paylater terbaik

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

Bantah Tudingan Andre, Dirut Sebut 20 Persen Karyawan Sarinah Berhijab******

Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Fetty Kwartati membantah isu soal larangan berhijab bagi karyawan pusat perbelanjaan tersebut. Ia mengatakan hingga saat ini setidaknya 20 persen karyawan Sarinah yang memakai hijab.

Isu larangan berhijab bagi karyawan Sarinah berembus dari mulut Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengaku mendapat aduan dari para karyawan BUMN tersebut.

Andre lantas menyampaikan aduan karyawan Sarinah tersebut kepada Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo di dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI. Ia lantas meminta tidak ada diskriminasi di perusahaan pelat merah tersebut.

"Jadi sekali lagi untuk karyawan maupun manajemen di Sarinah tidak ada policyuntuk melarang ketentuan untuk menggunakan hijab. Jadi memang karyawan atau manajemen diberikan kebebasan mempunyai kepercayaan masing-masing menerapkan atribut keagamaan masing-masing," jelas Fetty di Sarinah, Senin (17/4).

"Saat ini (kami) terus mengklarifikasikan fakta yang ada di lapangan dan policyyang berlaku di Sarinah jadi masih dalam tahap itu.

Sebab itu, berubah-ubah (angkanya) setiap kali tergantung mereka kapan memakai kerudung. Artinya kalau sekarang kurang lebih 20 persen (pakai hijab)," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Fetty juga menyinggung soal rencana penambahan tenant di Sarinah. Ia mengatakan saat ini ada 2 hingga 3 tenant besar yang berencana masuk ke dalam pusat perbelanjaan tersebut.

"Ini ada 2-3 tenant besar yang sedang fitting out dan sudah deal dan akan buka restoran di kuartal III 2023 . Kami harap dengan tambahan kafe dan restoran terus berikan banyak pilihan bagi masyarakat dan Sarinah jadi pilihan untuk shopping dan kuliner," katanya.

Ke depan, Fetty mengatakan pihaknya juga menyiapkan banyak program dan strategi lainnya. Tidak hanya fokus pada ritel, ia juga berencana mengembangkan di sektor properti dan bisnis digital.

[Gambas:Video CNN]

Rahasia Ilahi

Posko Mudik BPJS Kesehatan Hadirkan Ahli Pijat dan Pojok Mobile JKN******

BPJS Kesehatan menyediakan lima posko mudik pada Lebaran 2023, masing-masing di Terminal Pulo Gebang Jakarta, Rest Area Tol Cikampek KM 57, Rest Area Tol Ungaran KM 429, Terminal Purabaya Sidoarjo, dan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, serta satu posko arus balik yang berlokasi di Rest Area 319 B Pemalang.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyatakan, Posko Mudik BPJS Kesehatan tersedia mulai 18-21 April 2023, sedangkan Posko Balik BPJS Kesehatan pada 25-27 April 2023. Di posko mudik, secara khusus BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan tuna netra demi mengoptimalkan layanan bagi pemudik.

"Kami menggandeng ahli pijat tuna netra yang dihadirkan untuk membantu pemudik memanfaatkan sarana relaksasi di Posko Mudik BPJS Kesehatan. Ini juga sebagai upaya kontribusi kami dalam pemberdayaan peran penyandang disabilitas pada masyarakat," kata Ghufron dalam peresmian Posko Mudik BPJS Kesehatan di Terminal Bus Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa (18/04).

"Kita ingin di libur Lebaran tahun 2023 peserta bisa tetap mudik nyaman bersama BPJS Kesehatan. Oleh karena itu BPJS Kesehatan ingin memberikan mutu layanan yang lebih baik salah satunya dengan menyediakan posko," kata Ghufron.

Selain beristirahat dan mendapatkan pengetahuan terkait Program JKN, pemudik yang mengunjungi Posko Mudik BPJS Kesehatan juga bisa memperoleh layanan lain, seperti konsultasi dan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, hingga tindakan sederhana yang bersifat darurat serta rujukan apabila diperlukan.

Ghufron menambahkan, BPJS Kesehatan juga menyediakan ambulans yang dapat digunakan untuk mengantar pemudik yang harus menerima layanan lanjutan ke rumah sakit. Saat berbuka puasa, pemudik bisa menikmati takjil gratis yang disediakan di posko.

Beroperasi selama 24 jam, ada tiga tim yang bergantian bertugas setiap delapan jam. Masing-masing tim terdiri atas dua orang petugas BPJS Kesehatan, satu orang dokter, dua orang paramedis, dan satu pengemudi ambulans

"Seluruh pelayanan dan fasilitas di Posko Mudik BPJS Kesehatan ini bisa dinikmati secara gratis, sehingga pemudik tak perlu sungkan memanfaatkannya," ujarnya.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, YB Satya Sananugraha menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif BPJS Kesehatan mengakomodir kebutuhan pemudik.

"Saya berharap posko ini dapat turut andil memberikan manfaat dan kenyamanan dari pemudik. Terlebih dengan turut serta menggandeng penyandang disabilitas, hal ini juga mendukung upaya pemerintah yang tengah berkomitmen kuat untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan memfasilitasi penyandang disabilitas," kata Satya.

Satya memprediksi, terjadi peningkatan pemudik sekitar 45 persen, dari 86 juta di tahun 2022 menjadi 123 juta pada 2023. Untuk itu, masyarakat diharapkan ikut andil menjaga keamanan dan kenyamanan arus mudik, termasuk instansi atau lembaga seperti BPJS Kesehatan.

Legenda Moli

Pelindo Diskon Biaya Penumpukan Peti Kemas 50 Persen Selama Mudik******

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo akan memberikan insentif berupa keringanan biaya sebesar 50 persen atas tagihan jasa penumpukan barang dan peti kemas selama masa pembatasan angkutan barang arus mudik dan balik Lebaran 2023.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ali Mulyono mengatakan pemberian diskon merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Keringanan tersebut diberikan terhadap barang dan peti kemas yang berada di area penumpukan pada periode 17 April sampai dengan 2 Mei 2023.

Selain itu, diskon juga berlaku di seluruh terminal yang dioperasikan oleh grup perseroan, termasuk Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP), PT Jakarta International Container Terminal (JICT), KSO Terminal Petikemas Koja, dan PT New Priok Container Terminal 1 (NPCT1) yang terkena dampak pembatasan operasional angkutan.

"Diskon ini berlaku untuk pelayanan bongkar barang dan peti kemas antar pulau dan peti kemas impor yang tidak dapat keluar dari terminal (delivery), karena adanya pembatasan angkutan barang selama masa arus mudik dan balik angkutan Lebaran 2023," ujar Ali mengutip Antara, Senin (17/4). 

Kendati demikian, sepanjang periode libur Lebaran 2023 operasional terminal tetap berlangsung. Pelindo menjamin pelayanan bongkar muat kapal, penumpukan barang, penyediaan air bersih, dan layanan pendukung lainnya tetap berjalan 24 jam 7 hari.

Lihat Juga : Kekayaan Kadis PUPR Empat Lawang yang Dicopot Buntut Pamer Harta Rp5 M

Selanjutnya agar tidak terjadi penumpukan yang berlebih di dalam area terminal, Pelindo juga akan mengoptimalkan lapangan penumpukan yang ada di satu area terminal.

Hal itu dilakukan karena kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas tetap berlangsung, namun barang dan peti kemas tersebut tidak dapat keluar dari terminal karena pembatasan.

Sebab itu, Pelindo mengharapkan pemilik barang tetap mengeluarkan barang dan peti kemas mereka pada saat hari tidak ada pembatasan, sehingga dapat membantu mengurangi penumpukan barang dan peti kemas di pelabuhan.

"Aktivitas di dalam terminal tetap normal, bongkar muat barang dan peti kemas di dermaga tetap berlangsung. Kami telah menyiapkan area pendukung untuk lapangan penumpukan agar tidak berlebih, termasuk juga rekayasa penumpukan di dalam terminal," kata Ali.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Arif Toha memastikan pasokan logistik berjalan lancar selama masa libur Lebaran 2023. Pengguna jasa dan masyarakat tidak perlu khawatir dikarenakan pelabuhan tetap melayani bongkar muat untuk kebutuhan logistik selama masa Lebaran.

"Jadi, pengguna jasa tidak perlu khawatir dengan masa libur Lebaran ini, pelabuhan tetap melayani bongkar muat berdasarkan kebutuhan daerah tersebut. Diharapkan juga masyarakat tidak perlu panik akan kebutuhan bahan pokok, karena secara maksimal Ditjen Hubla akan melayani bongkar muat kebutuhan logistik masyarakat," ujar Arif.

[Gambas:Video CNN]

jalan dewa permainan

Pantau Kalikangkung, Menhub Minta Pemudik Hindari Balik 24******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta pemudiktidak melakukan perjalanan balik ke arah Jakarta pada 24-25 April 2023. Pasalnya, tanggal tersebut diperkirakan merupakan puncak arus balik.

Budi berharap para pemudik bisa mengambil alternatif melakukan perjalanan balik pada 26-29 April 2023.

"Jadi analisis 24-25 (April) itu puncak sehingga dalam perhitungan kalau sekarang ini stagnasi dibalik terjadi puncak balik tanggal 24-25 (April) dan tanggal 26-29 (April), kita berharapnya pemudik jangan tanggal 24-25 ", ungkap Budi saat meninjau kondisi arus mudik di Gerbang Tol Kalikangkung Semarang, Jumat (21/4).

"Kami apresiasi terima kasih kepada Korlantas Polri dan Jasa Marga, arus mudik berjalan baik. Saya dapat banyak pujian dari rekan-rekan di Semarang, Yogya, Solo, kalau senang dengan rekayasa One Way", tambah Budi.

Dari data Kementerian Perhubungan, puncak arus mudik di Gerbang Tol Kalikangkung Semarang sendiri terjadi tanggal 19 April 2023 atau H-3 di mana jumlah kendaraan dari arah Jakarta yang masuk ke Semarang mencapai 71.346 kendaraan. Angka itu melonjak tajam dari H-4 sebanyak 46.874 kendaraan.

Pada H-2 Lebaran, jumlah kendaraan yang masuk GT Kalikangkung masih tinggi di angka 67.015 kendaraan.

[Gambas:Video CNN]

Memasuki jalan iblis

Erick Thohir Masih Buka Peluang Impor Darurat KRL Bekas dari Jepang******

Menteri BUMN Erick Thohir masih membuka peluang impor darurat Kereta Rel Listrik (KRL) bekas Jepang. Asalkan, harga yang ditawarkan cocok.

"Terbuka (impor darurat KRL). Asal harganya baik," ujar Erick di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (19/4).

Erick memahami kapasitas KRL di Indonesia masih belum memadai. Namun, ia tidak ingin penambahan kapasitas dilakukan dengan harga mahal.

Saat ini, pemerintah terus mengkaji opsi terbaik untuk menjadi solusi penambahan kapasitas di tengah peningkatan jumlah penumpang KRL.

"Kemarin kan sudah dibicarakan, tentu sekarang peningkatan di kereta ini cukup tinggi. Solusinya apa? apakah impor atau buat sendiri? Nah ini yang lagi dihitung kembali," tuturnya.

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara garis besar tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengungkapkan hasil audit BPKP memberikan beberapa pertimbangan kepada pemerintah soal isu impor KRL bekas yang diinginkan PT KCI.

Pertama,impor KRL bekas dipandang tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional.

Kedua,Kemendag telah memberikan tanggapan bahwa permohonan dispensasi impor KRL bekas Jepang demi memenuhi kebutuhan armada KRL tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah produk dalam negeri dan substitusi impor.

Ketiga,impor KRL kurang tepat, karena ada beberapa unit sarana yang bisa dioptimalkan.

"Dari BPKP menemukan seperti itu," kata Seto pada Kamis (6/4) lalu.

Keempat, terkait estimasi biaya menyangkut pengadaan dari Japan Railway yang dibayarkan. Ia mengatakan hasil audit BPKP menunjukkan terkait biaya kewajaran handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan KCI tidak dapat diyakini kewajarannya karena pengangkutan harus menggunakan kapal kargo.

Atas hasil audit BPKP itu, Seto mengatakan jajaran eselon 1 Kemenko Marinves langsung menggelar pertemuan. Hasilnya, pemerintah meminta PT KCI melakukan peninjauan kembali atas operasi dan sarana yang ada saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Tiba di pegadaian besar atas nama menjadi yang terkuat

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI