agen69 demo
buku erek erek tafsir mimpi 251Jutaan kata 668433Orang-orang telah membaca serialisasi
《agen69 demo》
Xdinary Heroes bawakan lagu cover “Hellevator” dan “Shoot Me”******
Setelah menyanyikan sejumlah lagu milik mereka sendiri, seperti “Freddy”, “Test Me”, “KNOCK DOWN”, “Paranoid”, dan lainnya, keenam personil Xdinary Heroes menyapa penggemar terlebih dahulu sambil beristirahat sejenak. Sesekali, mereka menyapa penggemar dengan ungkapan bahasa Indonesia yang sudah dipelajari sebelumnya.
“Saya kaget ternyata lagu ‘Paranoid’ bisa diikuti Villains (nama penggemar Xdinary Heroes) dengan baik. Villains hebat! Mantap!” kata Jungsu Xdinary Heroes dalam bahasa Korea dan bahasa Indonesia secara bersamaan.
O.de menimpali, “Semoga lagu ini bisa menghibur Villains juga ya!”.
Baca juga: Xdinary Heroes pukau Villains Jakarta dengan lagu pembuka "Freddy"
Sesi menyapa penggemar dari masing-masing anggota Xdinary Heroes pun selesai. Setelah cukup beristirahat selama kurang lebih dua menit, mereka kembali tampil dan mengejutkan penggemar dengan menyanyikan lagu coverdari Stray Kids berjudul “Hellevator”.
“Nae salmeun mitbadaj nangtteoreoji, eodun teoneol sogeul geotgo isseo (Hidupku seperti batu yang berada di tepi jurang, aku berjalan di terowongan yang gelap),” merupakan lirik pertama yang dinyanyikan oleh Jungsu.
Para Villains segera berseru nyaring saat mengetahui bahwa lagu yang Xdinary Heroes bawakan kali ini adalah lagu cover. Secara bergantian Jungsu, Jooyeon, Gaon, dan O.de menyanyikan “Hellevator” dengan iringan aransemen yang sedikit berbeda dari versi aslinya.
Tidak sampai di situ, Xdinary Heroes kembali melanjutkan penampilannya dengan lagu cover“Shoot Me” dari DAY6. Para Villains pun kembali memekik senang dan ikut bernyanyi bersama di dalam gelaran konser tadi malam.
“Swiun iri joldae anya, ne ape seoneun geon (Bukanlah hal yang mudah, untuk berdiri di hadapanmu),” kali ini Jooyeon mencoba untuk memulai lagu “Shoot Me”.
Dua kejutan lagu covertersebut sebenarnya menjadi salah satu sesi paling ditunggu oleh Villain. Pasalnya, di tur Eropa "Break the Brake" tahun lalu, Xdinary Heroes memang menyiapkan dua lagu coveryang berbeda di tiap pertunjukannya.
Baca juga: Xdinary Heroes siap berbahasa Indonesia untuk sapa penggemar Jakarta
Kejutan itu juga yang membuat Villains penasaran dengan dua coverlagu apa yang dibawakan mereka di konser Jakarta. Di luar dugaan, lagu “Hellevator” dan “Shoot Me” berhasil menjadi salah satu sesi paling menarik selama konser Xdinary Heroes berlangsung.
Alasan mereka menyanyikan dua lagu tersebut di Indonesia kemungkinan karena Stray Kids dan DAY6 adalah dua artis yang bernaung di agensi JYP Entertainment, agensi yang sama dengan Xdinary Heroes. Melalui dua coverlagu ini, setidaknya Xdinary Heroes ingin mengapresiasi karya musik dari senior-seniornya tersebut.
Sementara itu, Xdinary Heroes telah sukses menggelar tur konser dunia "Break the Brake" fase kedua di Indonesia malam tadi. Kunjungannya ke Jakarta kali ini merupakan gelaran konser perdana mereka di Indonesia semenjak debut pada 2021 lalu.
Tur konser Asia kali ini merupakan kegiatan lanjutan dari tur konser "Break the Brake" yang sudah digelar di sejumlah negara pada tahun 2023 lalu, antara lain Korea Selatan, Prancis, dan lainnya.
Baca juga: Xdinary Heroes akui tidak sabar tampil di hadapan Villains Indonesia
Baca juga: Ed Sheeran enerjik buka konser sambil nyanyikan "Tide"
Baca juga: Photograph jadi lagu Ed Sheeran yang paling ditunggu penonton
Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024
BPOLBF sebut ekologi jadi prinsip tata kelola pariwisata Labuan Bajo******
Kita ingin pariwisata kita maju tapi maju bersama-sama dengan kesejahteraan yang kita impikan.Labuan Bajo (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Frans Teguh mengatakan aspek ekologi menjadi prinsip dalam tata kelola dan pengembangan pariwisata Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Pariwisata yang didorong ada kawasan koordinatif dan kawasan otoritatif, saat ini kami berada di kawasan otorita (Parapuar Labuan Bajo) yang menurut mandat perpres (peraturan presiden) kami mendapatkan hak pengelolaan. Tapi hak pengelolaan ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Kami kelola dengan prinsip-prinsip ekologis, prinsip memberdayakan masyarakat," kata Frans Teguh, di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Jumat (1/3).
Dia menjelaskan tata kelola berbasis salah satunya diterapkan dalam pengembangan lahan otorita Parapuar Labuan Bajo.
"Sehingga yang kami tawarkan dalam konsep pengembangan Parapuar ke depan zona kebudayaan bisa menjadi karakter pengembangan kawasan ini apakah nampak dari simbol, bentuk, bangunan, ketinggian bangunan itu semua saya kira harus jadi hal-hal yang kita atur dalam guidelinepengembangan kawasan. Ini yang kita sudah sedang negosiasi kan teman-teman investor kalau mereka mau membangun ikuti aturan tata ruang," katanya lagi.
Dia menjelaskan Labuan Bajo, Flores sebagai satu entitas pengembangan kepariwisataan dalam tahapan membangun, termasuk pembangunan sumber daya manusianya.
Ia menambahkan bahwa produk-produk kepariwisataan yang disajikan harus benar-benar sesuai dan cocok dengan apa yang menjadi kebutuhan pengunjung atau wisatawan, namun tidak mengesampingkan aspek ekologis dan keberlanjutan.
"Saya tahu dan ini merupakan persoalan kita bersama yakni transformasi sosial-budaya kita yang tadinya agraris, tadinya birokrat, tadinya nelayan sekarang masuk new economy, artinya ada peluang baru di pariwisata, teman-teman pelaku pariwisata sudah paham sekali dunia pariwisata punya standar, kaidah-kaidah, kalau misalnya mau masuk ke sana ya sesuai dengan standar yang diminta," katanya pula.
Dia juga meminta seluruh stakeholder dan media massa memberikan masukan konstruktif dan secara kolektif bekerja untuk membangun pariwisata Labuan Bajo.
Dia meyakini seluruh stakeholder dan media massa akan memberikan kontribusinya sesuai peran masing-masing dalam pengembangan pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan di seluruh ekosistem kepariwisataan dari hulu sampai hilir.
"Teman-teman media memberikan masukan, penajaman menjaga momentum-momentum yang terbaik ini supaya pariwisata kita lebih berkualitas, kami ingin dorong sesuatu yang lebih meaningfuldan saya kira ini adalah kerja-kerja dalam proses, mudah-mudahan hasilnya optimal karena dalam strategi kita bersama," ujarnya lagi.
"Kita ingin pariwisata kita maju tapi maju bersama-sama dengan kesejahteraan yang kita impikan," katanya pula.
Baca juga: BPOLBF siapkan SDM internal yang unggul dan profesional
Baca juga: Otorita ajak investor lokal bangun Parapuar Labuan Bajo
Pewarta: Gecio Viana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
MLS ganti wasit yang kenakan jersey Inter Miami******
Organisasi Wasit Profesional (PRO) di AS menggantikan wasit Guiherme Ceretta yang kedapatan mengenakan jersey Inter Miami yang fotonya tersebar secara daring. Tugas pengadil pertandingan kemudian diberikan kepada wasit Jaime Herrera.
"Wasit Guiherme Ceretta dikeluarkan dari pertandingan karena potensi konflik kepentingan," kata juru bicara PRO kepada ESPN sebagaimana diwartakan AFP pada Sabtu waktu setempat.
Jersey Inter Miami menjadi yang terlaris di MLS setelah Lionel Messi bergabung dengan klub tersebut Juli tahun lalu. Messi juga masuk 11 pemain yang berlaga sebagai starter saat Inter Miami melawan Orlando pada Minggu.
Baca juga: Martino minta Inter Miami jangan selalu andalkan Messi
Sebelumnya, wakil presiden senior layanan Apple, Eddy Cue meminta klub-klub Major League Soccer (MLS) mengikuti langkah Inter Miami yang mendatangkan pemain bintang sekelas Lionel Messi untuk meningkatkan keuntungan bisnis.
Eddy Cue yang memimpin kolaborasi Apple TV dengan MLS mengatakan, hadirnya Messi di Amerika Serikat telah mendatangkan "efek bisnis" yang luar biasa, yakni naiknya pamor MLS dan hadirnya banyak penonton baru dari kawasan Eropa, Amerika Selatan hingga Amerika Utara.
Sports Business Journal melaporkan penonton siaran langsung Inter Miami mencapai dua juta pemirsa dengan jumlah yang naik dua kali lipat setelah Messi menandatangani kontrak dengan klub asal Florida itu.
Baca juga: Redondo jadi mitra baru Lionel Messi di Inter Miami
Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024
Label：demo slot deus、situs tergacor 2022、net 77 slot
Terkait：maxwin 89 slot、judi slot terlengkap、situs web judi slot online、situs game slot resmi、transaksi kredivo gagal、link judi slot、rtp panenjp、ibet44、jam gacor 01、wahana303
bab terbaru：syair prediksi togel hongkong（2024-06-29）
Perbarui waktu：2024-06-29
- Bab 1 95 di erek erek
- Bab 2 slot Maxwin
- Bab 3 buku mimpi dua angka
- Bab 4 salju4d
- Bab 5 link slot joker
- Bab 6 sweet777
- Bab 7 cara pembayaran kredivo di shopee
- Bab 8 aplikasi belanja bayar nanti
- Bab 9 slot gacor 500x
- Bab 10 rtp slot gacor eurotogel
- Bab 11 daftar situs gacor hari ini
- Bab 12 jasabola
- Bab 13 slot 4d terpercaya 2020
- Bab 14 situs paling mudah maxwin
- Bab 15 slot gacor hari ini link
- Bab 16 ada 777 slot gacor
- Bab 17 mpo7788 rtp
- Bab 18 togel389 rtp
- Bab 19 situs slot jp
- Bab 20 hoki99
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah9695bab
Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar
royalq88
yang utama adalah keselamatan wargaBandung (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan bahwa solusi terbaik akan dicarikan untuk warga korban terdampak bencana tanah bergerak di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
"Terkait dengan relokasi atau apakah mereka boleh kembali, kita menunggu hasil asesmen dari BNPB, BMKG dan juga PVMBG. Besok hari Senin dari hasil itu dilihat apakah direlokasi atau tetap di sana tetapi tetap yang utama adalah keselamatan warga," kata Bey saat meninjau lokasi, Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu.
Bey mengharapkan hasil asesmen itu cepat keluar agar masyarakat segera mendapatkan kepastian. Apabila hasilnya nanti para warga harus direlokasi, Bey mengaku telah berkorban dengan Kepala BNPB dan akan membantu relokasi hunian.
"Saya berkoordinasi dengan Kepala BNPB setelah hasil quickasesmen seperti apa akan memberikan bantuan juga ke masyarakat yang terdampak. Terutama kalau relokasi, BNPB akan membantu untuk membangun rumah," ucap Bey.
Dalam peninjauannya ke lokasi pergerakan tanah di Desa Cibedug dan Desa Cibitung, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Bey menemukan bahwa pergeseran tanah di Desa Cibedug, terjadi pada tanggal 19 Februari 2024 dan terjadi pergeseran susulan pada 29 Februari 2024.
Baca juga: Tanggap Darurat diberlakukan di Cigombong KBB terkait tanah bergerak
Baca juga: Badan Geologi paparkan analisis pergerakan tanah di Bandung Barat
Baca juga: Tanah bergerak di Kandangan telah dilaporkan ke Badan Geologi
Sementara di Desa Cibitung, Bey mengungkapkan bahwa terjadi juga pergerakan tanah yang hampir serupa.
Meskipun dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun puluhan rumah dan fasilitas umum terdampak, termasuk bangunan sekolah yang hancur dan jalan kampung retak, sehingga 192 warga mengungsi.
"Sejak ada tanda-tanda pergeseran (tanah) itu mereka (warga) sudah mengungsi jadi alhamdulillah tidak ada korban jiwa," ucapnya.
Atas hal tersebut, Bey mengapresiasi kesadaran masyarakat Desa Cibedug dan Desa Cibitung yang mau mengungsi setelah adanya tanda-tanda akan terjadinya pergerakan tanah, hingga membuat tidak adanya korban jiwa dalam kejadian tersebut.
"Dan ini salah satu contoh bagaimana masyarakat sudah mengantisipasi jadi kesadaran akan terjadinya bencana dan sudah mau masyarakat itu bersama sama untuk mengamankan bahwa yang utama adalah keamanan yang penting masyarakat langsung mau untuk mengungsi setelah adanya tanda tanda akan terjadinya pergeseran tanah," tutur Bey.
Tidak lupa, Bey mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan cuaca ekstrem, mengingat BMKG memprediksi curah hujan tinggi akan terjadi sampai Maret-April.
"Sejak awal BMKG memprediksi bahwa curah hujan ekstrem akan terjadi sampai April. Nah itu memang harus berhati-hati, kurangi kegiatan di luar ruang terutama kalau sedang terjadi hujan," tuturnya menambahkan.
Baca juga: PVMBG: Waspada bencana tanah bergerak saat musim hujan
Baca juga: Longsor dan pergerakan tanah landa sejumlah wilayah di Sukabumi
Baca juga: Warga bongkar rumah di area bencana tanah bergerak Banjarnegara
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
Kisah reboot Fahai
kakek zeus real
Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.
Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.
Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.
APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.
Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.
Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.
APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.
Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.
Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.
Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
APBN pada masa Jokowi
APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.
Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.
Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.
Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.
Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.
Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.
Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.
Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.
Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.
Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.
APBN transisi
APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.
Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.
Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.
Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.
Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
Dewa pejuang pertanian
mposlot777Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.
Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.
Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.
APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.
Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.
Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.
APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.
Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.
Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.
Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
APBN pada masa Jokowi
APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.
Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.
Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.
Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.
Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.
Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.
Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.
Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.
Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.
Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.
APBN transisi
APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.
Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.
Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.
Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.
Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
Seni Bela Diri Abadi
situs gacor slot online
Pewarta: Walda Marison
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
tawanan Naruto
btv168
Pewarta: Ahmadi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
Jingfangnian
bunda 138 slot login
Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
《agen69 demo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，situs web slot terpercayaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《agen69 demo》bab terbaru。