bimaslot 434Jutaan kata 510606Orang-orang telah membaca serialisasi
《pendekartogel》
IHSG Berpotensi Dibayangi Awan Kelabu Hari Ini******
Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Rabu (6/3).
CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan gelombang tekanan IHSG memang belum usai meski rilis data cadangan devisa diprediksi masih mencerminkan kondisi ekonomi RI yang stabil dan diharapkan bisa memberi dorongan positif pada indeks.
"Namun, adanya sentimen negatif yang berasal dari pelemahan nilai tukar rupiah serta fluktuasi harga komoditas akan turut mempengaruhi pergerakan IHSG. Hari ini IHSG berpotensi bergerak sideways," kata William.
Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBCA, BBRI, TBIG, BBNI, ITMG, AKRA, UNVR, dan LSIP.
Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menyoroti tren pelemahan yang menimpa indeks. Ia memprediksi layunya IHSG akan berlanjut hari ini dengan rentang gerak 7.220-7.296.
"Belum ada sentimen baru yang perlu diperhatikan saat ini. Hari ini kami memproyeksikan IHSG berpotensi bergerak dalam kecenderungan melemah," ramalnya.
IHSG jatuh ke level 7.247 pada perdagangan Selasa (5/3). Indeks saham turun 29,28 poin atau minus 0,40 persen dari perdagangan sebelumnya.
Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,62 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,54 miliar saham.
[Gambas:Video CNN]
Kemenhub Kaji Usulan Moeldoko Bangun Stasiun Whoosh di Kopo******
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal ikut mengkaji usulan Kepala Staf Kepresidenan (KSP)Moeldoko yang meminta PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) membangun Stasiun Whooshdi Kopo, Bandung, Jawa Barat.
Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Mohamad Risal Wasal mengatakan usulan itu masih tahap kajian.
Menurutnya, jika kelak stasiun Whoosh dibangun di Kopo, maka harus ada stasiun lain yang ditutup. Stasiun yang ditutup itu bisa saja Stasiun Tegalluar Kabupaten Bandung atau Stasiun Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
Meski demikian, ia mengatakan kalau pembangunan stasiun di Kopo bisa memberikan layanan kepada para penumpang, Kemenhub bakal mendukung.
Risal pun mengatakan rencana pembangunan stasiun di Kopo bakal berada dekat dengan gerbang tol. Selain itu, ia juga mengklaim pemerintah sudah punya lahan di sana.
"Iya (dekat gerbang Tol Kopio), tapi tetap harus kami kaji," ucap Risal.
Ia menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu hasil kajian dari Moeldoko dan PT KCIC. Sebab, usulan itu berasal dari mereka.
"Kami lihat hasil kajian mereka, mereka yang mengusulkan menyajikan itu," jelas Risal.
Moeldoko meminta KCIC membangun Stasiun Whoosh di Kopo, Bandung, Jawa Barat. Ia mengusulkan hal tersebut karena Kereta Cepat Jakarta-Bandung seharusnya benar-benar berhenti di Kota Bandung.
Saat ini, Whoosh baru memiliki 4 stasiun, yakni Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. Dua stasiun terakhir adalah pemberhentian terdekat dari Bandung, di mana nantinya penumpang akan diangkut menggunakan KA Feeder ke jantung kota.
Oleh karena itu, Moeldoko bersikeras pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk mengkaji rencana ini. Ia ingin pembangunan stasiun di Kopo bisa memberi dampak positif bagi warga sekitar.
"Demi kenyamanan penumpang, kereta sebaiknya tidak hanya berhenti di Stasiun Padalarang dan Tegalluar," tegasnya dikutip dariAntara.
Usulan itu disampaikan Moeldoko dalam pertemuan bersama beberapa stakeholder terkait. Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi yang hadir dalam diskusi itu mengatakan tengah mempertimbangkan usul Moeldoko.
Namun, Dwiyana curhat bahwa pihaknya kemungkinan tak akan bisa membangun stasiun Whoosh di Kopo dalam waktu dekat. Pendanaan dan izin lahan menjadi dua kendala utama yang harus diatasi KCIC.
"Di Kopo ada sekitar 30 hektare lahan dan bisa dibangun untuk Stasiun Whoosh, tetapi kami belum punya dananya," ujar Dwiyana.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Label:awanslot、baginda168、cara mengambil barang di akulaku
Terkait:catur777、situs slot tergacor、jam gacor hari ini、erek erek ular 2d、333hoki、slot resmi、eden307、demo slot pragmatic maxwin x500、gacor slot88、buku mimpi cicak jatuh
bab terbaru:slot depo 2k dana(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
Perum Bulogbuka suara soal kelangkaan serta kenaikan harga berasdi sejumlah gerai ritel di kawasan sentra produksi beras belakangan ini.
Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkap masalah itu dipicu panen raya yang telat.
Menyikapi masalah itu, Bayu menyatakan Bulog menggelontorkan komoditi pangan murah melalui program Bulog Siaga (Aksi Amankan Harga) mulai Selasa (20/2). Program ini dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Bulog Siaga akan menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), beras premium dan komoditas pangan lainnya secara langsung kepada masyarakat sebagai bentuk intervensi langsung penyediaan komoditi kepada konsumen.
"Program ini dilaksanakan guna mendekatkan pasokan beras dan pangan lainnya kepada masyarakat. Adapun lokasi pelaksanaan program ini diutamakan di pemukiman padat penduduk yang langsung menyasar konsumen akhir seperti rumah susun (rusun), kantor kelurahan, kantor kecamatan, kawasan industri dan lainnya" tambah Bayu.
Lebih lanjut, Bayu menekankan di samping melaksanakan penugasan pemerintah seperti penyaluran bantuan pangan serta melaksanakan program SPHP, Bulog juga merasa perlu melakukan intervensi langsung untuk penyediaan beras ke masyarakat melalui kegiatan Bulog Siaga ini.
"Untuk meredam gejolak harga beras, di samping melaksanakan bantuan pangan beras ke 22 juta KPM (keluarga penerima manfaat), Bulog juga tengah gencar menggelontorkan beras SPHP ke seluruh saluran distribusi yang ada. Bulog Siaga ini merupakan bentuk intervensi lainnya yang dilakukan oleh Bulog untuk mengurangi kontraksi harga yang ada, sehingga secepat mungkin diharapkan dapat menurunkan tensi harga beras di pasaran", tegasnya.
Kelangkaan beras terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satunya di Indramayu, Jawa Barat. Salah satu warga bernama Handayani mengaku kesulitan mendapatkan beras di ritel modern.
Alhasil, ia harus membeli beras di pasar tradisional meski dengan harga yang mahal.
"Baru beli minggu kemarin ya harganya sudah Rp170 ribu per 10 kilogramnya. Kaget juga harganya naik lagi. Untuk sekarang enggak tahu berapa harganya," kata Handayani, dikutip detikcom, Selasa (21/2).
Ia mengatakan saat ini pedagang juga kesulitan mencari pasokan beras untuk dijual.
"Mungkin itu ya penyebab naiknya harga beras," katanya.
Lihat Juga :Kenapa Sri Mulyani Diprediksi Tak Ada di Daftar Menteri Prabowo? |
Keluhan soal kelangkaan juga disampaikan Herman, pedagang nasi padang di Indramayu. Sudah sebulan terakhir ia sulit mendapatkan beras sehingga harus mengurangi porsi nasi di dagangannya.
"Iya dikurangi sedikit porsi nasinya. Biar bisa dapat untung," ungkap Herman.
Biasanya Herman membeli beras medium seharga Rp12.500 per kilogram. Namun kini harganya naik ke Rp15.500 per kg.
Kelangkaan beras Indramayu menjadi ironi karena daerah tersebut dikenal sebagai lumbung padi nasional. Kabupaten itu dinobatkan sebagai daerah penghasil padi terbesar di Jawa Barat (Jabar).
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Bayu Agustari Adha/Annisa Firdausi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.
Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.
Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.
"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.
Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.
Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.
Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.
"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.
"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.
Lihat Juga :Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka |
Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.
"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).
"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.
Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).
"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.
Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.
Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.
Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.
Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.
[Gambas:Video CNN]
Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.
Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.
Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.
"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).
Lihat Juga :PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi |
Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.
Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.
Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.
Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.
"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.
Lihat Juga :Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara? |
Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.
Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.
"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.
Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.
"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.
Lihat Juga :Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut |
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal ikut mengkaji usulan Kepala Staf Kepresidenan (KSP)Moeldoko yang meminta PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) membangun Stasiun Whooshdi Kopo, Bandung, Jawa Barat.
Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Mohamad Risal Wasal mengatakan usulan itu masih tahap kajian.
Menurutnya, jika kelak stasiun Whoosh dibangun di Kopo, maka harus ada stasiun lain yang ditutup. Stasiun yang ditutup itu bisa saja Stasiun Tegalluar Kabupaten Bandung atau Stasiun Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
Meski demikian, ia mengatakan kalau pembangunan stasiun di Kopo bisa memberikan layanan kepada para penumpang, Kemenhub bakal mendukung.
Risal pun mengatakan rencana pembangunan stasiun di Kopo bakal berada dekat dengan gerbang tol. Selain itu, ia juga mengklaim pemerintah sudah punya lahan di sana.
"Iya (dekat gerbang Tol Kopio), tapi tetap harus kami kaji," ucap Risal.
Ia menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu hasil kajian dari Moeldoko dan PT KCIC. Sebab, usulan itu berasal dari mereka.
"Kami lihat hasil kajian mereka, mereka yang mengusulkan menyajikan itu," jelas Risal.
Moeldoko meminta KCIC membangun Stasiun Whoosh di Kopo, Bandung, Jawa Barat. Ia mengusulkan hal tersebut karena Kereta Cepat Jakarta-Bandung seharusnya benar-benar berhenti di Kota Bandung.
Saat ini, Whoosh baru memiliki 4 stasiun, yakni Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. Dua stasiun terakhir adalah pemberhentian terdekat dari Bandung, di mana nantinya penumpang akan diangkut menggunakan KA Feeder ke jantung kota.
Oleh karena itu, Moeldoko bersikeras pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk mengkaji rencana ini. Ia ingin pembangunan stasiun di Kopo bisa memberi dampak positif bagi warga sekitar.
"Demi kenyamanan penumpang, kereta sebaiknya tidak hanya berhenti di Stasiun Padalarang dan Tegalluar," tegasnya dikutip dariAntara.
Usulan itu disampaikan Moeldoko dalam pertemuan bersama beberapa stakeholder terkait. Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi yang hadir dalam diskusi itu mengatakan tengah mempertimbangkan usul Moeldoko.
Namun, Dwiyana curhat bahwa pihaknya kemungkinan tak akan bisa membangun stasiun Whoosh di Kopo dalam waktu dekat. Pendanaan dan izin lahan menjadi dua kendala utama yang harus diatasi KCIC.
"Di Kopo ada sekitar 30 hektare lahan dan bisa dibangun untuk Stasiun Whoosh, tetapi kami belum punya dananya," ujar Dwiyana.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)《pendekartogel》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,nagacashHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pendekartogel》bab terbaru。