contoh limit kredivo

Hatiku beracun

Kemenhub Blak******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) blak-blakan soal rencana Brunei Darussalam membangunkereta cepat hingga Kalimantan, bahkan hingga ke ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Perusahaan asal Brunei, Brunergy Utama, mengklaim tengah menggodok rencana membangun kereta cepat dengan Malaysia dan Indonesia yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, dan wilayah Indonesia di Kalimantan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan gagasan itu muncul dari perusahaan Brunei yang mempunyai konsep membangun jalur kereta lebih dari 1.600 kilometer (km), tetapi belum menjadi kesepatan resmi antarnegara.

Ia menegaskan rencana proyek kereta cepat itu bukan dari pemerintah Malaysia, melainkan dari perusahaan Brunei. Sebelumnya memang ada proyek Trans Asian Railway yang diusulkan pemerintah Malaysia, tetapi proyeknya belum jalan.

"Waktu itu Trans Asian Railway memang itu nyambung dari kalimantan ke Sarawak. Tapi, kita belum mulai itu Trans Asian Railway," pungkasnya.

Perusahaan Brunei Darussalam mengklaim tengah menggodok rencana membangun kereta cepat dengan Malaysia dan Indonesia yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, dan wilayah Indonesia di Kalimantan. Proyeknya dinamai Trans Borneo Railway ini.

Pada akhir pekan lalu, perusahaan migas yang kini juga menggarap proyek infrastruktur ini mengungkap mega proyek kereta cepat ini akan membentang 1.620 km, melewati tiga negara dari barat hingga timur Pulau Kalimantan.

Lihat Juga : Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran 2024 Mulai Berlaku, Berikut Rinciannya

Menurut pengumuman Brunergy Utama, tahap pertama proyek kereta cepat akan menghubungkan Pontianak, Ibu Kota Kalimantan Barat, Kuching, Kinabalu, hingga distrik Tutong, Brunei.

Tahap kedua Trans Borneo akan mencakup daerah selatan dan timur Kalimantan, termasuk Samarinda dan Balikpapan.

Akan ada empat terminal dan total 24 stasiun yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta berkecepatan tinggi ini. Kereta peluru tersebut direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jam.

"Ke depan, (proyek kereta cepat) juga akan terhubung ke ibu kota masa depan Indonesia, Nusantara," bunyi pernyataan Brunergy Utama seperti dikutip Nikkei Asia.

Proyek ini dilaporkan menelan biaya sekitar US miliar atau Rp1.114 triliun.

Namun, dikutip The Malay Mail, Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke, mengatakan proyek tersebut masih berbentuk proposal dan belum ditawarkan ke perusahaan mana pun.

"Proyek Kereta Api Trans Borneo saat ini baru sebatas usulan dan tahun ini pemerintah akan melakukan studi kelayakan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum menyelesaikan dokumen tender, dan tender untuk studi kelayakan belum ditawarkan," kata Anthony.

"Kami perkirakan studi kelayakan akan memakan waktu sembilan bulan, baru kita tahu apakah proyek itu bisa dilaksanakan atau tidak dari segi komersial, teknis, dan aspek lainnya," katanya kepada wartawan di Malaysia.

[Gambas:Video CNN]

Alam Dewa Kegelapan

Celana tinju Muhammad Ali dilelang, harga ditaksir Rp90 miliar******

Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Saya bukan orang baik dalam sistem

5 Raksasa Pelayaran Global Hindari Terusan Suez Imbas Serangan Houthi******

Perusahaan transportasi peti kemas raksasa dunia mempertimbangkan untuk menyetop sementara pelayarandiLaut Merah.

Hal ini menyusul serangan militan Houthi Yaman yang menarget kapal-kapal di rute perdagangan Timur-Barat yang melalui Terusan Suez, khususnya pengangkut minyak.

Tindakan Houthi ini sebagai bentuk dukungan terhadap Hamas di Palestina, yang tengah berperang melawan Israel.

Namun akibatnya, premi asuransi risiko perang meningkat.

Reutersmelaporkan ada lima perusahaan transportasi peti kemas besar yang mempertimbangkan opsi menghindari Laut Merah. Berikut daftarnya:

1. CMA CGM
Perusahaan asal Perancis ini mengumumkan menghentikan semua pengiriman kontainer melalui Laut Merah pada 16 Desember lalu.

2. HAPAG-LLOYD
Perusahaan pelayaran kontainer Jerman Hapag Lloyd sedang mempertimbangkan apakah akan menghentikan pelayaran melalui Laut Merah pada 15 Desember kemarin, beberapa jam setelah melaporkan salah satu kapalnya diserang. Sebuah proyektil yang diyakini sebagai drone menghantam kapalnya, saat berlayar di dekat pantai Yaman. Tidak ada kru yang terluka.

3. 
Pada 15 Desember kemarin, A.P. Moller-Maersk dari Denmark menghentikan semua pengiriman kontainer melalui Laut Merah sampai pemberitahuan lebih lanjut. Sikap ini menyusul 'insiden nyaris celaka; yang melibatkan kapalnya Maersk Gibraltar sehari sebelumnya. Kapal itu menjadi sasaran rudal saat melakukan perjalanan dari Salalah, Oman, ke Jeddah, Arab Saudi.

4. MSC
Perusahaan Perkapalan Mediterania (MSC) mengatakan pada 16 Desember bahwa kapal-kapalnya tidak akan transit melalui Terusan Suez, dan beberapa di antaranya sudah dialihkan melalui Cape of Good Hope.

Ini dilakukan sehari setelah pasukan Houthi menembakkan dua rudal balistik ke kapal MSC Palatium III milik perusahaan yang berbasis di Swiss tersebut. Keputusan tersebut akan mengganggu jadwal pelayaran selama beberapa hari.

5. OOCL
Orient Overseas Container Line (OOCL) menghentikan penerimaan kargo ke dan dari Israel sejak 16 Desember hingga pemberitahuan lebih lanjut karena masalah operasional. Perusahaan pelayaran ini milik Oriental Overseas (International) Ltd, yang berbasis di Hong Kong.

Kelompok Houthi, yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman, berjanji untuk melanjutkan serangan sampai Israel menghentikan agresinya ke Palestina. Pihak milisi ini mengatakan hanya menargetkan kapal-kapal yang menuju Israel.

[Gambas:Video CNN]

Cinta setelah Masehi

Kepala BP2MI Guyon Negara Pelit ke TKI******

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan keluhan yang dirasakan para pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI).

Salah satunya soal biaya penempatan yang ditanggung PMI. Padahal, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, biaya penempatan tidak boleh dibebankan ke pekerja.

Atas dasar itu, ia menyebut negara pelit terhadap PMI.

Benny membeberkan selama ini PMI masih dibebankan berbagai jenis biaya seperti untuk mengurus paspor, visa, medical checkup, pelatihan, hingga tes psikologi. Semua biaya itu katanya sangat membebani para PMI.

Padahal, Benny mengatakan PMI memberikan devisa sebesar Rp159,6 triliun per tahun ke negara. Sementara negara hanya menggelontorkan Rp8,2 triliun untuk biaya penempatan 270 ribu PMI per tahun.

"Negara belum mampu mewujudkan perintah UU yaitu PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Semoga tahun berikutnya pemerintah konsisten terhadap perintah UU untuk membebaskan biaya penempatan PMI," katanya.

Tak hanya soal biaya penempatan, Benny juga meminta pemerintah mengalokasikan dana abadi bagi PMI.

"Mereka boleh bekerja di luar negeri tapi negara harus menjamin tidak ada masalah sosial yang dihadapi keluarga PMI dan tidak ada masalah pendidikan terputus yang dialami anak-anak PMI," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Biografi Wan Zhen'er

66 RT di Jakarta tergenang banjir dalam waktu dua hari******

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Wuhuang Fentian

Buruh soal Ancaman PHK Buntut Gerakan Boikot: Pengusaha Berlebihan******

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) meminta pengusaha tak perlu berlebihan menanggapi gerakan boikotproduk terafiliasi dengan Israel, termasuk mengaitkan dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menilai sebelum ada gerakan boikot pun para pengusaha kerap melakukan PHK sepihak. Apalagi, setelah adanya Undang Undang Cipta Kerja yang semakin memudahkan PHK dan juga memudahkan praktek kerja kontrak dan outsourcing.

"Kekhawatiran pengusaha itu terlalu mengada-ada dan berlebihan. Karena faktanya, PHK sepihak dan massal sudah banyak dilakukan oleh pengusaha, sebelum adanya gerakan boikot," ujarnya dalam keterangan tertulis (9/12).

Ia malah mempertanyakan komitmen para pengusaha yang menolak gerakan boikot Israel. Pasalnya, di banyak perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, masih banyak terjadi pelanggaran UU ketenagakerjaan, seperti upah minimum, hak kebebasan berserikat, dan lain sebagainya.

"Ke mana para pengusaha itu, khususnya asosiasi atau organisasi pengusahanya? Kok tidak bersuara ketika ada pelanggaran hak normatif di perusahaan-perusahaan lain?" imbuh Mirah.

Mirah menilai akar penyebab maraknya PHK massal bukan gerakan boikot Israel, tetapi regulasi pemerintah yang semakin memudahkan pemangkasan karyawan dengan menurunkan nilai pesangon. Penyebab lain, keserakahan pengusaha untuk memperkaya perusahaan dengan cara menekan biaya kesejahteraan pekerja.

Menurutnya, gerakan boikot produk terafiliasi Israel adalah gerakan moral rakyat, yang sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945.

"Boikot Israel adalah perjuangan minimal yang bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," imbuhnya.

Mirah menuturkan gerakan boikot ini seharusnya bisa dimanfaatkan para pengusaha Tanah Air untuk memajukan usaha-usaha lokal asli Indonesia.

"Jika sebelumnya orang membeli ayam goreng dan kopi di perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, saat ini beralihlah ke ayam goreng dan kopi produk usaha kecil menengah asli Indonesia," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]