slot idr 138 503Jutaan kata 940210Orang-orang telah membaca serialisasi
《zeus138》
Bahlil Blak******
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara soal tudingan meminta upeti sebagai syarat pemulihan izin usaha pertambangan (IUP) sejumlah perusahaan.
Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (1/4).
Mulanya, Bahlil menuturkan dirinya mendapat wewenang untuk mencabut izin tambang melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.
Pemerintah pun berupaya untuk mencabut IUP tak produktif yang mencapai 2.078 izin. Namun, Bahlil mengatakan pihaknya tak asal mencabut IUP. Pengusaha terkait diberi waktu untuk untuk mengajukan surat keberatan.
"Setelah melakukan pencabutan, kami berikan ruang pada teman-teman yang merasa keberatan," kata Bahlil.
Ia menjelaskan IUP yang dicabut adalah adalah mereka yang izin usahanya tidak diurus lebih lanjut. Kemudian, IUP yang digadai di bank hingga tak mengurus Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan satgas bisa memulihkan IUP jika pengusaha melampirkan dokumen pendukung dan klarifikasi bahwa yang bersangkutan masih produktif.
Lihat Juga :Tarif Tol Trans Jawa Didiskon 20 Persen Saat Mudik, Ini Cara Dapatnya |
Setelah itu, satgas merekomendasikan IUP dan izin konsesi hutan dapat dipulihkan atau tidak, sesuai dengan kriteria.
Sementara, keputusan pemulihan IUP dan izin konsesi hutan dilakukan melalui mekanisme pleno antara menteri investasi, menteri ESDM, dan menteri LHK. Kemudian, penerbitan SK pemulihan dilakukan sesuai sistem OSS di Kementerian Investasi/BKPM.
Bahlil lantas mengatakan dalam sebuah media, dirinya disebut meminta sesuatu kepada para pengusaha agar IUP nya bisa dipulihkan. Bahlil pun membantah.
"Media tersebut sudah saya bawa ke Dewan Pers dan Dewan Pers menerbitkan keputusan memerintahkan minta maaf pada kami," tutur Bahlil.
Lihat Juga :REKOMENDASI SAHAMDeret Saham Berpotensi Cuan Pekan Ini |
Ia pun mengatakan bakal mencari dan melaporkan pengusaha yang menjadi narasumber media yang dimaksud. Sebab, informasi mengenai Bahlil menarik upeti adalah berdasarkan keterangan pengusaha.
"Jadi konon ada cerita 33 IUP nikel yang diaktifkan ini memberikan upeti, katanya. Tapi saya gak yakin, (upeti diberikan) kepada orang-orang saya, dalam urusan ini satgas. Jadi biar saja diproses, jadi kami panggil 33 orang biar kita uji," ucapnya.
Belakangan, Bahlil tengah menjadi sorotan karena diduga mematok tarif hingga Rp25 miliar untuk memulihkan IUP yang dicabut pemerintah. Ia pun membantah isu tersebut.
Bahlil mempersilahkan semua pihak untuk bertanya kepada salah satu pengusaha yang IUP-nya dipulihkan terkait kasus tersebut.
"Silakan teman-teman tanya ke pengusaha yang IUP-nya dipulihkan, apakah benar," kata Bahlil di Jakarta, seperti dikutip dari detik finance, Senin (18/3).
Isu mengenai bahlil mematok tarif untuk memulihkan IUP ini terungkap dari salah satu laporan media nasional. Bahlil pun telah melaporkan media itu ke Dewan pers.
Tak hanya itu, Bahlil juga akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bentuk pemerintahan yang adil dan terbuka.
Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah berbicara dengan perwakilan hukum. Ia menyebut kasus dugaan itu tidak hanya mencatut namanya, melainkan juga menyeret Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.
"Maka kami akan melaporkan ini kepada penegak hukum lanjutkan kasusnya ada dugaan pungli atau mencatut nama saya, mengatasnamakan saya, mengatasnamakan satgas yang melanggar hukum. Kita akan proses secara hukum. Biar tidak ada dosa di antara kita, biar kita fair," kata Bahlil.
[Gambas:Video CNN]
Basuki Harap Sri Mulyani Cairkan Rp15 T untuk Renovasi Jalan Rusak******
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani segera mencairkan anggaran renovasi jalan rusak di 2024.
Basuki mengatakan perlu anggaran sekitar Rp15 triliun untuk melanjutkan renovasi jalan daerah dan jembatan yang rusak. Ini merupakan amanat Presiden Joko Widodo, yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
"Inpres jalan daerah kita lanjutkan pada 2024 ini. Sekarang sedang dalam penelaahan oleh Kementerian Keuangan (pimpinan Sri Mulyani) untuk penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Total 2024 ini mudah-mudahan bisa kita alokasikan Rp15 triliun (dari Kemenkeu)," jelasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (1/4).
Menteri Basuki mengatakan sebenarnya kebutuhan anggaran untuk perbaikan jalan daerah dan jembatan rusak itu menyentuh Rp16,25 triliun. Namun, sebanyak Rp1,25 triliun merupakan alokasi multiyears dari 2023 lalu.
Sedangkan realisasi penggunaan anggaran 2023 lalu menyentuh Rp14,6 triliun. Basuki menyebut ini mencakup perbaikan 2.873 km jalan daerah dan renovasi jembatan sepanjang 2,7 km.
"Dan Rp15 triliun kebutuhan 2024 yang akan dipenuhi dari anggaran belanja tambahan 2024. Target penanganan jalan dan jembatan sepanjang 2.225 km. Sekarang (anggaran) sedang diproses penganggarannya di Kementerian Keuangan," tutup Basuki.
[Gambas:Video CNN]
Label:cara menghasilkan uang online gratis、voucher gosend hari ini、game slot online mudah menang
Terkait:slot gacor slot、slot terkenal、wild 138 slot、slot gacor 99、mimpi3d、angka mistik togel、bo slot mudah menang、kredivo simulasi kredit、situs slot pasti maxwin、erek01
bab terbaru:qqrolex(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Tokopediamengatakan para penjual menyambut baik usai platform tersebut merger dengan TikTok Shop.
Head of Communications Tokopedia Aditia Grasio Nelwan mengatakan bergabungnya kedua platform itu membantu penjual memperluas pasarnya.
"Mereka (penjual) terbantu karena kan mungkin ada perbedaan pasar TikTok dengan Tokopedia. Jadi dari sisi UMKM mereka bisa mengekspansi pasar lebih luas dengan pasar yang berbeda," katanya di Yogyakarta, Rabu (5/3).
"Kalau sekarang memang masih sama kayak dulu. Yang sudah punya akun Tokopedia, silahkan buka di TikTok. Begitu juga sebaliknya," katanya.
"Mungkin bedanya kayak misalnya sekarang Ramadan Extra yang sudah kami luncurkan, pedagang-pedagang di dua platform mendapatkan manfaat yang sama dan promosi yang sama," imbuhnya.
Namun pada April mendatang, sambungnya, transaksi TikTok Sho bakal dipindahkan ke Tokopedia. Pasalnya pemerintah melarang satu social commerce digabung dengan e-commerce.
"Perkembangan (merger) sudah sangat positif. Kami berfokus untuk terus sampai full transaksinya selesai dan terus mengikuti petunjuk pemerintah. Iya (April selesai)," katanya.
TikTok Shop resmi kembali buka pada Desember lalu setelah resmi bermitra dengan Tokopedia.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan waktu selama empat bulan bagi TikTok dan Tokopedia untuk uji coba kerjasama. Setelah itu, Kementerian Perdagangan akan melakukan audit.
"Ini kan teknologinya tinggi, perlu tiga sampai empat bulan mereka semacam percobaan, trial and error. Dan diminta juga utamakan produk-produk lokal. Nanti hasil kerja sama itu seperti apa, kita nilai," kata Zulhas dalam konferensi pers di Tokopedia Tower, Jakarta, Selasa (12/12).
"Nanti kita audit, kita lihat nanti seperti apa," imbuhnya.
Zulhas mengatakan dengan kerja sama ini, TikTok tidak akan serta merta menjadi e-commerce. Namun, TikTok berkongsi dengan Tokopedia yang merupakan e-commerce.
"E-commerce-nya itu Tokopedia, kerja sama dengan TikTok. Jadi TikTok tidak e-commerce. Yang jualannya itu Tokopedia," imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).
Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.
"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).
Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.
"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.
"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.
Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.
Lihat Juga :Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan |
Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.
"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).
Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.
Lihat Juga :Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public |
Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.
"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.
Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.
"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.
Lihat Juga :OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T |
Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.
"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.
Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.
Lihat Juga :ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan? |
Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.
"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.
"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.
Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.
"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.
Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.
Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.
"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.
Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.
"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Xinhua
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2024
bisa menjadi semacam perwakilan KPU DKI JakartaJakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI menyiapkan desain maskot dan lagu promosi (jingle) untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI agar lebih menarik partisipasi masyarakat.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024
Pelaksanaan pasar murah ini kami lakukan hanya sekali saja yakni pada hari ini dan untuk stok beras SPHP yang disiapkan mencapai lima tonKupang (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) menyiapkan lima ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) saat mengelar pasar murah menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di Kota Kupang, Rabu.
Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo resmi menambah kuota pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton, di tengah temuan Satgas Pangan Polri soal penyimpangan komoditas itu.
"Kami mewakili petani seluruh Indonesia berterima kasih kepada Bapak Presiden (Jokowi). Hari ini kami sudah tanda tangan surat penambahan volume pupuk (subsidi) dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Nilainya itu Rp28 triliun," kata Amran dalam kunjungan kerja di Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (28/3).
Amran meminta para petani tidak perlu khawatir soal ketersediaan pupuk. Terlebih, ia mengklaim selama 4 tahun terakhir petani dihantui dengan masalah kekurangan pupuk.
Akan tetapi, penambahan kuota pupuk subsidi ini diberikan di tengah adanya temuan Satgas Pangan. Tim yang dipimpin Kepolisian RI itu mencatat adanya penyimpangan pupuk subsidi oleh para petani.
Wakil Ketua Satgas Pangan Polri Kombes Samsul Arifin mengatakan oknum petani tersebut tidak menggunakan pupuk subsidi sesuai peruntukan. Alih-alih menanam pupuk yang diterima, petani malah menjualnya ke sejumlah pihak, termasuk swasta.
"Adanya penyimpangan subsidi, ada petani-petani yang tidak memiliki sawah, tapi tergabung dalam kelompok tani ini menerima subsidi," ungkap Samsul dalam dialog di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Rabu (27/3).
Lihat Juga :![]() |
Ia mengatakan informasi tersebut diperoleh Satgas Pangan melalui Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Meski begitu, Samsul belum merinci kapan dan lokasi pasti penyimpangan tersebut.
Samsul hanya menegaskan penyimpangan ini membuat distribusi pupuk subsidi jadi tak tepat sasaran. Akhirnya, Satgas Pangan Polri harus turun langsung ke sawah dan sentra produksi pertanian.
(skt/asa)《zeus138》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,prediksi togel wap hari iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《zeus138》bab terbaru。