1001 mimpi bergambar

Bangun kembali kehidupan sebelumnya

tiger178

Transformasi Mayapada Hospital Bogor untuk Layanan Kesehatan Warga******

Jakarta, CNN Indonesia--

Mayapada Hospital Bogor, bagian dari Mayapada Healthcare Group, meresmikan transformasi menyeluruhnya melalui acara Grand Relaunching Mayapada Hospital Bogor. Peresmian ini dihadiri Wali Kota Bogor, Bima Arya.

Chairman & Group CEO Mayapada Healthcare Group Jonathan Tahir mengatakan, transformasi ini dilandaskan pada komitmen Mayapada Hospital Bogor untuk menghadirkan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.

Menurut Jonathan, transformasi itu meliputi beberapa aspek. Antara lain dengan menambah dokter spesialis dan subspesialis di Mayapada Hospital Bogor, melakukan ekspansi untuk perawatan gedung, renovasi menyeluruh dan perluasan ruang untuk berbagai layanan rawat jalan dan rawat inap, termasuk IGD.

Untuk itu, Jonathan berharap, langkah ini dapat semakin melengkapi tim multidisiplin di Mayapada Hospital Bogor dan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat di wilayah Bogor dan sekitarnya.

"Kemudian, bersama dengan unit Mayapada Hospital Bandung yang juga berada di wilayah strategis di Jawa Barat, semoga kami dapat menjadi mitra layanan kesehatan yang terpercaya, aman, nyaman, dan dapat diandalkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Jawa Barat," ujarnya.

Adapun Mayapada Hospital Bogor kerap menjadi salah satu tempat rujukan bagi warga kota Bogor dan sekitarnya untuk penanganan kasus-kasus kompleks, termasuk kegawatdaruratan jantung dan stroke.

Mayapada Hospital Bogor juga didukung dengan unit Mayapada Hospital Bandung untuk menjangkau masyarakat Jawa Barat yang lebih luas.

Dengan demikian, Mayapada Hospital Bogor turut meningkatkan kualitas layanan Cardiovascular Center dan Tahir Neuroscience Center, melalui penyediaan alat cathlab dengan teknologi terkini untuk penanganan jantung dan saraf.

Rumah sakit yang sebelumnya dikenal dengan Mayapada BMC Hospital ini, juga melakukan pembaruan alat endoskopi dan Endoskopi Retrograd Kolangiopankreatografi (ERCP) untuk penanganan gangguan hati, empedu, dan pankreas.

Selanjutnya untuk menunjang tim dokter multidisiplin dalam menangani kasus-kasus kompleks lainnya, Mayapada Hospital Bogor juga melakukan pembaruan untuk ruang operasi, dan ruang penunjang pemeriksaan lainnya.

Sementara Hospital Director Mayapada Hospital Bogor drg. Yusrahma Nurina, MARS, FISQua mengatakan, pembukaan Mayapada Hospital Bogor merupakan momen yang sangat dinantikan.

Hal itu karena pihaknya menyadari eksistensi Mayapada Hospital Bogor tidak terlepas dari dukungan masyarakat Bogor yang telah loyal mempercayakan pengobatan dan menjalani perawatannya di Mayapada Hospital Bogor.

"Sarana prasarana dan fasilitas yang baru serta layanan-layanan yang semakin terintegrasi menjadikan kami selalu siap dan semangat untuk memberikan pelayanan yang berpusat pada pasien (patient centric) secara paripurna, sehingga mampu mendampingi perjalanan perawatan pasien yang lebih nyaman dan memuaskan," ujarnya.

Pihaknya, kata dia, juga senantiasa mendukung pemerintah untuk meningkatkan aksesbilitas layanan kesehatan bagi masyarakat luas. Untuk itu, Mayapada Hospital Bogor sudah berintegrasi dengan aplikasi Satu Sehat.

"Dan secara bertahap turut menerapkan program Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN)," ujarnya.

Sebagai informasi, kegiatan memperkenalkan transformasi Mayapada Hospital Bogor kepada masyarakat luas sudah dimulai dari November 2023 lalu.

Rangkaian kegiatan ini meliputi pertemuan dan perkenalan dengan berbagai mitra seperti pemerintah, komunitas, asuransi, dan perusahaan, sampai dengan acara Grand Relaunching yang sukses diselenggarakan.

Wali Kota Bogor, Bima Arya dalam sambutannya mengucapkan selamat dan apresiasi atas transformasi menyeluruh yang sudah dilakukan, termasuk integrasi pada aplikasi Kemenkes Satu Sehat dan melayani program KRIS JKN.

"Ini menunjukkan komitmen Mayapada Hospital Bogor untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan memberikan layanan kesehatan terbaik untuk warga Bogor," ujarnya.

"Semoga langkah ini bisa menginspirasi fasilitas layanan kesehatan lainnya di Jawa Barat, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya," katanya.

(ory/ory)

Yaozei

pengajuan kredivo selalu gagal

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Lihat Juga : Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Lihat Juga : PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Lihat Juga : Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara?

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Lihat Juga : Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut

(agt)

Perangkap lembut untuk menangkap istri manis

buku mimpi 62

Kemendes dorong BUMDes diaudit akuntan publik******

Laporan keuangan yang teraudit meningkatkan kepercayaan publik dan swasta terhadap BUMDes

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong setiap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diaudit oleh akuntan publik. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kemendes PDTT Ivanovich Agusta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan laporan keuangan BUMDes yang telah diaudit oleh akuntan publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak swasta terhadap BUMDes terkait. "Laporan keuangan yang teraudit meningkatkan kepercayaan publik dan swasta terhadap BUMDes," ujar Gus Ivan, sapaan akrab Ivanovich Agusta. Hal tersebut dia sampaikan dalam kegiatan Kick-OffAudit Badan Usaha Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa (BUMDesma LKD) Kabupaten Serang 2024, di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, Banten, Jumat.

Dalam kesempatan tersebut laporan keuangan lima BUMDesma LKD di Kabupaten Serang mulai diaudit oleh akuntan publik.

Baca juga: Pemda-bumdes diminta kolaborasi optimalkan penerimaan pajak ranmor
 Pada kesempatan yang sama, Gus Ivan pun mengingatkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, disebutkan bahwa Unit Pengelola Keuangan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perdesaan wajib bertransformasi menjadi BUMDesma LKD.
 Gus Ivan menyampaikan sampai saat ini, terdapat 17.231 BUMDes berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Lalu, terdapat 1.487 BUMDesma berbadan hukum. "Juga terdapat 2.366 UPK eks-PNPM sudah bertransformasi menjadi BUMDesma LKD dan 1.228 di antaranya sudah berbadan hukum," kata dia. Selain itu, dia menyampaikan pula bahwa pembinaan yang dijalankan Kemendes PDTT menunjukkan bahwa sebanyak 786 BUMDes telah mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Meski begitu, kata dia melanjutkan masih ada Unit Pengelola Keuangan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perdesaan yang justru berubah menjadi lembaga keuangan privat, seperti koperasi, perkumpulan badan hukum dan perseroan terbatas. Akibatnya, dana publik kemudian berubah menjadi dana privat yang menjadi milik pemegang saham atau anggota. Menurutnya, hal itu perlu segera dibenahi karena berpotensi membahayakan dari sisi regulasi ataupun akuntabilitas publik.

Baca juga: Desa-desa di Aceh telah salurkan Rp229,6 miliar dana desa tahap awal
Baca juga: Mendes PDT dorong koperasi BUMDes dapatkan pendamping dari OJK
 

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

dapat penghasilan dari internet

KAI Teken Kontrak Pengadaan Suku Cadang Lokomotif dengan AS******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) atau KAI menandatangani kontrak Long Term Parts Agreement (LTPA) atau perjanjian jangka panjang pengadaan suku cadangdengan perusahaan manufaktur asal Amerika Serikat(AS) Wabtec Corporation System, LLC dan PT Imeco Inter Sarana.

Kontrak ini bertujuan untuk menjaga performa lokomotif CC201/CC203/CC204 dan BB203 secara multi years sejak 2025 sampai dengan 2030.

Direktur Utama KAI DIdiek Hartantyo menjelaskan kontrak LTPA ini dilakukan dalam rangka menjaga performansi lokomotif dengan dukungan suku cadang orisinal dan kedatangan yang tepat waktu.

Ia menambahkan peluang kerja sama ini juga akan dimaksimalkan untuk penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESC) di KAI. Selain itu, melalui perjanjian ini, KAI juga akan mengoptimalkan pelatihan dari tenaga ahli AS untuk peningkatan kompetensi dan modernisasi lokomotif KAI.

KAI dan Wabtec telah memiliki sejarah kerja sama yang panjang dan ke depan masih akan terus berlangsung.

Untuk mencapai sustainability 357 unit lokomotif produksi Wabtec yang dimiliki KAI, diperlukan komitmen bersama KAI dan Wabtec dalam menjaga keberlangsungan proses perawatan melalui penyediaan suku cadang dan jasa perawatan.

"KAI terus membangun kolaborasi dengan perusahaan di dalam ataupun luar negeri sebagai komitmen perusahaan untuk mengurangi emisi karbon, mitigasi polusi, serta tujuan untuk merawat warisan alam Indonesia bagi generasi mendatang," ucap Didiek.

Dalam kesempatan yang sama, President of Global Freight Services Wabtec Alicia Hammersmith mengatakan pihaknya sangat antusias dengan adanya kerja sama ini dalam rangka menjaga performa lokomotif-lokomotif KAI.

Wabtec juga menawarkan digitalisasi untuk meningkatkan kinerja dan pemeliharaan seperti Expert on Alert (EOA), Remote Monitoring & Diagnostic (RM&D), dan KinetiX.

"Kami juga berencana akan melakukan pelatihan untuk petugas perawatan lokomotif KAI, baik secara online ataupun mengunjungi secara langsung fasilitas Wabtec di Amerika Serikat," tutur Hammersmith.

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)

evolusi pasang surut

poker88qq

Sri Mulyani Singgung Investasi Tak Hanya Lihat Cuan, Tapi Kedekatan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan penanaman investasi tak lagi hanya melihat keuntungan tapi juga kedekatan. Negara yang berteman dengan investor akan mendapat banyak proyek.

Menurutnya, hal ini terjadi lantaran kondisi geopolitik global yang tak lagi sama seperti sebelumnya. Misalnya, Amerika Serikat (AS) tak akan mau menanamkan investasi di negara yang berseberangan dengannya, seperti pendukung Rusia.

"Kalau kita bicara pembangunan dan perekonomian kita tak terlepas dari kondisi global. Kondisi global yang masih dipenuhi ketegangan geopolitik tentu makin menekan minat investasi. Investasi tidak lagi berdasarkan profitabilitas, namun juga terjadi fragmentasi berdasarkan teman atau tidak teman atau friendshoring," ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3).

Selain itu, Sri Mulyani juga menyinggung ancaman lain karena kondisi geopolitik adalah suku bunga tinggi yang menekan banyak negara dan menyebabkan terkereknya inflasi ke level tinggi.

"Suku bunga tinggi dalam jangka waktu panjang ini tentu akan menekan inflasi," jelasnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani melihat fragmentasi global lewat proteksionisme makin menekan kinerja manufaktur atau PMI di berbagai negara. Hal ini menyebabkan, 30 persen negara di dunia PMI nya masih di bawah level 50 atau kontraksi.

"Negara seperti di Eropa masih mengalami PMI yang kontraktif. Ini semua yang sebabkan GDP global 2024 masih akan lemah atau belum pulih dibandingkan tahun lalu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)

Tian Feng Qi Tan

erek67

Calon DPD RI Aceh kompak laporkan dugaan penggelembungan suara******

Banda Aceh (ANTARA) - Delapan calon anggota DPD RI asal Aceh kompak melaporkan adanya dugaan penggelembungan suara di wilayah Kabupaten Pidie untuk salah satu kandidat nomor urut 27 ke Panwaslih Aceh.

"Jadi yang kita laporkan tentang penggelembungan suara ke calon DPD nomor urut 27 yang signifikan. Kami duga terjadi hampir semua kecamatan di Pidie," kata salah seorang calon anggota DPD RI Azhari Cage, di Banda Aceh, Jumat.

Adapun delapan calon anggota DPD RI yang membuat laporan tersebut yakni Azhari Cage, M Fadhil Rahmi, Akhyar Kamil, Rahmat Maulizar, Nazar Apache, Razi Aulia (MC Razi), Nazir Adam dan Darwati A Gani.

Untuk calon anggota DPD RI asal Aceh nomor urut 27 yang disebutkan, sesuai daftar DCT atau keputusan KIP Aceh yakni atas nama Sayed Muhammad Muliady.

Azhari menyampaikan, pihaknya telah membandingkan antara data C hasil dengan di tingkat kecamatan, perbedaan perolehan suara itu juga telah diprotes dalam pleno KIP Pidie

Hasil protes tersebut kemudian sudah dilakukan koreksi untuk empat dari 23 kecamatan di Pidie, yaitu di Kecamatan Mane, Tiro, Indra Jaya dan Keumala. Sedangkan yang lainnya tidak diperbaiki.

"Bahwa ini kezaliman yang luar biasa dengan sistematis, harus kami lawan. Maka kami berkesimpulan melaporkan kepada panwaslih untuk ditindaklanjuti dan diperbaiki agar keadilan ini sama-sama kami dapatkan," ujar Azhari Cage.

Hal senada juga disampaikan calon anggota DPD RI lainnya, M Fadhil Rahmi menyampaikan bahwa indikasi penggelembungan suara tersebut terjadi di hampir kecamatan di Pidie. Kecuali di tiga kecamatan awal yaitu Glumpang Baro, Geulumpang Tiga dan Titeu.

"Kalau yang lain terjadi apa yang kita duga sebagai penggelembungan suara, dilakukan oleh penyelenggara untuk keuntungan salah satu calon," katanya.

Anggota DPD RI yang masih menjabat ini menyebutkan, dugaan penggelembungan suara untuk salah satu kandidat itu sangat signifikan, lebih kurang mencapai 100 ribu suara.

Penggelembungan suara itu, lanjut dia, diduga untuk calon nomor urut 27, berdasarkan dari hasil-hasil pleno di tingkat kecamatan, hingga sampai ke tingkatan pleno kabupaten.

"Jumlahnya signifikan sekali, mungkin di angka-angka 70 ribu sampai 100 ribu (kenaikan penggelembungan suara) sekitar itu," ujarnya.

Dirinya berharap penyelenggara serta pengawas Pemilu untuk dapat bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Karena yang dilakukan ini bagian dari membawa masalah pada tempatnya.

Kemudian, semua proses pelaporan ini juga sebagai upaya melindungi suara rakyat tidak dikhianati, serta menjunjung tinggi asas-asas keadilan dalam Pemilu.

"Maka, kita harapannya di provinsi ini KIP Aceh dan Panwaslih Aceh untuk mampu menjaga netralitas kondisi yang kondusif. Tolong dudukkan suara sesuai dengan pilihan-pilihan yang dipilih oleh masyarakat," kata Fadhil Rahmi.

Terkait laporan tersebut, Koordinator Divisi Hukum dan Sengketa Panwaslih Aceh, Fahrul Rizha Yusuf menegaskan, pihaknya segera melakukan kajian terlebih dahulu terhadap laporan para calon anggota DPD RI Aceh tersebut, serta melihat bukti-bukti yang disampaikan.

"Kita akan kaji, kita lihat prosesnya apa, kita lihat bukti buktinya. Nanti ada perbaikan-perbaikan yang kita minta. Ada tata cara prosedurnya," demikian Fahrul Rizha Yusuf.

Baca juga: Bawaslu siap hadir dalam rapat Pansus Kecurangan Pemilu DPD RI
Baca juga: Ribuan pemuda lakukan aksi penolakan hak angket di DPR/DPD/MPR RI

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024