toto 268 gacor

Penyihir Abadi

Sambut Nyepi, Penyeberangan Jawa******

PTASDP Indonesia Ferry (Persero) akan menutup sementara layanan penyeberangan dari dan menuju kePulau Bali, yakni lintasan Ketapang-Gilimanuk dan Lembar-Padangbai dalam rangka memperingati Hari Raya NyepiTahun Saka 1945 mulai Selasa (21/3).

Penutupan sementara ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Bali dan surat imbauan Balai Pengelola Transportasi Daerah (BPTD) XI Jawa Timur serta BPTD XII Bali & NTB.

"Untuk menghormati umat Hindu di Pulau Bali yang sedang melaksanakan catur brata Nyepi pada Rabu (22/3), maka akan dilakukan penutupan sementara layanan operasional penyeberangan di dua lintasan yang menghubungkan wilayah Jawa, Bali dan Lombok," kata Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin dalam keterangan resmi, Senin (20/3).

Penutupan juga dilakukan dari Pelabuhan Padangbai, Bali, dan Pelabuhan Lembar, Lombok, pada Rabu (22/3) mulai pukul 06.00 WITA hingga Kamis (23/3) pukul 06.00 WITA.

Sementara itu, jadwal kapal keberangkatan terakhir pada hari Rabu (22/3) pukul 03.00 WITA dari Pelabuhan Padangbai, Bali, sedangkan jadwal kapal keberangkatan pertama pada hari Kamis (23/3) pukul 09.00 WITA.

Sementara dari Pelabuhan Lembar, Bali, jadwal kapal keberangkatan terakhir pada hari Selasa (21/3) pukul 19.30 WITA dan jadwal kapal keberangkatan pertama pada hari Kamis (23/3) pukul 04.30 WITA.

Lihat Juga : Sri Mulyani Blak-blakan soal Transaksi Janggal Pegawai Kemenkeu

Shelvy menuturkan penutupan sementara operasional di lintasan yang menghubungkan Jawa, Bali dan Lombok akan dilakukan mulai Selasa (21/3) selama kurang lebih 29 jam, dan akan kembali beroperasi normal pada Kamis (23/3).

"Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jasa agar mengatur jadwal perjalanannya dengan baik, dan pastikan agar tetap mematuhi syarat perjalanan yang ditetapkan dan menjaga protokol kesehatan dengan ketat," ujarnya.

Ia juga menjelaskan beberapa hal perlu diketahui oleh calon penumpang, khususnya di lintas Ketapang - Gilimanuk. Pertama, tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Tiket dibeli dari via Aplikasi Ferizy.

Lihat Juga : Sri Mulyani Sebut Transaksi Mencurigakan Rp74 T Libatkan Aparat Hukum

"Kedua, tiket bisa dipesan sejak H-60 keberangkatan. Kemudian ketiga, calon penumpang wajib bertiket setidaknya 24 jam sebelum keberangkatan," ucapnya.

ASDP juga mengantisipasi lonjakan kendaraan di Ketapang-Gilimanuk dengan menyiagakan armada secara maksimal, serta pengaturan waktu berlayar dan sandar. Untuk dua lintasan ini, perseroan mengoperasikan sekitar 28 unit kapal per harinya dari total 52 unit kapal yang disiagakan.

"Antisipasi juga dilakukan di Pelabuhan Padangbai, dimana tetap disiagakan 3 unit kapal untuk pelayanan darurat dari total 26 kapal yang beroperasi di lintasan Padangbai - Lembar," ungkapnya.

Manajer usaha PT. ASDP Pelabuhan Gilimanuk Djumadi membenarkan pelabuhan Gilimanuk, Padangbai, Ketapang Banyuwangi dan Lembar NTB akan dihentikan sementara saat Nyepi. Kapal-kapal Pelabuhan

"Itu hasil kesepakatan sudah selesai dan habis rapat," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Menurutnya, saat ini situasi kondisi di lapangan di Pelabuhan Gilimanuk sepi dan setiap kapal yang berangkat dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang, tidak pernah penuh.

"Jadi kapal setiap berangkat tidak ada yang penuh, mengalir sepi bukan mengalir padat. Kalau bicara per hari, melihat situasi dan kondisi normal padat dan sangat padat. Kalau normal itu bisa 1.600 kendaraan pribadi itu 24 jam," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kontrak Hantu yang Salah

Harga Emas Merosot ke Rp1,063 Juta per Gram******

Harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antamberada di posisi Rp1,063 juta per gram pada Jumat (17/3). Harga emas Antam per gram ini turun Rp1.000 dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) turun Rp1.000 dari Rp953 ribu per gram ke Rp952 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp581 ribu, 2 gram Rp2 juta, 3 gram Rp3 juta, 5 gram Rp5 juta, 10 gram Rp10,12 juta, 25 gram Rp25,18 juta, dan 50 gram Rp50,29 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,05 persen menjadi US.923,9 per troy ons. Sedangkan harga emas di perdagangan spot naik 0,07 persen ke US.920,9 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memprediksi harga emas akan berkonsolidasi. Hal ini disebabkan kekhawatiran pada kegagalan bank, namun didukung oleh harapan dukungan bank sentral pada bank-bank bermasalah.

"Sentimen risk ondi pasar juga menahan kenaikan lebih lanjut dari harga emas," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang supportUS.800 per troy ons dan resistanceUS.830 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Orang yang dipilih oleh bumi

Alasan Mandor Masjid Zayed Minta Maaf ke Gibran Usai Lunasi Utang******

Mandor Masjid Sheikh Zayed (MBZ) yang beberapa waktu lalu viral karena menunggak utangRp145 juta ke warung; Sugiyantoro, Sunandar dan Guntur Mustofa akhirnya melunasi utangnya.

Pelunasan dilakukan setelah dimediasi oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Usai melunasi utang tersebut, ketiga mandor meminta maaf kepada Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Permintaan maaf disampaikan karena mereka akhirnya menyadari tunggakan utang telah menimbulkan kegaduhan.

Selain meminta maaf kepada Gibran, ketiga mandor juga mengaku persoalan utang-piutang dengan pedagang kecil di sekitar proyek masjid adalah masalah mereka sendiri. Utang piutang kata mereka tak ada kaitannya dengan PT Waskita Karya selaku kontraktor proyek masjid.

"Untuk masalah ini tidak ada hubungannya dengan Waskita Karya sebenarnya, masalah ini mutlak urusan warung dan mandor karena dari pihak Waskita Karya sudah tidak ada masalah," kata mereka.

Sementara itu Dian Ekasari selaku pedagang warung tempat mandor itu berutang menyatakan terima kasihnya karena akhirnya masalah utang piutang yang dialaminya selesai. Ia juga menyatakan tak bermaksud membuat nama Waskita Karya buruk. Dia lantas berterima kasih karena perseroan memediasi pertemuan dengan para mandor guna mengatasi masalah ini.

"Terima kasih kepada Walikota Solo Bapak Gibran dan Waskita Karya sudah membantu dan menjembatani pertemuan ini. Tidak ada maksud sama sekali untuk membuat jelek nama Waskita Karya dan memviralkan kasus ini," ujar Dian.

Masalah utang Rp145 juta mencuat setelah pemilik warung bernama Dian mengaku ada tiga mandor proyek Masjid Raya Sheikh Zayed Solo yang masih punya utang di warung makannya. Utang itu pun mencapai ratusan juta rupiah.

"Ya perjanjian di awal-awal dua minggu sekali pasti terbayarkan," kata Dian kepada wartawan di Solo, Jumat (17/3) sebagaimana dilansir dari Detik.com.

[Gambas:Video CNN]

Dian mengatakan tiga mandor tersebut berinisial N, G, dan G. Utang itu terhitung dimulai sejak pembangunan masjid mulai 2021 lalu.

"Yang N utangnya sekitar Rp 65 juta, G sekitar Rp 55 juta, dan G satunya Rp35 juta-an," ujarnya.

Tapi, hingga memasuki 2023, utang ketiga orang tersebut tak juga dibayar. Dian pun mengadu kemana-mana lantaran pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk enggan melunasi utang makan tiga mandor tersebut..

Negara Liliput dunia nyata

Kemenaker Ungkap Alasan Terbitkan Aturan Pangkas Gaji Buruh 25 Persen******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan alasan terbitnya aturan pemotongan gaji karyawan diindustri padat karyaberorientasi ekspor sampai 25 persen, karena keluhan pengusaha.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri mengatakan banyak pengusaha yang menyampaikan keluhan terkait tekanan yang dihadapi perusahaan.

Misalnya, perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, namun tidak bisa sembarangan PHK karena harus membayar pesangon besar. Akhirnya, meminta agar pemerintah membuat aturan fleksibilitas jam kerja.

Dari permintaan tersebut, Kemnaker lantas menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, yang mengatur jam kerja hingga pemotongan gaji buruh maksimal 25 persen.

Menurut Indah, asosiasi industri yang menyampaikan keluhan tersebut mewakili ratusan pabrik yang berada dalam industri padat karya berorientasi ekspor.

"Kalau ditanya berapa industrinya, itu ada lebih dari 100 pabrik," jelasnya.

Indah mengatakan tujuan diterbitkan aturan tersebut untuk meminimalisir gelombang PHK besar-besaran. Kendati, ia tak bisa menjamin tak terjadi PHK sama sekali.

"Kemenaker sebagai regulator membuat aturan sudah berusaha membuat regulasi yangInsyaAllahtujuannya mencegah PHK lebih masif lagi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jalan Serangan Balik Kelahiran Kembali 70

Ekonom Kritik Permenaker Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen******

Pengamat ekonomi menilai kebijakan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memperbolehkaneksportirsektor padat karya tertentu bisa memotong gajipekerjanya sampai 25 persen tidak tepat.

Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan jika alasan terbitnya untuk menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor, maka seharusnya pemerintah mencari alternatif jalan keluar lain. Cara yang lain yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif bagi perusahaan.

Faisal menambahkan pemotongan gaji buruh bisa semakin memperparah ekonomi masyarakat menengah ke bawah karena pemotongan ini menggerus daya beli mereka di tengah kenaikan harga-harga (inflasi).

Ia pun mempertanyakan pengawasan terhadap perusahaan yang boleh melakukan pemotongan gaji pekerja. Pasalnya, kelonggaran ini bisa saja dimanfaatkan oleh perusahaan dengan kondisi yang sebenarnya stabil, tapi memilih memangkas gaji pekerjanya.

Lihat Juga : Mendag Zulhas Bakar Pakaian hingga Tas Bekas Impor Rp10 M di Pekanbaru

"Dikhawatirkan diikuti oleh perusahaan lain dan tidak bisa diawasi oleh pemerintah mengenai kelayakan yang boleh dan tidak boleh. Malah memberikan dampak buruk yang lebih besar," kata Faisal.

Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan aturan soal pemangkasan gaji buruh di perusahaan berorientasi ekspor tersebut memiliki konsekuensi yang cukup serius bagi ekonomi, serta mengorbankan kesejahteraan buruh.

"Buruh yang seharusnya mendapat perlindungan terhadap pemangkasan upah, malah dikorbankan. Memang kita ini enggak peduli dengan perlindungan pekerja, setelah ada UU Cipta Kerja, buruh terus dilucuti kesejahteraannya," kata Bhima.

Menurutnya, negara harusnya hadir dengan meningkatkan porsi regulasi dan belanja perlindungan terhadap pekerja rentan, bukan sebaliknya. Pasalnya dalam rantai produksi, khususnya di industri tekstil pakaian jadi dan alas kaki, posisi buruh buruh disebut paling rentan.

Bhima mengatakan buruh ada di strata terbawah, apalagi pada saat pandemi banyak buruh yang tidak digaji penuh, jam kerja tidak pasti, serta menjadi korban PHK. Bahkan banyak kasus 'pencurian upah', yaitu kondisi buruh bekerja sesuai jam kerja normal tetapi upahnya dipotong dengan berbagai alasan.

Ia juga menilai Permenaker soal pemangkasan upah itu rancu. Apalagi, syarat perusahaan boleh pangkas gaji jika porsi biaya tenaga kerja itu minimal 15 persen dari biaya total produksi.

"Itu sudah jelas kalau ongkos pekerja tidak mendominasi biaya total produksi, kenapa yang 15 persen itu mau dikorbankan. Ini tidak logis," ujarnya.

Menurut Bhima, jika aturan pemotongan gaji buruh diberlakukan maka daya beli pekerja yang notabene kelas menengah bawah, akan terpukul. Kondisi itu kemudian akan berdampak konsumsi rumah tangga secara agregat.

"Begitu perusahaan pakaian jadi berorientasi ekspor mau banting stir ke pasar domestik, yang beli juga berisiko menurun," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportir memotong gaji pekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Dan ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]

Kronik Aslan: Kesulitan

Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen Maksimal 6 Bulan******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportirmemotong gajipekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

"Dan ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

Ada lima industri yang diperbolehkan memotong gaji karyawan sampai 25 persen, yakni industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, dan industri mainan anak.

"Jadi sekali lagi, tidak semudah itu semua pabrik buruh boleh melakukan penyesuaian gaji upah, boleh memotong gaji, upahnya, akibat terbit Permen ini. Nggak semudah itu," jelasnya.

Ada tiga syarat yang ditetapkan Kemnaker untuk industri bisa melakukan pemotongan gaji. Pertama, industri tersebut memiliki minimal 200 orang pekerja.

Kedua, persentase biaya tenaga kerja terhadap biaya produksi minimal sebesar 15 persen. Ketiga, barang produksi bergantung pada permintaan pesanan dari Amerika Serikat (AS) dan negara di benua Eropa, yang dibuktikan dengan surat permintaan pesanan.

Sedangkan, prosedur penyesuaian upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah nilai upah terakhir sebelum pemotongan.

Kemnaker pun memastikan akan terus mengawasi pelaksanaan aturan ini agar tidak ada buruh yang dirugikan. Pengawasan dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak.

"Tidak hanya kami, serikat pekerja, serikat buruh di setiap perusahaan pun juga harus mengawasi implementasinya. Apakah sudah sesuai dengan Permen 5/2023 ini atau tidak," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]