petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

rtp roma77

daftar blacklist pinjol 665Jutaan kata 770750Orang-orang telah membaca serialisasi

《rtp roma77》

Abdee Slank harap pemimpin terpilih dapat terhindar dari KKN******

Abdee Slank harap pemimpin terpilih dapat terhindar dari KKN
Abdee Slank menggunakan hak suaranya di TPS 31 Potlot, Duren Tiga, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Fitra Ashari/pri.
Jakarta (ANTARA) - Pemain gitar grup band Slank Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank berharap pemimpin yang terpilih nantinya tidak masuk ke dalam jerat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang jadi ujian terberat sebuah negara. "Ujian sebuah negara itu paling berat jika tersangkut Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), banyak negara yang bisa gagal jadi negara maju kalau pemerintahannya termasuk masyarakat masuk dalam jerat KKN," kata Abdee usai menyalurkan hak suaranya di TPS 31 Potlot, Duren Tiga, Jakarta, Rabu. Meski sedang sakit, Abdee tetap memilih untuk tidak menjadi golongan putih (golput) dan menaruh harapan besar bagi pemerintahan yang akan datang. Baginya, era pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah memberikan fondasi yang baik untuk diteruskan oleh pemimpin selanjutnya agar pembangunan Indonesia semakin maju dan dilihat oleh mata dunia.
Baca juga: Kaka Slank harap pendidikan bisa gratis pada Pemilu 2024

Baca juga: Bimbim Slank salurkan hak suaranya di TPS 31 Potlot
 Ia pun meyakini jika pemimpin terpilih selanjutnya memiliki visi dan misi yang sama, Indonesia bisa menjadi negara maju yang diakui dunia dalam 15 tahun ke depan. "Nahkoda ini harus orang yang benar-benar tahu bagaimana membawa kita ke negara maju itu, orang yang punya rekam jejak yang bagus terbukti kerjanya dan yang paling penting kita mencari pemimpin yang punya visi kedepannya," ucap Abdee. Sementara itu, Abdee sempat kebingungan ketika melihat kertas suara calon legislatif untuk DPR RI, DPD dan DRPD yang memiliki calon kandidat yang banyak. Namun ia mengaku telah mencari latar belakang beberapa kandidat agar bisa mengenal visi misinya, yang juga ia sebut sebagai salah satu tanggung jawab dirinya sebagai masyarakat yang akan memilih calon wakil rakyat agar tidak asal. "Kalau asal pilih kita jadi memilih orang yang mungkin bukan yang terbaik. Kalau sebagai warga mencari orang yang terbaik untuk menjadi wakil kita," katanya. Selain Abdee, anggota Slank lainnya yang menyalurkan hak suara di TPS yang sama adalah sang vokalis Kaka, penabuh drum Bimbim, serta Bunda Iffet yang datang terpisah.
Baca juga: Kaka Slank tunggu janji pemimpin terpilih soal lingkungan

Baca juga: Berbaju putih, Bimbim Slank mencoblos bareng keluarga

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Polri benarkan terima laporan polisi terhadap Connie Rahakundini******

Polri benarkan terima laporan polisi terhadap Connie Rahakundini
Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie. ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Erdi A Chaniago membenarkan adanya laporan polisi terhadap Connie Rahakundini yang diterima SPKT Bareskrim Polri. "Iya benar ada laporan tersebut ke Bareskrim Polri," kata Erdi di Jakarta, Selasa. Erdi menyebut laporan polisi tersebut tercatat dengan nomor LP/B/52/II/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI, dengan pelapor Rosan Perkasa Roeslani. Rosan diketahui sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Adapun dugaan tindak pidana yang dilaporkan terkait pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong, merujuk pada ucapan Connie dalam video di kanal YouTube "Kanal Anak Bangsa".
Dalam laporan tersebut, Connie diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong yang menyesatkan sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27A UU Nomor 1 tahun 2024 perubahan kedua atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946. Dengan adanya laporan polisi yang diterima SPKT Bareskrim Polri, kata Erdi, selanjutnya penyidik Bareskrim Polri akan meneliti terlebih dahulu. Kemudian, pelapor dan terlapor akan dimintai keterangan. "Proses laporan selanjutnya akan diteliti oleh penyidik dan setelahnya akan meminta klarifikasi dari pelapor dan terlapor," kata Erdi. Terpisah, Otto Hasibuan selaku tim hukum Rosan menyebut laporan polisi tersebut telah dilayangkan oleh pihaknya Senin (12/2). Alasannya melaporkan karena ada ucapan terlapor Connie yang diduga mencemarkan nama baik Rosan.
 "Karena merasa bahwa adanya ucapan-ucapan, dugaan perbuatan pidana dan pencemaran nama baik terhadap Pak Rosan dengan kata-kata yang ada di dalam video-video atau medsos yang ada," kata Otto.

Baca juga: Ketua MPR ingatkan TNI, Polri dan pemda siap siaga saat pemilu

Baca juga: Polri sebut pemungutan suara di TPSLN berjalan lancar 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Haedar Nashir harap semua pihak bisa terima hasil pemilu secara legawa******

Haedar Nashir harap semua pihak bisa terima hasil pemilu secara legawa
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengikuti pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2/2024). ANTARA/HO-Muhammadiyah/pri.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap semua pihak dapat menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil pemilu dengan sikap legawa, satria, dan kenegarawanan dengan semangat berbangsa dan bernegara yang positif.

"Bilamana ada persengketaan pemilu, entah karena penyimpangan yang tidak disengaja atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan maka pakai prinsip hukum dengan koridor yang berlaku," ujar Haedar Nasir dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Ia bersama keluarga menggunakan hak pilih sebagai warga negara Indonesia di TPS 12 Jalan Sunan Kudus, Kampung Rukeman, Peleman, Kelurahan Tamantirto, Kepenewon Kasihan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta.

Ia berharap, pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai konstitusi hingga proses penghitungan tuntas, tidak ada kekeliruan dan kesalahan serta bisa sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, bermartabat, dan beretika.

Apabila terjadi sengketa pemilu, katanya, KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi dapat diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Penyelesaian pun harus akuntabel dan terbuka sehingga nanti memuaskan semua pihak.

"Karena sengketa diselesaikan secara hukum dan transparan," kata dia.

Baca juga: Tanggapi hitung cepat, TPN tunggu hasil resmi hitung manual KPU

Haedar juga berpesan kepada pemenang pemilu nantinya tetap legawa dengan jiwa kenegarawanan untuk memanfaatkan mandat rakyat ini dengan sebaik-baiknya, jangan jemawa dan tetap rendah hati.

Oleh karena, menurut dia, di balik kemenangan itu ada tanggung jawab yang berat di masing-masing pundak yang menerima mandat.

"Kemenangan itu adalah mandat terberat yang harus dilakukan dengan amanah, fathonah, dan harus berdiri di atas kepentingan rakyat dan negara bukan lagi berdasarkan kepentingan golongan, partai politik dan kepentingan pribadi primordialisme," katanya.

Bagi yang belum menerima mandat, Haedar berpesan untuk tetap legawa karena kontestasi sudah berlangsung dan tidak mengurangi khidmat dalam membangun bangsa dan negara bersama-sama.

Ia juga mengajak semua kalangan untuk menjaga persatuan.

Jika ada retak di tubuh bangsa ini karena pemilu, katanya, ada rekonsiliasi dengan kuncinya di para tokoh dan elit yang harus menjadi teladan untuk merekatkan kembali dari gesekan.

"Masyarakat dan media massa harus menciptakan harmoni kembali pascapemilu karena terlalu mahal harganya karena pemilu menjadi retak antaranak bangsa," kata dia.

Baca juga: Warga Binaan Rutan Wates Kulon Progo gunakan hak pilih Pemilu 2024
Baca juga: Nyoblos di Rembang, Menag ungkap harapan atas Pemilu 2024
Baca juga: Pasien RS Jiwa di Padang gunakan hak pilih pada Pemilu 2024

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:interslot188

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
situs permainan slot
ibc138
rtp slot pas77 login
qq938
indobola77
303hoki terbaru terpercaya
tiger388
situs game slot gacor hari ini
rajabet77
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot gacor new member 100
Bab 2 pilar slot
Bab 3 pinjol uku
Bab 4 daftar situs slot gacor 2022
Bab 5 astonbet
Bab 6 luxury138 slot
Bab 7 ahlibet88 slot
Bab 8 link slot terpercaya di indonesia
Bab 9 cara ajukan kredit di kredivo
Bab 10 bonazaslot
Bab 11 prediksi togel terlengkap
Bab 12 casino gacor
Bab 13 situs yang gacor hari ini
Bab 14 slot gacor tanpa deposit
Bab 15 situs slot88 online
Bab 16 raja paito harian hk
Bab 17 sl9t gacor
Bab 18 video slot terbaru
Bab 19 asiahoki77 slot demo olympus
Bab 20 sutantoto
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4569bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

hoki slot 96
Bawaslu tangani soal surat suara direndam di Jeddah
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kanan) saat menghadiri acara “Konsolidasi Pemantau Pemilu” di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/2/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya sedang menangani soal dugaan pelanggaran terkait persoalan surat suara direndam di Jeddah, Arab Saudi.

"Sedang dalam penanganan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, Panwaslu LN di Jeddah. Dugaannya adalah dugaan pelanggaran administrasi," kata Lolly di Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, dirinya meminta masyarakat untuk menunggu hasil dari penelusuran dugaan pelanggaran tersebut.

"Ini sedang berproses semua. Kita tunggu karena itu kewenangan Panwaslu LN," ujarnya.

Sementara itu, Lolly enggan menjawab terlebih dahulu mengenai adanya kesepakatan antara pengurus partai setempat dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah untuk merendam sisa surat suara.

"Jangan katanya-katanya. Itu yang sedang diklarifikasi oleh Bawaslu. Jadi, yang masih buram-buram itulah yang dicari titik terangnya oleh Bawaslu. Saat ini sedang berproses. Jadi kita no comment (tidak berkomentar) dulu sama info yang katanya-katanya," tutur Lolly.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa surat suara yang direndam di Arab Saudi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal tindak lanjut atas surat suara yang tidak terpakai.

"Ya itu tidak sesuai aturanlah," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (12/2).

Dia pun sudah mengonfirmasi soal surat suara itu dengan PPLN Jeddah, Arab Saudi. Menurutnya, surat suara itu telah disepakati pengurus-pengurus partai setempat untuk dimusnahkan sebab tidak terpakai.

"Nah, ternyata ada pembicaraan antara PPLN Jeddah dan pengurus partai di sana, disepakati bahwa untuk menghindari itu direndam saja, dimusnahkannya. Jadi, itu atas kesepakatan partai-partai di sana," jelasnya.

Untuk diketahui, beredar video di media sosial X yang menampilkan banyak surat suara direndam dalam sebuah kotak transparan. Kotak itu diisi air mengalir melalui selang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan Pilpres, Pileg, termasuk Pemilu anggota DPD RI.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali: Kembali ke Alam Abadi

situs slot terbaru hari ini
Petugas KPPS di TPS Jokowi kenakan busana budaya Betawi
Petugas KPPS berbusana budaya Betawi duduk di dekat bilik suara pencoblosan di saat petugas lainnya melakukan persiapan pemungutan suara dengan menghitung kertas suara di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)
Jakarta (ANTARA) - Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Gambir, Jakarta Pusat, tempat Presiden Joko Widodo memilih di situ, mengenakan busana bertema budaya Betawi pada hari pemungutan suara Pemilu 2024, Rabu.

Nuansa Betawi pun terlihat dari seragam yang dikenakan tujuh anggota KPPS yang bertugas.

Petugas pria mengenakan batik Betawi lengkap dengan peci nasional bermotif Betawi yang dipadukan dengan celana pangsi berwarna gelap.

Sementara itu, petugas perempuan kompak mengenakan kebaya encim berwarna putih dengan bawahan batik Betawi bercorak sama dengan kemeja petugas pria.

Kebaya encim merupakan salah satu pakaian adat khas Betawi yang identik dengan unsur budaya China.

Baca juga: Jokowi terima undangan pencoblosan dari KPPS TPS 10 Gambir

Berbeda dengan kebaya lainnya, kebaya encim memiliki ciri khas berupa potongan yang longgar dan kerah bulat, serta menggunakan kain batik yang dihiasi dengan sulaman benang emas atau perak.

Selain itu, nuansa Betawi juga tampak pada ornamen di TPS 10 Gambir, seperti sepasang patung ondel-ondel di sekitar pintu masuk TPS.

TPS yang berlokasi di pelataran upacara Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jalan Veteran 10, Jakarta Pusat, menjadi lokasi bagi Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana untuk menyalurkan hak politiknya.

Hal itu diketahui berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, di mana pada TPS 10 Gambir menempatkan Jokowi pada nomor urutan 50, sedangkan Iriana nomor 47 dari total 120 pemilih di TPS tersebut.

Baca juga: Presiden Jokowi tempati nomor urut 50 di TPS 10 Gambir

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Kisah promosi Tiandao

portal 88 slot
Mentan janji tingkatkan produksi beras untuk atasi lonjakan harga
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.
produksi mutlak kita tingkatkan kalau ingin menurunkan harga beras. Ini bukan hanya harga beras Indonesia tetapi harga beras dunia
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berjanji meningkatkan produksi beras di Indonesia untuk mengatasi lonjakan harga kebutuhan pokok itu.

“Kita tingkatkan produksi karena produksi mutlak kita tingkatkan kalau ingin menurunkan harga beras. Ini bukan hanya harga beras Indonesia saja, tetapi harga beras dunia,” ujar Amran usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa sejak Desember 2023 hingga Januari 2024, pemerintah telah menanam komoditas padi di lahan seluas 4 juta hektare yang diharapkan bisa memproduksi beras 5-8 ton per hektare.

Menurut dia, tanaman yang sudah ditanam (standing crop)sejak Desember tahun 2023 seluas 1,5 juta hektare ditambah 1,7 juta hektare pada Januari 2024 sehingga totalnya mencapai 3,2 juta hektare, dan masih ditambah produksi bulan ini di lahan seluas 1 juta hingga 1,5 juta hektare.

Baca juga: Mentan laporkan upaya peningkatan produksi padi-jagung kepada Presiden

Baca juga: Mentan minta petani lapor bila bantuan di Jateng tak tiba sepekan

“Sekarang ini kita mempercepat tanam di Pulau Jawa karena produksi di Pulau Jawa, Lampung 70 persen produksi ada di sana. Jadi kita melakukan percepatan tanam di Jateng, Jatim, Jabar, sementara di luar Jawa, di Lampung, Sumsel, Sumut, Sulsel dan NTB. Kita fokus pada lumbung pada Indonesia,” tuturnya.

Dengan demikian, Amran berharap bisa merealisasikan target produksi minimal 3 juta ton beras dari luas lahan yang ditanami, sesuai estimasi Badan Pusat Statistik (BPS) RI.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat kenaikan harga beras di Indonesia yaitu naik 0,43 persen menjadi Rp13.890 per kilogram untuk beras medium dan naik 0,32 persen menjadi Rp15.800 per kilogram untuk beras premium.

Baca juga: Mentan koordinasi ke KemenPUPR atasi lahan pertanian terdampak banjir

Baca juga: Mentan minta asuransi petani korban banjir Jateng cair dalam sepekan

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Leluhur Naga Penentang Surga

link slot tergacor terbaru
TPS di Komplek Anggota DPR RI dan Kalibata City rawan keributan
Ketua Bawaslu Jaksel Atiq Amalia (kedua kiri) meninjau lokasi TPS yang berada di Komplek Rumah Jabatan Anggota DPR di Jakarta, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Khaerul Izan.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di Komplek Anggota DPR RI dan Kalibata City rawan keributan.

"Memang selama ini dari pemilu ke pemilu itu catatannya selalu ada masalah," kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Selatan, Atiq Amalia di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, di Kalibata City pada Pemilu 2024 terdapat 13 TPS yang dipusatkan di beberapa lapangan di kawasan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Kalibata City yang berada di Kecamatan Pancoran, memang memerlukan perhatian khusus sehingga perlu adanya antisipasi. Untuk itu pihaknya meninjau lokasi tersebut sebelum dan saat hari pemungutan suara.

"Memang perlu mendapat perhatian khusus, termasuk kami besok akan turun bersama wali kota," tuturnya.

Atiq menambahkan, di pemilu sebelumnya, keributan yang terjadi di Kalibata City dikarenakan adanya warga yang memaksa untuk bisa menyalurkan hal suaranya. Padahal tidak memiliki hak pilih di TPS tersebut karena mereka kebanyakan merupakan pendatang.

Baca juga: Bawaslu Jaksel ingatkan saksi parpol tak hanya awasi suara partainya
Baca juga: Jakarta Selatan sudah turunkan 56 ribu APK peserta Pemilu 2024
 
Ketua Bawaslu Jaksel Atiq Amalia memberi keterangan kepada media di Jakarta, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Khaerul Izan
Untuk mengantisipasi keributan, kata Atiq, sudah disepakati agar yang membuat keributan ditarik keluar TPS supaya tidak mengganggu jalannya pemungutan suara.

Menurut dia, hal itu telah dikoordinasikan dengan pengelola, Panwascam dan petugas terkait jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu harus dipastikan tidak ada keributan di TPS dan penyelesaian masalah dilakukan di luar TPS.

"Keributan biasanya dikarenakan penghuni menyodorkan KTP supaya bisa memaksa untuk memilih di sana. Dari pemilu ke pemilu selalu ada masalah seperti itu," katanya.

Selain di Kalibata City, TPS yang rawan keributan lainnya adalah di Komplek Rumah Jabatan Anggota DPR RI. Kasusnya pun serupa.

"Ada berapa ya titiknya, seperti di Kalibata City dan di sini (Rumah Jabatan Anggota DPR) juga ada. Di sini juga sama kasusnya, mereka tidak mendaftarkan, hanya menggunakan KTP. Jadi mereka memaksa juga untuk mencoblos," kata Atiq.
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Saya benar-benar generasi kedua yang kaya

situs slot yang gacor hari ini
Lapas Sukamiskin pastikan seluruh napi koruptor dapat hak pilih pemilu
Ilustrasi - Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/pri.
Kota Bandung (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, memastikan seluruh narapidana kasus korupsi mendapatkan hak pilih mereka pada pemilihan umum (Pemilu) yang akan berlangsung besok, Rabu, 14 Februari 2024.

“Kebetulan tidak ada satupun warga binaan kami yang hak untuk memilihnya dicopot. Artinya, kesempatan dan hak pilih harus kita berikan kepada mereka,” kata Kepala Bidang Pembinaan Narapida Lapas Sukamiskin Medi di Bandung, Selasa.

Baca juga: Lapas Sukamiskin sebut 208 napi dapat remisi termasuk Setya Novanto

Medi menyebutkan sebanyak 327 orang warga binaan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024.

“Jadi total per hari ini warga binaan kami berjumlah 327 orang itu terdiri dari 287 nya tindak pidana korupsi (tipikor), dan sisanya adalah pidana umum,” kata dia.

Baca juga: Mantan Bupati Indramayu napi korupsi positif COVID-19

Untuk kesiapan sendiri, kata dia, pihaknya telah menyiapkan dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus, tujuh orang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan dua orang keamanan yang berasal dari aparatur sipil negara (ASN) Lapas Sukamiskin.

“Petugas pemilu di Lapas Sukamiskin ini sudah diberikan bimbingan teknis (bimtek) oleh KPU, kemudian juga kemarin kami sudah lakukan simulasi proses ataupun alur tata cara pemilihannya seperti apa,” katanya.

Baca juga: Lapas Sukamiskin nyatakan belum ada Napi Tipikor terindikasi COVID-19

Medi memastikan para ASN yang ditugaskan untuk menjadi anggota KPPS akan menjungjung tinggi netralitas bagi warga binaan yang akan memberikan hak pilih.

“Artinya kami tidak ada arahan ataupun mengarah ke salah satu pasangan calon presiden atau calon wakil presiden, maupun terafiliasi dengan salah satu partai politik,” kata Medi.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa TPS khusus ini berbasis KTP-el. Warga binaan Lapas Sukamiskin yang bukan dari domisili Kota Bandung maupun Jawa Barat hanya mendapatkan satu surat suara, yaitu pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

“Otomatis mayoritas yang akan mereka pilih besok hanya untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Kenapa? Karena memang sesuai dengan domisili yang rata-rata bukan di Bandung,” katanya.

Baca juga: Napi Tipikor Lapas Sukamiskin tak mendapat hak bebas cegah COVID-19

Selain itu, dia menegaskan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan seluruh warga binaan bisa menyalurkan hak pilihnya saat hari pencoblosan berlangsung.

“Kalau target sebetulnya seluruh warga binaan Itu diharapkan ikut serta dalam pesta demokrasi karena ini menjadi salah satu hak yang diberikan kepada mereka,” katanya.

Baca juga: Napi Sukamiskin lebih tertib setelah Setnov dipindah ke Gunung Sindur

Sementara anggota Bawaslu Kota Bandung Bayu Mochamad mengatakan, keberadaan TPS khusus itu perlu diawasi karena ada kerawanan tersendiri, seperti eksodus para pemilih.

Oleh karena itu, kata Bayu, pada hari pemungutan suara nanti, akan ada pengawas yang diterjunkan agar proses pencoblosan berjalan lancar dan aman, termasuk di lapas maupun TPS khusus lainnya.

“Untuk pengawasan ke TPS khusus ini kami pastikan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan persyaratannya. Kami melakukan pengawasan ke sana. Kami berkoordinasi dengan yang berwenang di lokasi TPS tersebut,” kata Bayu.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

pinjaman online kredito
ANRI paparkan keunikan Pemilu 1955, ada DPR terpilih berusia 81 tahun
Salah satu arsip seseorang membuka surat suara untuk membantu pasien di rumah sakit agar tetap mendapatkan hak suaranya, yang didokumentasikan ANRI pada Pemilu pertama tahun 1955. ANTARA/HO-ANRI/aa.
Jakarta (ANTARA) - Arsiparis Muda Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mudanto Pamungkas memaparkan keunikan pesta demokrasi pertama, yakni Pemilihan umum (Pemilu) tahun 1955, dimana ada anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih berusia 81 tahun.

"Pada waktu itu terpilih Anggota Legislatif yang bernama Raden Soedjono Prawirosoedarso, saat terpilih berusia 81 tahun dan merupakan pemimpin dari Perguruan Ilmu Sejati dari Madiun, Jawa Timur," kata Mudanto di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kue kecil yang terus diperebutkan partai Islam

Ia menyampaikan hal menarik lain pada Pemilu pertama tahun 1955, yakni kontestan bukan hanya dari partai politik, tetapi juga dari organisasi massa dan perorangan.

"Selain itu, pada Pemilu 1955, anggota TNI dan Polri memiliki hak pilih juga seperti masyarakat umum," ucapnya.

Ia menjelaskan ANRI juga memiliki arsip-arsip yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dan pendistribusian surat suara, yang pada saat itu dilakukan melalui jalur laut, darat, dan udara.

"Untuk jalur laut, dilaksanakan oleh Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), sedangkan udara menggunakan Garuda Indonesia dan pesawat Angkatan Udara Republik Indonesia," tuturnya.

Adapun hasil Pemilu tahun 1955, baik untuk pemilihan anggota DPR RI maupun konstituante dimenangkan oleh empat partai besar, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) sebesar 8,4 juta suara dan 57 kursi DPR, Masyumi 7,9 juta suara dan 57 kursi DPR, Nahdlatul Ulama (NU) 6,9 juta suara dan 45 kursi DPR, serta Partai Komunis Indonesia (PKI) 6,1 juta suara dan 39 kursi DPR.

Ia mengisahkan pada Pemilu tahun 1955, kaum perempuan juga terlibat secara aktif, baik itu sebagai panitia maupun calon legislatif.

Salah satu contohnya Ketua Panitia untuk pemilihan Kota Jakarta Raya dijabat oleh Ny. Pudjobuntoro, sosok perempuan yang pada masa Presiden Soekarno ditugaskan sebagai Duta Besar Indonesia untuk negara-negara Asia Tenggara.

Mudanto juga menyampaikan pesan-pesan penting yang dapat diambil dari Pemilu tahun 1955 sebagai tonggak pertama demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Menkominfo ingatkan lagi masyarakat ke TPS gunakan hak pilih

Baca juga: Jokowi tidak berkomunikasi dengan Gibran dan Kaesang sebelum mencoblos

"Ada satu pesan yang harus digarisbawahi bahwa di tengah segala keterbatasan yang ada saat itu, semua berkomitmen untuk melaksanakan Pemilu secara jujur dan adil tanpa intervensi dari pihak penguasa untuk pemenangan salah satu pihak," kata dia.

Arsip-arsip yang didokumentasikan ANRI tersebut berasal dari khazanah arsip Kementerian Penerangan Kabinet Presiden Republik Indonesia Sekretariat Negara, khususnya arsip Kabinet Presiden jilid 1 dan 2, arsip Nahdlatul Ulama, dan arsip berita ANTARA.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024