kiosgamer 915Jutaan kata 98960Orang-orang telah membaca serialisasi
《gasjp》
DKI tegaskan larangan pasang alat peraga kampanye di transportasi umum******
"Kami mengimbau untuk APK yang ada di angkutan umum sekiranya masyarakat tidak melakukan pemasangan apalagi di bus tempel stiker," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin.
Syafrin menyebutkan, area transportasi umum mulai dari bus, kereta dan lain sebagainya seharusnya menjadi area netral.
Selain itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga secara tegas akan langsung menurunkan APK tersebut jika ditemukan di transportasi umum atau di tempat lain yang tidak seharusnya.
"Kita harapkan itu menjadi area netral dan kemudian mohon maaf jika ada yang memasang kami tentu sudah menginstruksikan
jajaran untuk pencopotan," ujar Syafrin.
Baca juga: Bawaslu Jakbar fokus lakukan pemetaan pelanggaran APK
Baca juga: Pemkot Jakpus: Pemasangan APK jangan merusak keindahan kota
Pihaknya juga akan mengingatkan secara langsung bagi penumpang transportasi umum yang memasang APK, sekaligus menurunkan penumpang tersebut.
"Tentu pada saat ditempel tidak akan teridentifikasi begitu masif orang duduk dan interval pergantiannya sangat tinggi sehingga kita sulit mengidentifikasi walaupun bus itu juga ada kamera. Untuk di halte berikutnya dipersilahkan untuk turun," kata Syafrin.
PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya juga mengimbau agar peserta Pemilu 2024 tidak memasang APK di tiang listrik karena berpotensi membahayakan masyarakat umum.
"Kami mengimbau agar APK tidak dipasang di tiang listrik karena dikhawatirkan akan menambah beban sehingga bisa menjadi miring," kata General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Lasiran, dalam keterangan resminya.
Lasiran menjelaskan bahwa saat memasuki masa kampanye Pemilu 2024, banyak APK berupa bendera, baliho maupun umbul-umbul dipasang di tempat umum.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
KPK OTT penyelenggara negara di Malut******
Barusan ada informasi dari staf yang membenarkan ada giat di Maluku UtaraJakarta (ANTARA) - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penyelenggara negara di Provinsi Maluku Utara, Senin.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
TNI nilai keberadaan ajudan Prabowo Mayor Teddy tak langgar aturan******
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono menjelaskan Mayor Teddy hanya seorang ajudan yang menjalankan tugasnya mengikuti kegiatan Prabowo.
“(Mayor Teddy) tidak mewakili institusi TNI atau kepentingan pribadi. Situasinya berbeda jika yang bersangkutan atau prajurit aktif lainnya, misalnya karena kehendaknya sendiri ikut kampanye,” kata Julius saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Dia menambahkan kehadiran Teddy, misalnya saat acara debat capres atau kegiatan kampanye Prabowo, sebatas sebagai ajudan.
“Dia tidak punya pengaruh ke dalam atau keluar terhadap partai atau proses pemilihan presiden (pilpres). Sangat berbeda, misalnya, anggota TNI aktif ikut kampanye sebagai pribadi atau jabatan di luar tupoksi-nya,” kata Kapuspen TNI.
Julius kembali menegaskan posisi ajudan Prabowo itu pun melekat pada setiap kegiatan, baik sebagai menteri pertahanan maupun capres.
“Ajudan melekat, karena tupoksinya demikian. Bisa tidak melekat kalau atasannya tidak berkenan,” kata Julius.
Keberadaan Mayor Teddy pada kegiatan kampanye Prabowo, termasuk saat debat capres, menjadi sorotan, termasuk di media sosial. Beberapa menilai keberadaan Teddy, yang juga sama-sama mengenakan pakaian berwarna sama seperti tim sukses Prabowo, melanggar aturan karena status Teddy saat ini masih menjadi prajurit aktif.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tepatnya pada Bagian Keempat Larangan Kampanye Pasal 280 ayat (2) huruf g mengatur pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan anggota TNI dan Polri.
Laksamana TNI Yudo Margono, saat masih menjabat Panglima TNI, saat ditanya mengenai status ajudan/sekretaris pribadi dari prajurit yang bertugas mendampingi pejabat publik yang juga peserta pemilu menjelaskan TNI akan membuat aturan teknis untuk menjamin para prajurit tetap netral saat menjalankan tugasnya sebagai ajudan.
Walaupun demikian, saat Julius ditanya mengenai aturan itu, dia menjawab sejauh ini belum ada aturan khusus yang mengatur soal ajudan yang mendampingi pejabat publik sekaligus capres/cawapres.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2023
Label:cara pinjam di sea bank、rupiah ajaib legal atau ilegal、tafsir mimpi 87
Terkait:situs slot gacor siang hari、poker388、cicil hp bunga 0、situs mesin slot、slot tergacor sedunia、tiger388、putri jp link alternatif、link slot deposit 3k、mp008 slot、hoki89
bab terbaru:link slot 88(2024-06-26)
Perbarui waktu:2024-06-26
Nilai tukar rupiah dibuka di posisi Rp15.760 per dolar ASdi perdagangan pasar spot pada Rabu (6/3) pagi. Mata uang Garuda naik 12 poin atau plus 0,07 persen dibandingkan penutupan di hari sebelumnya.
Sedangkan mata uang Asia mayoritas melemah. Dolar Singapura turun 0,01 persen, baht Thailand jatuh 0,02 persen, yuan China merosot 0,03 persen, ringgit Malaysia amblas 0,15 persen, dan won Korea Selatan minus 0,17 persen. Sedangkan dolar Hong Kong dan rupee India macet.
Penguatan hanya dirasakan oleh yen Jepang yang naik 0,01 persen dan peso Filipina tumbuh 0,11 persen.
Pengamat Komoditas dan Mata Uang Lukman Leong memperkirakan rupiah akan membungkam dolar AS yang memang sedang melemah saat ini. Mata uang Negeri Paman Sam itu lesu setelah data indeks manajer pembelian (PMI) non-manufaktur dari Institute of Supply Management (ISM) yang lebih rendah dari perkiraan.
"Investor juga mengantisipasi kemungkinan sikap dovish Bos The Fed Jerome Powell dalam testimonial malam ini," katanya kepada CNNIndonesia.com.
Ia memperkirakan rupiah bergerak di kisaran Rp15.700 sampai Rp15.800 per dolar AS pada hari ini.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut sanksi pembatasan penyaluran pinjaman dari PTAkulaku Finance Indonesia dengan skema buy now pay later (BNPL).
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Lainnya (PMVL) OJK Agusman mengatakan Akulaku sudah memenuhi tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan OJK beberapa waktu lalu.
"Oleh karena itu, OJK telah mencabut sanksi terkait pembatasan pembiayaan kegiatan usaha dari BNPL Akulaku pada 29 Februari (2024) kemarin," ucap Agusman dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Februari 2024 secara virtual, Senin (4/3).
Agusman lantas mewanti-wanti Akulaku agar lebih meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik di masa depan. Selain itu, OJK berharap perusahaan bisa melaksanakan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL sesuai peraturan berlaku.
Sebelumnya, OJK membatasi penyaluran pembiayaan Akulaku yang tertuang dalam SR-1/PL.1/2023 tanggal 05 Oktober 2023. Akulaku dianggap lalai karena tidak melaksanakan tindakan pengawasan yang diminta oleh wasit industri jasa keuangan tersebut.
Agusman juga memberikan perkembangan teranyar soal pengawasan terhadap kasus kredit macet dan sengkarut masalah PT Investree Radhika Jaya (Investree).
Ia mengatakan OJK memeriksa dan memonitor perkembangan serta langkah-langkah penyelesaian yang diambil Investree, mulai dari penanganan kredit macet maupun dugaan fraud. Agusman menegaskan pihaknya terus memantau perkembangan progres pemenuhan ekuitas Investree, termasuk melalui pertemuan yang dilakukan dengan perwakilan pemegang saham.
"Dapat kami informasikan, dari hasil pertemuan dengan pihak Investree, diketahui pemegang saham sejauh ini masih berkomitmen menjaga going concern perusahaan, di antaranya dengan mencari tambahan modal, meningkatkan efisiensi bisnis, dan membantu penyelesaian kredit macet melalui upaya penagihan," jelas Agusman.
"OJK akan terus melakukan tindakan pengawasan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang ada dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sekirannya di kemudian hari ditemukan indikasi pelanggaran pidana," tutupnya.
Investree tersandung kasus tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) yang mencapai 16,44 persen. Pada 13 Januari 2024 lalu, OJK juga sudah menjatuhkan sanksi administratif kepada Investree yang melanggar ketentuan berlaku.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Tokopedia berkomitmen untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk go digital.
Head of Communication Tokopedia Aditia Grasio Nelwan mengatakan pihaknya ingin UMKM tidak hanya menjajakan produk mereka di daerahnya saja tetapi juga daerah lain, bahkan hingga luar negeri. Salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan pelatihan.
Hal itu ia sampaikan saat acara Pelatihan UMKM Go Digital TikTok Tokopedia di Yogyakarta, Rabu (6/5).
Aditia mengatakan pelatihan yang diberikan Tokopedia bagi UMKM juga bagian dari mendukung upaya pemerintah untuk menggalakkan UMKM go digital, di antaranya bagaimana memanfaatkan fitur-fitur seperti Livestreaming untuk meningkatkan penjualan.
Tidak hanya di Yogyakarta, sambungnya, Tokopedia juga akan menyelenggarakan pelatihan UMKM di kota-kota lainnya. Harapannya, semakin banyak UMKM yang akan melek digital.
Ia mengatakan tantangan UMKM untuk go digital adalah soal pola pikir karena sudah terbiasa dengan berjualan secara offline. Karenanya, Tokopedia mengimbau UMKM untuk memulai saja terlebih dahulu untuk berjualan online. Jika mengalami kendala, maka Tokopedia akan membantu.
"Banyak sumber-sumber bagi UMKM untuk belajar, ada dari sosial media dan website kami. Dan bahkan ada komunitas yang bisa dimanfaatkan UMKM untuk terus belajar dan menyesuaikan diri untuk jualan online," imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Harga aset kriptoBitcoin telah menyentuh level tertinggi dalam dua tahun terakhir. Hari ini, Senin (4/3), mata uang kripto paling populer ini menembus harga US ribu atau Rp1,07 miliar per keping (asumsi kurs Rp15.741 per dolar AS).
Harga Bitcoin tercatat sempat menyentuh US.285 atau Rp1,01 miliar di perdagangan awal di pasar Asia, tertinggi sejak akhir 2021. Adapun rekor tertinggi harga Bitcoin adalah US.999 atau Rp1,08 miliar yang terjadi pada November 2021.
Dilansir dari Reuters, koin ini terpantau melesat 50 persen tahun ini. Sebagian besar kenaikan terjadi dalam beberapa pekan terakhir, ketika volume perdagangan Bitcoin di AS melonjak.
Peluncuran ETF Bitcoin membuka jalan bagi investor besar baru dan telah menghidupkan kembali antusiasme dan momentum yang mengingatkan pada kenaikan hingga mencapai rekor tertinggi pada 2021.
"Arus tidak mengering karena investor merasa lebih percaya diri dengan harga yang lebih tinggi," kata analis kripto dari Singapura Markus Thielen.
Sementara itu, pesaing Bitcoin, Ethereum juga terkena sentimen positif karena spekulasi akan diperdagangkan pula dalam bentuk ETF di bursa. Koin ini naik 50 persen year to date (ytd) ke harga US.490 atau Rp54,9 juta pada Senin (4/3).
"Di dunia di mana Nasdaq mencapai level tertinggi baru sepanjang masa, kripto akan berkinerja baik karena Bitcoin tetap menjadi proksi teknologi dengan volatilitas tinggi dan termometer likuiditas," kata Brent Donnelly, pedagang dan presiden di perusahaan analisis Spectra Markets.
"Kita kembali ke pasar gaya 2021 di mana semuanya meningkat dan semua orang bersenang-senang," ungkapnya.
Pemerintah Indonesia masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.
Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang main 4 kaki memepet peserta pemilihan umum (pemilu) demi jabatan saat pesta demokrasi dan Pilpres 2024 kemarin.
Ini diungkap oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro. Mulanya, ia membagi tiga kelompok PNS yang eksis selama ini.
Pertama, mereka yang bekerja secara profesional. Suhajar menegaskan kelompok ini akan bekerja demi menjaga birokrasi yang profesional.
"Sebagian (kelompok kedua) pegawai negeri itu merasa macam kurang nyaman, mempunyai obsesi masuk ke sebelah. Yang ini-ini (PNS) akan tergoda, walaupun dia belum lepas dari pegawai negeri, dia mulai main-main gitu loh. Dia mulai dukung si A, si B. Ini terjadi di semua lapisan, bukan hanya di daerah, di eselon I juga terjadi," ungkapnya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).
"Jadi ada yang main, kakinya cuma 2 dipasang 4 juga ada itu, tambah-tambah... Dan melakukan perjanjian-perjanjian tak tertulis dengan calon-calon (peserta pemilu), 'Besok kalau bapak menang saya jadi apa pak?. 'Ya pokoknya kau pilih saja mau jabatan yang mana'. Gitu kalimatnya," sambung Suhajar.
Ketiga, ada PNS yang tak jelas alias wait and see. Menurutnya, kelompok ini harus diberikan contoh yang tepat agar lebih yakin dalam bekerja sebagai abdi negara.
Terlepas dari itu, Suhajar tak mempermasalahkan jika ada PNS yang mau berpaling menjadi anggota partai politik (parpol). Namun, Kemendagri menegaskan orang tersebut harus dengan jantan mengajukan pengunduran dirinya sebagai PNS.
Sekjen Kemendagri Suhajar menyebut sudah banyak PNS yangresigndemi menjadi anggota parpol. Ia mencontohkan ada rekan dari Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muhadam Labolo hingga Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Andi Kriarmoni yang resigndari PNS demi menjadi pejabat politik.
"Banyak kok pegawai negeri yang mundur, kawan Pak Muhadam sudah berapa yang mundur nih, ada kan? Jadi pejabat politik dia, hah 3 orang? Kawan Pak Andi ini ada yang mundur kan? 4 orang?" ungkapnya.
"Jadi, adik-adik yang masih muda merasa kalau begitu lebih enak (menjadi anggota parpol), ya memang lebih enak jadi partai kalau kekuasaan, tapi dosanya juga lebih besar nanti. Di Padang Mahsyar besok diminta pertanggungjawaban nomor satu itu kelompok partai, kedua baru birokrasi," tandas Suhajar.
[Gambas:Video CNN]
《gasjp》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,mahirqqHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《gasjp》bab terbaru。