mangatoto

Guru Surgawi yang Tersembunyi

Nilai Transaksi Kripto di RI Anjlok dari Rp859 T Jadi Tinggal Rp94 T******

Nilai transaksi kripto di Indonesia anjlok tajam dalam tiga tahun terakhir. 

Mengutip data Bappebti yang disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, Hasan Fawzi anjlok terjadi cukup tajam.

Pada 2021 misalnya, nilai transaksi kripto di Indonesia masih bisa tembus Rp859 triliun.

Sementara itu pada 2023, sampai September nilai transaksi baru mencapai Rp94,4 triliun. Penurunan itu justru bertolak belakang dengan jumlah investor aset kripto yang justru selalu naik pada periode tersebut.

Tercatat pada 2021, jumlah investor kripto mencapai 11,2 juta orang. Pada 2022, 16,7 juta jiwa.

Sementara itu pada 2023, sampai dengan September kemarin jumlah investor kripto di Indonesia naik lagi menjadi 17,9 juta.

Nilai transaksi itu juga berbanding terbalik dengan aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Data yang sama, jumlah aset kripto yang diperdagangkan naik dari 383 pada 2022 menjadi 501. Hasan mengatakan penurunan itu kemungkinan dipicu oleh beberapa faktor.

Salah satunya, pandemi covid yang sudah berlalu.

"Faktor puncaknya (pandemi) sudah terlewati. Saat pandemi, banyak orang memanfaatkan dana nganggur yang tak terpakai karena aktivitas sektor riil yang belum bergulir ke aset kripto, itu sekarang tak ada lagi," katanya kepada wartawan di Bogor Jumat (3/11) kemarin. 

Faktor lain; pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Peraturan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

"Pengaturan pajak yang berlaku efektif 2022 kemarin yang mengenakan pajak atas setiap transaksi kripto yang terjadi ternyata mendapatkan respons negatif meski komponen pajak yang dikenakan sebenarnya tidak besar," katanya.

Masalah lain terkait penipuan kripto di luar negeri. Ia mengatakan kombinasi faktor-faktor tersebut berdampak besar ke penurunan transaksi kripto belakangan ini. 

[Gambas:Video CNN]

Sang Penyihir dalam Film dan TV

Bukaka Copot Sofiah Balfas Buntut Jadi Tersangka Korupsi Tol MBZ******

PT Bukaka Teknik Utama Tbk mencopot Direktur Operasional mereka Sofiah Balfas buntut dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsiProyek Tol Jakarta Cikampek II (Japek) Elevated alias Tol MBZ.

Informasi pencopotan diketahui dari pemberitahuan yang mereka sampaikan ke Bursa Efek Indonesia akhir pekan lalu. Namun, berdasarkan pemberitahuan yang dikutip dari keterbukaan informasi, pencopotan hanya bersifat sementara.

"Dewan Komisaris Perseroan pada 20 September telah menetapkan pemberhentian sementara terhadap anggota direksi perseroan Sdr. Sofiah Balfas," kata mereka dalam pemberitahuan itu.

Bukaka menyatakan pencopotan itu tak akan berdampak ke kinerja perusahaan baik secara materiil maupun kelangsungan bisnis. 

Mereka juga menjamin pencopotan tak akan mengganggu jalannya kelangsungan usaha.

 Bukaka menyatakan pelaksanaan tugas perusahaan usai pencopotan Sofiah akan dilaksanakan oleh dewan direksi perusahaan secara kolektif kolegial.

Kejaksaan Agung menetapkan Sofiah Balfas sebagai tersangka korupsi proyek Tol MBZ pada Selasa (19/9) lalu.

Ia menyusul 3 tersangka lainnya, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia Lelang JJC, TBS selaku tenaga ahli Jembatan PTLGC, dan Ibnu Noval (IBN) sebagai pensiunan BUMN yang pernah menjabat Kepala Divisi 5 PT Waskita Karya (persero) Tbk.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti dugaan tersangka menggunakan perannya untuk melakukan pemufakatan jahat, yakni mengatur dan mengubah spesifikasi barang terkait proyek Tol MBZ tersebut.

Kasus ini merupakan dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Tol MBZ ruas Cikunir-Karawang Barat, termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat. Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp13,5 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Jelajahi dunia baru

Zulhas Respons Harga Cabai Kian 'Pedas': Nggak Apa Mahal Sesekali******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menilai wajar harga cabai di pasaran kini meroket, bahkan di tembus Rp100 ribu per kilogram (kg) di beberapa daerah.

"Cabai nggak apa-apa mahal sekali-sekali," kata menteri yang akrab disapa Zulhas itu saat ditemui di The Manohara Hotel, Sleman, DIY, Senin (6/11).

Zulhas menyebut kenaikan harga cabai juga demi membantu para petani, yang belakangan ini merugi akibat anjloknya hasil pertanian.

"Kasihan petaninya tanahnya dijual, utang banknya enggak bisa bayar," imbuh Ketua Umum PAN tersebut.

"Jadi sekarang kalau lagi mahal, ya dalam setahun beberapa naik enggak apa-apa. Karena kalau murah sekali juga mereka (petani) kan jual tanahnya, enggak bisa bayar bank," sambungnya.

Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) sebelumnya mengungkapkan harga cabai rawit di pasar kini sudah menembus Rp100 ribu per kg.

Ketua AACI Abdul Hamid mengatakan data tersebut dihimpunnya langsung dari kunjungan ke pasar di Depok, Jawa Barat, akhir Oktober 2023 lalu. Menurutnya, harga cabai yang makin 'pedas' imbas hujan yang belum kunjung tiba.

Lihat Juga : Daftar Harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina, Shell, BP AKR Hingga Vivo

"Benar, harga di pasar end user, Pasar Agung Depok sudah Rp100 ribu per kg. Penyebabnya, kalau untuk cabai rawit utamanya penyakit yang tidak dapat dikendalikan dan kurang air karena hujan belum datang," ujar Abdul kepada CNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

"Perkiraan (lonjakan harga) untuk cabai rawit merah akan cukup lama, diperkirakan sampai dengan akhir tahun (2023). Kecuali mencari daerah yang kelebihan produksi, seperti di Sulawesi yang masih ada penanaman cabai rawit merahnya atau Sidrap dan sekitarnya," imbuhnya.

Meski begitu, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), mencatat harga cabai rawit di level pedagang eceran belum menembus Rp100 ribu per kg. Per hari ini, harga cabai rawit hijau Rp53.050 per kg dan cabai rawit merah Rp72.550 per kg. Lalu, cabai merah keriting harganya Rp59.050 per kg dan cabai merah besar Rp52.550 per kg.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan kenaikan harga disebabkan oleh penurunan produksi hingga 30 persen.

"Ternyata memang El Nino berdampak ke produksi. Ini kan lagi panas-panasnya, memang produksi agak menurun," kata Ketut, Selasa (31/10).

Untuk mengatasi kondisi itu, Ketut mengatakan salah satu cara yang dilakukan Bapanas adalah dengan mendistribusikan cabai dari daerah yang produksinya surplus ke pasar induk Jakarta. Sejumlah daerah itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Ia mengatakan sudah masuk 30 ton cabai ke pasar induk Jakarta dari daerah-daerah itu dan ditargetkan akan terus bertambah.

Selain itu, Bapanas juga menyiapkan ruang pendingin (cold storage) di sentra-sentra produksi sehingga bisa menyimpan cabai lebih lama saat panen melimpah. Dengan cold storage, masa simpan cabai ditargetkan bisa sampai tiga bulan.

"Sehingga saat masa panen raya atau panen melimpah, harga relatif masih wajar. Sehingga ke depan harga tetap bisa dikendalikan," katanya.

Bapanas juga berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar menggalakkan gerakan menanam cabai. Gerakan menanam cabai diharapkan bisa dilakukan setiap keluarga.

[Gambas:Video CNN]

Pemurni Teknologi

Pemerintah Akan Permudah Syarat Pendaftaran Waralaba******

Pemerintah akan mempermudah syarat pendaftaran waralaba. Hal itu akan mereka lakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. 

Direktur Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Septo Soepriyatno menyebutkan melalui revisi ini, syarat pelaku usaha mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) akan diperpendek.

"Demi memajukan bisnis waralaba kita, nah yang direvisi itu ialah pada syarat untuk pelaku usaha mendapat STPW dari sebelumnya minimal lima tahun, dipersingkat menjadi tiga tahun saja," katanya, Rabu (11/10) seperti dikutip dari Antara.

Ia juga mengatakan syarat lima tahun justru menjadi penghambat keinginan pelaku usaha mikro dalam negeri menjalankan skema bisnis waralaba.

Sementara itu berdasarkan data Kemendag tercatat pada 2021 ada sebanyak 31.188 gerai usaha mikro di dalam negeri yang beroperasi dan mampu menyerap sebanyak 53.670 tenaga kerja. 

Itu meningkat 40 persen ketimbang 2020.

Namun, ia menyebutkan, dari jumlah gerai usaha tersebut saat ini tercatat baru sebanyak 142 waralaba dalam negeri yang memiliki STPW. Padahal katanya, masih banyak usaha yang potensial untuk menjalankan skema bisnis tersebut.

"Lisensi ini langkah awal menuju waralaba, buktinya meski demikian tahun ini sudah tumbuh lima persen (Penerbitan STPW). Jadi ini merupakan solusi supaya pengusaha pemula dan menciptakan iklim usaha yang positif," kata dia.

Septo pun berharap, pelaku usaha tidak hanya tumbuh mengembangkan bisnis waralaba dengan membuka cabang di dalam negeri tapi juga di luar negeri.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM Indonesia yang membuka waralaba di luar negeri hingga 2023 mencapai 1.241 unit.

Di antaranya seperti Kopi Kenangan (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Amerika Serikat), Martabak Bossku (Malaysia dan Singapura), Ayam Geprek Bensu (Malaysia dan Singapura), Soto Betawi H Mamat (Malaysia dan Singapura).

"Potensi ini sangat terbuka lebar, seiring kemajuan teknologi informasi pelaku usaha dalam negeri pun kian kreatif dan inovatif kita dukung mereka," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Warisan serba profesional dari dunia lain

Pemerintah Akan Permudah Syarat Pendaftaran Waralaba******

Pemerintah akan mempermudah syarat pendaftaran waralaba. Hal itu akan mereka lakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. 

Direktur Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Septo Soepriyatno menyebutkan melalui revisi ini, syarat pelaku usaha mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) akan diperpendek.

"Demi memajukan bisnis waralaba kita, nah yang direvisi itu ialah pada syarat untuk pelaku usaha mendapat STPW dari sebelumnya minimal lima tahun, dipersingkat menjadi tiga tahun saja," katanya, Rabu (11/10) seperti dikutip dari Antara.

Ia juga mengatakan syarat lima tahun justru menjadi penghambat keinginan pelaku usaha mikro dalam negeri menjalankan skema bisnis waralaba.

Sementara itu berdasarkan data Kemendag tercatat pada 2021 ada sebanyak 31.188 gerai usaha mikro di dalam negeri yang beroperasi dan mampu menyerap sebanyak 53.670 tenaga kerja. 

Itu meningkat 40 persen ketimbang 2020.

Namun, ia menyebutkan, dari jumlah gerai usaha tersebut saat ini tercatat baru sebanyak 142 waralaba dalam negeri yang memiliki STPW. Padahal katanya, masih banyak usaha yang potensial untuk menjalankan skema bisnis tersebut.

"Lisensi ini langkah awal menuju waralaba, buktinya meski demikian tahun ini sudah tumbuh lima persen (Penerbitan STPW). Jadi ini merupakan solusi supaya pengusaha pemula dan menciptakan iklim usaha yang positif," kata dia.

Septo pun berharap, pelaku usaha tidak hanya tumbuh mengembangkan bisnis waralaba dengan membuka cabang di dalam negeri tapi juga di luar negeri.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM Indonesia yang membuka waralaba di luar negeri hingga 2023 mencapai 1.241 unit.

Di antaranya seperti Kopi Kenangan (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Amerika Serikat), Martabak Bossku (Malaysia dan Singapura), Ayam Geprek Bensu (Malaysia dan Singapura), Soto Betawi H Mamat (Malaysia dan Singapura).

"Potensi ini sangat terbuka lebar, seiring kemajuan teknologi informasi pelaku usaha dalam negeri pun kian kreatif dan inovatif kita dukung mereka," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Ketuhanan Otak Ringan

Belt and Road Initiative, Satu Dekade Ambisi Jalur Sutra Baru China******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berterima kasih kepada Chinayang terus berkontribusi untuk kemajuan negara berkembang.

Ucapan tersebut Jokowi sampaikan terkait pelaksanaan program jalur sutera atau Belt Road Initiative (BRI) yang dijalankan Negeri Tirai Bambu.

"Pepatah China mengatakan 'Yi Khung Yi Shian' atau kegigihan akan mewujudkan keajaiban. Mari berjuang gigih bersama memajukan pembangunan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat," kata Jokowi dalam kunjungan kerja di China, Rabu (18/10).

Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud BRI China?

Program jalur sutera atau BBRI China diciptakan oleh Presiden China Xi Jinping pada 2013 untuk berinvestasi di lebih dari 130 negara dan organisasi internasional.

Sejak dijalankan, inisiatif ini telah menghasilkan miliaran dolar yang dituangkan ke dalam proyek infrastruktur.

Proyek itu dibangun dalam mulai dari pengaspalan jalan raya dari Papua Nugini ke Kenya, membangun pelabuhan dari Sri Lanka ke Afrika Barat, dan menyediakan infrastruktur listrik dan telekomunikasi untuk orang-orang dari Amerika Latin hingga Asia Tenggara.

Namun, kritikus melihat BRI sebagai cara China untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia melalui jeratan utang.

Dilansir dari China BRI Investment Report 2022 yang diterbitkan Green Finance & Development Center, pembiayaan dan investasi dari program jalur sutra ini mencapai US,8 miliar atau setara Rp1.068 triliun (asumsi kurs Rp15.752 per dolar AS) pada 2022.

Dana tersebut tersebar di 147 negara dengan lebih dari 200 kesepakatan.

Adapun sepanjang 2013 hingga 2022 investasi China dalam BRI secara total mencapai US2 miliar atau setara Rp15.152,3 triliun.

Jumlah tersebut terbagi dalam investasi kontrak konstruksi sekitar US3 miliar dan investasi non-keuangan sebesar US9 miliar.

Investasi BRI pada 2022 sangat didominasi oleh perusahaan swasta, termasuk CATL dan Alibaba. Sementara, kontrak konstruksi didominasi oleh badan usaha milik negara (BUMN).

[Gambas:Video CNN]