timnas 77 slot

situs slot yang paling gacor hari ini 244Jutaan kata 555356Orang-orang telah membaca serialisasi

《timnas 77 slot》

Ricky Soebagdja gantikan Rionny Mainaky sebagai Kabid Binpres PBSI******

Ricky yang aktif di kepengurusan sejak lama dan pernah menjadi kepala sub bidang pelatnas tahun 2013, tentunya tidak asing dengan posisi ini

Jakarta (ANTARA) - Legenda bulu tangkis Indonesia Ricky Soebagdja resmi ditunjuk sebagai kepala bidang pembinaan dan prestasi Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) baru, menggantikan Rionny Mainaky yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

Dikutip dari keterangan resmi PP PBSI, Rabu, keputusan ini diambil menyusul pertimbangan federasi untuk menjadikan Rionny sebagai pelatih kepala para atlet elite menuju Olimpiade 2024 Paris.

“Setelah melihat kiprahnya, memang Rionny Mainaky sangat cocok mendampingi pemain-pemain kita di tengah lapangan. Pengalamannya di kepelatihan dibutuhkan saat-saat pertandingan. Dari bagaimana beliau mengatur kedisplinan, strategi, dan bahkan tidak segan untuk turun ke lapangan menemani pemanasan,” jelas Ketua Harian PP PBSI Alex Tirta.

“Menjelang Paris 2024 nanti, ia kami tugaskan untuk fokus menjadi pelatih kepala tim Olimpiade,” ujarnya menambahkan.

Baca juga: PBSI pastikan pemain dalam kondisi baik meski jalani jadwal padat

Lebih lanjut, ia mengatakan Ricky terpilih menjadi kabid binpres dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah pengalamannya sebagai mantan atlet maupun sebagai pengurus.

“Sementara untuk kabid binpres PP PBSI yang baru, kami menunjuk Ricky Soebagdja. Ricky yang aktif di kepengurusan sejak lama dan pernah menjadi kepala sub bidang pelatnas tahun 2013, tentunya tidak asing dengan posisi ini,” kata Alex.

“Secara manajerial juga cukup kuat. Selain itu, dari visi dan misi yang ia sampaikan juga selaras dengan program PP PBSI,” ujar Alex melanjutkan.

Alex pun berharap perubahan ini dapat membawa banyak hal positif untuk bulu tangkis Indonesia.

“Semoga perubahan ini membawa angin segar dan hal positif untuk pengembangan bulutangkis Indonesia di tahun ini dan tahun-tahun ke depan,” ujar Alex.

“Dan karena Rionny dan Ricky sudah berteman sejak lama, semoga transisi pekerjaan berjalan mulus dan lancar. Saya yakin mereka berdua akan mudah bekerja sama,” imbuhnya.

Baca juga: PBSI siap kerja ekstra untuk hasil lebih baik pada kompetisi 2024
Baca juga: Bulu tangkis sisakan 12 turnamen untuk kumpulkan poin menuju Paris

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Anggota DPR: hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat******

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai adanya wacana penggunaan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2023 adalah sesuatu yang tidak tepat.
 
  
 
 Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 itu semestinya dibawa ke ranah hukum, bukan ke ranah politik. Dia mengatakan hal angket tersebut memiliki sifat yang politis.
 
  
 
 "Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakumdu maupun DKPP," kata Guspardi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
 
  
 
 Dia mengatakan dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan ke penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu atau Gakumdu karena merupakan persoalan hukum. Seandainya penyelesaian di Bawaslu dirasa kurang memuaskan, menurutnya undang-undang juga menjamin kontestan untuk memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
 
  
 
 “Ranahnya di situ. Jadi artinya yang angket ini, kok, ujug-ujug hak angket, ada apa,” katanya.
 
  
 
 Menurutnya, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50 persen anggota DPR.
 
  
 
 "Pertanyaannya bagaimana peta politik yang ada di DPR yang akan mendukung," kata dia.
 
  
 
 Selain itu, menurutnya, KPU sebagai penyelenggara belum mengumumkan hasil pemilu secara resmi karena proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Sehingga menurutnya langkah paling tepat untuk merespons dugaan kecurangan itu adalah melaporkannya kepada Bawaslu RI atau ke MK, bukan dibawa ke ranah politis.
 
  
 
 Presiden RI Joko Widodo menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi. Dia mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut.
 
  
 
 "Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).
 
  
 
 Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung-nya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Ketua Bawaslu persilakan DPR gulirkan hak angket******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mempersilakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia akan menggulirkan hak angket terkait pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Adapun usulan hak angket disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk mengungkap indikasi kecurangan pada Pemilu 2024.

“Ya, silahkan saja. Dalam mekanisme sistem politik, kami tidak bisa menilai hal tersebut. Kami tidak dalam kerangka itu. Partai politik pasti punya perspektifnya sendiri,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, dia menyebutkan fungsi Bawaslu hanya menindak-lanjuti pelanggaran sesuai Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahkan, berdasarkan UU itu, Bawaslu tidak berhak mengomentari inisiatif pengajuan hak angket.

“Menindaklanjuti pelanggaran iya, tapi jika kemudian ini dibawa ke dalam mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat, ya itu kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, bukan ada di Bawaslu,” jelasnya.

Menurut Bagja, saat ini Bawaslu fokus untuk menyiapkan dan mengawasi proses rekapitulasi penghitungan suara.

“Dan, juga sedang menyiapkan jika nanti ada masalah masuk ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang kami sedang menghimpun hasil pengawasan teman-teman di tingkat kabupaten dan kota,” ujarnya.

Bawaslu telah menerima 962 laporan dan 465 temuan selama pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Saat ini, lanjutnya, Bawaslu telah mendaftarkan 387 laporan dan 396 temuan.

“Saat ini, 100 kasus masih dalam proses penanganan pelanggaran. Kemudian, 408 kasus telah ditetapkan sebagai pelanggaran dan 278 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran,” ucap Bagja.

Kemudian, ada 26 pelanggaran administrasi, 14 dugaan tindak pidana Pemilu, 232 pelanggaran kode etik, dan 95 pelanggaran hukum lainnya.

Sementara itu, terkait pelanggaran pada tahapan kampanye, Bagja mengaku telah menerima 297 laporan dan 165 temuan. Sedangkan untuk penanganan pelanggaran tahapan kampanye, sebanyak 84 kasus masih dalam proses penanganan, 75 kasus telah dinyatakan sebagai pelanggaran, dan 86 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran.

Pelanggaran pada tahapan kampanye, terdiri atas 1 pelanggaran administrasi, 17 dugaan tindak pidana Pemilu, 20 pelanggaran kode etik, dan 38 pelanggaran hukum lainnya.

Baca juga: Sekjen NasDem: PDIP tak bisa ajukan hak angket tanpa Koalisi Perubahan

Baca juga: KPU soal Ganjar dorong hak angket: Sudah diatur dalam UU Pemilu

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：toto855 slot、belanja akulaku tanpa dp、agus admin slot

Terkait：judi slot gacor、slotgame、link slot terbaik 2023、atm4d、situs slot gacor、koi77、slot ter gacor、situs yang mudah menang、seribu mimpi 80、situs slot gacor 2023

---

---

bab terbaru：sakti77 slot（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28