aplikasi belanja online yang ada paylater

Ratapan Ksatria

Ada Pilpres, Pengusaha Hati******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ketua Apindo Shinta W Kamdani mengungkapkan dunia usaha berhati-hati menentukan usulan kenaikan upah pekerja tahun depan karena gelaran Pemilu 2024.

"Saat ini kan sedang ada revisi PP 36, kita juga menunggu PP 36 ini, jadi formulasi saya rasa sudah jelas, tapi bakal seperti apa persisnya kami menunggu," ujar Ketua Apindo Shinta W Kamdani ditemui di Untirta Banten, Kota Serang, Selasa, (17/10/2023).

Kemudian besaran kenaikan upah juga harus di bicarakan bersama melalui forum tripartit dan dewan pengupahan. Sehingga diharapkan bisa menemukan jalan tengah terkait besaran kenaikan upah di tahun politik mendatang.

"Jadi itu tergantung dari pertumbuhan ekonomi daerah nya dan juga inflasi. Jadi ini akan berbeda-beda, tidak sama semua. Kami juga punya tripartit di daerah, tentu nya juga akan ada proses konsultasi dengan dewan pengupahan," terangnya.

Selain faktor daerah dan dalam negeri, kondisi luar negeri juga bakal jadi bahan pertimbangan kenaikan upah secara nasional. Menurut Shinta, nilai ekspor dan dunia usaha Indonesia belum benar-benar pulih, ditambah situasi global yang masih belum menentu.

Berbagai kondisi itu diharapkan jadi pertimbangan pemerintah untuk mengatur formula dan menetapkan kenaikan upah pada 2024 mendatang.

"Pemerintah juga perlu melihat situasi terkini apa yang terjadi dengan situasi ekonomi saat ini, keadaan juga pemulihan belum kembali normal karena kondisi global yang penuh ketidakpastian dan itu juga berpengaruh ke perekonomian Indonesia walaupun kita tumbuh dengan cukup baik, tapi kita lihat ekspor kita menurun, jadi banyak situasi global yang jadi gambaran juga," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Darah yang membakar jiwa

Tika dan Kesan Naik WHOOSH yang Serasa di Korea******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) yang kini bernama WHOOSHsegera beroperasi. Saat ini, PT KCIC tengah menguji coba kereta tersebut.

Uji coba dilakukan secara gratis. Pada tahap awal, PT Kereta Cepat Indonesia China membuka uji coba untuk masyarakat sekitar jalur kereta.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI menyebut 4.200 orang telah mendaftar ikut menjajal uji coba naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) secara gratis pada tahap awal.

Selama masa uji coba terbatas, KCIC menyediakan empat jadwal perjalanan Kereta Cepat pulang pergi. Dengan kata lain, total terdapat delapan perjalanan kereta yang beroperasi setiap harinya.

Setelah uji coba, jika tidak ada hambatan, Kereta Cepat akan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 1 Oktober mendatang.

Setelah operasi, Jokowi mengatakan tarif moda transportasi tersebut tidak akan disubsidi.

"Tidak ada subsidi. Itu dia semuanya kan ada kalkulasinya, semuanya ada hitung-hitungannya," kata Jokowi di Stasiun KCJB Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (13/9).

Sementara itu, KCIC mengusulkan paket tarif (bundling) sebesar Rp300 ribu per penumpang. Harga tiket itu untuk naik kereta ringan LRT, Kereta Cepat dan kereta api pengumpan (feeder).

Sedangkan, tarif kereta cepat saja tanpa feeder dan LRT, mereka usul sebesar Rp250 ribu per penumpang untuk kelas premium ekonomi.

Selain dua kategori tiket itu, KCIC juga mengusulkan tarif dinamis (dynamic pricing) untuk kelas utama dan kelas bisnis.

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) berselebrasi saat Kereta Cepat Jakarta-Bandung menyentuh kecepatan 351 kilometer per jam pada uji coba rute Bandung-Jakarta, Rabu (13/9). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay).

Atas kehadiran segala skema harga tiket itu, bagaimana pendapat masyarakat?

Sejatinya masyarakat menyambut positif kehadiran WHOOSH. Tika misalnya.

Salah satu warga yang sudah menjajal WHOOSH ini menilai Kereta Cepat Jakarta-Bandung cukup nyaman. Selain nyaman, waktu yang diperlukan untuk melesat dari Jakarta-Bandung yang hanya 45 menit-1 jam juga terlalu cepat. 

Waktu tempuh itu jelas unggul jauh jika dibandingkan naik moda transportasi lain; mobil, bus maupun motor yang bisa mencapai 3 jam-an bergantung tingkat kepadatan arus lalu lintas.

"Enak sih, cepat banget 45 menit sudah sampai Bandung. Interiornya juga bagus banget, mirip-mirip sama KTX (Korean Train eXpress) Korea. Kayaknya agak bagusan KCJB juga," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (19/9).

Meski terkesan, ada harapan yang disampaikan Tika; tiket. Ia memandang tarif tiket yang diusulkan KAI masih belum bersahabat di kantong.

Harusnya kata Tika, tarif KCJB hanya Rp200 ribu, sudah termasuk LRT dan feeder.

"Harapannya semoga tarif yang ditetapkan lebihaffordable, dan bisa sampai Surabaya juga kalau bisa dilanjutkan proyek pembangunannya," katanya.

Segendang sepenarian dengan Tika, salah satu warga Jakarta bernama Mathilda menyambut baik KCJB meski ia belum mencoba moda transportasi itu. Ia pun bersemangat mengikuti uji coba.

"Menurut saya transportasi ini pasti memudahkan mobilisasi orang-orang dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya," katanya.

Sama dengan Tika, ia juga menilai tarif KCJB yang diusulkan masih terlalu mahal. Ia berharap pemerintah akan memberikan subsidi terhadap tarif tiket WHOOSH supaya bisa lebih murah.

Ke depan, ia ingin proyek kereta cepat juga bisa dilanjutkan ke kota lain sehingga bisa mengurangi kendaraan pribadi di jalanan.

"Harapannya harga tiketnya bisa lebih murah dan bisa dilanjutkan ke kota-kota lain seperti ke Jogja dan Surabaya," katanya.

Sementara itu, warga Bandung bernama Idham mengatakan KCJB cukup membantu terutama bagi ia yang bekerja di Jakarta. Namun, ia berniat menggunakan KCJB hanya dalam situasi penting atau mendesak.

Pasalnya, tarif yang sedang digodok sekarang terlalu mahal.

"Soalnya kalau dari segi biaya masih cukup mahal ya untuk pekerja dengan gaji yang masih tidak terlalu jauh dari UMR," kata Idham.

Ia mengatakan jika tarif KCJB di bawah Rp250 ribu, maka ia mau saja menggunakan moda transportasi itu. Pasalnya ia biasanya mengeluarkan tidak lebih dari Rp100 ribu untuk biaya bus ditambah ojek online dari Jakarta ke Bandung.

"Kalau biaya perjalanan KCJB lebih murah, mungkin saja kepadatan di Jakarta juga bisa berkurang karena bisa jadi banyak warga Bandung dan sekitarnya yang bekerja di Jakarta bisa lebih sering pulang," kata Idham.

Ada juga warga Jakarta bernama Alfaddillah yang mengatakan sangat menantikan KCJB karena bisa memangkas waktu tempuh. Sehingga moda transportasi ini dinilai cocok untuk pekerja yang dinas serta anak rantau.

Kendati, ia menilai tarif Rp250 masih terlalu mahal karena penumpang harus merogoh kocek lagi agar bisa sampai ke Bandung.

Di sisi lain, ia berharap seluruh infrastruktur KCJB bisa segera selesai sebelum beroperasi total.

"Karena bakal menyusahkan banget kalau ini semua belum siap," katanya.

Sementara itu, warga Bandung yang bekerja di Jakarta bernama Riani mengatakan ada dua hal yang ia pertimbangkan untuk naik Kereta Cepat; akses dan tarif. Terkait akses, ia menilai KCJB kurang membantu karena hanya sampai Tegalluar, bukan Bandung.

"Saya juga belum tahu penghubungnya dari Tegalluar ke tempat saya di pusat Kota Bandung semudah apa. Apakah lebih mudah dari transportasi biasanya yang pakai travel," kata Riani.

Kemudian terkait tarif Rp250 ribu hingga Rp300 ribu, ia menilai tidak bisa disebut kemahalan karena fasilitas yang diberikan KCJB. Namun, ia menilai fasilitas-fasilitas tersebut tidak dibutuhkan selama perjalanan ke Bandung

Dibanding KCJB, Riani lebih memilih menggunakan travel ke Bandung. Pasalnya harga travel ke Bandung tidak sampai setengah tarif KCJB dan agen pemesanannya tersedia di banyak tempat.

"Jadi sejauh ini saya masih prefer naik travel," katanya.

Ke depan, ia berharap akses KCJB hingga ke pusat Kota Bandung bisa dipersiapkan dengan baik. Ia juga berharap jadwal KCJB juga diperjelas.

Warga Bandung lainnya, Dadan, menilai KCJB bisa membantu mobilisasi masyarakat dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya dengan waktu yang cepat. Ia pun menilai wajar jika tarif KCJB dibanderol R250 ribu.

"Karena tiket kereta lainnya seperti Argo Parahyangan untuk Jakarta - Bandung ataupun sebaliknya hampir sama. Mungkin bedanya di waktunya saja tiba dan datang lebih cepat," katanya.

Ke depan, ia berharap KCJB bisa menjadi transportasi publik yang beroperasi tanpa ada kendala apapun. Apalagi KCJB sangat dibutuhkan bagi mereka yang berkepentingan mendesak sehingga tidak perlu menghadapi macetnya perjalanan di jalan raya.

Merespons harapan masyarakat itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan terus berupaya menyempurnakan Kereta Cepat.

Termasuk mempersiapkan segala macam pendukung mobilitas masyarakat yang memakai moda itu. Salah satunya, menyiapkan feeder atau kereta penumpang yang menghubungkan Stasiun Padalarang dengan Stasiun Bandung.

Ia bahkan turun langsung demi mengetes kenyamanan fasilitas itu. Hal itu ia lakukan lakukan demi memastikan integrasi antara kereta cepat dengan moda transportasi lainnya sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan akses.

Sejumlah pembangunan tengah dilakukan untuk mengoptimalkan perjalanan kereta feeder.

Secara keseluruhan akan ada pembangunan Skybridge di Stasiun Padalarang, Cimahi, dan Bandung, serta pembangunan Flyover Ciroyom dan Pusdikpom. Semuanya ditargetkan selesai pada tahun 2023 ini.

Selain kereta feeder, terdapat pula sejumlah akses penghubung dari dan ke Stasiun Padalarang, di antaranya BTS Trans Metro Pasundan Rute Alun-Alun KBP, Bus Damri Rute Alun - Alun Bandung - Situ Ciburuy (Via Cimahi) serta Rute usulan St. Padalarang -Lembang oleh KBB.

Selain itu jug ada angkutan perkotaan (angkot) Rute Padalarang - Rajamandala, Rute Padalarang - Cimahi -Leuwipanjang, dan rute Padalarang - Cimahi.

Sementara itu berkaitan dengan tiket, Budi mengatakan kemungkinan tarifnya Rp250 ribu sampai Rp300 ribu. Ia mengatakan tak ada subsidi dari pemerintah terkait tiket itu.

Kontrak: Seratus pertempuran adalah raja

Profil 10 Konglomerat Bantu Jokowi Garap IKN, Aguan hingga Boy Thohir******

Presiden Joko Widodo (Jokowi)mengucapkan terima kasih kepada 10investorIndonesia yang rela mengucurkan Rp20 triliun demi membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kesepuluh taipan itu adalah konsorsium nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. Salah satu buah investasi mereka yang sudah diresmikan Jokowi adalah Hotel Nusantara IKN.

Jokowi menilai kucuran duit tersebut membuka mata banyak orang bahwa investasi di IKN memang cuan. Ia paham betul Aguan Cs juga mengincar keuntungan dalam investasi ini.

"Tidak mungkin beliau mau mulai dengan Rp20 triliun kalau tidak ada cuan, dipikir beliau-beliau ini lembaga sosial? Bukan. Mereka datang menanamkan modalnya pasti mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu wajar," sambungnya.

Lantas, siapa sebenarnya 10 konglomerat tersebut dan bagaimana latar belakang mereka?

Berikut profil singkat 10 pengusaha lokal yang investasi di IKN seperti dikutip dari berbagai sumber:

1. Sugianto Kusuma alias Aguan (Agung Sedayu Group)

Wajar jika Aguan didapuk sebagai pimpinan konsorsium nusantara, namanya memang kesohor sebagai pebisnis ulung tanah air. Ia adalah pendiri Agung Sedayu Group yang berkecimpung di industri properti Indonesia, mulai dari apartemen, mal, hotel, hingga industrial estate.

Aguan juga pernah menjadi wakil komisaris utama PT Bank Artha Graha 1990-1999. Usai penggabungan PT Bank Inter-Pacific Tbk dan PT Bank Artha Graha Tbk, Aguan kembali dipercaya sebagai wakomut PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Ia dan keluarganya juga menguasai 50 persen saham PT Cahaya Kusuma Abadi Sejahtera (CKAS).

Terlepas dari portofolio bisnisnya yang mentereng, Aguan pernah terjerat kasus korupsi berupa suap rancangan peraturan daerah terkait reklamasi di Teluk Jakarta. Pada 2016 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Aguan memberi fee Rp50 miliar kepada sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta untuk mempercepat raperda tersebut.

Aguan sempat dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Namun, dirinya tak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

2. Anthony Salim (Bos Indofood dan Salim Group)

Anthony Salim masyhur sebagai raja perusahaan mie instan di Indonesia. Bahkan, produknya dalam bendera Indofood terkenal hingga mancanegara, mulai dari Nigeria hingga Amerika Serikat.

Cuan Salim juga datang dari kelapa sawit via Indofood Agri Resources Ltd. Perusahaan yang berbasis di Singapura ini bergerak di bidang agribisnis, seperti pembibitan, pembudidayaan dan penggilingan kelapa sawit, pemasaran minyak goreng dan margarin, hingga produk turunan minyak sawit lainnya.

Namun, Salim pernah terseret kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), di mana kala itu dirinya masih menjadi pengendali PT Bank Central Asia (BCA). Saat krisis keuangan 1997-1998, BCA mendapat dana bailout Rp53 triliun dari pemerintah.

Pada 2007 lalu, Kejagung sempat beberapa kali memanggil Anthony Salim terkait dugaan penyelewengan dana BLBI tersebut. Akar masalahnya adalah jumlah utang Salim Group dengan yang dibayarkan ke pemerintah tidak sesuai alias lebih sedikit.

Utang Salim Group dibayar dengan penyerahan 92,8 persen saham BCA dan saham 108 perusahaan kelompok usaha Salim lain kepada pemerintah. Jumlah jaminan kewajiban pemegang saham itu ditaksir senilai Rp52,7 triliun.

"Walaupun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan nilai aset yang diserahkan obligor hanya Rp19 triliun, tim tidak menemukan unsur korupsi," kata pihak Kejagung kala itu, dikutip dari situs Kementerian Keuangan.

3. Franky Wijaya (Sinar Mas)

Franky Wijaya atau Franky Oesman Widjaja merupakan salah satu putra konglomerat sekaligus pendiri Sinar Mas, yakni Eka Tjipta Widjaja. Franky meneruskan bisnis keluarganya, terlebih karena sang ayah meninggal pada 2019 lalu.

Berdasarkan situs Sinar Mas, Franky merupakan CEO Golden Agri-Resources Ltd, yang merupakan anak usaha grup tersebut. Ia bersama dua saudaranya, Indra dan Muktar Widjaja saling mengisi posisi tertinggi di Sinar Mas Group.

Namun, konflik internal menyulut keluarga Eka Tjipta pada 2020 lalu, di mana salah satu anaknya Freddy Widjaja menggugat kelima kakak tirinya terkait hak waris senilai Rp672,61 triliun. Bahkan, pengacara Freddy melaporkan Franky Cs dengan tuduhan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada tahun lalu.

Mengutip CNBC Indonesia, Sinar Mas diduga melawan hukum dengan menghindari pajak melalui perusahaan-perusahaan cangkang di luar negeri. Selain merugikan Freddy Widjaja, para terlapor diklaim berpotensi menipu atau menggelapkan uang Rp1 triliun dan pajak Rp40 triliun.

4. Pui Sudarto (Pulauintan)

Pui Sudarto merupakan salah satu raja konstruksi di Indonesia. Ia adalah pendiri sekaligus Presiden Direktur PT Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi yang berdiri sejak 1990 lalu.

Mengutip detikcom, Pui sempat sulit orderan di masa krisis moneter 1998. Namun, perusahaannya kala itu masih sanggup menerima proyek pembangunan gedung parkir di Pasaraya Blok M.

Ia lantas mendiversifikasi bisnisnya sejak 2004. Pui mengantongi saham di berbagai proyeknya, mulai dari pusat perbelanjaan, gedung kantor, jasa pembersih gedung, apartemen, hotel hingga rumah sakit.

5. Prajogo Pangestu (Barito Pacific)

Prajogo Pangestu adalah orang terkaya keempat di Indonesia saat ini versi Forbes. Hartanya menyentuh US,5 miliar yang bersumber dari bisnisnya di Barito Pacific Tbk, yakni perusahaan di sektor petrokimia dan energi.

Terlepas dari pundi-pundi hartanya, Prajogo pernah berkasus dalam dugaan korupsi dana reboisasi di Sumatra Selatan senilai Rp331 miliar.

Bahkan, Prajogo sempat berstatus tersangka dalam pusaran korupsi proyek hutan tanam industri (HTI) tersebut. Namun, ia bebas usai kasusnya di-surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Kejagung.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Garibaldi Thohir hingga Djoko Susanto

Arus balik 2002

BP Batam Minta Rp1,6 T ke Sri Mulyani untuk Bereskan Rempang Eco City******

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Muhammad Rudi meminta tambahan anggaran Rp1,6 triliun kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merampungkan Rempang Eco City.

"Dalam pembahasan terkini terdapat beberapa hal mendesak terkait pengembangan kawasan Rempang Eco City yang harus diselesaikan pada 2024 dengan kebutuhan anggaran Rp758,99 miliar," tutur Rudi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

"Untuk itu, kami kembali mengusulkan tambahan anggaran Rp758,99 miliar. Usulan total tambahan anggaran BP Batam 2024 untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City menjadi Rp1.608,99 miliar (Rp1,6 triliun) dan usulan tersebut telah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," sambungnya.

Di lain sisi, Rudi mengatakan BP Batam harus segera membebaskan lahan 2.000 hektare dari total 17.600 hektare di Rempang. Lahan tersebut mencakup 3 kampung yang akan digunakan PT Makmur Elok Graha (MEG) membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group, di mana ada 700 kepala keluarga (KK) terdampak.

Ada juga 1 kampung lain di luar Rempang yang kudu dibebaskan untuk membangun tower PT MEG. BP Batam diharuskan menyelesaikan relokasi tersebut paling lambat 28 September 2023.

Namun, Rudi mengaku pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus. Ia menyebut pihaknya masih menggunakan uang BP Batam karena pengajuan tambahan anggaran sebelumnya senilai Rp850 miliar tak kunjung disetujui Badan Anggaran DPR RI.

"Karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Tadi sudah kita laporkan kita butuh uang cukup besar Rp1,6 triliun kalau sekaligus kita bangun," tutur Rudi.

Oleh karena itu, ia mengatakan pihaknya meminta izin bagi yang rumah relokasi belum terbangun, akan diberikan uang sewa tempat tinggal sebesar Rp1,2 juta per bulan. Ada juga uang makan Rp1,2 juta per bulan untuk setiap orang dalam KK.

Sedangkan bagi warga Rempang terdampak yang menempati rumah relokasi berarti hanya akan mengantongi uang makan Rp1,2 juta, tidak mendapatkan uang sewa rumah.

[Gambas:Video CNN]

Arus balik 2002

Pontjo Sutowo Blak******

Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco akhirnya buka suara di tengah kisruh perebutan Hotel Sultan dengan negara.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tersebut. Namun, hak guna bangunan (HGB) tersebut berakhir hingga tanah tempat berdirinya Hotel Sultan tersebut harus kembali ke negara.

Meski Pontjo sudah beberapa kali menggugat demi meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Mahfud pun meminta Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.

Menurutnya, lokasi Hotel Sultan yang strategis menimbulkan kecemburuan banyak pihak. Ia pun membeberkan bahwa semula lahan tersebut bukanlah primadona.

Pontjo mengatakan sang ayah dulu diminta Pemda DKI Jakarta membangun Hotel Hilton Internasional di dekat Lapangan Banteng, bukan di lokasi Hotel Sultan sekarang. Akan tetapi, proyek tersebut akhirnya dibangun di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan diklaim menjadi motor penggerak kemajuan lingkungan.

"Kalau enggak itu (proyek Hotel Sultan) kan, ada apa di sini, siapa yang mau kemari? Dulu tahun 60-an, mayat apa dibuang di sini. Begal apa, dibuang di sini. Ketemu mayat mah bukan jarang, sering. Itu yang menurut saya, kan kita sudah mengubah dari kondisi itu ke kondisi ini, itu yang saya sesalkan," katanya, dikutip dari Detik, Senin (18/9).

Ia berdalih polemik timbul karena Pemerintah Indonesia sudah banyak berganti pejabat sehingga ada perbedaan tafsir kepemilikan tanah tersebut. Pontjo merasa sah-sah saja jika ada perbedaan, tetapi ia menolak dikriminalisasi.

Pontjo heran mengapa dirinya dikriminalisasi dalam kasus Hotel Sultan ini. Menurutnya, apa yang telah dilakukan dirinya selama ini tidak merugikan negara dan lingkungan.

"Ya artinya kita bersengketa kan hak bukan bersengketa kriminal, kalau dulu saya ngerampok ya saya kriminal. Jadi, saya enggak ngerti kenapa bolak-balik saya dipakai-pakai cara kriminal," kritik Pontjo.

Ia merasa seharusnya mendapatkan bintang jasa karena telah membangun industri pariwisata di tanah air. Pontjo menegaskan membangun gedung mudah, tetapi tidak dengan membangun industrinya.

Menurutnya, harus segera dicari solusi atas masalah ini, bukan hanya ribut-ribut semata. Pontjo berharap tidak timbul masalah baru dari pengelolaan tanah tersebut.

"Jadi, saya sekarang lagi berbeda pendapat. Hanya kalau saya lagi berbeda pendapat tuh ya saya inginnya dikasih dong kesempatan yang fairuntuk menjelaskan kepada publik apa sih yang terjadi. Jangan one sidedseolah-olah satu sumber aja gitu dan saya merasa ini bukan pekerjaan yang sekedar make money, ini kan membangun lingkungan," tutur Pontjo tentang alasan muncul ke publik sekarang.

Pontjo pun menyinggung soal kontribusinya kepada negara melalui pajak bumi dan bangunan (PBB). Ia menegaskan dirinya taat pajak dalam pengelolaan Hotel Sultan selama ini.

Ia menyebut tidak mungkin lahan tempat berdirinya Hotel Sultan bisa menyumbang duit ke negara jika dibiarkan kosong. Pontjo pun merasa tidak dihargai dalam kasus ini.

"Sekarang dengan begini (dengan berdirinya Hotel Sultan), Rp80 miliar tiap tahun. Kok enggak dihargai? 'Soalnya dulu kamu enggak bayar ini, enggak bayar ini'. Apanya yang enggak bayar?" bantah Pontjo.

"Ini saya bayar Rp80 miliar tiap tahun. Itu loheconomic impact-nya yang penting. Masa ngeributin 'Eh rupa kamu enggak bagus, baju kamu enggak bagus'. Itu enggak penting buat saya, yang penting itu lingkungan ini terangkat atau tidak," tandasnya.

Ia pun mengancam akan investasi di tempat lain jika pemerintah tidak bisa memberikan kepastian hukum. Pontjo menegaskan di mana dirinya berdiri bisa menjadi lingkungan yang baik, terbukti dari keberadaan Hotel Sultan.

Pontjo juga mewanti-wanti pemerintah investor akan kabur jika negara masih terus bersengketa soal HGB dan hak pengelolaan atas tanah (HPL). Bahkan, calon-calon pengembang baru juga diklaim tak akan minat membangun di tanah air.

Pemerintah sendiri secara gamblang telah menyatakan bakal mengambil alih Hotel Sultan dari PT Indobuildco milik Pontjo.

Terlebih, MA sudah membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbanganMA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGBNomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Bahkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya akan mengawal proses ini.

"Langkah selanjutnya adalah negara akan mengambil langkah untuk mengambil kembali hak terhadap lahan atau aset, tentunya Polri akan mengawal proses yang akan dilaksanakan untuk mengembalikan aset lahan atau lahan tersebut kepada negara," kata Listyo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (8/9).

Di sisi lain, Listyo menyebut ada potensi pidana baru terkait sengketa lahan tersebut. Potensi pidana baru itu, meliputi pidana umum maupun terkait UU Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kami juga melihat ada keputusan yang bersifat eksekutorial yang tak dilaksanakan oleh PT Indobuildco dan ini memunculkan potensi pidana baru. Mulai pidana umum maupun yang terkait UU Tipikor," ujarnya.

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.

[Gambas:Video CNN]

Baca artikel lengkapnya di sini.

Mengguncang langit

BP Batam Kekeh Garap Rempang Eco City: Kami Jalankan Mandat Pemerintah******

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) bakal tetap menggarapRempang Eco City di tengah marak gelombang protes.

"Kami tetap menjalankan mandat dari pemerintah pusat bahwa Rempang Eco City ini merupakan proyek strategis nasional (PSN)," tegas Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait kepadaCNNINdonesia.com, Selasa (12/9).

Bentrok di Rempang dipicu sejumlah warga lokal yang masih belum setuju dengan pengembangan kawasan tersebut yang merupakan kampung adat masyarakat Melayu. Aparat penegak hukum pun terpaksa menembakkan gas air mata karena situasi tidak kondusif.

Meski bentrok terus bergulir, BP Batam menegaskan pihaknya akan tetap melanjutkan pembangunan PSN ini sesuai rencana. Tuty, sapaan akrabnya, menyebut masyarakat terdampak bakal segera direlokasi.

"Pemindahan masyarakat tahap satu di wilayah Sembulang ke hunian sementara sambil menunggu pembangunan hunian tetap di Sijantung akan tetap kami laksanakan," tutup Tuty.

Di lain sisi, koalisi masyarakat sipil terus mendesak pemerintah segera menghentikan proses pembangunan Rempang Eco City. Mereka menilai pembangunan proyek ini sekadar ambisi pemerintah pusat dan mengabaikan aspirasi masyarakat daerah.

Proyek yang telah menyebabkan bentrok antar warga dan aparat ini dinilai berpotensi menghilangkan hak dan identitas masyarakat adat di Rempang.

"Kami Masyarakat Sipil di Riau, Masyarakat Sipil Nasional, dan 28 Kantor Eksekutif Daerah WALHI meminta Presiden (Joko Widodo) mengambil sikap tegas untuk membatalkan program ini," kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi selaku perwakilan koalisi sipil dalam keterangan tertulis, Kamis (7/9).

Koalisi sipil turut mendesak Presiden Jokowi dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mencopot kapolda Riau, kapolres Barelang, hingga komando pangkalan TNI AL Batam yang dinilai bertanggung jawab atas bentrokan ini.

Rempang Eco City adalah salah satu dari sekian banyak PSN Jokowi. Nantinya, kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group. Bahkan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim pabrik di Batam ini digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar di dunia setelah China.

[Gambas:Video CNN]