cara pasang togel sendiri

Dewa Jahat

Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator******

Pengusaha merespons rencana pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewajibkan pemilik dan pengelola gedung menerapkan penyemprotan uap air menggunakan mist generatoruntuk menekan tingkat polusi udara.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan pengusaha akan diberatkan jika Pemprov DKI tidak memberikan bantuan melalui Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasalnya pelaku usaha Indonesia saat ini didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

"Ya iya lah (memberatkan). Ini kita kalau ngomong perusahaan, perusahaan yang mana. Kalau perusahaan besar enggak apa-apa. Kalau kita kan Indonesia ekonomi kita 97 persen UMKM. Beli semua (mist generator) kan enggak mungkin," kata Shinta di sela-sela acara ASEAN Women CEO Forum di Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu (2/9).

Shinta mengatakan pengusaha bukan tidak mau mendukung upaya menekan polusi Jakarta. Namun, setiap perusahaan memiliki kondisi yang berbeda-beda.

Karenanya, kata Shinta, kewajiban membeli mist generator menggunakan biaya sendiri hanya bisa dilakukan untuk perusahaan-perusahaan besar.

"Kita enggak bisa menyamaratakan (semua perusahaan) dan kita enggak bisa mengatakan ini keharusan," kata Shinta.

Pemilik gedung tinggi di Jakarta

Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemprov DKI berencana meminta pemilik gedung tinggi untuk menyemprotkan uap air dari atas gedung. Menurut KLHK, alat tersebut efektif untuk mengatasi polusi udara Jakarta. 

Alat diimbau untuk dipasang di empat sisi agar efektif.

Pemprov DKI sendiri hingga saat ini belum menentukan gedung-gedung yang wajib memasang alat, dari total 1300 gedung yang memiliki delapan lantai atau lebih.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan tak akan memberikan bantuan anggaran daerah terkait pembiayaan mist generatordi gedung perusahaan swasta untuk menekan tingkat polusi udara di Ibu Kota.

Ia menyebut pembiayaan alat tersebut akan ditanggung oleh perusahaan masing-masing. Terlebih, menurutnya, harga alat itu masih relatif terjangkau.

"Enggak ada (bantuan anggaran), ya beli masing-masing. Itu tidak terlalu mahal kok," ujar Heru di Astra Tower, Jakarta, Selasa (29/8).

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid sempat merespons rencana Pemrov DKI Jakarta tersebut. Ia mengatakan upaya menekan tingkat polusi udara harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk pengusaha.

Arjsad mengatakan pengusaha adalah bagian dari masyarakat yang harus peduli terhadap lingkungan. Maka dari itu pengusaha mendukung upaya menekan tingkat polusi, tetapi harus dengan cara yang terbaik.

"Kami mendukung upayanya tinggal mencari mana yang terbaik. Saya rasa semua pengusaha merupakan bagian dari masyarakat dan siap menjadi agen mengurangi polusi udara," kata Arsjad.

Suami berperut hitam, tolong lepaskan

Kereta Cepat Tersambung Feeder, Jakarta******

KA Cepat akan terintegrasi dengan KA Feeder di Stasiun Padalarang untuk untuk mempermudah penumpang KA Cepat menuju Stasiun Cimahi atau Stasiun Bandung.

Dengan integrasi tersebut, penumpang hanya membutuhkan waktu 50 menit atau kurang dari 1 jam.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan Stasiun KA Cepat Padalarang dengan Stasiun KA Padalarang langsung terkoneksi dan terhubung sehingga memudahkan penumpang untuk berpindah moda.

Di Stasiun Padalarang, akan tersedia KA Feeder yang akan berhenti di Stasiun Cimahi dan Stasiun Bandung.

Adapun perjalanan dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Bandung akan memakan waktu sekitar 20 menit.

Ditambah perjalanan KA Cepat Halim - Padalarang yang hanya 30 menit, maka total perjalanan dari Stasiun KA Cepat Halim menuju Stasiun Bandung adalah 50 menit.

"Bagi masyarakat yang ingin menuju pusat Kota Bandung bisa memanfaatkan KA Feeder yang jadwalnya menyesuaikan perjalanan KA Cepat. Cukup turun di stasiun KA Cepat Padalarang dan beralih ke KA Feeder, penumpang sudah bisa menuju Stasiun Bandung maupun Stasiun Cimahi," lanjut Eva.

Lihat Juga : ANALISISKapan Waktu Tepat Ganti Pertalite dengan Pertamax Green 92?

Selain KA Feeder, masyarakat juga bisa memanfaatkan Commuterline Bandung Raya, Trans Metro Pasundan Rute Alun-Alun - KBP.

Damri Rute Alun - Alun Bandung - Situ Ciburuy (Via Cimahi) serta Rute usulan St. Padalarang -Lembang oleh KBB, serta angkutan perkotaan Rute Padalarang - Rajamandala, Rute Padalarang - Cimahi -Leuwipanjang, dan rute Padalarang - Cimahi.

"Integrasi antarmoda ini bisa terwujud berkat adanya dukungan dari Kemenko Marves, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Pemerintah Daerah dan para operator angkutan umum. Dengan kolaborasi ini, diharapkan stasiun-stasiun KA Cepat bisa dengan mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi telah menguji coba perjalanan terintegrasi dari Stasiun Halim menuju Stasiun Bandung menggunakan KA Cepat dilanjutkan dengan KA Feeder.

Selain Menhub, hadir pula dalam kegiatan tersebut menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri 2 BUMN Rosan Roeslani, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Hario Seto, dan para pemimpin redaksi media

Dalam kesempatan itu, Menhub menyebutkan bahwa uji coba ini bagian dari rangkaian penyempurnaan layanan KA Cepat jelang pengoperasiannya nanti secara reguler.

"Kami bersama KCIC terus berupaya melakukan penyempurnaan dengan melakukan serangkaian uji coba. Mudah-mudahan uji coba berjalan lancar dengan hasil yang baik, sehingga sudah bisa digunakan masyarakat pada Oktober 2023," ujar Menhub.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Kebijaksanaan

Kereta Cepat Tersambung Feeder, Jakarta******

KA Cepat akan terintegrasi dengan KA Feeder di Stasiun Padalarang untuk untuk mempermudah penumpang KA Cepat menuju Stasiun Cimahi atau Stasiun Bandung.

Dengan integrasi tersebut, penumpang hanya membutuhkan waktu 50 menit atau kurang dari 1 jam.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan Stasiun KA Cepat Padalarang dengan Stasiun KA Padalarang langsung terkoneksi dan terhubung sehingga memudahkan penumpang untuk berpindah moda.

Di Stasiun Padalarang, akan tersedia KA Feeder yang akan berhenti di Stasiun Cimahi dan Stasiun Bandung.

Adapun perjalanan dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Bandung akan memakan waktu sekitar 20 menit.

Ditambah perjalanan KA Cepat Halim - Padalarang yang hanya 30 menit, maka total perjalanan dari Stasiun KA Cepat Halim menuju Stasiun Bandung adalah 50 menit.

"Bagi masyarakat yang ingin menuju pusat Kota Bandung bisa memanfaatkan KA Feeder yang jadwalnya menyesuaikan perjalanan KA Cepat. Cukup turun di stasiun KA Cepat Padalarang dan beralih ke KA Feeder, penumpang sudah bisa menuju Stasiun Bandung maupun Stasiun Cimahi," lanjut Eva.

Lihat Juga : ANALISISKapan Waktu Tepat Ganti Pertalite dengan Pertamax Green 92?

Selain KA Feeder, masyarakat juga bisa memanfaatkan Commuterline Bandung Raya, Trans Metro Pasundan Rute Alun-Alun - KBP.

Damri Rute Alun - Alun Bandung - Situ Ciburuy (Via Cimahi) serta Rute usulan St. Padalarang -Lembang oleh KBB, serta angkutan perkotaan Rute Padalarang - Rajamandala, Rute Padalarang - Cimahi -Leuwipanjang, dan rute Padalarang - Cimahi.

"Integrasi antarmoda ini bisa terwujud berkat adanya dukungan dari Kemenko Marves, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Pemerintah Daerah dan para operator angkutan umum. Dengan kolaborasi ini, diharapkan stasiun-stasiun KA Cepat bisa dengan mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi telah menguji coba perjalanan terintegrasi dari Stasiun Halim menuju Stasiun Bandung menggunakan KA Cepat dilanjutkan dengan KA Feeder.

Selain Menhub, hadir pula dalam kegiatan tersebut menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri 2 BUMN Rosan Roeslani, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Hario Seto, dan para pemimpin redaksi media

Dalam kesempatan itu, Menhub menyebutkan bahwa uji coba ini bagian dari rangkaian penyempurnaan layanan KA Cepat jelang pengoperasiannya nanti secara reguler.

"Kami bersama KCIC terus berupaya melakukan penyempurnaan dengan melakukan serangkaian uji coba. Mudah-mudahan uji coba berjalan lancar dengan hasil yang baik, sehingga sudah bisa digunakan masyarakat pada Oktober 2023," ujar Menhub.

[Gambas:Video CNN]

Mati di Siang Hari

Intiland hingga Ciputra Mau Bangun Tower Rumah Susun di IKN******

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono mengatakan sebanyak 10 perusahaan swasta bakal membangun proyek 200 tower rumah susun atau rusun di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

"Kalau rusun ini dibagi dua, ada yang dibangun APBN, pemerintah dari PUPR akan membangun 47 tower. Kemudian dari swasta saat ini sudah ada 10 perusahaan yang akan bangun. Ini ada yang dari Indonesia, ada yang dari konsorsium Tiongkok dengan Indonesia, dan dari Korea," katanya di sela acara ASEAN Investment Summit 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (3/9). 

Agung menjelaskan saat ini tengah dilakukan feasibility study atau studi kelayakan.

Dari 10 perusahaan tersebut beberapa di antaranya terdapat nama Summarecon, PT Intiland Development Tbk, hingga Ciputra Group.

"Dari 10 itu ada Sumarecon, ada yang namanya PT Nindya Karya (Persero), yang ada BUMN-nya. Ada Wika Gedung. Kemudian swasta lagi ada Intiland, terus ada Triniti Land dan Ciputra," ungkapnya. 

Sementara itu, Agung Sedayu bakal menggarap proyek dengan skema investasi swasta dan bukan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Mereka akan menggarap proyek seperti mal, hotel dan lainnya.

Lihat Juga : Perusahaan Malaysia Siap Bangun 20 Tower Apartemen di IKN

"Agung Sedayu bukan di hunian KPBU. Dia di sektor playtadi, yang investasi murni, mix use development. Yang bikin mall, hotel, itu Agung Sedayu. Rumah sakit ada Hermina, ada juga hotel, beberapa brand hotel minggu depan akan diumumkan," katanya.

Adapun nilai investasi di sektor play atau hiburan diperkirakan mencapai Rp 20 triliun. Pada kesempatan itu ia menjelaskan pembangunan IKN banyak menggunakan skema KPBU yang jumlahnya sekitar 52 persen. Sedangkan sisanya berasal dari APBN dan investasi swasta murni.

"Kalau tidak salah IKN itu US miliar, atau Rp500 triliun. Itu kan 20 persennya APBN negara. Banyak untuk yang (proyek) worktadi. Tapi kemudian 52 persen itu adalah KPBU, dan banyak di (proyek)live. Nah kemudian yang (proyek) playitu adalah swasta, murni investasinya. Jadi ada 3, APBN, KPBU dan swasta," ungkapnya. 

Sementara itu sejumlah negara ASEAN juga disebut bakal investasi juga di IKN.

Misalnya, Malaysia yang bakal menggarap 20 tower rusun lewat dua perusahaannya. Lalu ada juga dari Singapura yang tertarik investasi di sektor energi terbarukan.

"Dari Singapura itu mereka paling minat renewable energy, kemudian pengolahanwaste," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan Evolusi Liar

Luhut Janjikan Insentif ke Perusahaan Tutup PLTU dan Beralih ke PLN******

Pemerintah berencana memberikan insentif bagi perusahaan yang menutup Pembangkit ListrikTenaga Uap (PLTU) nya sendiri dan beralih ke pasokan setrum PLN.

Langkah ini dilakukan untuk mengurangi pembakaran batu bara yang dituding menjadi salah penyebab polusi udara di Jakarta belakangan ini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan insentif diberikan bagi industri yang mau beralih ke listrik listrik PLN.

Menurutnya, saat ini pemerintah tengah mengidentifikasi industri yang menggunakan listrik berbasis batu bara sendiri. Nantinya, setelah identifikasi selesai, mereka akan diminta untuk menutup pembangkit mereka dan beralih ke PLN yang oversupply listrik hingga 4 GW.

"Industri-industri yang sekarang punya, pakai listrik, pakai batu bara, kita identifikasi dan kita bisa kita tutup dan diganti dengan PLN. PLN masih ada akses 4 GW ekses kapasitasnya," kata Luhut.

Luhut mengatakan selain mengurangi pembakaran batu bara, industri kemungkinan bisa mendapatkan harga lebih murah dengan menggunakan listrik PLN. Sebab, nantinya ini menjadi bagian penugasan PLN.

"Nanti PLN mungkin dapat penugasan, daripada rugi dia tidak dipakai, jadi dipakai ini dulu," jelasnya.

Kendati demikian, terkait harga ini, ia kembali menyerahkan kepada PLN. Nantinya pemerintah akan membahas bersama skema harga yang memungkinkan dan tepat.

"Nanti dihitung lah oleh PLN lah dengan BUMN sehingga jangan PLN nanti salah karena ada penugasan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Xuantian dalam Tarian Dewa dan Setan

Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator******

Pengusaha merespons rencana pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewajibkan pemilik dan pengelola gedung menerapkan penyemprotan uap air menggunakan mist generatoruntuk menekan tingkat polusi udara.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan pengusaha akan diberatkan jika Pemprov DKI tidak memberikan bantuan melalui Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasalnya pelaku usaha Indonesia saat ini didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

"Ya iya lah (memberatkan). Ini kita kalau ngomong perusahaan, perusahaan yang mana. Kalau perusahaan besar enggak apa-apa. Kalau kita kan Indonesia ekonomi kita 97 persen UMKM. Beli semua (mist generator) kan enggak mungkin," kata Shinta di sela-sela acara ASEAN Women CEO Forum di Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu (2/9).

Shinta mengatakan pengusaha bukan tidak mau mendukung upaya menekan polusi Jakarta. Namun, setiap perusahaan memiliki kondisi yang berbeda-beda.

Karenanya, kata Shinta, kewajiban membeli mist generator menggunakan biaya sendiri hanya bisa dilakukan untuk perusahaan-perusahaan besar.

"Kita enggak bisa menyamaratakan (semua perusahaan) dan kita enggak bisa mengatakan ini keharusan," kata Shinta.

Pemilik gedung tinggi di Jakarta

Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemprov DKI berencana meminta pemilik gedung tinggi untuk menyemprotkan uap air dari atas gedung. Menurut KLHK, alat tersebut efektif untuk mengatasi polusi udara Jakarta. 

Alat diimbau untuk dipasang di empat sisi agar efektif.

Pemprov DKI sendiri hingga saat ini belum menentukan gedung-gedung yang wajib memasang alat, dari total 1300 gedung yang memiliki delapan lantai atau lebih.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan tak akan memberikan bantuan anggaran daerah terkait pembiayaan mist generatordi gedung perusahaan swasta untuk menekan tingkat polusi udara di Ibu Kota.

Ia menyebut pembiayaan alat tersebut akan ditanggung oleh perusahaan masing-masing. Terlebih, menurutnya, harga alat itu masih relatif terjangkau.

"Enggak ada (bantuan anggaran), ya beli masing-masing. Itu tidak terlalu mahal kok," ujar Heru di Astra Tower, Jakarta, Selasa (29/8).

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid sempat merespons rencana Pemrov DKI Jakarta tersebut. Ia mengatakan upaya menekan tingkat polusi udara harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk pengusaha.

Arjsad mengatakan pengusaha adalah bagian dari masyarakat yang harus peduli terhadap lingkungan. Maka dari itu pengusaha mendukung upaya menekan tingkat polusi, tetapi harus dengan cara yang terbaik.

"Kami mendukung upayanya tinggal mencari mana yang terbaik. Saya rasa semua pengusaha merupakan bagian dari masyarakat dan siap menjadi agen mengurangi polusi udara," kata Arsjad.