betshelter 466Jutaan kata 374159Orang-orang telah membaca serialisasi
《akulaku limit awal》
Enam Wajah Baru Hiasi Daftar Orang Terkaya di Indonesia******
Enam wajah baru menghiasi daftar 50 orang terkayadi Indonesia versi Forbes. Antara lain Dewi Kam, Ghan Djoe Hiang, Eddy Sugianto, Bambang Sutantio.
Tiga di antara enam miliarder baru tersebut menghasilkan kekayaannya dari bisnis batu bara. Seperti, Dewi Kam yang 10 persen sahamnya di Bayan Resources. Dewi Kam tercatat memiliki kekayaan US miliar atau setara Rp31,2 triliun.
Kemudian, Ghan Djoe Hiang, pemilik Baramulti Group yang didirikan oleh mendiang suaminya Athanasius Tossin Suharya. Dia tercatat menjadi orang terkaya ke-41 di Indonesia dengan kekayaan sebesar US,07 miliar atau setara Rp16,6 triliun.
Bambang Sutantio tak mau ketinggalan. Ia berhasil menduduki peringkat ke-24 orang terkaya di Indonesia setelah sukses membawa Cisarua Mountain Dairy (Cimory) melantai di bursa saham. Cimory merupakan produsen susu dan makanan olahan.
Tahun lalu, Cimory berhasil membukukan penjualan sebesar US3 juta atau meroket 120 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penjualan itu membuat pundi-pundi Bambang jadi gemuk dengan total kekayaan US,85 miliar atau setara Rp28,8 triliun.
Secara keseluruhan, Forbes mencatat total kekayaan kolektif 50 orang terkaya di Indonesia tembus US0 miliar atau Rp2.811 triliun. Angkanya naik dari tahun lalu yang hanya US2 miliar.
Lihat Juga :Rekor Baru, Kekayaan 50 Orang Terkaya RI Melesat ke Rp2.811 T |
Peningkatan tersebut dikarenakan 22 orang terkaya mencatat pertumbuhan harta. Seperti Hartono bersaudara yang membukukan kekayaan US,7 miliar atau naik US,1 miliar dibandingkan 2021 lalu.
Kekayaan Hartono bersaudara meningkat pesat setelah salah satu usaha kelompoknya PT Global Digital Niaga atau Blibli, melakukan IPO pada November lalu.
Selain Hartono bersaudara, harta taipan Low Tuck Kwong juga melesat nyaris lima kali lipat karena bisnis batu baranya laris manis di tengah krisis energi global.
[Gambas:Video CNN]
Pengusaha Penggilingan Padi Akui Stok Beras Kritis******
Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padidan Pengusaha BerasIndonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso buka-bukaan soal stok beras yang kritis di penggilingan hingga masyarakat.
Sutarto menjelaskan bahwa stok beras itu terpencar di mana-mana. Ada yang di pedagang, penggilingan padi, pengusaha horeka, hingga di level masyarakat.
"Di masyarakat juga ada kan, nah yang di masyarakat itu ada yang memang tidak siap dijual. Yang siap dijual pasti yang ada di penggilingan dan pedagang. Beras di penggilingan dan pedagang ini memang tidak besar dan tidak semuanya berada di situ," katanya kepada CNNIndonesia.comdi Kompleks Gedung DPR RI, Rabu (7/12).
Ia mengaku sudah mendata melalui beberapa koneksi di Perpadi, tetapi tidak dilakukan pendataan ke 170 ribu penggilingan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Sutarto, penggilingan padi di Banyuwangi, Jombang, hingga Malang masih memiliki stok beras.
Menurut Sutarto, penggilingan padi yang memang masih eksis melakukan kegiatan bisnis, pasti akan terus membeli dan menyalurkan beras setiap harinya. Namun, hal itu dilakukan terbatas sesuai dengan kawasan pasarnya saja.
"Kalau (penggilingan) yang besar, seperti di Palembang masih ada itu 20 ribu ton, dia punya. Tapi dia pasarnya juga besar, (penyaluran) khusus untuk pasarnya sendiri," pungkas Sutarto.
Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah memberi izin impor sebanyak 500 ribu ton beras kepada Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis jelang akhir tahun.
Karena beras itu tidak ada, kata dia, Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memutuskan menambah cadangan beras untuk Bulog dengan cara impor.
"Saya diminta mendampingi Mentan (Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo) untuk membeli beras itu, enam hari kerja belum dapat, kami tambah lagi enam hari kerja, belum dapat, ditambah lagi enam hari kerja belum dapat, stok kita lama-lama menipis," kata Zulkifli di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (7/12).
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku tak mempermasalahkan soal impor beras. Namun, pemerintah sedang berupaya untuk menjaga harganya tetap terjangkau.
[Gambas:Video CNN]
Buwas Jamin Tak Akan Krisis Pangan Meski Cadangan Beras Menipis******
Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso atau Buwas menjamin Indonesia tidak akan mengalami krisis pangan, meskipun cadangan beraspemerintah (CBP) tidak terpenuhi hingga akhir tahun ini.
CBP yang dikelola Bulog ditargetkan mencapai 1 juta-1,2 juta ton pada akhir tahun ini. Sedangkan, CBP saat ini hanya 295,3 ribu ton.
Buwas mengatakan meskipun cadangan beras pemerintah memadai, cadangan yang ada di masyarakat masih memadai. Hal itu ditunjukkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS).
Buwas menerangkan CBP tetap perlu dipenuhi karena akan digunakan untuk menjaga stabilitas harga beras, termasuk dengan operasi murah. Jika tidak bisa mendapatkan pasokan beras dari dalam negeri, maka beras harus diimpor.
Namun, dia menilai impor beras juga tidak mudah saat ini karena banyak negara yang membatasi sampai menutup pintu ekspor mereka. Bahkan, ada salah satu negara yang awalnya setuju untuk mengekspor beras ke Indonesia, namun dibatalkan karena tidak siap dalam waktu yang singkat.
Lihat Juga :Buwas soal Impor Beras: Belum Tentu Penuhi Target Cadangan 1 Juta Ton |
Ia mengatakan target CBP minimal 1 juta ton rencananya dipenuhi dari beras dalam negeri 500 ribu ton dan beras impor 500 ribu ton. Namun, Bulog hanya bisa mendapatkan 166 ribu ton beras dalam negeri.
Sedangkan beras impor masih diupayakan minimal 200 ribu ton di bulan ini.
"Sampai dengan Desember ini kita harusnya mendatangkan 500 ribu ton, tapi sangat tidak mungkin. Jadi yang paling mungkin dengan segala upaya paling hebat 200 ribu ton, sisanya kita liat situasi," kata Buwas.
[Gambas:Video CNN]
Label:bocoran admin riki、slot ada、qqjelas
Terkait:joglototo、slo138、area 188 slot、slot368、goal555、agen judi slot online terpercaya、slot demo 99、situs judi slot paling gacor、pulsa 303、bola gacor link alternatif
bab terbaru:link bermain slot(2024-07-02)
Perbarui waktu:2024-07-02
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memutuskan untuk memberi izin imporberas sebanyak 500 ribu ton kepada Bulog. Langkah ini diambil untuk memenuhi cadangan beraspemerintah (CBP) yang menipis jelang akhir tahun.
Adapun, stok beras Bulog tercatat sebanyak 594.856 ton, yang terdiri atas 168.283 ton (28,29 persen) beras komersial dan 426.573 (71.71 persen) stok CBP hingga 21 November lalu. Sampai akhir tahun diperkirakan hanya tertinggal 200 ribu ton.
"Kalau Bulog bisa beli di dalam negeri, ada berasnya, tentu nggak usah masuk barang (impor). Tapi kalau nggak ada, ya nggak mungkin kita impor," imbuh Zulkifli di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (7/12).
Data Kementan didukung oleh Pemerintah Jawa Barat dan Jawa Timur yang mengklaim stok beras berlimpah, utamanya di wilayahnya. Sehingga, berharap Bulog menyerap stok petani dibandingkan harus impor.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur (Jatim) Hadi Sulistyo mengungkap jika impor beras dilakukan, maka kekhawatirannya harga beras di dalam negeri otomatis akan merosot.
Ia menuturkan produksi padi Jatim pada periode Januari-Oktober 2022 diperkirakan mencapai 9,2 juta ton atau setara dengan 5,9 juta ton beras. Sedangkan, kebutuhan konsumsi masyarakat pada periode yang sama hanya sebesar 2,8 juta ton.
Lihat Juga :Buwas Duga Ada Penggiling Sengaja Naikkan Harga Beras |
"Jadi, bisa dipastikan bahwa beras di Jawa Timur tersedia dan stok aman. Kami sangat berharap agar tidak impor, tapi stok dalam negeri diserap dengan optimal oleh Bulog sesuai harga yang berlaku di lapangan sehingga membantu dan menyejahterakan petani," ungkap Hadi lewat keterangan tertulis, Kamis (1/12).
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Dadang Hidayat menilai berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi gabah kering giling mencapai 2,7 ton.
"Angka sementara BPS tahun 2022, produksi padi Jawa Barat September-Desember 2022 sebanyak 2,7 juta ton gabah kering giling (GKG) dan produksi ini setara dengan 1,56 juta ton beras," ungkapnya.
Menurutnya, stok beras ini tersebar hampir di semua Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Termasuk stok sekitar 10 persen dari surplus berada di penggilingan dan di gudang pedagang sebanyak 15.968,19 ton.
Lihat Juga :Buwas Sebut Data Surplus Beras Kementan Tak Sesuai Fakta |
Sedangkan, pengusaha penggiling padi dan pedagang beras di pasar mendukung data Bulog dengan menyebutkan stok beras memang menipis.
Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan stok beras memang masih ada, tapi tidak cukup untuk cadangan nasional.
"Beras di penggilingan dan pedagang ini memang tidak besar dan tidak semuanya berada di situ (satu wilayah saja, karena tersebar)," katanya kepada CNNIndonesia.com.
Dia mengaku sudah mendata melalui beberapa koneksi di Perpadi. Berdasarkan data itu tercatat hanya penggilingan padi di Banyuwangi, Jombang, hingga Malang yang masih memiliki stok beras. Namun, stok yang ada harus disebar juga, sehingga tak mencukupi sampai akhir tahun.
Lihat Juga :Buwas soal Impor Beras: Belum Tentu Penuhi Target Cadangan 1 Juta Ton |
Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (KKPIBC) Zulkifli Rasyid pun membenarkan bahwa stok beras di pasar makin kritis. Menurut perkiraannya, stok beras di gudang Pasar Cipinang sekarang cuma 25 ribu ton.
"Perkiraan saya stok beras di Pasar Induk (Cipinang) saat ini lebih kurang 20 ribu atau 25 ribu ton. Lebih kurang (sisanya 25 ribu ton). Nggak ada lagi (masuk beras daerah), walaupun ada biasanya kan masuk ratusan truk. Sekarang masuk 5-10 truk saja sudah boleh dikatakan tidak ada," terang Zulkifli.
Hal ini lah yang membuat Mendag memutuskan untuk impor beras. Meski demikian, sampai saat ini beras impor tersebut memang masih disimpan di luar negeri alias belum dikirim ke Indonesia.
"Jadi, sekarang kita beli, tapi tetap di luar barangnya. Belinya sudah, tapi impornya belum. Sekarang kita masih kasih kesempatan (Kementan dan Bulog), kalau nggak salah itu 6 hari untuk menambah stok. Kalau gak ada, ya kita gak bisa main-main. Harus beli, harus bisa masuk agar stoknya cukup," katanya kepada awak media di The Westin Hotel Jakarta pada Selasa (29/11) lalu.
[Gambas:Video CNN]
Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan kelanjutan pemberian subsidi Rp1.000 per kilogram (kg) kedelaiuntuk perajin tahu dan tempe tahun depan.
Ia menjelaskan anggaran subsidi kedelai yang ada saat ini adalah sampai 31 Desember 2022. Setelah itu ia akan berdiskusi lagi dengan pihak terkait untuk mengkaji pemberian subsidi tersebut.
Bahkan, ia menyebut subsidi kedelai itu bisa saja ditambah. Mengingat saat ini harga kedelai masih mahal.
Ia menyebut saat ini pemerintah menyediakan alokasi subsidi sebesar 200 ribu ton kedelai per bulan. Namun, realisasinya hanya 20 ribu hingga 25 ribu ton saja.
Menurut Arief, hal itu terjadi karena proses seleksi penerima subsidi tidak dilakukan sembarangan.
"Ini subsidi loh ya. Subsidi kan perlu dipertanggungjawabkan,by name, by adress,siapa itu divalidasi," kata dia.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung harga kedelai yang tinggi terjadi karena di negara asal ekspor saat ini tengah menunggu panen. Selain itu, harga kedelai tinggi juga karena nilai tukar rupiah masih lemah dibanding dolar AS.
Oleh karena itu, ia yakin setelah musim panen harga kedelai bisa kembali terjangkau. Pemerintah pun berjanji kan melakukan intervensi agar harganya terkendali.
"Kalau ada kesempatan, nanti ada intervensi harganya bisa lebih baik. Itu kan lebih baik untuk perajin tahu tempe," ujar Arief.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan harga kedelai akan turun dalam waktu dekat. Ia mengklaim telah memerintahkan Perum Bulog untuk serap 350 ribu ton dari Amerika Serikat (AS).
[Gambas:Video CNN]
Setelah itu, Bulog akan menyalurkan kedelai kepada perajin tahu dan tempe dengan harga subsidi Rp1.000 per kg tadi.
"Itu (Bulog) belinya harga Rp12 ribu nanti dijual Rp11 ribu dikurangi Rp1.000. Kalau beli Rp11 ribu ya jualnya Rp10 ribu," kata Zulkifli.
Tahu langka di pasar area DKI Jakarta dan Depok, Jawa Barat awal pekan kemarin. Hal itu terjadi karena produsen mogok produksi imbas harga kedelai yang mahal.
Pedagang pun akan menaikkan harga tahu demi menyiasati kenaikan harga kedelai.
Lihat Juga :Elon Musk Nyaris Tersingkir Bernard Arnault Jadi Orang Terkaya Dunia |
Yuni selaku penjual tahu dan tempe di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat menjelaskan kenaikan harga tahu dalam beberapa hari mendatang sulit dihindari. Pasalnya, langkah produsen menyiasati kenaikan harga kedelai dengan mengecilkan ukuran tahu dianggap sudah tidak mempan.
"Tahu gak ada, kosong sudah dua hari. Harganya mau naik. Kalau tahu kan sistemnya bos, anak buahnya harus banyak. Bakal ada lagi Kamis (8/12), naik langsung harganya," kata Yuni kepada CNNIndonesia.com.
Kendati, Yuni belum mengetahui harga tahu bakal naik hingga berapa. Terlepas dari harga tahu yang bakal naik, Yuni sudah menaikkan harga tempe terlebih dahulu.
Sementara itu, Di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ipang selaku penjual tahu dan tempe tak lagi menjajakan tahu. Ia menuturkan sudah sejak Senin kemarin tahu tidak dijual.
Lihat Juga :36 Rumah Menteri Seluas 580 Meter Persegi Mulai Dibangun di IKN |
"Tahu gak ada, dua hari demo (dari Senin). Sekarang ada demo Paguyuban Penjual Tahu se-Jabodetabek dan Banten. Mogok, semua setop produksi, jadi sama sekali (tahu) gak ada," katanya.
Menurutnya, kecil kemungkinan mengharapkan penurunan harga kedelai dari pemerintah. Oleh karena itu, langkah ini diambil untuk memberikan kesadaran kepada para pembeli bahwa tahu bakal mengalami kenaikan harga.
Ia menambahkan aksi mogok produksi ini dijadwalkan selesai pada Rabu (7/12) dan bakal dibarengi dengan kenaikan harga tahu sebesar Rp500 per bungkus.
Ipang tadinya menjual tahu isi 10 buah dengan harga Rp7.000. Ia bakal kembali menjual tahu pada Kamis (8/12) setelah aksi mogok produksi selesai. Sementara itu, ia masih menjual tempe seharga Rp7.000 per papan.
(mrh/agt)Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno segera mengklarifikasi penerapan pasal larangan berhubungan seks di luar nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan.
Ia mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak pada kunjungan wisatawan di Bali jika tidak segera disosialisasikan atau diklarifikasi. Menurutnya, pasal tersebut rentan terjadi multitafsir bagi para turis.
"Iya kalau misalnya dibiarkan (jadi) bola liar seperti ini, akan berdampak," kata dia saat dihubungi, Kamis (8/12).
"Sampai saat ini kunjungan masih bagus tapi berikutnya secara fisiologi akan berdampak. Maka itu perlu secepatnya ada official statement dari pemerintah. Khususnya kita mengharapkan Menteri Pariwisata mengklarifikasi ini, sehingga tidak bias," imbuhnya.
Ia mengatakan sesungguhnya KUHP sudah ada dari dulu soal pasal perizinahan dan sekarang dipertegas dengan disahkannya. Namun, yang berhak melaporkan kalau ada perzinahan adalah suami atau istri kalau memang sudah menikah tapi kalau belum menikah adalah si orang tuanya.
Ia juga menyatakan, bahwa pihak hotel di Bali juga tidak akan pernah menanyakan kepada wisatawan asing apakah dia sudah menikah ketika mereka mau sewa kamar atau menanyakan surat nikah.
"Jadi tidak ada hubungannya dengan wisatawan dari manapun dia datang ke Bali. Silahkan enjoy dan holiday dan pihak hotel kami sendiri tidak akan pernah (menanyakan) are you married atau dia sewa satu kamar atau disuruh menunjukkan surat, tidak ada itu, jadi biasa-biasa saja," ujarnya.
Ia juga kembali meminta agar pemerintah mensosialisasikan soal KUHP tersebut secara baik dan benar dan pada fungsinya.
"Inikan baru disahkan dan akan (diterapkan) tiga tahun. Dan sekarang sudah ribut kita, apa hubungannya. Untuk isu KUHP tentu pemerintah harus mengadakan press conference official statement,bahwa KUHP tidak perlu dikhawatirkan dan kemudian industri pun harus membackup situasi dan kondisi," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka opsi untuk menjadikan jalur KA Argo Parahyangan untuk angkutan barang saat Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) beroperasi.
Plt Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menilai angkutan barang bisa jadi opsi ketimbang mematikan KA Argo Parahyangan.
"KA Argo Parahyangan untuk penumpang, bukan untuk barang. Artinya memang kalau nanti pun KCJB sudah jalan, maka tidak menutup kemungkinan jalur lama itu kita dedicateduntuk angkutan barang. KA Argo Parahyangan tetap ada, tapi angkutan barang ditingkatkan," katanya kepada awak media di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).
"Jadi kita bisa lebih memfokuskan juga angkutan barang di jalur yang saat ini Jakarta-Bandung," sambung Risal.
Menurutnya, jangan jadikan KA Argo Parahyangan saingan kereta cepat. Risal menekankan kalimat yang lebih tepat adalah saling melengkapi.
Selain karena pangsa pasar yang berbeda, jalur dua kereta yang bisa mengantarkan penumpang dari Jakarta-Bandung ataupun sebaliknya itu juga berbeda.
Di lain sisi, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengaku optimistis meski KA Argo Parahyangan tetap beroperasi saat kereta cepat rampung.
"Jangan tanya saya. Jalurnya beda. KA Argo Parahyangan 1.067 mm jalurnya, kami (kereta cepat) 1.435 mm, kan beda. Memang beda jalur. Kalau sesuai perhitungan demand forecast Polar UI ya kita optimis dong," tegasnya di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir sempat menyinggung soal potensi membuka jalur KA Argo Parahyangan menjadi kereta barang.
Hal itu disampaikan Erick usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (5/12). Ia menjelaskan kalau kebijakan terkait perkeretaapian ada di tangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Meski begitu, Erick memastikan memiliki kesamaan dengan Budi mendorong ekosistem logistik secara menyeluruh di Jawa Barat.
"Nah, untuk kereta, kan bisa juga jadi kereta barang. Karena Indonesia tidak punya kereta barang. Lalu, untuk penumpangnya, bisa pakai kereta cepat. Sinkronisasi ini yang memang harus dijalankan seperti pertanyaan bahan pokok tadi," jelas Erick, dikutip dari CNBC Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).
Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.
Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.
Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.
Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.
Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.
Lihat Juga :Kementerian KKP Buka Suara Soal Lelang Kepulauan Widi |
Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.
Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.
"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).
Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.
Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.
Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.
Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.
Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.
Lihat Juga :Kementerian KKP Buka Suara Soal Lelang Kepulauan Widi |
Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.
Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.
"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
《akulaku limit awal》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,spinhoki88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《akulaku limit awal》bab terbaru。