cara menghasilkan uang dari menonton youtube

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

Zulhas Dorong Pedagang Glodok dan Tanah Abang Jualan Online******

Menteri Perdagangan (Mendag)Zulkifli Hasan (Zulhas) mendorong pedagang pasar tradisional untuk berjualan secara online. Menurutnya, perdagangan offline tidak cukup di tengah perkembangan teknologi saat ini.

"Pasar-pasar Glodok, pasar-pasar Tanah Abang sekarang offline-nya oke, orang akan datang juga tetap. Tapi tidak bisa dia semata-mata offlinesaja," kata Zulkifli dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV,Selasa (26/9).

"Selain jualanofflinedia juga harus jualan melalui online. Ini bukan pilihan tapi memang keharusan," imbuhnya.

"Melindungi iya, oke. Kita akan bantu lindungi. Tetapi kan tetap harus pengusaha-pengusaha kita ini juga harus produknya bagus, harganya bersaing. Dan saya kira kita mampu melakukan itu," katanya.

Ia resmi meneken revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Sudah saya teken kemarin, tinggal mau diundangkan di Kemenkum HAM. Saya kira minggu ini selesai," katanya di Semarang, Selasa (26/9).

Menurut Zulkifli, perdagangan digital harus diatur. Ia mengatakan media sosial yang ingin menjadi social commerce harus memiliki izin usaha sendiri.

Kemudian,social commercedilarang berjualan dan bertransaksi.

"Kalau dia jadi social commerce, harus izin usahanya sendiri. Social commerceseperti media TV. Dia boleh iklan, promosi boleh, tapi tidak boleh jadi toko," katanya.

"Tidak boleh juga langsung jadi perbankan, menjamin uang, kredit juga, jualan juga, enggak boleh gitu. Jadi enggak boleh satu platform digital memborong semuanya," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

Antisipasi Kekeringan, Bulog Akan Impor Beras 1 Juta Ton dari China******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso mengatakan pemerintah akan mengimpor 1 juta ton berasdari China pada tahun depan. Ini merupakan kelanjutan kebijakan impor beras 2 juta ton yang dilakukan pemerintah pada tahun ini.

Budi mengatakan impor dilakukan untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang dampaknya diperkirakan masih akan berlangsung hingga tahun depan.

"Kejadian cuaca, banjir, gagal panen di mana-mana beberapa wilayah yang menjadi produksi beras akhirnya kita kurang, mau tidak mau kita mulai (impor beras). Kita impor mulai tahun lalu akhir 2022. Tapi, ternyata berkepanjangan masalah cuaca, produksinya menurun, kita ditugaskan 2 juta (2023)," kata Budi di Gudang Bulog Kaltimtara, Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (23/9) seperti dikutip dari detik.com.

"Prediksi (kekeringan) tidak hanya tahun ini. Nanti BMKG akan memprediksi kira-kira kalau ini ternyata rawan (kondisi cuaca) pasti Presiden mau menugaskan lagi (untuk) cepat ambil langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai kita terlambat mengambil langkah," katanya.

Budi menambahkan Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan penambahan jumlah impor beras. Hal ini dilakukan karena produksi beras dalam negeri memang sedang mengalami penurunan.

"Produksi dalam negeri memang ada penurunan, tidak salah siapa-siapa karena kita tidak bisa melawan alam. Kemarin awal-awal tahun karena masalah banjir, banyak akhirnya yang gagal panen sehingga produksinya masih kurang. Hari ini ada El Nino, kekeringan pasti akan juga berpengaruh pada produktivitas sawah. Jadi, wajar," terangnya.

Budi menambahkan China menjadi salah satu negara yang siap mengekspor berasnya untuk Indonesia. Sebelumnya, Indonesia telah mendapatkan pasokan dari sejumlah negara seperti Thailand, Vietnam dan Pakistan.

"Berarti kalau ada penugasan nanti ke saya (Bulog) 1 juta lagi, saya akan ambil dari negara China. Karena China sudah siapkan 1 juta (ton). Jadi saya tidak ngambil dari Thailand, tidak ngambil dari Vietnam atau negara-negara yang kemarin, Pakistan termasuk," sebutnya.

[Gambas:Video CNN]

Istriku yang cantik di sekolah

Cerita Ibu Rumah Tangga, Keluhkan Harga Pangan yang Kian Mahal******

Harga bahan pokok seperti beras, daging ayam, cabai dan gula terus melonjak dalam beberapa waktu terakhir. 

Kenaikan itu membuat masyarakat khususnya para ibu rumah tangga resah. Bagaimana tidak, kenaikan biaya hidup yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan membuat masyarakat terbebani. 

Seperti Prisma, ibu rumah tangga asal Jakarta, yang mengaku kesulitan imbas lonjakan harga bahan pokok. 

Prisma pun berusaha untuk berhemat agar penghasilan cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Ia juga mengurangi membeli makanan siap saji dan memilih untuk masak sendiri.

Namun, ia berharap pemerintah juga turun tangan menekan lonjakan harga pangan.

"Harapannya sih pemerintah membantu ya supaya harganya enggak naik terlalu tinggi, kalaupun ada bansos kan enggak semua bisa dapat," imbuhnya.

Sama dengan Prisma, Ani asal Medan juga mengaku kesulitan imbas lonjakan harga bahan pokok. Meski bersyukur masih bisa memenuhi kebutuhannya, namun ia mengaku berat karena memiliki anak balita yang pengeluarannya juga cukup besar. 

"Saya punya anak balita ya, jadi pengeluarannya juga besar untuk beli susu, popok, dan lain-lain. Jadi pasti kalau harga bahan pokok naik makin berat," katanya.

Ia pun berharap pemerintah segera mengambil langkah agar harga bahan pokok stabil. Apabila di tengah pendapatan yang tidak mengalami kenaikan signifikan.

"Soalnya kita juga kalau gaji enggak naik-naik banget ya, belum juga ada cicilan lain," katanya.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) pada Rabu (27/9), harga bahan pokok yang naik di antaranya beras kualitas I naik ke Rp13.300 per kg dari Rp13.100 per kg, beras kualitas medium II naik ke Rp14.400 per kg dari Rp14.300 per kg.

Lalu, cabai merah besar naik dari Rp41.050 per kg ke Rp43 ribu per kg dan minyak goreng naik ke Rp19.100 per kg dari Rp19 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]

Keseharian saya

Menanti Efektivitas Larangan TikTok Shop dalam Lindungi UMKM******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melarang social commerce seperti TikTok Shop berjualan, usai dianggap merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri. 

Keputusan itu diambil usai banyak barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Alasan lainnya, jika social commerce dan e-commerce disatukan, maka hal itu akan sangat menguntungkan pihak platform. Sebab, platform mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Larangan itu nantinya akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Rencananya, revisi beleid itu akan disahkan hari ini, Selasa (26/9).

"Disepakati besok, revisi Permendag nomor 50 tahun 2020 akan kami tanda tangani. Ini sudah dibahas berbulan-bulan sama Pak Teten (menteri koperasi dan UKM)," kaya Zulkifli di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/9).

Zulhas menyebut dalam revisi aturan itu, social commerce hanya diperbolehkan untuk melakukan promosi barang dan jasa saja. Artinya platform tersebut dilarang berjualan secara langsung.

Selain itu, pemerintah akan memisahkan social commerce dengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan.

Pemerintah juga akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingatkan, tutup," tandas Zulkifli.

Lantas, efektifkah aturan ini?

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan meski larangan tersebut bertujuan untuk melindungi UMKM, namun akan berpotensi tidak efektif karena melawan arus perkembangan teknologi.

Menurutnya, perkembangan teknologi tidak bisa dilawan sehingga yang harus dilakukan adalah meregulasinya.

Regulasi yang diterapkan untuk social commerce maupun e-commerce bisa berupa memastikan kepatuhan pajak, pembatasan produk impor, kewajiban sertifikasi halal, dan lain-lain.

"Dengan regulasi, kita akan membuat persaingan yang sehat, menjaga level of playing field yang setara antara social commerce dengan platform social media dan platform e-commerce," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lihat Juga : Luhut Ungkap Jokowi Capek Dengar Forum Internasional yang Tak Konkret

Ia menambahkan social commerce memiliki keunggulan dengan algoritmanya yang akan menuntun konsumen terdorong untuk membeli produk tertentu. Social commerce juga memberikan pengalaman berbelanja yang berpotensi membuat konsumen melakukan impulsive buying.

Kondisi tersebut, akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam mengedukasi konsumen sekaligus menjadi dorongan bagi e-commerce untuk terus berinovasi.

"Ini menjadi dorongan bagi e-commerce tradisional agar mereka memperbaiki model bisnisnya agar bisa bersaing dengan social commerce," kata Yusuf.

Konsultan Bisnis DK Consulting Djoko Kurniawan menambahkan pemerintah sebenarnya bisa saja membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0 atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.412 per dolar AS).

Skema pengawasan dipertanyakan

Teknik Menelan Surga Kuno Lin Han

Daftar 6 Pengetatan Dagang Online di Tengah Ramai Isu TikTok Shop******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bakal menerbitkan aturan tentang perdagangan onlinedi Indonesia Selasa (26/9) besok.

Aturan tersebut akan termaktub dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 

"Disepakati besok, revisi Permendag nomor 50 tahun 2020 akan kami tanda tangani. Ini sudah dibahas berbulan-bulan sama Pak Teten (menteri koperasi dan UKM)," kata Zulhas rapat terbatas bersama Presiden Jokowi dan para menteri terkait soal perdagangan online di Kantor Presiden Senin (25/9).

Pertama,pemerintah akan melarang social commerceuntuk berjualan atau bertransaksi. Menurut Zulhas, social commercehanya boleh melakukan promosi.

"Dia (social commerce) hanya boleh promosi, seperti TV. TV kan enggak bisa terima uang. Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan," kata Zulhas.

Zulhas memang tidak menyebut secara rinci siapa yang akan terkena atau terdampak oleh aturan itu. Tapi yang pasti, saat ini platform social commerceyang belakangan ini mengemuka melakukan transaksi dan penjualan adalah TikTok Shop.

Kedua,pemerintah akan memisahkan social commercedengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commercesecara bersamaan.

Menurut Zulhas, jikasocial commercedan e-commerce disatukan, pihak platform sangat diuntungkan. Pasalnya, ia mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Ketiga,pemerintah juga akan mengatur barang impor apa saja yang boleh dijual di dalam negeri.

"Produk-produk yang dari luar nih, kita sebut dulu negative list, sekarang kita sebut positive list. Yang boleh-boleh. Kalau dulu negative list, semua boleh kecuali. Kalau sekarang yang boleh, yang lainnya enggak boleh. Misalnya batik. Di sini banyak kok. Kira-kira seperti itu," imbuh Zulhas.

Keempat,pemerintah juga akan memperlakukan barang impor sama dengan barang dari dalam negeri. Dengan kata lain, ketentuan penjualan barang impor akan setara dengan barang buatan lokal.

"Kalau makanan harus ada sertifikat halal, kalau beauty (produk kecantikan) harus ada (izin) BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)-nya," jelasnya.

Kelima,pemerintah akan melarang sebuah platform social commerce dan e-commerce menjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.

Keenam,pemerintah akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingati, tutup," ucap Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Saya sangat ingin mati sebagai guru

Zulhas Dorong Pedagang Glodok dan Tanah Abang Jualan Online******

Menteri Perdagangan (Mendag)Zulkifli Hasan (Zulhas) mendorong pedagang pasar tradisional untuk berjualan secara online. Menurutnya, perdagangan offline tidak cukup di tengah perkembangan teknologi saat ini.

"Pasar-pasar Glodok, pasar-pasar Tanah Abang sekarang offline-nya oke, orang akan datang juga tetap. Tapi tidak bisa dia semata-mata offlinesaja," kata Zulkifli dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV,Selasa (26/9).

"Selain jualanofflinedia juga harus jualan melalui online. Ini bukan pilihan tapi memang keharusan," imbuhnya.

"Melindungi iya, oke. Kita akan bantu lindungi. Tetapi kan tetap harus pengusaha-pengusaha kita ini juga harus produknya bagus, harganya bersaing. Dan saya kira kita mampu melakukan itu," katanya.

Ia resmi meneken revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Sudah saya teken kemarin, tinggal mau diundangkan di Kemenkum HAM. Saya kira minggu ini selesai," katanya di Semarang, Selasa (26/9).

Menurut Zulkifli, perdagangan digital harus diatur. Ia mengatakan media sosial yang ingin menjadi social commerce harus memiliki izin usaha sendiri.

Kemudian,social commercedilarang berjualan dan bertransaksi.

"Kalau dia jadi social commerce, harus izin usahanya sendiri. Social commerceseperti media TV. Dia boleh iklan, promosi boleh, tapi tidak boleh jadi toko," katanya.

"Tidak boleh juga langsung jadi perbankan, menjamin uang, kredit juga, jualan juga, enggak boleh gitu. Jadi enggak boleh satu platform digital memborong semuanya," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]