slot menang hari ini

Sistem roh bela diri yang mistis

PUPR Siapkan Pengganti Sementara Jembatan di Lumajang yang Ambruk******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempersiapkan pemasangan jembatan sebagai pengganti sementara Jembatan Kali Glidik II yang ambruk diterjang banjir disertai material Gunung Semeru, Jumat (7/7), diLumajang, Jawa Timur.

Jembatan Kali Glidik II di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo merupakan penghubung Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang.

"Jika dimungkinkan secara teknis dan cuaca mendukung, penanganan sementara dilakukan dengan instalasi jembatanbailey,sehingga diharapkan dapat dioperasionalkan akhir Agustus 2023," kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali Rakhman Taufik dalam keterangan tertulis Kementerian PUPR dikutip dari Antara, Minggu (9/7).

Jembatan bailey adalah jembatan rangka bajapra fabrikasi yang bersifat portabel dan umumnya digunakan sebagai jembatan darurat.

Pemasangan jembatan bailey ini dilakukan setelah hasil survei sesuai secara teknis dan cuaca di wilayah hulu dan hilir Gunung Semeru mendukung, seperti kondisi Sungai Kali Glidik yang sudah surut dan tidak hujan. Uji beban jembatan tersebut akan dilakukan sebelum dioperasikan untuk masyarakat umum.

"Nantinya perlu pembatasan beban kendaraan maksimum 25 ton, sehingga jenis kendaraan yang dapat melintas hanya khusus kendaraan kecil, bus kecil, truk dua sumbu dengan pembatasan muatan, termasuk rekayasa lalu lintas buka tutup karena lebar jembatan bailey kurang lebih empat meter," kata Rakhman.

Lihat Juga : Banjir Lahar Dingin Semeru, Empat Jembatan di Lumajang Putus

Jembatan Kali Glidik II dibangun pada 1970 atau sudah berumur 53 tahun. Jembatan ini memiliki panjang 37 meter dengan lebar 6,80 meter. Bangunan atas jembatan berupa gelagar baja permanen dan terdiri dari tiga bentang.

Selain Jembatan Kali Glidik II yang putus, hujan deras di sekitar jalur nasional Malang-Lumajang, Jumat (7/7), juga menyebabkan terjadinya longsoran tebing jalan nasional di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro Lumajang, tepatnya di KM Turen 58+700 atau tidak jauh dari Jembatan Besuk Kobo'an.

Penanganan longsor juga telah dikerjakan BBPJN Jawa Timur-Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dengan mengerahkan alat berat untuk pembersihan, dan personel tanggap darurat. Material longsor berupa tanah dan batuan menutup permukaan jalan sepanjang 25 meter, sehingga arus lalu lintas terhambat.

Sementara langkah tanggap darurat juga dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dengan menerjunkan satgas penanggulangan bencana untuk monitoring daerah terdampak banjir lahar dingin dan infrastruktur terdampak.

Selain Jembatan Kali Glidik II, infrastruktur konektivitas terdampak lain adalah Jembatan Pronojiwo yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang, Jembatan Gantung Bondeli yang berada di Dusun Kebondeli Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro, dan CD Pelintas Jugosari berada di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro.

Minecraft tidak bisa menjadi permainan

PUPR Siapkan Pengganti Sementara Jembatan di Lumajang yang Ambruk******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempersiapkan pemasangan jembatan sebagai pengganti sementara Jembatan Kali Glidik II yang ambruk diterjang banjir disertai material Gunung Semeru, Jumat (7/7), diLumajang, Jawa Timur.

Jembatan Kali Glidik II di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo merupakan penghubung Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang.

"Jika dimungkinkan secara teknis dan cuaca mendukung, penanganan sementara dilakukan dengan instalasi jembatanbailey,sehingga diharapkan dapat dioperasionalkan akhir Agustus 2023," kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali Rakhman Taufik dalam keterangan tertulis Kementerian PUPR dikutip dari Antara, Minggu (9/7).

Jembatan bailey adalah jembatan rangka bajapra fabrikasi yang bersifat portabel dan umumnya digunakan sebagai jembatan darurat.

Pemasangan jembatan bailey ini dilakukan setelah hasil survei sesuai secara teknis dan cuaca di wilayah hulu dan hilir Gunung Semeru mendukung, seperti kondisi Sungai Kali Glidik yang sudah surut dan tidak hujan. Uji beban jembatan tersebut akan dilakukan sebelum dioperasikan untuk masyarakat umum.

"Nantinya perlu pembatasan beban kendaraan maksimum 25 ton, sehingga jenis kendaraan yang dapat melintas hanya khusus kendaraan kecil, bus kecil, truk dua sumbu dengan pembatasan muatan, termasuk rekayasa lalu lintas buka tutup karena lebar jembatan bailey kurang lebih empat meter," kata Rakhman.

Lihat Juga : Banjir Lahar Dingin Semeru, Empat Jembatan di Lumajang Putus

Jembatan Kali Glidik II dibangun pada 1970 atau sudah berumur 53 tahun. Jembatan ini memiliki panjang 37 meter dengan lebar 6,80 meter. Bangunan atas jembatan berupa gelagar baja permanen dan terdiri dari tiga bentang.

Selain Jembatan Kali Glidik II yang putus, hujan deras di sekitar jalur nasional Malang-Lumajang, Jumat (7/7), juga menyebabkan terjadinya longsoran tebing jalan nasional di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro Lumajang, tepatnya di KM Turen 58+700 atau tidak jauh dari Jembatan Besuk Kobo'an.

Penanganan longsor juga telah dikerjakan BBPJN Jawa Timur-Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dengan mengerahkan alat berat untuk pembersihan, dan personel tanggap darurat. Material longsor berupa tanah dan batuan menutup permukaan jalan sepanjang 25 meter, sehingga arus lalu lintas terhambat.

Sementara langkah tanggap darurat juga dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dengan menerjunkan satgas penanggulangan bencana untuk monitoring daerah terdampak banjir lahar dingin dan infrastruktur terdampak.

Selain Jembatan Kali Glidik II, infrastruktur konektivitas terdampak lain adalah Jembatan Pronojiwo yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang, Jembatan Gantung Bondeli yang berada di Dusun Kebondeli Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro, dan CD Pelintas Jugosari berada di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro.

Pemanggil Loli-ku

Ekonom Wanti******

Ekonom Bank DBS mengingatkan soal ancamanEl Nino yang akan terjadi di Indonesia, khususnya di sektor pertanian dan pangan. 

Head of Research DBS Group Maynard Priajaya Arif mengatakan El Nino tahun ini diperkirakan bakal separah 2015 lalu.

Ancaman kekeringan tersebut bakal berdampak pada produksi hasil pertanian dan juga harga-harga di pasar. Namun, ia menyebut dampak El Nino terhadap kenaikan harga biasanya agak delay.

"Ada beberapa hal yang pemerintah lakukan untuk menjaga stabilitas pangan. Impor untuk menjaga ketersediaan pasokan. Apakah perlu? Tergantung bahan pangan apa, tapi kan ada beberapa yang selalu dijaga, termasuk beras," tuturnya secara virtual, Jumat (7/7).

Di lain sisi, Maynard menyebut pemerintah tidak perlu mengimpor semua jenis bahan pokok. Ia mencontohkan pemerintah tinggal mengalokasikan hasil olahan sawit untuk kebutuhan ekspor, bioetanol, dan minyak goreng dalam negeri.

Meski begitu, pemerintah kudu mempertimbangkan gejolak harga di negara importir. Pasalnya, bisa jadi ada faktor tak terduga selain peristiwa El Nino, termasuk perang.

Lihat Juga : Luhut Bersuara Keras soal Negara Maju dan Lembaga Dunia Atur Ekspor RI

Senior Economist DBS Radhika Rao mengatakan pemerintah sudah bersiap menghadapi guncangan El Nino. Namun, fenomena itu tak akan berdampak terlalu dalam terhadap inflasi. 

"Sebenarnya dalam delapan hingga sembilan tahun terakhir, kita belum terlalu banyak melihat dampak inflasi karena peristiwa El Nino," ungkap Radhika.

Selain ancaman El Nino, dua ekonom DBS tersebut mewanti-wanti perputaran uang jelang Pemilu 2024. Apalagi, investor biasanya bersikap wait and see menunggu siapa presiden pengganti Joko Widodo (Jokowi).

"Kami pikir investasi asing agar bergerak perlahan, tidak melambat, tetapi tidak ada penyegaran. Mereka (investor) umumnya akan menunggu hasil pemilu," ramal Randhika.

Sementara itu, Maynard mengatakan kandidat calon presiden (capres) Indonesia sudah cukup jelas, meski pendaftaran masih lama. Terlepas dari siapa penerus Jokowi, ia menekankan hal paling penting adalah menjaga stabilitas pemilu.

Meski begitu, ia menyebut pemilu bisa berdampak positif pada perekonomian Indonesia, terutama di masa kampanye. Kucuran duit dari kandidat dan partai politik diramal bakal mulai terasa efeknya di kuartal IV 2023.

[Gambas:Video CNN]

kehidupan konseptual

Kemenhub Masih Uji LRT Jabodebek, Belum Terbitkan Izin Operasi******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum bisa menerbitkan izin operasional LRT Jabodebek karena masih dalam serangkaian tahap pengujian.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan serangkaian pengujian LRT Jabodebek dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari kesiapan sarana, prasarana, hingga sumber daya manusia (SDM).

Lihat Juga : Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Satgas Hilirisasi RI-Papua Nugini

Teranyar, Menhub Budi Karya Sumadi bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjajal LRT Jabodebek dari Stasiun Dukuh Atas menuju Stasiun Halim pada 22 Juni 2023 lalu.

Adita mengatakan progres kesiapan LRT Jabodebek secara keseluruhan sudah mencapai rata-rata 97 persen. Namun, harus segera diperbaiki dan disempurnakan jika ditemukan kekurangan.

Lihat Juga : Bea Cukai Incar Jemaah Haji Asal Makassar Pamer Emas dari Arab Saudi

Jika seluruh rangkaian pengujian sudah rampung, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) bakal mengeluarkan sertifikat hasil pengujian. Setelah itu, barulah izin operasi dari Menhub Budi Karya Sumadi terbit.

LRT Jabodebek dijadwalkan beroperasi secara komersial pada 18 Agustus 2023 mendatang. Sebelum itu, akan ada uji coba dengan tarif Rp1 pada 12 Juli hingga 15 Agustus 2023.

Adita menegaskan pihaknya bersama operator LRT Jabodebek tengah menggodok skema uji coba terbatas itu. Beberapa yang dipersiapkan, yakni waktu operasi alias berapa trip dalam sehari, kapasitas maksimal penumpang, rute perjalanan, dan beberapa aspek lain.

"Kami terus berkoordinasi intensif dengan operator LRT, konsultan pengawas, dan pihak terkait lainnya untuk mempersiapkannya dengan matang. Sehingga pada saat uji coba nanti dapat berjalan dengan mulus tanpa hambatan sampai nantinya beroperasi secara komersial," ujarnya.

Tuhan dan Kegelapan

BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan KKBC Masuk Desa, Gaet Pekerja Informal******

BPJS Ketenagakerjaan kembali menghadirkan gebrakan lewat sosialisasi masif di seluruh desa yang tersebar di penjuru Indonesia dengan meluncurkan kampanye 'Kerja Keras Bebas Cemas' atau KKBC, Kamis (6/7). Sosialisasi ini ditempuh BPJS Ketenagakerjaan untuk mengejar target pada 2026 mendatang, yakni mampu melindungi 70 juta pekerja.

Kampanye KKBC 'masuk desa' ini dinilai tepat karena ekosistem desa menyimpan potensi jutaan pekerja di sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang mayoritas belum memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tentunya BPJS Ketenagakerjaan memerlukan sebuah lompatan besar untuk mendorong angka peserta aktif yang saat ini jumlahnya mencapai 36 juta pekerja.

"Apa yang kami lakukan ini juga sejalan dengan yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memulai pembangunan dari yang paling luar, yaitu desa dan kelurahan. Jika melihat data, 65 persen pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah terdapat di sana, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga sebaiknya dimulai dari desa," ucap Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/7).

"Lewat aksi teatrikal tadi kita bisa melihat risiko yang mungkin dialami pekerja di desa. Contohnya petani yang bisa saja digigit ular, terpeleset, terkena benda tajam hingga mengalami risiko finansial saat mereka sudah tidak mampu bertani. Tentu beragam risiko tersebut dapat dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan jika mereka menjadi peserta," tambah Anggoro.

Agar kampanye ini berjalan lebih optimal, BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan dukungan dari seluruh unsur ekosistem desa mulai dari perangkat desa, Bhabinkamtibmas dan juga perisai. Sinergi ini dirasa sangat penting untuk mempercepat edukasi kepada masyarakat desa terkait beragam manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sekretaris Disnakertrans DKI Jakarta Hedy Wijaya mengungkapkan komitmennya untuk mendukung kampanye ini secara penuh lewat berbagai regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sejalan dengan itu Kasat Binmas Polres Metro Bekasi Kota AKP Puji Astuti juga menyebut bahwa kepolisian mendukung program pemerintah ini dengan memberdayakan Bhabinkamtibmas yang selama ini ada di masyarakat sebagai perwakilan di desa atau di Kelurahan.

"Jadi mereka yang terjun langsung ke masyarakat untuk mengajak. Kalo kami tugasnya hanya mensosialisasikan bahwa ini adalah program pemerintah yang nantinya untuk kepentingan dan keuntungan dari masyarakat," terang Puji.

Mengakhiri proses launching tersebut Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Yayat Syariful Hidayat turut mempertegas dukungannya terhadap seluruh inovasi-inovasi yang telah dilahirkan direksi dengan tujuan untuk memperluas coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita dari Dewas sebagaimana tugasnya kita terus mendorong dan mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Direksi dan seluruh jajaran, agar tugas amanah yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan bisa terlaksana bisa tuntas dan selesai, karena kehadiran negara ini memang betul-betul merasakan bukan hanya di sektor formal tetapi juga di sektor informal," tutup Yayat.

Seperti diketahui hanya dengan iuran mulai dari Rp36.800 per bulan, para pekerja BPU akan mendapatkan perlindungan 3 program yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Tak hanya manfaat yang lengkap, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan beragam pilihan kanal pendaftaran dan pembayaran iuran yang mudah dijangkau oleh para pekerja di desa. Di antaranya melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), Kantor Cabang, Agen Perisai dan Perbankan, Kantor Pos, Pegadaian, dan lain sebagainya.

Legenda Moli

Kemendag Tegaskan Ekspor Pasir Laut Masih Dilarang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan ekspor pasir laut masih dilarang oleh pemerintah.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan hingga saat ini aturan teknis menyangkut izin ekspor ini masih belum dibahas.

"Sampai sekarang masih dilarang. Sesuai Permendag masih dilarang," ucapnya seperti dikutip dari detik finance, Kamis (6/7).

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Jokowi juga mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.

Meski demikian, Budi aturan teknis turunan PP tersebut belum ada. Karenanya, ia menekankan ekspor pasir laut masih dilarang.

Lihat Juga : Pedagang Keberatan BI Kenakan Biaya Layanan QRIS per 1 Juli 2023

"Kalau PP No. 26 itu kan artinya boleh kan nantinya kalo kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tapi aturan teknisnya itu belum ada," kata dia.

Ekspor pasir laut telah dilarang oleh pemerintah sejak 2003. Larangan itu tertuang dalam keputusan Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tertanggal 28 Februari 2003.

Budi mengatakan peraturan terkait harus diubah dulu sebelum akhirnya ekspor diperbolehkan. Apabila belum, ekspor belum dapat dilakukan. Ia juga menegaskan setiap izin ekspor berada dalam ranah Kemendag.

"Kami sampai sekarang belum mengizinkan ya karena Permendagnya belum diubah," imbuhnya.

Lihat Juga : OJK Buka Suara soal 256 Rekening Panji Gumilang

Budi menuturkan secara legal pemerintah dapat menerbitkan kebijakan pembukaan izin ekspor tersebut, walau kondisinya masih bertentangan dengan aturan teknis sebelumnya di kementerian dan lembaga.

Namun, dalam pelaksanaannya harus menunggu aturan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbit.

Setelah aturan teknis itu selesai, barulah Kemendag akan memulai proses penyesuaian Permendag. Namun hingga saat ini, Budi mengatakan pihaknya belum dilibatkan dalam pembahasan karena masih menunggu KKP.

"Karena peraturan teknis di KKP, ya setahu saya juga belum selesai. Artinya kami juga belum ada informasi, jadi kan pengaturan teknis aja kita belum tau seperti apa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]