betmpo

Anda harus memanggil saya dewi

Teken MoU, Finnet Layani Pembayaran Tiket Kereta Cepat Jakarta******

Anak perusahaan PT Telkom Indonesia, PT Finnet Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Kerja sama ini dilakukan terkait 'Pengembangan Integrasi Sistem Pembayaran & Dompet Elektronik' proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Penandatanganan MoU yang dilakukan di kantor KCIC, Halim Office Jakarta, Rabu (1/2) ini merupakan bentuk nyata dukungan Finnet dalam upaya digitalitasi sektor transportasi di Indonesia

Turut hadir dalam penandatanganan ini Direktur Enterprise Business Finnet Irena Aldanituti, Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, serta beberapa entitas BUMN, partner OTA (Online Travel Agent) dan mitra bisnis lainnya.

Irena menambahkan, inisiasi kerja sama Finnet dan KCIC untuk layanan Payment Gatewayini telah dicanangkan sejak bulan September 2022. Melalui kolaborasi ini, Finnet berkomitmen untuk mendukung penyediaan solusi pembayaran tiket KCIC melalui Payment Gateway Finnet aplikasi milik KCIC.

Dengan kerja sama ini, Irena berharap Finnet dapat membentuk ekosistem bisnis digital di industri transportasi dan mampu meningkatkan daya saing Finnet dalam melakukan penetrasi pasar.

Selain itu, melalui sinergi ini juga diharapkan dapat mendukung terwujudnya transportasi antarkota yang terintegrasi.

"Serta diharapkan menciptakan customer experience terbaik bagi masyarakat," ujar Irena.

Untuk diketahui, KCIC atau dikenal juga dengan KCJB merupakan perusahaan konsorsium BUMN Indonesia di bawah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China di bawah Beijing Yawan HSR Co Ltd. KCIC.

Proyek KCJB merupakan proyek strategis nasional di sektor transportasi dengan target akan beroperasi pada pertengahan tahun 2023.

Saya tidak terkalahkan

Garuda Buka Peluang Izinkan Pramugari Menggunakan Jilbab saat Tugas******

Maskapai penerbangan PTGaruda Indonesia(Persero) Tbk membuka kesempatan bagi para pramugariuntuk menggunakan jilbab. Saat ini, Garuda dan stakeholder tengah berdiskusi secara intensif mengenai kesiapan ketentuan tersebut.

"Diskusi terus kami intensifkan, mengingat hal ini perlu disikapi secara cermat dan bijak, khususnya terkait kesiapan penggunaan jilbab pada seragam pramugari yang tidak hanya ditinjau dari kepentingan aspek servicedan safetynamun utamanya juga memastikan terjaganya kepentingan pramugari sebagai individu yang memilih opsi penggunaan jilbab dalam kesiapannya sebagai garda terdepan pelayanan penerbangan Garuda Indonesia yang bergerak di segmen penerbangan full service", ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam keterangan resmi, dikutip Senin (6/2).

Irfan menambahkan penyesuaian kebijakan atribut seragam awak pesawat perlu dilandasi kajian yang pruden dan komprehensif baik dari aspek operasional maupun aspek penunjang lainnya atas kepentingan profesi awak pesawat. Ia pun menegaskan Garuda Indonesia pada prinsipnya tidak melarang penggunaan jilbab bagi pramugari.

"Oleh karenanya saat ini Garuda Indonesia terus menjalin komunikasi intensif dengan berbagai stakeholder terkait untuk memastikan kesiapan penggunaan jilbab bagi pramugari Garuda Indonesia dapat dilandasi oleh kebijakan operasional yang komprehensif", tandas Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Kebijakan pengenaan jilbab oleh pramugari Garuda sebelumnya disorot oleh anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade. Ia menyoroti aturan terkait tata cara berpakaian busana muslim pramugari Garuda.

Andre melihat Garuda Indonesia belum mengakomodasi aturan bagi pramugari yang memakai jilbab permanen. Menurutnya, banyak pramugari muslim di Garuda yang sehari-hari mengenakan jilbab, namun harus melepas jilbab ketika bertugas sebagai pramugari.

Cerita Aneh dari Azeroth

CT Turun Tangan Pimpin Transformasi Transmart, Langsung Bukukan Untung******

Chairman CT Corp Chairul Tanjung memimpin langsung transformasi dan langkah-langkah inovasi Transmart, jaringan hipermarket dan pusat perbelanjaan di bawah naungan PT Trans Retail Indonesia, dalam menghadapi 2023.

"Bapak Chairul Tanjung terjun langsung mentransformasi Transmart dan memastikan Transmart jadi retail bigmartnomor satu di Indonesia," ujar Vice President Corporate Communications PT Trans Retail Indonesia, Satria Hamid.

Satria menyatakan, seperti halnya sektor industri lain, Transmart juga berjuang keras melewati masa pandemi. Salah satunya yang berujung penutupan belasan gerai Transmart, dari total 120 gerai yang dimiliki. Namun, gerai-gerai yang ditutup adalah gerai lama atau tua yang memang sudah tidak menarik secara penampilan dan tren, juga yang berlokasi di beberapa pusat perbelanjaan yang memang sudah sepi pengunjung.

"Lini bisnis FMCG naik seiring lengkapnya produk di Transmart dan harga yang kompetitif. Departemen store pun naik seiring semakin banyaknya multi brand yang masuk ke Transmart," ujar Satria.

Chairul Tanjung, menurut Satria, juga langsung turun ke lapangan untuk berbicara dengan konsumen hingga supplier, untuk memastikan transformasi berjalan lancar.

"Hampir semua toko di seluruh Indonesia sudah didatangi," kata Satria.

Sejumlah inovasi yang telah dilakukan Transmart di antaranya adalah mengajak pengunjung untuk merasakan sensasi sebuah tempat yang dipenuhi seputar tren kekinian, di antaranya Korean Food, gelaran energi ramah lingkungan, event-event menarik, hingga tren digital e-commerce.

Selain itu, Transmart juga melakukan inovasi melalui Allo Fresh, sebuah platform Online Commerce Groceries. Allo Fresh menjadi kolaborasi bersama Bukalapak, sebagai partner dalam memberikan layanan kepada semua konsumen Transmart di Indonesia.

Satria menambahkan, seluruh inovasi ini juga didukung dengan kerja sama strategis bersama Grab untuk mengakomodir kebutuhan sebagian konsumen yang tetap memilih untuk berbelanja secara online.

"Konsumen Transmart dapat menikmati fasilitas diskon dan kemudahan yang ditawarkan melalui kerja sama kami dalam ekosistem CT Corp dengan diskon 10% menggunakan aplikasi bank digital Allo Bank maupun fasilitas Bank Mega," kata Satria.

Hutan belantara fantasi

13 Asosiasi Buruh Gugat Jokowi******

Asosiasi buruh Indonesia gugat Presiden Jokowi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait denganUU Cipta Kerja(Ciptaker) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Setidaknya, ada 13 asosiasi buruh yang menyampaikan gugatan, mulai dari serikat pekerja logam, pekerja pertanian dan perkebunan, pekerja farmasi, hingga serikat pekerja kesehatan. 

Dalam gugatan yang terdaftar dengan nomor 30/G/TF/2023/PTUN.JKT tersebut, buruh meminta PTUN menyatakan Jokowi dan DPR telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait UU Cipta Kerja.

Mereka juga meminta pengadilan untuk memerintahkan Jokowi dan DPR untuk melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berupa perintah untuk melakukan perbaikan atas undang-undang tersebut.

Berikut 13 asosiasi buruh yang melayangkan gugatan:
1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional
2. Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
3. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
4. Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat
5. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan
6. Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia
7. Gabungan Serikat Buruh Indonesia
8. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia
9. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
10. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia
11. Serikat Buruh Sejahtera Independen '92
12. Federasi Serikat Pekerja Kependidikan Seluruh Indonesia - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
13. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Terkait gugatan ini, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyatakan sebagai suatu yang wajar. Namun tambahnya, para buruh perlu diketahui saat ini UU Ciptaker masih dalam pembahasan lanjutan di DPR.

"Gugatan secara hukum sah sah saja, sekarang kan bola nya ada di badan legislasi dan sedang dibahas. Semoga hasilnya baik untuk semua nya," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/2).

Sementara, redaksi juga telah menghubungi Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Hukum Dini Purwanto, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno melalui pesan Whatsapp, namun sampai berita ini diturunkan yang bersangkutan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Panduan Dewi Bintang

Dua Pertimbangan Garuda Sebelum Izinkan Pramugari Berjilbab******

Maskapai penerbangan PT GarudaIndonesia (Persero) Tbk membuka kesempatan bagi para pramugariuntuk menggunakanjilbab. Namun, ada dua pertimbangan Garuda sebelum memberlakukan ketentuan tersebut.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan dua pertimbangan itu adalah kepentingan pramugari sebagai individu yang memilih opsi penggunaan jilbab, serta aspek pelayanan dan keselamatan.

Saat ini, Garuda dan stakeholdertengah berdiskusi secara intensif mengenai kesiapan pramugari untuk menggunakan jilbab dengan mempertimbangkan dua hal tersebut.

Saat ini, Irfan mengatakan Garuda Indonesia juga telah menerapkan penyesuaian atribut seragam awak pesawat mengacu pada regulasi destinasi tujuan maupun terkait kepentingan layanan penerbangan haji di mana pramugari menggunakan seragam abaya yang disertai jilbab.

"Oleh karenanya saat ini Garuda Indonesia terus menjalin komunikasi intensif dengan berbagai stakeholderterkait untuk memastikan kesiapan penggunaan jilbab bagi pramugari Garuda Indonesia dapat dilandasi oleh kebijakan operasional yang komprehensif," tandas Irfan.

Kebijakan pengenaan jilbab oleh pramugari Garuda sebelumnya disorot oleh anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade. Ia menyoroti aturan terkait tata cara berpakaian busana muslim pramugari Garuda.

Andre melihat Garuda Indonesia belum mengakomodasi aturan bagi pramugari yang memakai jilbab permanen. Menurutnya, banyak pramugari muslim di Garuda yang sehari-hari mengenakan jilbab, namun harus melepas jilbab ketika bertugas sebagai pramugari.

[Gambas:Video CNN]

Rasul Carmen

Korban Meikarta Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Bagi Konsumen******

Pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) meminta pemerintah beri perlindungan hukum bagi konsumen, buntut masalah dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

Wendy, salah satu konsumen yang juga digugat oleh PT MSU, berharap pemerintah juga bisa memberikan kejelasan bagi para pembeli properti. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

"Harapan saya sebagai konsumen harus ada kejelasan dari pemerintah. Bikin satu Undang-Undang untuk perlindungan konsumen," ujarnya di Pengadilan PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Wendy meminta pemerintah juga perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Ia mencontohkan di Singapura, para pengembang minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen, baru bisa mengajukan izin pada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat ditawarkan pada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," ucapnya.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Sebelumnya, sejumlah pembeli apartemen Meikarta mengeluh karena belum menerima unit apartemen hingga kini. Padahal, PT MSU selaku pengelola menjanjikan konsumen menerima unit pada 2019 lalu.

Mereka pun menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan kredit di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022. Konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, pembeli juga mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat perdata senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Aep Mulyana mengatakan pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Komisi III dan Komisi VI DPR RI terkait polemik Meikarta. Ia meminta DPR dan pemerintah bisa memberi perlindungan secara hukum.

"Kami sudah ajukan waktu RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan Komisi III dan Komisi VI bahwa kami mohon untuk perlindungan hukum karena ini masuknya agak sedikit aneh, kami menuntut hak malah dituntut," ujar Aep, yang juga digugat PT MSU.

Ia juga menyebut DPR berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani kasus Meikarta.

[Gambas:Video CNN]