erek erek pangkas 553Jutaan kata 713509Orang-orang telah membaca serialisasi
《gospin123》
KPK panggil 2 pejabat Kementan terkait kasus SYL******Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Edi Eko Sasmito dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Dedy Nursyamsi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Selain itu penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pegawai Kementan yakni Pegawai Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Setjen Kementan bernama Salam dan Pegawai Biro Umum Kementerian Pertanian Tahun 2001 bernama Karina.
Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal keterangan apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.
KPK pada Jumat (13/10/2023), resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dulu ditahan pada Rabu (11/10/2023).
Baca juga: KPK panggil eks sekjen Kementan Momon Rusmono terkait kasus SYL
Baca juga: KPK periksa empat dirjen Kementan soal pengumpulan uang oleh SYL
Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian untuk periode 2019 sampai 2024.
Dengan jabatannya tersebut, SYL kemudian membuat kebijakan personal yang di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.
Kurun waktu kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung dari tahun 2020 sampai 2023.
SYL menginstruksikan dengan menugaskan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.
Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.
Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon I, dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 dolar AS sampai 10.000 dolar AS.
Baca juga: SYL dan lima saksi diperiksa di Bareskrim Polri
Baca juga: SYL konfirmasi hadiri pemeriksaan lanjutan di Bareskrim
KPK pun menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap para ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.
Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu dilakukan rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.
Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.
Selain itu, Alex menjabarkan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Untuk tersangka SYL juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Presiden Jokowi: Sikap PM Netanyahu soal Palestina tak dapat diterima******Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menentang pembentukan negara Palestina, sama sekali tidak dapat diterima.
“Harus tegas ini disampaikan dan saya menentang keras pernyataan Perdana Menteri Israel (Benjamin) Netanyahu mengenai tidak adanya masa depan bagi two-state solution—solusi dua negara,” kata Jokowi dalam keterangan persnya yang dipantau secara daring, Jumat.
Presiden Jokowi juga mengutuk keras serangan Israel terhadap kamp pengungsi Khan Younis di Jalur Gaza, yang menelan korban jiwa dan menyebabkan puluhan orang terluka.
"Sudah terlalu panjang daftar pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel," tutur dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah menerima laporan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang hadir dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York, AS, untuk membahas isu Gaza.
Dalam debat tersebut, Menlu Retno juga secara tegas menolak keras pernyataan PM Netanyahu.
"Sebelum berangkat ke New York, saya telah menyampaikan ke Menlu (Retno) untuk terus membawa suara tegas Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina,” kata Jokowi.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia menolak masuknya kapal Israel ke wilayah Indonesia.
"Sekali lagi saya tegaskan kembali; pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel," ujar Jokowi.
Pada Minggu (21/1), PM Netanyahu merilis sebuah pernyataan video yang menekankan bahwa dirinya menolak seruan Amerika—yang adalah sekutu dekat Israel—untuk membuat skenario pascaperang, yang mencakup jalan menuju pembentukan negara Palestina.
Netanyahu beralasan, dia ingin memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.
“Saya mendesak—mencegah pembentukan negara Palestina, yang akan menimbulkan bahaya eksistensial bagi Israel. Selama saya menjabat perdana menteri, saya akan terus mempertahankan desakan itu,” ujar Netanyahu.
Sikap Netanyahu itu dikecam oleh banyak pihak, termasuk di antaranya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres
“Penolakan untuk menerima solusi dua negara bagi Israel dan Palestina, serta penolakan terhadap hak kenegaraan bagi rakyat Palestina, adalah hal yang tidak dapat diterima,” kata Guterres melalui X.
“Hak rakyat Palestina untuk membangun negaranya sendiri harus diakui oleh semua orang,” ujar dia, menambahkan.
Baca juga: Pemimpin Israel bermain api dengan menolak pendirian negara Palestina
Baca juga: Menlu Finlandia: waktu Israel untuk membela diri sudah berakhir
Baca juga: Israel akan lanjutkan perang di Gaza hingga sandera dibebaskan
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
Label:mpo189、k1togel、sparta play88
Terkait:pinjaman online lewat wa、panadolqq、cara kerja aplikasi akulaku、situs togel yang ada bonus new member、ular angka togelnya、super 7 slot、nusasloto、semar123 slot、kota77、rodaslot
bab terbaru:syarat mengajukan kredivo(2024-06-26)
Perbarui waktu:2024-06-26
《gospin123》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,lucky77Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《gospin123》bab terbaru。