situs slot gacor akun baru

Sekretaris cabang terbaik

Pontjo Sutowo Blak******

Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco akhirnya buka suara di tengah kisruh perebutan Hotel Sultan dengan negara.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tersebut. Namun, hak guna bangunan (HGB) tersebut berakhir hingga tanah tempat berdirinya Hotel Sultan tersebut harus kembali ke negara.

Meski Pontjo sudah beberapa kali menggugat demi meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Mahfud pun meminta Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.

Menurutnya, lokasi Hotel Sultan yang strategis menimbulkan kecemburuan banyak pihak. Ia pun membeberkan bahwa semula lahan tersebut bukanlah primadona.

Pontjo mengatakan sang ayah dulu diminta Pemda DKI Jakarta membangun Hotel Hilton Internasional di dekat Lapangan Banteng, bukan di lokasi Hotel Sultan sekarang. Akan tetapi, proyek tersebut akhirnya dibangun di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan diklaim menjadi motor penggerak kemajuan lingkungan.

"Kalau enggak itu (proyek Hotel Sultan) kan, ada apa di sini, siapa yang mau kemari? Dulu tahun 60-an, mayat apa dibuang di sini. Begal apa, dibuang di sini. Ketemu mayat mah bukan jarang, sering. Itu yang menurut saya, kan kita sudah mengubah dari kondisi itu ke kondisi ini, itu yang saya sesalkan," katanya, dikutip dari Detik, Senin (18/9).

Ia berdalih polemik timbul karena Pemerintah Indonesia sudah banyak berganti pejabat sehingga ada perbedaan tafsir kepemilikan tanah tersebut. Pontjo merasa sah-sah saja jika ada perbedaan, tetapi ia menolak dikriminalisasi.

Pontjo heran mengapa dirinya dikriminalisasi dalam kasus Hotel Sultan ini. Menurutnya, apa yang telah dilakukan dirinya selama ini tidak merugikan negara dan lingkungan.

"Ya artinya kita bersengketa kan hak bukan bersengketa kriminal, kalau dulu saya ngerampok ya saya kriminal. Jadi, saya enggak ngerti kenapa bolak-balik saya dipakai-pakai cara kriminal," kritik Pontjo.

Ia merasa seharusnya mendapatkan bintang jasa karena telah membangun industri pariwisata di tanah air. Pontjo menegaskan membangun gedung mudah, tetapi tidak dengan membangun industrinya.

Menurutnya, harus segera dicari solusi atas masalah ini, bukan hanya ribut-ribut semata. Pontjo berharap tidak timbul masalah baru dari pengelolaan tanah tersebut.

"Jadi, saya sekarang lagi berbeda pendapat. Hanya kalau saya lagi berbeda pendapat tuh ya saya inginnya dikasih dong kesempatan yang fairuntuk menjelaskan kepada publik apa sih yang terjadi. Jangan one sidedseolah-olah satu sumber aja gitu dan saya merasa ini bukan pekerjaan yang sekedar make money, ini kan membangun lingkungan," tutur Pontjo tentang alasan muncul ke publik sekarang.

Pontjo pun menyinggung soal kontribusinya kepada negara melalui pajak bumi dan bangunan (PBB). Ia menegaskan dirinya taat pajak dalam pengelolaan Hotel Sultan selama ini.

Ia menyebut tidak mungkin lahan tempat berdirinya Hotel Sultan bisa menyumbang duit ke negara jika dibiarkan kosong. Pontjo pun merasa tidak dihargai dalam kasus ini.

"Sekarang dengan begini (dengan berdirinya Hotel Sultan), Rp80 miliar tiap tahun. Kok enggak dihargai? 'Soalnya dulu kamu enggak bayar ini, enggak bayar ini'. Apanya yang enggak bayar?" bantah Pontjo.

"Ini saya bayar Rp80 miliar tiap tahun. Itu loheconomic impact-nya yang penting. Masa ngeributin 'Eh rupa kamu enggak bagus, baju kamu enggak bagus'. Itu enggak penting buat saya, yang penting itu lingkungan ini terangkat atau tidak," tandasnya.

Ia pun mengancam akan investasi di tempat lain jika pemerintah tidak bisa memberikan kepastian hukum. Pontjo menegaskan di mana dirinya berdiri bisa menjadi lingkungan yang baik, terbukti dari keberadaan Hotel Sultan.

Pontjo juga mewanti-wanti pemerintah investor akan kabur jika negara masih terus bersengketa soal HGB dan hak pengelolaan atas tanah (HPL). Bahkan, calon-calon pengembang baru juga diklaim tak akan minat membangun di tanah air.

Pemerintah sendiri secara gamblang telah menyatakan bakal mengambil alih Hotel Sultan dari PT Indobuildco milik Pontjo.

Terlebih, MA sudah membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbanganMA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGBNomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Bahkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya akan mengawal proses ini.

"Langkah selanjutnya adalah negara akan mengambil langkah untuk mengambil kembali hak terhadap lahan atau aset, tentunya Polri akan mengawal proses yang akan dilaksanakan untuk mengembalikan aset lahan atau lahan tersebut kepada negara," kata Listyo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (8/9).

Di sisi lain, Listyo menyebut ada potensi pidana baru terkait sengketa lahan tersebut. Potensi pidana baru itu, meliputi pidana umum maupun terkait UU Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kami juga melihat ada keputusan yang bersifat eksekutorial yang tak dilaksanakan oleh PT Indobuildco dan ini memunculkan potensi pidana baru. Mulai pidana umum maupun yang terkait UU Tipikor," ujarnya.

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.

[Gambas:Video CNN]

Baca artikel lengkapnya di sini.

Perjuangan menjadi lajang

Arti dan Asal Usul WHOOSH Bisa Jadi Nama Kereta Cepat Jakarta******

Pemerintah memberi nama Kereta CepatJakarta-Bandung 'WHOOSH'. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimengatakan nama itu memiliki kepanjangan 'Waktu Hemat, Operasi Optimal, dan Sistem Handal'.

Ia mengatakan nama itu diambil karena menggambarkan kecepatan dan sesuai dengan kereta.

Budi juga menyebut Whoosh sebagai ungkapan yang keluar kala para menteri dan Presiden Jokowi menjajal kereta cepat. Selain itu, para penumpang juga merasakan hal yang sama.

"Dari beberapa nama Whoosh itu paling tepat. Pak presiden punya peran banyak. Tapi ini dialog," kata Budi dalam konferensi pers, Kamis (21/9).

Budi pun menambahkan nama Whoosh lebih bagus dari pada nama kereta cepat di Jepang, yakni Shinkansen.

"Saya pikir ini luar biasa, saya setengah terperangah, bagus juga ya, kalau dengan Shinkansen bagus ini (Whoosh) ya," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua tim panel penilai lomba Identitas Jenama (nama dan logo) Kereta Cepat Indonesia, Triawan Munaf menuturkan saat ini pembuatan logo 'Whoosh' sedang dalam tahap penilaian.

Adapun sayembara pembuatan logo sudah dimulai sejak Juli lalu. Triawan mengatakan saat ini sudah ada tiga logo unggulan dan pemenangnya segera diumumkan.

"Whoosh dalam bahasa Inggris memang artinya sama, cepat. Kami itu mencari istilah yang tak hanya diterima lokal, tapi internasional juga," ucap Triawan.

Ke depan, jika logo Whoosh sudah ditentukan, nama itu akan terpampang di gerbong kereta cepat. Selain itu, logo tersebut juga bakal mewarnai bagian interior kereta.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang menghormati

2 Tahun Merger Pelindo, 'Lemak' Pengganggu Logistik Mulai Hancur******

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan upaya pemerintah menggabungkan PT Pelindo menjadi satu pada 2021 lalu telah membuahkan hasil gemilang.

Keberhasilan tercermin dari penurunan biaya logistik.

Erick mengatakan sebelum Pelindo digabung jadi satu, biaya logistik masih mencapai 23 persen. Selang dua tahun setelah Pelindo digabung, biaya ini berhasil ditekan menjadi tinggal 11 persen saja.

Direktur Utama PT Pelindo Arif Suhartono bercerita kepada CNNIndonesiaitu semua tak lepas dari upaya pembenahan yang dilakukan perusahaannya.

Salah satu pembenahan dilakukan dengan memperpendek port stayatau waktu parkir kapal di pelabuhan.

"Ini semacam menghilangkan lemak-lemak tak perlu supaya menghabiskan banyak uang di pelabuhan. Ada data per hari kapal 2000 TEUs itu rental per harinya US ribu, bayangkan kalau waktu port staybisa dipangkas dari 3 menjadi 1, atau 2 menjadi 1, saving-nya berapa," katanya.

Arif mengatakan untuk menghilangkan 'lemak-lemak' pengganggu logistik itu ada beberapa upaya yang ditempuh Pelindo. Pertama, menerapkan standarisasi operasional pelabuhan.

Standarisasi dilakukan mulai dari pengembangan sumber daya manusia dan organisasi, infrastruktur dan peralatan sampai proses bisnisnya.

Sedangkan upaya kedua; menerapkan digitalisasi di pelabuhan. Berkaitan dengan digitalisasi ini, Pelindo sudah menerapkan Pelindo Solusi Digital.

Ada beberapa aplikasi andalan yang diterapkan Pelindo supaya waktu port staydi pelabuhan bisa dipangkas. Salah satunya, Phinnisi (Vessel Management System).

Aplikasi digunakan untuk mempercepat kegiatan pelayanan kapal, mulai dari pengajuan layanan sampai dengan kebutuhan billingdan reporting. Sistem ini langsung terintegrasi dengan Inaportnet sehingga membuat pelayanan semakin cepat.

Sistem ini memberikan beberapa manfaat, antara lain; kegiatan pelayanan kapal menjadi kian terotomasi dan meningkatkan efisiensi terhadap kegiatan pelayanan kapal.

Aplikasi juga sangat membantu dalam melakukan penanganan yang tepat dan akurat terhadap segala gangguan pelayanan di lapangan, mencatat dan mengevaluasi kinerja infrastruktur pelayanan melalui updatestatus yang dilakukan secara real time.

Aplikasi ini juga bisa memberikan laporan komprehensif yang bisa membantu dalam proses pengambilan keputusan manajemen.

Selain Phinnisi, Pelindo juga menerapkan PTOS-M. Aplikasi digunakan untuk membantu operator terminal dalam mengelola berbagai kargo umum, curah cair dan curah kering mulai dari perencanaan, pengoperasian, pemantauan dan pelaporan.

Dengan aplikasi ini, pengguna layanan tidak perlu menugaskan personil datang ke terminal guna meminta layanan kepada Pelindo karena semua dilakukan secara online. Keberadaan aplikasi ini cukup bermanfaat dalam meminimalisir 'permainan' dan penipuan.

Pasalnya, semua layanan tidak melibatkan pertemuan fisik. Selain itu, semua transaksi yang dilakukan pengguna pelabuhan untuk mendapatkan pelayanan dilakukan melalui aplikasi ini.

Aplikasi ini juga semakin mempermudah layanan pelabuhan. Pasalnya, permintaan layanan dengan aplikasi ini tak dibatasi oleh jam kerja dan selalu tersedia 24 kali 7 jam seminggu.

Pelindo juga menerapkan sistem Palapa (TOS). Sistem ini merupakan operasi yang menangani kegiatan operasional di terminal petikemas multiguna dan ro-ro mulai dari bongkar muat, penumpukan relokasi, gate in/ gate out serta akomodasi standar proses bisnis untuk perencanaan pengoperasian, pemantauan dan pelaporan.

Arif mengatakan upaya tersebut telah membuahkan hasil. Hal itu paling tidak tercermin dari peningkatan produktivitas bongkar muat yang diukur dengan parameter boks per kapal per jam (BSH) dan pengurangan waktu port stay.

Di Belawan misalnya, data per Oktober 2022 menunjukkan BSH naik dari 20 jadi 45. Sementara waktu sandar turun dari 2 menjadi 1.

Di Terminal Petikemas Ambon, BSH naik dari 12 menjadi 35. Sementara port stayturun dari 3 hari menjadi 1.

Di Makassar New Port, BSH naik dari 20 menjadi 39. Sementara itu port stayturun dari 3 hari menjadi 1.

"Perpendekan port stayartinya shipping linepunya kesempatan tambah sailing time. Saat sama juga Pelindo tentunya mendapat efisiensi. Misal kapal tadinya sandar dua hari menjadi satu artinya tambahan waktu tersebut bagi shipping linebisa menambah port of calljuga bagi Pelindo dari dua hari menjadi satu otomatis menjadi efisiensi biaya operasi," katanya.

Kesuksesan juga tercermin dari peningkatan produktivitas operasional. Data Pelindo menunjukkan pada 2022 kemarin arus peti kemas tercatat sebesar 17,2 juta TEUs.

Angka itu naik 2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan arus barang mencapai 160 juta ton atau naik 9 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara arus kapal berhasil mencapai 1,2 miliar GT, meningkat 1 persen.

Untuk arus penumpang menembus 15 juta orang atau naik 86 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Arif mengatakan selain kesuksesan dalam memangkas waktu sandar di pelabuhan, pasca merger, pihaknya juga sukses menata keuangan perusahaan. Dalam waktu 1,5 tahun setelah merger, perusahaannya sudah sukses melunasi utang lebih dari Rp10 triliun.

Pelunasan itu menghasilkan efisiensi yang cukup besar bagi perusahaan.

"Setelah lunas utang ada saving cost of fund. Misalcost of fund7,5 persen dari Rp10 triliun kan kita bisa hemat Rp750 miliar. Hemat bunga ini bisa lari untuk kebutuhan lain," katanya.

Kerja Belum Selesai Meski Pengusaha Sudah Senang

Sistem masuk yang tak terkalahkan

OIKN Sebut Uji Coba Taksi Terbang di IKN Sebelum 17 Agustus 2024******

Otorita Ibu Kota Nusantara(OIKN) mengungkapkan uji coba taksi terbangdi Ibu Kota Baru dilakukan sebelum HUT RIKe-79 pada 17 Agustus 2024.

"Untuk uji coba taksi terbang dilakukan sebelum HUT RI Ke-79 pada 17 Agustus 2024," ujar Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otoritas IKN Mohammed Ali Berawi, Senin (18/9) seperti dikutip dari Antara.

Ali menambahkan terkait uji coba tersebut OIKN menyiapkan beberapa hal. Salah satunya, landasan taksi terbang seperti helipad dan beberapa hal yang menunjang uji coba taksi terbang tersebut.

Ia menambahkan melalui Intelligent Transport System (ITS), mobil elektrik atau kendaraan otonom membawa penumpang ke helipad taksi terbang. Menurutnya, ini dilakukan hanya menggunakan satu aplikasi.

"IKN menerapkan ITS mulai dari kendaraan otonom, bus listrik dan seterusnya," kata Ali.

Ali menambahkan, moda taksi terbang ini masih dalam taraf pengembangan. Dia berharap sumber daya manusia (SDM) Indonesia bisa menguasai teknologi ini, dan perusahaan nasional yang diajak kerja sama bisa mengembangkan kapasitasnya untuk menguasai teknologi taksi terbang.

"Menurut saya momentum ini hanya ada melalui pembangunan IKN, dan harus dimanfaatkan. Kita berharap ada teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk penciptaan, pengembangan, dan ada peningkatan kapasitas SDM Indonesia. Ini yang saya sebut sebagai nilai tambah," kata Ali.

[Gambas:Video CNN]

Penciptaan tanpa batas

Profil Sofiah Balfas, Direktur Bukaka Tersangka Baru Korupsi Tol MBZ******

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama Sofiah Balfas sebagai tersangka baru dugaan kasus korupsi proyek Tol Jakarta Cikampek II (Japek) elevatedalias Tol MBZ.

"Setelah melakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik pada hari ini menetapkan Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama, SB, sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (19/9) lalu.

Kuntadi mengatakan penyidik menemukan bukti dugaan tersangka menggunakan perannya untuk melakukan pemufakatan jahat, yakni mengatur dan mengubah spesifikasi barang terkait proyek Tol MBZ tersebut.

Kasus ini merupakan dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Tol MBZ ruas Cikunir-Karawang Barat, termasuk on/off ramppada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat. Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp13,5 triliun.

Lantas, siapa sebenarnya sosok Sofiah Balfas?

Dikutip dari situs resmi Bukaka, Sofiah Balfas adalah wanita kelahiran 1 April 1967. Ia merupakan jebolan Teknik Industri Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 1990.

Sofiah disebut sibuk ke sana kemari memperkaya kemampuan manajerialnya melalui berbagai pelatihan. Ia diklaim aktif mengikuti sejumlah kegiatan terkait tata kelola perusahaan (GCG), kepemimpinan, hingga seminar standar pelaporan keuangan internasional (IFRS).

Ia lantas bergabung di Bukaka sejak 1992 lalu. Mulanya, Sofiah masuk ke dalam tim pemasaran di unit usaha road construction equipment(RCE) hingga 2001.

Setelah 9 tahun menjadimarketing, Sofiah didapuk sebagai Kepala Unit Usaha Peralatan Pembangunan Jalan (RCE) Bukaka pada 2001. Ia mengemban jabatan tertinggi di unit RCE tersebut tujuh tahun lamanya sampai 2008.

Usai pengabdian di unit RCE, Sofiah secara resmi diangkat menjadi Direktur Operasional Bukaka pada 11 Juni 2008. Pengangkatan tersebut tercatat dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 13 yang disetujui notaris bernama Masnah Sari.

"Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC); pemasaran; serta operasi dan produksi, saat ini beliau (Sofiah) juga dipercaya menduduki posisi direktur di anak perusahaan, yaitu PT Bukaka Mandiri Sejahtera sejak 2008 dan PT Bukaka Forging Industries sejak 2009," rinci di situs Bukaka.

Kendati, Bukaka menegaskan Sofiah Balfas tidak punya saham langsung maupun tidak langsung pada perseroan.

Emiten berkode BUKK itu juga menekankan sang direkturnya tersebut tidak terafiliasi dengan anggota dewan komisaris, direksi, serta pemegang saham utama alias pengendali perseroan.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian melintasi surga dan jadilah dewa jahat

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.