yuk slot 88

Puncak seni bela diri

Elektronik di Transmart Full Day Sale Banting Harga, Cek Produknya******

Transmart kembali menggelar Full Day Sale dengan diskon beragam untuk berbagai kategori produk elektronik. Mulai dari tv, kulkas, hingga AC semuanya banting harga.

Periode Transmart Full Day Sale ini bakal digelar dua hari, sejak Sabtu (17/2) hingga Minggu (18/2) dan diskonnya berlaku sejak toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Auto Diskon 20% Belanja Pakai Allo Bank atau Bank Mega di Transmart

Harga diskon untuk produk elektronik ini bisa diklaim menggunakan pembayaran lewat Allo Prime, kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Bagi yang belum punya Allo Prime bisa segera download Allo Bank melalui hp di App Store atau Google Play Store, kemudian upgrade akun terdaftarnya ke Allo Prime.

Sementara untuk kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah bisa mengajukan pembukaan secara instan di setiap gerai, sehingga pelanggan bisa langsung menggunakan limit kartunya untuk belanja.

Jadi tunggu apalagi, yuk segera ke gerai Transmart terdekat di kota Anda sekarang sebelum diskonnya berakhir.

Terlahir kembali sebagai istri militer

Kartu Multi Trip MRT Tak Bisa Dipakai per November 2024, Ini Gantinya******

PT MRT Jakarta (Perseroda) tak lagi menjual Kartu Jelajah Berganda atau Kartu Multi TripTicket (MTT) mulai 1 Januari 2024 lalu.

Bagi pelanggan yang masih memiliki kartu tersebut masih bisa digunakan hingga Oktober dan kemudian permanen tidak lagi bisa digunakan mulai November 2024.

Direktur Operasi dan Pemeliharaan MRT Jakarta, Mega Tarigan mengatakan kartu uang elektronik dari beberapa bank masih bisa digunakan. Jadi, yang akan disetop permanen mulai November 2024 adalah kartu multi trip milik MRT Jakarta.

"Kita melihat operator lain KCI juga bergerak ke arah yang sama mengembangkan bisnis digital," tambahnya.

Sebagai informasi, sebelumnya telah diumumkan bahwa MRT Jakarta tak lagi menjual Kartu Jelajah Berganda atau Multi Trip Ticket (MTT) mulai 1 Januari 2024. Hal itu diumumkan MRT Jakarta melalui Instagram @mrtjkt.

"Teman MRT, mulai 1 Januari 2024 Kartu Jelajah Berganda/Multi Trip Ticket (MTT) tidak lagi dijual," tulis MRT seperti dikutip, Kamis (4/1/2024).

Meski demikian, MRT Jakarta menyatakan, kartu tersebut masih dapat di-topup dan digunakan hingga Oktober 2024. Kebijakan ini diterapkan sejalan dengan rencana MRT dalam memulai era pembayaran digital. Hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

"Bagi pelanggan yang ingin mengambil saldo MTT menjadi uang tunai, pelanggan dapat datang ke loket yang ada di Stasiun untuk dilakukan refund sesuai dengan nominal saldo yang terdapat di dalam kartu," bunyi keterangan MRT lebih lanjut.

"Jadi ingin memfokuskan di situ. Pengguna kartu mungkin juga akan sunset ya juga seperti dengan adanya rencana MLFF. Pengguna kartu uang elektronik itu kan paling besar berkembang sejak bayar tol pakai kartu. Tetapi once ini sukses proyeknya (pembayaran secara digital), ini akan berkurang juga (pengguna kartu)," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya Vardy

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

Sayap Awan dan Hutan Dalam di Benua Tak Berujung

Badan Pangan Respons Desakan Peritel Naikkan Harga Eceran Beras******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) merespons permintaan peritel untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan penyesuaian HET akan didiskusikan saat pasokan dalam negeri kembali normal.

"Sekarang kita fokus mengisi pasar modern dan pasar tradisional," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/2).

Ketua Aprindo Roy N Mandey mengatakan saat ini peritel kesulitan mendapatkan suplai beras premium kemasan 5 kilogram.

Kesulitan ini dipicu masa panen yang belum datang. Pasalnya, masa panen diperkirakan baru terjadi pada pertengahan Maret 2024.

Selain itu, kesulitan juga terjadi akibat beras tipe medium (SPHP) yang diimpor pemerintah belum masuk hingga saat ini.

Kesulitan itu menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga beras.

"Situasi dan kondisi yang tidak seimbang antara suplai dan demand inilah yang mengakibatkan kenaikan HET beras pada pasar ritel modern dan pasar rakyat," kata Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey, Minggu (11/2) seperti dikutip dari Antara.

Roy mengatakan relaksasi juga bertujuan mencegah kekosongan dan kelangkaan bahan pokok. Terlebih katanya pada Februari ini, para peritel mulai melakukan pembelian dari produsen guna persiapan pasokan ramadan dan Idulfitri di gerai ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

Kendalikan dunia

Bahaya APBN dan Peringatan Pakar soal Makan Siang Gratis Ala Prabowo******

Pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam hitung cepat (quick count) Pilpres 2024.

Dari sejumlah versi lembaga survei, Prabowo-Gibran unggul telak dari paslon lain. Rata-rata suara pemilih paslon nomor 2 ini di atas 50 persen.

Berdasarkan hasil quick countLitbang Kompas, misalnya, dengan perolehan suara 95,60 persen per Kamis (15/2) pukul 17.01 WIB, Prabowo-Gibran bertengger di posisi pertama dengan raihan suara 58,51 persen.

Jika hasil perhitungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti tak jauh dari hasil quick count, maka Prabowo-Gibran bisa terpilih sebagai pemimpin negara ini. Sebelum mencapai perolehan suara yang tinggi itu, Prabowo-Gibran getol berkampanye soal program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak dan ibu hamil.

Program ini pun disinyalir jadi magnet yang menarik masyarakat memilih pasangan tersebut. Adapun program makan siang dan susu gratis menyasar sekitar 82,9 juta orang yang berasal dari tiga golongan masyarakat.

Pertama, 74,2 juta anak sekolah alias murid. Kedua,4,3 juta santri.Ketiga,4,4 juta ibu hamil. Program makan siang dan susu gratis masuk dalam '8 program hasil terbaik cepat' dalam visi dan misi Asta Cita yang diusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Program itu digagas guna mengentaskan stunting di Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Pembina Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo pernah menyebut anggaran program itu mencapai Rp400 triliun per tahun. Artinya dalam setahun, setiap penerima mendapat Rp4,82 juta. Jumlah tersebut setara dengan Rp402 ribu per bulan atau Rp13.403 per hari.

Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Drajat Wibowo mengatakan kubunya menemukan empat 'pohon duit' atau sumber pendanaan baru yang bisa membiayai program yang disusun, termasuk makan siang gratis. Dengan begitu keuangan negara tidak akan terbebani.

Sumber pertamadidapat melalui revisi satu pasal dari satu aturan yang bisa menambah penerimaan negara hingga ratusan triliun.

Kedua, dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Potensi penerimaan negara sekitar Rp90 triliun lebih dari dana-dana yang belum masuk ini.

Ketiga, merombak aturan perpajakan. Salah satunya terkait pajak pertambahan nilai (PPN).

Keempat,digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif.

"Masih ada beberapa lagi sumber sumber penerimaan. Target saya kita bisa minimal identifikasi jumlah yang cukup jika kemudian Prabowo-Gibran diberi mandat rakyat, diberi amanat nasional. Nanti tahun 2025 kita sudah siap dengan budgeting-nya," kata Drajat beberapa waktu lalu.

Lantas, jika Prabowo-Gibran benar-benar menang benarkah program makan siang dan susu gratis bisa dilaksanakan? Lalu akan dari mana anggarannya?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menuturkan jika memang harus dikomparasikan dengan kapasitas fiskal yang ada, ia yakin Prabowo-Gibran akan dipaksa untuk bernegosiasi dengan keadaan keuangan negara.

Pasalnya, kebutuhan anggaran program itu menurut rancangan awal tim Prabowo-Gibran mencapai Rp400 triliun. Tentu, itu akan menimbulkan beban berat bagi APBN.

Dengan begitu, kalau mereka mau benar-benar melaksanakan program itu, besar kemungkinan program makan siang gratis akan dijalankan secara bertahap, sesuai dengan ruang fiskal yang ada.

"Bertahap bisa berarti dilakukan secara segmental, sampai sumber pembiayaannya benar-benar jelas dan terjamin secara multiyear," ucap Ronny kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya program itu akan dimulai dari kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan asupan gizi tambahan. Kelompok ini seperti masyarakat miskin yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) atau di Kementerian Sosial atau di Kementerian Kesehatan dulu.

Setelah itu, program bakal menyasar segmen masyarakat rentan yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.

Ronny menilai idealnya sumber anggaran program makan siang dan susu gratis itu berasal dari pajak. Jadi, pemerintah sebisa mungkin jangan menciptakan utang demi program tersebut.

Adapun alokasinya sebaiknya masuk pada program Kementerian Kesehatan. Sebab, program ini sebenarnya ditargetkan untuk menekan angka stunting.

Dengan demikian, anggaran akan masuk ke dalam anggaran wajib negara. Apalagi, sektor kesehatan adalah salah satu sektor publik dan sifatnya adalah layanan dasar, sama dengan pendidikan dan infrastruktur dasar.

Untuk itu, kata Ronny, jika memang bisa dari pajak, maka mau tak mau tax ratioharus terus digenjot ke level dua digit, baik via ekstensifikasi maupun intensifikasi objek pajak. Hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Prabowo-Gibran sebelumnya.

Lekat di ingatan, semasa kampanye lalu, Gibran menargetkan rasio pajak RI sebesar 23 persen.

"Tax ratioharus ditingkatkan, maka solusi fiskal untuk makan siang gratis seharusnya bisa didapat dari kenaikan penerimaan pajak di tahun-tahun selanjutnya. Tinggal kita tunggu saja apa solusi kongkret mereka dalam menggenjot tax ratiotersebut," tutur Ronny.

Namun, kalau Prabowo-Gibran ingin tancap gas dan siap mencari dukungan penuh di parlemen untuk program ini, maka cara termudah tentu diambil dari penerbitan surat utang baru.

Ronny menilai secara prinsipil tentu tak salah juga, karena program ini masih bisa dikatakan program produktif, tapi jangka panjang.

"Dikatakan produktif karena targetnya adalah perbaikan kualitas SDM, yang dalam jangka panjang tentu akan memberikan kontribusi kepada produktivitas ekonomi nasional," kata dia.

Ia menambahkan bahwa utang ini sifatnya relatif. Selama pertumbuhan ekonomi baik, maka utang tetap bisa dijadikan sumber pembiayaan, tanpa menambah rasio utang terhadap PDB.

Jadi, kata Ronny, kunci utamanya ada pada PDB. Jika pemerintah ingin tetap mendapatkan pembiayaan signifikan dari utang tapi tetap dalam batas aman, maka PDB-nya harus naik cukup tinggi.

Dengan begitu, ruang untuk utang semakin besar, tapi rasionya tetap di bawah batas aman.

"Misalnya di bawah 30 persen atau 40 persen. Jika ini bisa dicapai, tentu ketakutan akan penumpukan utang bisa dicegah," sambung Ronny.

Soal apakah program baru itu akan menjadi sumber korupsi baru, Ronny menilai di sana lah peran DPR dan lembaga pengawasan lainya.

Selain itu, desain program ini harus dideliberasi atau diperdebatkan dulu secara intens, agar mendapatkan desain program yang lebih aman dari korupsi.

Infografis Janji-janji Ekonomi Prabowo-Gibran. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

Bisa Bahayakan APBN

Raksasa datang ke dunia

Rekrutmen Bersama BUMN Kembali Dibuka Mulai Maret 2024******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Forum Human Capital Indonesia (FHCI) kembali membuka Rekrutmen Bersama BUMN(RBB) pada tahun ini. Pendaftaran BUMN rencananya akan dibuka mulai Maret 2024.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan rekrutmen tidak hanya dibuka untuk induk/holding BUMN, tetapi juga anak dan cucu perusahaan afiliasi BUMN. Ia berharap penerimaan yang lebih besar ini, RBB dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

Lihat Juga : 250 Ribu CPNS Muda Akan Dites untuk Ditempatkan di IKN Maret Ini

Sementara itu, Ketua Umum FHCI Alexandra Askandar mengapresiasi amanah yang diberikan oleh Kementerian BUMN kepada pihaknya untuk kembali menyelenggarakan RBB 2024.

"Kami akan terus melakukan peningkatan berkelanjutan (continuous improvement) atas kualitas program RBB, antara lain dengan peningkatan kehandalan sistem, evaluasi proses tahapan RBB, dengan informasi yang lebih detail dan clear yang memudahkan peserta, serta aspek transparansi dan akuntabilitas yang semakin baik," ucap Alexandra.

Lihat Juga : POLITICAL SHOW PODCASTLuhut: PDIP Aneh Tak Mau Lanjutkan Program Jokowi

Para peserta dapat mengeksplorasi pilihan lowongan yang tersedia di berbagai bidang industri dan mengikuti seluruh rangkaian RBB 2024 tanpa dipungut biaya apapun.

Kementerian BUMN dan FHCI juga tidak akan segan untuk menindaklanjuti segala bentuk praktik kecurangan yang dilakukan peserta maupun pihak lainnya.