lucky138

Rekor pertempuran inti

Erick Thohir Bakal Pangkas BUMN Karya dari 9 Jadi 4 Saja******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir berencana memangkas jumlah BUMN Karyadari 9 perusahaan menjadi 4 saja.

Pemangkasan sejalan dengan wacana konsolidasi perusahaan pelat merah sektor infrastruktur sesuai Buku Biru yang disusun Kementerian BUMN dua tahun lalu.

"Kita sudah review,sebaiknya (BUMN) Karya ini dari 9 jadi 4. Jadi BUMN (karya) sebaiknya ada 4, ada expertisedi sini, ada gedung, jadi tidak semua palugada. Sudah ada bukunya," ujar Erick di kantornya, Rabu (3/5).

Menurutnya, konsolidasi BUMN Karta akan membuat perusahaan lebih fokus mengerjakan penugasan maupun bisnis sesuai bidang keahlian masing-masing.

Namun, Erick berharap konsolidasi BUMN Karya tidak menghambat proyek pembangunan, terutama perusahaan-perusahaan yang tengah mengikuti berbagai tender.

"Jangan sampai merger, konsolidasi ini menghambat pembangunan. Kan mereka sedang tander, tiba-tiba dikonsolidasi, ganti kontrak. Nah ini yang kita jaga gitu. Makanya nanti ada merger, ada yang sistemnya kepemilikan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Bajingan Hiburan China

Cerita Chef Yuli, dari Masak Buat Obama hingga Berlabuh ke Pulau Obi******

Siapa sangka, masakan hotel bintang lima ada di salah satu pulau terpencil Indonesia, Pulau Obi, Halmahera Selatan,Maluku Utara.

Ialah Yuli Andrianto atau akrab disapa Chef Yuli. Pria berusia 53 tahun ini bekerja sebagai kepala koki (chief chef) di salah satu tambang nikel terbesar Indonesia.

Di pulau yang berjarak 2.378 km dari Jakarta, Chef Yuli memasak dan mengawasi katering makanan untuk sekitar 30 ribu pekerja perusahaan pengolahan nikel terintegrasi PT Tri Megah Bangun Persada (TBP) atau Harita Nickel.

Tak heran, ia beberapa kali memasak untuk tokoh ternama. Saat bekerja di Hotel Shangri-la, misalnya, ia pernah memasak untuk mantan Presiden AS Barack Obama, yang pada 2010 lalu berkunjung ke Jakarta.

"Obama senang sekali dengan makanan Indonesia, nasi goreng, gado-gado dan sate," kenangnya saat berbincang dengan CNNIndonesia.comdi Pulau Obi, pada awal April lalu.

Kemudian, ia bersama tim juga pernah memasak untuk Susilo Bambang Yudhoyono saat masih menjadi orang nomor satu RI.

"SBY itu enggak suka strawberry," ujarnya.

Tak hanya itu, Chef Yuli juga sempat bekerja di salah satu hotel di Dubai, Madinat Jumeirah. Namun, lepas setahun, ia kembali ke Indonesia.

'Merantau' ke Pulau Obi

Lebih dari satu dekade menjadi koki di ibu kota, Yuli merasa stres. Sebab, waktunya habis di jalan. Bertemu anak pun jarang.

Di tengah kegalauannya, ia mendengar ada lowongan untuk menjadi koki di Harita Group. Ia pun tertarik dan melamar.

Beruntung, kelihaiannya dalam memasak membuat ia berhasil mendapat pekerjaan di grup konglomerat itu.

Pada 2012, ia pertama kali menjejakkan kaki di Pulau Obi. Saat itu, pulau itu sangat tertinggal. Perjalanan ke sana memakan waktu panjang. Ia harus naik pesawat dari Jakarta ke Ternate sekitar 4 jam, lalu naik kapal selama 9 jam ke Bacan, kemudian naik kapal lagi ke Pulau Obi sekitar 4 jam.

Fasilitas memasaknya pun terbatas. Ia yang sudah belasan tahun mendapat fasilitas memasak kelas hotel berbintang, harus memasak dengan kompor sumbu minyak tanah.

"Sekarang, sudah ada transportasi dan listrik. Sebelumnya, saya mengalami kompor minyak tanah setelah saya dari Shangri-La dan Dubai," ujarnya.

Lanjut ke halaman sebelah...

Memasak menu bintang 5 untuk 2.000 pekerja

Dewa Gila Xingtian

Peritel soal Utang Minyak Goreng: Gugat Pemerintah Langkah Terakhir******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bakal menggugat pemerintah ke jalur hukum bila utangRp344 miliar terkait pengadaan minyak gorengtak kunjung dibayar dalam 3 bulan ke depan.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan ultimatum tersebut merupakan langkah terakhir yang disiapkan peritel. Meski begitu, Roy menghindari upaya hukum ini.

"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," katanya di Kemendag, Kamis (4/5).

Sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo bakal melakukan dua opsi sembari melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama,mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.

Kedua,memotong tagihan ke produsen. Dengan begitu, Aprindo bakal mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.

"Bagi kami sebenarnya disuruh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), disuruh gugat, dan sebagainya bukan itu langkah yang bagusnya. Kita kan waktu penugasan (program minyak goreng satu harga) kan tidak pakai hukum, masak mengakhirinya dengan hukum," tutur Roy.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berdalih pihaknya tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang Rp344 miliar tersebut kepada Aprindo. Ia mengatakan utang itu seharusnya dibayar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurutnya, BPDPKS mau membayar utang tersebut, tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" ujar Zulhas di kantornya.

Oleh karena itu, Kemendag sedang meminta pendapat Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait sengketa ini. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

[Gambas:Video CNN]

surga memancing

Australia Hanya Akan Izinkan Vape Dijual di Apotek******

Pemerintah Australia akan melarang vape rekreasional dijual bebas. Caranya, dengan merevisi Undang-undang Rokok Elektrikdemi memperketat penjualan vape. Nantinya, vape hanya dijual di apotek.

Langkah itu dilakukan demi menekan peningkatan jumlah pengguna vape di kalangan remaja, serta membantu perokok berhenti.

"Sama seperti yang mereka lakukan dengan merokok, Big Tobacco telah menggunakan produk adiktif lainnya, membungkusnya dengan kemasan mengkilap dan menambahkan rasa untuk menciptakan generasi baru pecandu nikotin," kata Menteri Kesehatan Mark Butler dikutip Reuters, Selasa (2/5).

Vape dilihat sebagai alternatif produk yang lebih aman ketimbang rokok konvensional, serta berguna untuk membantu perokok berhenti. Namun, sejumlah riset menunjukkan adanya potensi bahaya jangka panjang dari rokok elektrik tersebut karena membuat ketagihan.

Butler mengatakan vape telah menjadi produk rekreasi di Australia, di mana mayoritas penggunanya adalah remaja dan anak muda.

"Ini adalah produk yang ditargetkan untuk anak-anak kami, dijual bersama permen dan cokelat batangan," kata Butler.

"Vapingsekarang telah menjadi masalah perilaku nomor satu di sekolah menengah. Dan itu juga meluas di sekolah dasar," imbuhnya.

Komunitas dokter mendukung tindakan keras pemerintah terhadap penjualan bebas vape, tetapi mereka mendesak otoritas bisa berbuat lebih.

Sekitar 22 persen warga Australia berusia 18-24 telah menggunakan rokok elektrik atau vape setidaknya sekali, menurut data 2022.

Meskipun diperlukan resep untuk membeli vape nikotin di Australia. Namun, aturan ketat itu malah membuat jual-beli vape ilegal marak di pasar gelap.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Pedang Cerah

Peritel Akan Gugat Pemerintah Bila Utang Rp344 M Tak Lunas 3 Bulan******

Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) mengancam akan menempuh jalur hukum jika pemerintah tidak membayar utang sebesar Rp344 miliar dalam tiga bulan ke depan. Langkah itu merupakan pilihan terakhir dari tiga opsi yang disiapkan Aprindo terkait sengketa utang tersebut.

"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," kata Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Kendati demikian, Roy mengatakan pihaknya masih akan berupaya untuk mengindari upaya itu karena bisa membebani peritel yang fokus berjualan menjadi sibuk memikirkan hukum.

Roy mengatakan sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo akan melakukan dua opsi lainnya sambil melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama, mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.

Kedua, memotong tagihan ke produsen. Artinya Aprindo akan mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.

Setelah dua opsi itu, Aprindo baru akan menempuh jalur hukum.

"Kita berharap baik kita disuruh PTUN, gugat, dan sebagainya, itu paling paling paling akhir," kata Roy.

Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.

"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

[Gambas:Video CNN]

Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi refaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

Teknik Kelahiran Kembali Kuno

Peritel soal Utang Minyak Goreng: Gugat Pemerintah Langkah Terakhir******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bakal menggugat pemerintah ke jalur hukum bila utangRp344 miliar terkait pengadaan minyak gorengtak kunjung dibayar dalam 3 bulan ke depan.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan ultimatum tersebut merupakan langkah terakhir yang disiapkan peritel. Meski begitu, Roy menghindari upaya hukum ini.

"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," katanya di Kemendag, Kamis (4/5).

Sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo bakal melakukan dua opsi sembari melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama,mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.

Kedua,memotong tagihan ke produsen. Dengan begitu, Aprindo bakal mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.

"Bagi kami sebenarnya disuruh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), disuruh gugat, dan sebagainya bukan itu langkah yang bagusnya. Kita kan waktu penugasan (program minyak goreng satu harga) kan tidak pakai hukum, masak mengakhirinya dengan hukum," tutur Roy.

Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berdalih pihaknya tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang Rp344 miliar tersebut kepada Aprindo. Ia mengatakan utang itu seharusnya dibayar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurutnya, BPDPKS mau membayar utang tersebut, tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" ujar Zulhas di kantornya.

Oleh karena itu, Kemendag sedang meminta pendapat Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait sengketa ini. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

[Gambas:Video CNN]