugian karena kelebihan membayar atau tap in/out, maka disarankan untuk melapor dan klaim ke PT Jaklingko Indonesia (JLI).

"Kalau klaim silahkan ke JLI. Namun demikian, silahkan mention ke twitter TJ untuk kami bantu," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Timur Dinasti Tang

Alasan Agung Podomoro Jual Central Park Rp4,5 Triliun******

PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) menjual kepemilikan saham di Central ParkMall (CPM) kepada PT CPM Assets Indonesia. Pusat perbelanjaan itu berlokasi di Podomoro City, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

CPM dijual untuk menyehatkan kondisi keuangan dan membayar utang kepada Guthrie Venture Pte Ltd yang akan jatuh tempo pada 20 November 2022. Nilai transaksi jual beli CPM mencapai Rp4,53 triliun.

Sebagian hasil penjualan tersebut juga digunakan untuk membeli saham baru yang diterbitkan CPM Assets Indonesia sebesar 28,58 persen pada 23 September 2022. Dengan begitu, perseroan masih memiliki saham atas Central Park Mall.

Adapun aset yang dijual terdiri dari 149 sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (SHMRS) milik perseroan atas Pusat Perbelanjaan (Mal) Central Park.

Transaksi jual beli tersebut dilakukan berdasarkan akta penyertaan keputusan pemegang saham di luar rapat nomor 43, 23 September 2022.

Perseroan menerangkan bahwa transaksi yang dilakukan adalah transaksi material. Artinya, transaksi itu merupakan bagian dari kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan dan akan dilakukan secara rutin, berulang atau berkelanjutan.

[Gambas:Video CNN]

Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya

YLKI soal Kasus Gagal Ginjal Akut: Usut Tuntas dari Hulu hingga Hilir******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah mengusut tuntas dari hulu ke hilir kasus masif gagal ginjal akutpada anak.

Kasus tersebut diduga kuat karena dampak cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) pada obat sirop.

"YLKI mendesak usut tuntas kasus dari hulu hingga hilir. Dari pasokan bahan baku obat, proses produksi, hingga pemasaran," tulis akun Twitter resmi YLKI, @YLKI_ID, Senin (24/10).

Oleh karena itu, kata YLKI, hal yang rasional jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Badan POM dalam hal pengawasan dan kebijakannya.

"Juga pengawasan oleh produsen dalam proses produksinya. Sebab, proses pembuatan obat mestinya mengacu pada aspek CPOB (cara pembuatan obat yang baik). Terjadinya cemaran itu juga membuktikan bahwa quality controldi internal manajemen produsen obat tidak dilakukan," imbuh YLKI.

YLKI juga mendesak ada intervensi oleh tim independen dari hulu hingga hilir. Hal ini dilakukan agar persoalan menjadi tuntas dan pihak mana saja yang harus bertanggung jawab, baik dari sisi perdata, pidana, dan administrasi.

[Gambas:Twitter]

"Pihak regulator, seperti Badan POM dan Kemenkes (Kementerian Kesehatan), dan juga dari sisi operator yakni produsen farmasi, semuanya harus bertanggung jawab," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan pemerintah menginstruksikan penghentian sementara penjualan obat penurun panas sirop di seluruh apotek selama pelaksanaan investigasi risiko infeksi menyusul munculnya kasus gangguan ginjal akut pada anak.

Sejauh ini ada 245 kasus gagal ginjal akut yang tercatat oleh Kementerian Kesehatan. Sebanyak 141 pasien meninggal dunia.

Polri pun ikut mengusut dugaan pidana. Bareskrim Polri mengecek kandungan obat sirop yang diduga jadi penyebab utama penyakit gagal ginjal akut.

Sementara itu, Badan POM telah mengecek 102 obat yang digunakan para pasien gangguan ginjal akut. Hasilnya, 23 obat di antaranya dinyatakan aman dan dapat digunakan oleh masyarakat.

[Gambas:Video CNN]

Grup Peri WeChat

Tiang Sensor Bayar Tol Tanpa Sentuh Dipasang di JORR S usai Jagorawi******

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memasang tiang sensor (gantry) sistem pembayaran tol non-tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow(MLFF) di Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) S pada 23-24 Oktober 2022.

Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan penerapan sistem MLFF akan dilakukan secara bertahap di beberapa ruas tol. Namun, ruas tol yang akan diujicobakan masih dalam tahap pembahasan.

"Untuk tahap awal implementasi dimulai dengan masa transisi pada beberapa ruas jalan tol, di mana sebagian gardu pada setiap gerbang tol masih dapat menggunakan kartu tol elektronik," ujar Danang dalam keterangan yang dikutip dari Antara, Senin (24/10).

PT Hutama Karya (Persero) selaku operator Tol JORR S berkoordinasi dengan BPJT dan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai pelaksana MLFF untuk memastikan pekerjaan berjalan lancar dan aman.

Penerapan MLFF membuat ruas tol sepenuhnya menjadi jalan bebas hambatan. Dalam hal ini, lalu lintas di jalan tol akan diawasi dengan dukungan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS).

Tiang sensor bekerja dengan cara mengidentifikasi seluruh kendaraan yang lewat, kemudian mengirimkan data ke pusat.

Lalu, tiang sensor secara otomatis akan memeriksa apakah kendaraan terdaftar, sudah membayar, dan memverifikasi apakah kendaraan melakukan pelanggaran atau tidak.

"Gerbang tol akan difungsikan dengan gantry enforcement data capture. Jadi kendaraan yang melintas di gerbang MLFF akan di-capturedatanya, dan data dari pengguna akan diproses di sistem pusat," kata Project Manager RITS Emil Iskandar.

Selain tiang sensor, kendaraan pemantau juga akan ditempatkan secara acak di jalan tol. Apabila terjadi pelanggaran, sistem pusat akan menginformasikan kepada pelanggar untuk membayar.

Jika pelanggar tidak membayar, sistem pusat akan menginformasikan data pelanggar kepada pihak berwenang untuk ditindak sesuai hukum.

[Gambas:Video CNN]

Buku alamat Wanjie

Buruh Tolak Keras Pemindahan Pabrik Pulogadung ke Subang******

Serikat buruh menolak rencana Menteri BUMN Erick Thohir untuk memindahkan kawasan industri Pulogadung (JIEP) di Jakarta Timur ke Subang, Jawa Barat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan ada empat alasan utama dibalik penolakan pemindahan pabrik Pulogadung ke Subang.

"Pertama, akan terjadi PHK besar-besaran, karena tidak semua pekerja pabrik di JIEP mau pindah ke Subang," paparnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/10).

Ketiga, JIEP adalah industri semi padat modal yang masih layak ada di pinggiran Jakarta.

"Keempat, upah buruh di Subang sangat lebih rendah dibanding upah buruh di Jakarta," pungkasnya.

Setali tiga uang, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Mirah Sumirat juga menentang keras rencana tersebut.

Mirah mengatakan perusahaan bakal memberikan dua pilihan kepada para karyawan, yakni ikut pindah ke Subang dengan konsekuensi penyesuaian upah atau mengundurkan diri (resign) secara sukarela agar tidak mendapat pesangon.

"Bukan dipecat, tapi disuruh mundur agar pekerja tidak dapat pesangon. Pintar juga nih perusahaan, pintar-pintar licik," jelasnya.

Ia juga menyoroti bagaimana nasib perekonomian di sekitar Pulogadung yang selama ini sudah terbantu dengan kehadiran para buruh.

"Nasib mereka (UMKM) bagaimana, kalau ditinggalkan berarti mata pencaharian mereka sudah tutup dong. Karena memang roda ekonomi itu berasal dari dukungan pekerja buruh sebesar 80 persen," tegasnya.

Sebab itu, Mirah meminta pemerintah harus bijak dalam mengambil suatu keputusan. Alih-alih hanya memindahkan kawasan industri yang sudah ada, ia menyarankan untuk membangun kawasan industri baru di daerah agar terjadi pemerataan perekonomian, industri, dan lapangan kerja.

Sebelumnya, Erick Thohir mengatakan akan memindahkan kawasan industri di Pulogadung ke Subang sejalan dengan penetapan Bandara Kertajati di Jawa Barat yang akan difokuskan menjadi bandara kargo.

Alasan lainnya, Erick menilai kawasan industri Pulogadung karena tidak cocok berada di tengah kota karena menambah polusi.

Kawasan industri Pulogadung merupakan salah satu kawasan industri paling lama di Indonesia dan memiliki lokasi strategis. Kawasan ini ditetapkan menjadi kawasan industri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Ib.3/2/35/1969.

[Gambas:Video CNN]