buku mimpi 23

tawanan Naruto

Bappebti Batal Rilis Bursa Sawit Juni Buntut Kasus Korupsi CPO******

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan bursa minyak sawitmentah atau crude palm oil (CPO) batal rilis Juni 2023.

Target peluncuran di Juni merupakan arahan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Pembatalan dilakukan karena pihaknya hati-hati dalam meluncurkan bursa CPO. Kehati-hatian terutama dipicu kasus ekspor CPO yang sedang diproses Kejaksaan Agung.

Meski belum bisa menargetkan kapan bursa CPO akan diluncurkan, Didid berharap peraturan menteri perdagangan (permendag) terkait bursa CPO akan terbit Agustus ini.

Harapan disampaikan karena rancangan permendag itu telah selesai ditelaah oleh Biro Hukum Kementerian Perdagangan. Bappebti pun akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait bursa CPO.

Didid menjelaskan tujuan utama pembentukan bursa CPO adalah agar RI memiliki harga acuan CPO sendiri. Apalagi Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia.

Ia berharap keberadaan harga acuan tersebut dapat digunakan untuk menentukan Harga Patokan Ekspor (HPE) dan bea keluar serta mengatur hingga harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

"Sehingga petani sawit juga nanti akan diuntungkan dengan harga yang wajar. Saya tidak mengatakan harganya pasti naik, tapi harga yang fair, harga yang wajar sesuai dengan pasar permintaan dan pembelian," kata Didid.

Di sisi lain, Didit membantah bursa CPO RI bertujuan untuk menjantuhkan bursa Malaysia. Menurutnya, RI dan Malaysia justru sedang memperjuangkan CPO di tengah UU Anti Deforestasi yang dikeluarkan Uni Eropa.

"Kita tidak dalam posisi ingin menjatuhkan bursa Malaysia. Kita ingin punya harga acuan tersendiri, itu saja," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Zulkifli Hasan mendorong Bappebti membentuk referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri. Salah satunya, minyak kelapa sawit mentah (CPO).

Ia menargetkan harga referensi pertama yang akan dibuat adalah untuk produk kelapa sawit. Adapun bursa CPO itu ditargetkan bisa selesai pada Juni 2023.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO RI jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Januari lalu.

Lin Ye, dokter tertinggi di kota

Neraca Dagang RI Surplus US,45 M Juni Ini******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat surplus sebesar US,45 miliar pada Juni 2023 ini.

Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto mengatakan surplus ini terjadi karena penurunan impor jauh lebih dalam dari penurunan ekspor.

"Dengan angka ini neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 38 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," ujar Atqo dalam konferensi pers, Senin (17/7).

Ekspor

Kinerja ekspor Indonesia pada Juni ini mengalami penurunan baik secara bulanan maupun tahunan. Ekspor tercatat US,61 miliar atau turun 5,08 persen dibandingkan Mei 2023 dan anjlok 21,18 persen jika dibandingkan Juni 2022 yang sebesar US,14 miliar.

Penurunan ekspor terjadi pada sektor migas dan nonmigas, seiring dengan penurunan harga komoditas ekspor unggulan Indonesia di pasar internasional.

Kinerja ekspor minyak kelapa sawit (CPO) tercatat US,31 miliar atau turun 18,01 persen secara tahunan (yoy). Namun, masih naik 55,51 persen bila dilihat secara bulanan (mtm).

Lihat Juga : Mengintip Harta Rosan Roeslani, Wamen BUMN yang Baru Dilantik Jokowi

Begitu juga dengan batu bara yang nilai ekspornya turun 41,96 persen secara tahunan menjadi US,67 miliar pada Juni ini. Sedangkan secara bulanan turun 11,19 persen.

Selanjutnya, kinerja ekspor besi dan baja juga turun 2,7 persen secara tahunan dan naik 7,36 persen secara bulanan menjadi US,18 miliar pada Juni 2023 ini.

Secara kumulatif (Januari-Juni) total nilai ekspor tercatat sebesar US8,66 miliar. Realisasi ini turun 8,86 persen dibandingkan Juni 2022 sebesar US1,17 miliar. Penurunan terbesar terjadi pada industri pengolahan sebesar 10,19 persen.

Impor

Nilai impor Indonesia pada Juni 2023 juga tercatat mengalami kontraksi baik secara bulanan maupun tahunan. Realisasi ekspor sebesar US,15 miliar turun 19,40 persen (mtm) dan minus 18,35 persen (yoy).

Penurunan kinerja ekspor ini terjadi pada kelompok migas dan nonmigas. Terbesar penurunan terjadi pada bahan baku penolong turun 19,24 persen (mtm) dan anjlok 22,83 persen (yoy). Hal ini wajar karena memang menjadi penopang aktivitas produksi domestik yang sedang turun.

Secara kumulatif (Januari-Juni), total nilai impor mencapai US8,73 miliar. Realisasi ini turun 6,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berhasil mencapai US6,18 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Bermain game online di dunia lain

Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta******

Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabayaberpotensi besar dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Artinya, kemungkinan besar tak jadi dibangun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan hal ini berdasarkan dari surat permintaan dari Kementerian Perhubungan.

"Kalau usulan Kemenhub begitu ya, ada suratnya. Kemenhub ajukan ke kita untuk didrop saja Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ini. Tapi kita masih evaluasi dulu dan kita juga masih menunggu presentasi dari teman-teman Kemenhub terlebih dahulu," ujarnya ditemui di Hotel Grand Sheraton, Rabu (26/7).

Meski demikian, Wahyu mengakui meski jadi dibangun di tahun ini, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya tak akan bisa selesai sesuai target di 2024. Pasalnya, sampai saat ini pembiayaan pembangunan juga belum ada.

"Itu kan enggak bisa selesai. Pembiayaannya saja belum. Itu karena belum ada financial closing. Pembiayaannya saja kita belum tahu," imbuhnya.

Lihat Juga : DPR Dengar Rumor Ahok Bakal Jadi Bos Pertamina

Selain Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, proyek yang dipastikan akan dikeluarkan dari PSN adalah Pelabuhan Ambon. Lagi-lagi dikarenakan karena tak ada investor yang mau masuk ke proyek tersebut.

"Pelabuhan Ambon juga itu sudah pasti didrop. Karena kembali lagi, waktu itu kan Pak Luhut sampaikan, ini harus dibangun tapi kalau ada swasta mau masuk. Nah, ini swastanya belum bersedia masuk di sana. Jadi enggak mungkin juga kayaknya itu selesai di 2024. Itu yang mungkin akan didrop," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

kelaparanku yang hebat

Kemendag Tegaskan Ekspor Pasir Laut Masih Dilarang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan ekspor pasir laut masih dilarang oleh pemerintah.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan hingga saat ini aturan teknis menyangkut izin ekspor ini masih belum dibahas.

"Sampai sekarang masih dilarang. Sesuai Permendag masih dilarang," ucapnya seperti dikutip dari detik finance, Kamis (6/7).

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Jokowi juga mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.

Meski demikian, Budi aturan teknis turunan PP tersebut belum ada. Karenanya, ia menekankan ekspor pasir laut masih dilarang.

Lihat Juga : Pedagang Keberatan BI Kenakan Biaya Layanan QRIS per 1 Juli 2023

"Kalau PP No. 26 itu kan artinya boleh kan nantinya kalo kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tapi aturan teknisnya itu belum ada," kata dia.

Ekspor pasir laut telah dilarang oleh pemerintah sejak 2003. Larangan itu tertuang dalam keputusan Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tertanggal 28 Februari 2003.

Budi mengatakan peraturan terkait harus diubah dulu sebelum akhirnya ekspor diperbolehkan. Apabila belum, ekspor belum dapat dilakukan. Ia juga menegaskan setiap izin ekspor berada dalam ranah Kemendag.

"Kami sampai sekarang belum mengizinkan ya karena Permendagnya belum diubah," imbuhnya.

Lihat Juga : OJK Buka Suara soal 256 Rekening Panji Gumilang

Budi menuturkan secara legal pemerintah dapat menerbitkan kebijakan pembukaan izin ekspor tersebut, walau kondisinya masih bertentangan dengan aturan teknis sebelumnya di kementerian dan lembaga.

Namun, dalam pelaksanaannya harus menunggu aturan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbit.

Setelah aturan teknis itu selesai, barulah Kemendag akan memulai proses penyesuaian Permendag. Namun hingga saat ini, Budi mengatakan pihaknya belum dilibatkan dalam pembahasan karena masih menunggu KKP.

"Karena peraturan teknis di KKP, ya setahu saya juga belum selesai. Artinya kami juga belum ada informasi, jadi kan pengaturan teknis aja kita belum tau seperti apa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa segala sesuatu

Menteri Teten Dorong Penguatan Kerja Sama UMKM Indonesia******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, Jepang adalah salah satu mitra utama dan strategis bagi Indonesia di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Bahkan kerja sama kedua negara di bidang koperasi dan UMKM sudah berlangsung sejak 1978 lalu. Demikian disampaikan Teten disela-sela pertemuan dengan Wakil Menteri Parlemen METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) Jepang Nagamine Makoto.

Dalam pertemuan ini, kedua negara yakni Indonesia dan Jepang sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang koperasi dan UMKM. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan yang berlangsung di Tokyo, Jepang, Rabu (2/8).

Kemudian, kemudahan pembiayaan UMKM dengan meningkatkan rasio kredit perbankan untuk UMKM dari sekitar 21 persen saat ini menjadi 30 persen pada 2024.

"Kami juga melanjutkan hilirisasi komoditas unggulan oleh UMKM. Seperti rumput laut, perikanan (termasuk udang, kepiting, dan sidat), natural ingredient, biofarmaka, buah-buahan, bambu, kelapa, kelapa sawit, dan peningkatan nilai tambah bagi komoditas unggulan tersebut," katanya.

Selain itu, mengembangkan start-up dan melakukan digitalisasi UMKM. Terakhir, peningkatan kemitraan dan akses pasar UMKM masuk ke dalam rantai pasok global.

Untuk itu, Teten berharap dukungan METI agar inisiatif kerja sama yang telah dijajaki selama di Jepang, termasuk bersama IFC, Small and Medium Enterprise-Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan (SMRJ), Pemerintah Kota Gamagori dan sejumlah industri di Jepang dapat ditindaklanjuti bersama.

"Sehingga terwujud kerja sama konkrit yang menguntungkan para pelaku UMKM di Indonesia dan Jepang," kata Teten.

Diketahui, sejak di Jepang Menkop UKM bersama jajarannya, sudah melakukan sejumlah pertemuan yang sangat relevan dengan perkembangan dan prioritas Pemerintah di Indonesia.

Diantaranya, pertemuan dengan Japan Financial Corporation (JFC). Di mana JFC dan Kemenkop UKM akan membentuk tim teknis membahas skema pembiayaan gabungan Indonesia dan Jepang untuk pengembangan kemitraan UMKM di sektor perikanan dan pertanian.

"Termasuk pertukaran informasi guna mendukung kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM," ujar Teten.

Kemudian bersama SMRJ, saat ini tengah berlangsung CEO Business Matching antara 44 UKM Indonesia dengan 118 Pelaku Usaha Jepang.

"Kita sepakati agar tahun depan terus ditingkatkan jumlah UMKM-nya. Dapat dilakukan di Indonesia, dan sektor -sektornya terus diperluas," kata Teten.

Selanjutnya dengan Marusen Suisan, yang merupakan importir udang dari Tarakan, Indonesia. Pada Agustus ini, rencananya akan dilakukan pertemuan di Indonesia, dan menjajaki perluasan kemitraan dengan pembudidaya udang di Indonesia.

Lalu bersama Nagasaka Unagi Farm, Kemenkop UKM sepakat untuk melakukan penguatan SDM melalui pengiriman tenaga terampil untuk magang dan pengembangan budidaya sidat.

Selain itu, pertemuan dengan Wali Kota Gamagori, juga dilakukan pengembangan sister city sekaligus penguatan sektor UMKM di kedua kota. Setelah pertemuan tersebut, pihak MenKop UKM bersama jajaran juga akan bertemu Tokyo SME Center dan perusahaan pengolahan rumput laut.

Kolaborasi Smesco

Pada pertemuan dengan Tokyo SME Center, Menkop UKM mengatakan, memiliki Smesco sebagai lembaga pemasaran koperasi dan UKM Indonesia. Bahkan Indonesia juga sudah menandatangani perjanjian kerja sama dengan SMRJ.

Indonesia saat ini sedang melakukan hilirisasi produk tambang, Indonesia tidak akan mengirim raw material. Kemudian kebijakan substitusi impor untuk pengadaan barang Pemerintah, 40 persen APBN untuk membeli produk lokal. Dengan lokal konten 100 persen untuk perusahaan besar.

"Kami mengajak SME Jepang untuk join venture dengan UKM indonesia. Kerja sama dengan Tokyo SME dengan Smesco. Indonesia rangking enam start-up di dunia. Penting untuk dikerjasamakan dengan start-up di jepang," kata Menteri Teten.

Turut mendampingi, Direktur Bisnis dan Pemasaran LLP-KUKM atau Smesco Wientor Rah Mada mengatakan, Smesco sebagai lembaga di bawah Kemenkop UKM, mendukung segala proses yang dilakukan kedepannya. Karena saat ini SME Support Jepang pun sudah memiliki desk di Indonesia.

"Kita bisa bekerja sama transfer teknologi dan pengetahuan untuk SME. Seperti adanya SME Support Center, mampu membantu UKM lokal Jepang. Misalnya apakah ada tren tertentu untuk bersama-sama mengejar pasar internasional," kata Wientor.

Kaisar Agung

Bos Pos Cerita Kurirnya Sempat Disandera di Papua******

Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi bercerita soal kurirnya yang disandera di Papua saat mengirim bantuan sosial (bansos) hingga kesulitan pulang imbas cuaca ekstrem.

Faizal mengatakan pihaknya saat ini sedang berjuang menjadi mitra resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk urusan logistik Pemilu 2024. Namun, ia menjamin operasional harian Pos bakal tetap berjalan baik jika pihaknya ditunjuk jadi mitra KPU.

Pasalnya, pengiriman logistik pemilu dengan kiriman reguler berbeda. Ia mencontohkan soal urusan kotak hingga surat suara dijamin pengawasannya oleh TNI-Polri.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar Gde Sumarjaya Linggih lantas berpesan kepada Faizal soal cuaca. Ia meminta Pos Indonesia jangan abai menghadapi gangguan cuaca ekstrem jelang Pemilu 2024.

"Ini kan Februari (2024) pemilu ini. Desember (2023) itu cukup rawan dengan cuaca, kalau dari Bali itu ke Nusa Penida, cukup rawan penyebrangannya itu. Saya minta konsentrasinya juga tentang cuaca di Desember itu," kata pria yang akrab disapa Demer.

Faizal merespons pesan Demer tersebut dengan meyakinkan bahwa pihaknya selalu menyewa kapal-kapal besar milik TNI-Polri jika mendapat penugasan pemerintah. Dengan begitu, pengiriman logistik pemilu diharapkan bakal sesuai penugasan meski dihadapkan dengan cuaca ekstrem.

Meski begitu, Bos Pos Indonesia itu mengakui cuaca ekstrem adalah salah satu musuh kurir-kurirnya. Bahkan, ia bercerita soal kurir Pos yang kesulitan pulang imbas cuaca ekstrem.

"Cuaca ini memang pengalaman kami di 2022, luar biasa. Contoh, teman-teman kami pernah mengirimkan bansos, terpaksa lima hari enggak bisa pulang menunggu kapal berikutnya. Cuaca tidak memungkinkan. Tapi ngirim tepat waktu itu paling penting, soal baliknya enggak tepat waktu enggak apa-apa," cerita Faizal.

Pada akhir RDP, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung yang memimpin rapat tersebut membacakan kesimpulan, di mana salah satu poinnya menyebutkan DPR mendukung Pos Indonesia menjadi mitra resmi KPU dalam urusan logistik Pemilu 2024 mendatang.

[Gambas:Video CNN]