asia slot 77 157Jutaan kata 469689Orang-orang telah membaca serialisasi
《superslot88》
Indonesia dapat dukungan Jepang untuk 24 proyek transisi energi******Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendapat dukungan Jepang untuk 24 proyek transisi energi, sebagai hasil konkret dari KTT Asia Zero Emission Community (AZEC) yang diselenggarakan di Tokyo pada Senin.
“Sebagai deliverables, terdapat 69 kerja sama transisi energi dalam kerangka AZEC di mana 24 di antaranya adalah proyek transisi energi untuk Indonesia atau antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan Jepang,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi ketika menyampaikan keterangan pers secara daring, usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam KTT AZEC.
Proyek-proyek transisi energi yang mendapat dukungan Jepang merupakan kerja sama dengan sejumlah pihak, antara lain dengan PT PLN (Persero), dengan PPT Energy Trading Co Ltd, dengan Pupuk Indonesia, dan dengan Otorita IKN.
Sementara bidang kerja sama yang dicakup dari 24 MoU antara Indonesia dengan Jepang antara lain meliputi pelatihan untuk mempromosikan transisi energi, waste to energy, dekarbonisasi, pengembangan transmisi listrik, geothermal, serta green ammonia.
AZEC sendiri adalah platform kerja sama untuk mendorong pencapaian emisi nol bersih di kawasan, di mana Indonesia merupakan co-initiatorbersama dengan Jepang.
Negara peserta AZEC selain Indonesia dan Jepang adalah Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
KTT AZEC menghasilkan Leaders’ Joint Statement yang berisi antara lain komitmen memenuhi Paris Agreement yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi dan perlunya pendekatan yang dibuat sesuai kebutuhan dan kondisi setiap negara menuju dekarbonisasi.
Kemudian di dalam Pernyataan Bersama tersebut juga ditegaskan pengakuan berbagai macam teknologi dan inovasi untuk mempercepat transisi energi termasuk melalui CCS dan CCUS, pemanfaatan LNG sebagai bahan bakar transisi, promosi elektrifikasi, dan dekarbonisasi sektor transportasi, serta menggarisbawahi pentingnya meningkatkan pendanaan transisi melalui AZEC termasuk melalui promosi implementasi perdagangan karbon di kawasan.
“Bagi Indonesia, kesepakatan yang dicapai dalam KTT AZEC ini telah turut mengakomodasi suara Indonesia yang secara konsisten terus mendorong pengakuan berbagai jalan dan teknologi menuju transisi energi,” tutur Retno.
KTT AZEC juga menegaskan pentingnya meningkatkan mekanisme pendanaan untuk menutup kesenjangan pembiayaan di negara berkembang, serta perlunya pengembangan aksesibilitas dan keterjangkauan rantai pasok energi di kawasan.
Baca juga: Presiden Jokowi paparkan panduan AZEC hadapi perubahan iklim
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
Satgas UUCK Sosialisasikan Kemudahan Perizinan bagi UMKM Bandung******Jakarta, CNN Indonesia--
Satgas UU Cipta Kerja (UUCK) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (UUCK) hadir untuk mempermudah peraturan aktivitas investasi pelaku usaha, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari masyarakat seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Melalui UU Cipta Kerja, ada usaha deregulasi sehingga persyaratan perizinan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih handal, dan terintegrasi melalui satu pintu saja yaitu OSS (Online Single Submission)," kata Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta.
Hal itu diungkapkan dalam sosialisasi kebijakan terkait perizinan berusaha dalam workshop bertema Peran dan Manfaat UU Cipta Kerja bagi Pelaku Usaha di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (20/2).
Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Dimas Oky Nugroho, menambahkan bahwa penyampaian saran dan kritik terkait kebijakan bisa dilakukan melalui media sosial @satgasciptakerja.
"Masukan dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan analisis kami untuk perbaikan-perbaikan ke depan baik dari sisi penyempurnaan aturan, atau dari sisi implementasinya," paparnya.
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Merry Ruslina Ambarita menyebut, setelah UU Cipta Kerja disahkan, perizinan pariwisata diintegrasikan hanya melalui OSS.
"Kalau dulu kan, perizinan operasional ada di kementerian A, lalu perizinan lain ada di kementerian B, jadi buat pusing pelaku usaha," katanya.
Dirinya mengakui, perlu ada beberapa perbaikan dalam peraturan standar usaha untuk pariwisata dan ekonomi kreatif dalam Permenparekraf No. 4 tahun 2021.
Sementara, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Delfinur Rizky menjelaskan bahwa penerbitan NIB semenjak adanya UU Cipta Kerja semakin mudah. Sektor investasi pun mengalami tren peningkatan mencapai US ribu.
"Per hari ini, sudah ada 7,53 juta NIB terbit dengan sebagian besar terbit di Jawa Barat dengan proyek usaha mikro kecil," ujar Rizky.
Tak hanya terkait penerbitan NIB, UU Cipta Kerja juga menggratiskan sertifikasi halal dan mempercepat penerbitan SNI, kemudahan perizinan bagi PT Perseorangan, serta kemudahan dalam sistem kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.
Salah satu contohnya, adalah kemitraan antara Nestle dan peternak sapi perah di Jawa Timur, di mana peternak mengalami peningkatan pendapatan dan usaha besar mendapatkan retribusi pajak.
Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat, Riswandi, menyarankan agar sosialisasi implementasi perizinan digiatkan ke pemerintah daerah.
Menurutnya, kejadian di lapangan tidak sesuai dengan peraturan. Riswandi juga mendorong revisi PP 5 tahun 2021 segera diselesaikan.
Merespons Riswandi, Arif berjanji bahwa revisi peraturan akan segera diselesaikan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah akan digencarkan.
"Yang penting bagi pelaku usaha kan jelas secara prosedur dan harga, sehingga satgas berkomitmen untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait." ujarnya.
(rea/rir)KPK panggil Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahardian******Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cahyo Rahardian Muzhar sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan dokumen di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ( Ditjen AHU).
"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Cahyo Rahardian Muzhar," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Selain Cahyo, penyidik KPK hari ini juga turut memanggil dua pejabat Ditjen AHU lainnya untuk dimintai keterangan terkait perkara yang sama, yakni Direktur Perdata Kemenkumham RI Santun Maspari Siregar dan Fungsional Analis Hukum Kelompok Badan Hukum Direktorat Perdata Ditjen AHU Kemenkumham RR Rahayu Lestari Sukesih.
Meskipun demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keterangan apa saja yang akan didalami penyidik KPK dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.
Dalam perkara tersebut, penyidik KPK telah menahan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) sebagai tersangka pemberi suap.
Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR).
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 hingga 2022 terkait status kepemilikan.
Menurut dia, untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai rekomendasi yang diperoleh yang tepat adalah EOSH.
Alex menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM.
Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk AHU PT CLM. EOSH, kata Alex, menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya.
Alex mengatakan bahwa besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah sekitar Rp4 miliar.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri dan untuk itu EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah sekitar Rp3 miliar.
Menurut dia, HH juga meminta bantuan EOSH selaku Wamenkumham pada saat itu untuk membantu proses buka blokir hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM dan atas kewenangan EOSH proses buka blokir akhirnya terlaksana.
Ia mengatakan bahwa HH kembali memberikan uang sejumlah sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).
KPK, menurut dia, menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH kepada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.
HH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Baca juga: KPK tahan pihak swasta dalam kasus dugaan suap di Kemenkumham
Baca juga: KPK periksa tersangka pemberi suap ke Eddy Hiariej
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023
Label:slot terpercaya、sbo slot 138、situs raja29
Terkait:rajaqq、alfabet88、bocoran admin riki、game slot online terpercaya、bocoran slot hoki hari ini、pola main mahjong ways、voucher goride mei 2022、biaya keterlambatan shopee pinjam、panen138 login、erek erek 36 2d
bab terbaru:bonus new member 50+50(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
《superslot88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara masuk akun kredivo dengan emailHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《superslot88》bab terbaru。