bet slot88

penyedia sistem

Melihat Aturan yang Membuat Menhub Digugat Rp92,6 M oleh Gapasdap******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi digugat Rp92,6 miliar oleh pengusaha angkutan sungai dan penyeberangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Mengutip berkas gugatan yang di website PTUN Jakarta, gugatan dilayangkan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo dan Sekretaris Jenderal Gapasdap Aminuddin Rifai.

Gugatan dilayangkan terkait penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Selain itu, mereka juga meminta kepada pengadilan agar Budi membayar ganti rugi selama proses gugatan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan perhitungan kerugian sebesar Rp942,19 juta per hari.

Lantas seperti apa aturan yang membuat Budi Karya digugat Rp92,6 miliar dan bayar Rp942 juta per hari itu?

Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 mengatur tentang besaran tarif penyeberangan kelas ekonomi.

Dalam beleid yang ditandatangani pada 28 September 2022 itu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mematok tarif yang lebih rendah dibanding yang sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 tahun 2022.

Kemenhub menilai penurunan tarif ini untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keberlangsungan industri penyeberangan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran.

Sebagai contoh, tarif penyeberangan kelas ekonomi Merak-Bakauheni dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 adalah Rp16.575. Sementara, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 tahun 2022 tarifnya adalah Rp20 ribu.

Sebelumnya Khoiri Soetomo selaku ketua umum Gapasdap memprotes penurunan tarif ini. Menurutnya, tarif baru itu masih sangat jauh dari kebutuhan pengusaha.

Sesuai perhitungan pemerintah sebelumnya, menurut Khoiri ada kekurangan tarif terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) angkutan penyeberangan sebesar 35,4 persen.

Apalagi, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional dapat menaikkan HPP hingga kurang lebih 8 persen. Oleh karena itu, Khoiri menilai seharusnya kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sesuai adalah 43 persen.

"Dengan ditetapkannya KM 184/2022 itu, kami dengan terpaksa melakukan pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan yang sifatnya darurat dan negotiablesaja. Jika ini dibiarkan terus menerus, ini seolah Kemenhub mendorong pengusaha melakukan penipuan kepada rakyat karena tidak bisa meng-coverstandar keselamatan dan kenyamanan," jelas Khoiri beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Ahli alkimia

Kurangi Utang, Grup Bakrie Jual Saham Pengelola ANTV******

PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) milik Grup Bakriebakal menjual sahamPT Intermedia Capital Tbk (MDIA) selaku pemegang mayoritas saham dan pengelola ANTV. Penjualan saham anak usaha ini dilakukan untuk mengurangi utang perseroan (holding company).

Direktur VIVA Jastiro Abi mengatakan perseroan akan menjual saham MDIA maksimal 39 persen.

"Akan dilakukan penjualan saham MDIA oleh perseroan sebesar maksimal 39 persen hingga nantinya perseroan akan bersih dari utang. Target pelaksanaannya diharapkan dapat selesai pada 2023," ujar Jastiro dalam keterbukaan informasi, Selasa (20/12).

VIVA juga akan membereskan utang di level anak perusahaan. Penyelesaian utang akan dilakukan bertahap, mulai dari ANTV yang utangnya saat ini sebesar Rp960 miliar.

"Dengan membaiknya kinerja perusahaan maka diharapkan laba juga akan membaik," kata Jastiro.

[Gambas:Video CNN]

Di sisi lain, Jastiro mengatakan manajemen optimis perusahaan dapat bertumbuh sesuai dengan target kinerjanya tidak terpengaruh apabila terjadi resesi global tahun depan. Ditambah lagi, target konsumen perseroan adalah konsumen lokal.

"Sebagaimana pernyataan dari pemerintah bahwa kecil kemungkinan Indonesia terkena dampak dari prediksi resesi global di 2023," ujarnya.

Tengkorak, Pahlawan, dan Gadis Ajaib

Daftar Harga Jual Eceran Rokok di 2023******

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan cukai rokokrata-rata 10 persen pada 2023. Kenaikan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil TembakauBerupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris.

Dengan kenaikan cukai tersebut, maka harga jual eceran (HJE) rokok di tahun depan bakal ikut jadi lebih mahal. Namun, dari aturan yang dirilis, tak semua HJE rokok mengalami kenaikan, karena ada beberapa yang masih menggunakan patokan harga tahun ini.

Berikut rincian harga rokok usai kenaikan tarif cukai 10 persen tersebut:

2. Jenis Sigaret Putih Mesin (SPM)
- Golongan I dijual paling rendah Rp2.165 per batang, naik dibandingkan 2022 yang sebesar Rp2.005 per batang
- Golongan II dijual paling rendah Rp1.295 per batang, naik dibandingkan 2022 yang sebesar Rp1.135 per batang

3. Jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau Sigaret Putih Tangan (SPT)
- Golongan I dijual paling rendah Rp1.800 per batang, naik dibandingkan 2022 yang sebesar Rp1.635 per batang
- Golongan II dijual paling rendah Rp720 per batang, naik dibandingkan 2022 yang sebesar Rp600 per batang
- Golongan III dijual paling rendah Rp605 per batang, naik dibandingkan 2022 yang sebesar Rp505 per batang

4. Jenis Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) atau Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF)
Harga jual ecerannya paling rendah hanya Rp2.055 per batang, naik dibandingkan 2022 yang sebesar Rp1.905 per batang

5. Jenis Sigarete Kelembak Kemenyan (KLM)
-Golongan I dijual paling rendah Rp860 per batang, naik dibandingkan 2022 yang sebesar Rp780 per batang
-Golongan II dijual paling rendah Rp200 per batang, masih sama dengan 2022

6. Jenis Tembakau Iris (TIS)
Harga jual paling rendah Rp55-Rp180 per batang, masih sama dengan 2022

7. Jenis Rokok Daun atau Klobot (KLB)
Harga jual eceran paling rendah Rp290 per batang, masih sama dengan 2022

8. Jenis Cerutu (CRT)
Harga jual eceran paling rendah Rp495-Rp5.500 per batang, tidak berubah dari 2022.

[Gambas:Video CNN]

Petugas deportasi dari semua bidang

Acara Wisata Dongkrak Ekonomi NTB, Gubernur Doakan Sandi Jadi Presiden******

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengapresiasi langkah konkret Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno bersama Presiden Joko Widodo dalam menghadirkan beragam acara wisata bertaraf internasional. Mulai dari MotoGP, MXGP, World Superbike hingga sejumlah event internasional lainnya.

Banyaknya kegiatan wisata itu berdampak positif terhadap perekonomian NTB, terutama setelah pandemi Covid-19 yang 'menginfeksi' sejak 2020 silam. Tak hanya mendongkrak perekonomian, kehadiran event-event tersebut membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat NTB.

Hal tersebut disampaikan Zulkieflimansyah ketika mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakernas) Kemenparekraf di Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (15/12).

Doa tersebut dibalas oleh Sandiaga sembari tertawa. "Waduh ini yang berat," kata Sandiaga.

Lebih lanjut Zulkieflimansyah mengatakan, tak hanya membuka peluang usaha dan lapangan kerja, dampak positif lainnya dari kehadiran beragam event internasional, yakni pembangunan infrastruktur di NTB. Di antaranya penyempurnaan Bandara Internasional Lombok, peningkatan kapasitas sejumlah pelabuhan hingga pembangunan rumah sakit di NTB.

"Dari host MotoGP itu memberi syarat runway bandara diperpanjang, maka mau tidak mau Angkasa Pura dan BUMN intervensi runwaynya diperpanjang, dan rumah sakitnya juga harus standar internasional," ungkap Zulkieflimansyah.

"Logistiknya juga besar, jadi pelabuhan kami standarnya harus standar internasional, Pelindo harus intervensi sehingga kita punya pelabuhan yang kualitasnya internasional," paparnya.

Tak hanya itu, infrastruktur lainnya juga dibangun seiring agenda-agenda internasional tersebut. Termasuk jaringan listrik oleh PLN dan data komunikasi seluler dari Telkom.

Karena itu, Zulkieflimansyah menyebut pemerataan pembangunan yang semula mustahil di wilayah Indonesia bagian timur kini terbantahkan. Dia yakin, berkaca kepada NTB, pembangunan di wilayah timur seperti Sulawesi hingga Papua akan menjadi nyata.

"Kami memberikan apresiasi luar biasa kepada pemerintah pusat yang membuat apa yang mustahil dilakukan di Indonesia Timur sekarang kita sudah buktikan, bahwa di NTB bisa. Provinsi Sulawesi Tenggara, Utara, Tengah, Papua juga bisa melakukan itu semua," pungkas Zulkieflimansyah.

One Piece: Pedang Cerah

Sandiaga: Razia Hotel di Bandung Buntut KUHP Baru Hoaks******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memastikan kabar razia hotel di Bandung buntut implementasi KUHP yang baru disahkan adalah hoaks.

"Kemarin sempat beredar yang disampaikan Dinas Pariwisata Kota Bandung terhadap pengecekan kamar hotel itu tidak betul dan itu hoaks," kata Sandiaga di UGM, Sabtu (17/12).

Lihat Juga : Fakta-fakta RI Impor Beras Ratusan Ribu Ton

Pemerintah juga akan memfasilitasi perizinan acara, seperti konser musik, acara budaya, dan berbagai kegiatan lain pada momen libur Nataru sesuai regulasi PPKM.

"Kita bangsa berbudaya, menjaga tamu itu sebagai layaknya tamu istimewa. Wisatawan kita berlakukan dengan karpet merah," ujarnya.

Lihat Juga : Bank Indonesia Bisa Edarkan Uang Rupiah Tertentu di Acara Khusus

Lebih lanjut, Sandiaga mengklaim tidak ada pembatalan kunjungan wisatawan mancanegara usai disahkannya KUHP terhitung pada hari ini.

Ia menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara bisa mencapai 5,2 juta orang hingga akhir tahun nanti. Sementara pergerakan wisatawan domestik diharapkan sampai 800 juta.

"Alhamdulillah belum ada dampak negatif, kita berdoa atas penerapan UU KUHP," katanya.

KUHP yang baru disahkan oleh DPR pada pekan lalu menuai protes dari sejumlah kalangan. Pasal-pasal yang tertulis dalam KUHP tersebut dianggap masih bermasalah.

Salah satunya terkait pasal perzinaan dan kohabitasi. Para pihak yang melanggar pasal tersebut terancam sanksi pidana serta denda.

Lihat Juga : Cara Naik Kereta Bandara Soekarno-Hatta dan Harga Tiket Lengkap

Wakil Menteri Hukum dan Ham (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut pasal perzinaan dan kohabitasi dalam KUHP baru bersifat delik aduan. Dengan demikian, tidak sembarang pihak bisa melakukan intervensi seperti sifat delik biasa.

"Kalau KUHP ini menyatakan itu sebagai delik aduan yang absolut, maka tidak boleh ada perda yang bertentangan dengan KUHP yang levelnya UU," kata Eddy dalam diskusi yang diinisiasi Fraksi PPP di Gedung DPR, Senayan, Rabu (14/12).

Riasan merah di seluruh dunia

Buruh Minta Kemnaker Ambil Alih Rekrutmen ABK dari Kemenhub******

Partai Buruhdan organisasi serikat buruh berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaandi Jakarta Selatan, Senin (19/12). Aksi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional (Migrant Day) yang jatuh pada 18 Desember.

Ketua Bidang Informasi, Komunikasi dan Propaganda Partai Buruh Kahar S Cahyono menyampaikan tiga tuntutan buruh.

Pertama, buruh mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil alih tata kelola perekrutan dan penempatan Anak Buah Kapal (ABK) yang selama ini izinnya diatur oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

"Jadi dengan adanya izin yang diterbitkan Kemnaker, hak pekerja juga harus dipastikan terpenuhi. Soal upahnya, kebebasan untuk membuat serikat pekerja terhadap buruh migran, jaminan sosial dan sebagainya," kata Kahar.

Tidak hanya kepada Kemnaker, tuntutan juga disampaikan kepada Kemenhub untuk menyetop penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) baru kepada manning agencyyang bertugas merekrut dan menempatkan ABK pasca diterbitkannya PP No 22 tahun 2022.

Partai Buruh menilai carut-marut yang selama ini terjadi pada ABK disebabkan oleh tumpang tindih tugas antara Kemnaker dan Kemenhub

Tuntutan kedua, yaitu penolakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pasal penghinaan presiden dan pasal demo tanpa pemberitahuan.

"Kritik bisa jadi kalau presidennya tipis kuping dianggap sebagai penghinaan. Termasuk soal unjuk rasa tanpa pemberitahuan bisa masuk pidana," ujarnya.

Tuntutan ketigapenolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja karena dinilai membuat kenaikan upah semakin kecil, buruh mudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya batasan kontrak pekerja, dan mempermudah masuknya tenaga kerja asing karena tidak lagi memerlukan izin.

[Gambas:Video CNN]

Dalam kesempatan yang sama, buruh juga menyampaikan ketidakpuasan terhadap penetapan upah minimum provinsi (UMP 2023). Oleh sebab itu, buruh bakal mengajukan gugatan terhadap sejumlah gubernur, termasuk Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Dalam waktu dekat kita juga akan melakukan gugatan, tidak hanya kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, tapi juga gubernur lain," ujar Kahar.

Kahar menyebut UMP DKI Jakarta 2O23 yang ditetapkan Rp4,9 juta menjadi yang paling rendah karena hanya naik 5,6 persen dibandingkan daerah sekitar, seperti Bogor yang UMK-nya naik 7 persen.

Ia juga menyayangkan tindakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengabaikan rekomendasi dari berbagai daerah untuk menaikkan upah hingga 10 persen. Bahkan Bupati Bandung Barat disebut memberikan rekomendasi kenaikan upah hingga 27 persen.

Sementara Ridwan Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 hanya naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 juta.

"Tapi kemudian sama gubernur (Ridwan Kamil) dipangkas dan rekomendasi bupati itu diabaikan," ujar Kahar.