beb88 slot

Ruang siaran langsung Ruohua setiap jam

Jadi Saksi, Eks Mendag Muhammad Lutfi Tak Hadiri Panggilan Kejagung******

Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dipastikan tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi pada Rabu (2/8) dalam penyidikan perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng,

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum KejagungKetut Sumedana pada Senin (31/7) dalam keterangannya di Jakarta. Ketut menerangkan, penyidik menerima konfirmasi dari penasihat hukum Muhammad Lutfi yang memberikan konfirmasi bahwa kliennya berhalangan hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa.

"Atas pemanggilan tersebut, saksi ML (Muhammad Lutfi) selaku mantan Menteri Perdagangan RI mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan dipastikan tidak hadir karena sedang mendampingi pengobatan sang istri,"ujar Ketut, seperti dilansir Antara, Senin (31/7).

"Untuk itu, tim penyidik akan kembali mengirimkan surat pemanggilan berikutnya,"kata Ketut. Tapi, untuk jadwal pemanggilan berikutnya untuk Muhammad Lutfi, Ketut belum menginformasikannya.

Muhammad Lutfi dipanggil sebagai saksi untuk diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crudepalm oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit selama periode Januari hingga April 2022.

Sebelumnya, penyidik sudah memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi dalam perkara yang sama.

Pada Juni 2023, Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan tiga perusahaan kelapa sawit sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.

Ketiga perusahaan tersebut, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup. Ketiganya terbukti dalam perkara ini berdasarkan putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPOdan turunannya pada Januari 2021 sampai Maret 2022telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di tingkat Kasasi.

Lima orang terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5 hingga8 tahun. Kelima terpidana itu adalah mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, anggota tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang.

Penyelamat Pesawat

Aset Jaminan Utang BUMN Istaka Karya Dilelang Demi Bayar Utang Vendor******

Menteri BUMNErick Thohir bakal lelang aset jaminan utangmilik PT Istaka Karya (Persero) melalui Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) demi membayar para vendor yang berasal dari beragam UMKM.

Keputusan itu diambil karena masalah dengan para vendor itu belum terselesaikan sejak 2013. Istaka Karya sendiri telah diputuskan pailit oleh pengadilan pada 2022 lalu.

Rencananya pada 4 Agustus mendatang, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kurator, dan kreditur akan mengumumkan penyelesaian utang ke vendor UMKM dan kreditur lainnya, termasuk progres pelelangan aset milik Istaka Karya.

Ia pun menuturkan Kementerian BUMN akan menuntaskan masalah Istaka Karya. Erick janji akan bekerja keras agar persoalan yang ditinggalkan Istaka Karya dan menimpa para UMKM serta vendor-vendor pembangunan infrastruktur diselesaikan melalui proses Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Istaka Karya punya catatan menggarap berbagai proyek infrastruktur yang melibatkan banyak UMKM dan vendor-vendor pembangunan. Salah satunya, Proyek Jalan Tol Ir Sedyatmo pada 2007-2008.

Proyek itu belum dibayar Istaka Karya sejak 2011. Perusahaan ini pernah dikenakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan dinyatakan homologasi sehingga utang-utang Istaka Karya dikonversi menjadi saham pada 2013.

Namun pada 2022, Istaka Karya diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Istaka Karya resmi dibubarkan pada Maret 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2023.

Meski demikian, Kementerian BUMN dan Perusahaan BUMN-PPA terus membantu mencarikan solusi terbaik.

[Gambas:Video CNN]

Dao Zhen Xinghe

Nasib WSBK dan MotoGP di Tangan Erick Thohir******

Nasib penyelenggaraan World Superbike (WSBK) dan MotoGP di Sirkuit Mandalika di tangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka mengatakan Erick telah mengimbau pihaknya agar melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah WSBK akan dihapus atau tetap dipertahankan.

Terlebih, ini adalah proses bisnis yang melibatkan banyak pihak, sehingga tak bisa diputuskan begitu saja tanpa pertimbangan yang matang.

Menurutnya, evaluasi tak hanya dilakukan untuk WSBK dan MotoGP tapi juga seluruh event internasional yang menjadi penugasan ITDC, terutama yang dilaksanakan di Sirkuit Mandalika.

"Tidak hanya WSBK, semua kita evaluasi. MotoGP juga. Apa yang harus baru, apa yang mungkin ditunda digeser dimunculkan," imbuhnya.

Troy menekankan sampai saat ini belum ada keputusan mengenai nasib WSBK dan MotoGP dan event lainnya. Pasalnya, evaluasi dari semua aspek seperti, teknis, marketing, promosi, hingga multiplier efek harus betul-betul dikaji.

"Semua masih proses evaluasi, kalau ditanya apakah batal apa tidak, ini proses. Proses evaluasi panjang nggak sehari dua hari. Apalagi, kita BUMN tidak boleh rugi tapi kita harus memberikan dampak. Betul penugasan, tapi penugasan kan harus dihitung secara untung ruginya. Jadi kami lakukan evaluasi, tak hanya WSBK, semuanya," ujar Troy.

Di tempat yang sama, Direktur InJourney Maya Watono mengingatkan penyelenggaraan ajang balap internasional di Mandalika memberikan dampak positif pada perekonomian dan promosi Indonesia di mata dunia.

"Kalau kita lihat MotoGP, multiplier economic impactdari MotoGP Rp3,57 triliun dari satu event. Jadi kita jangan lihat hanya satu event seperti ini, tapi event itu memberikan impact ekonomi dan multiplier effect yang luar biasa untuk masyarakat NTB, dan juga untuk Indonesia sebagai awareness," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kacamata ajaib dunia film

KCIC dan Kemenhub Uji Kereta Cepat Sebelum Resmi Beroperasi******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menguji sarana dan prasarana kereta cepat Jakarta-Bandung. 

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan pengujian dilakukan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan didampingi oleh KCIC beserta kontraktor pembangunan proyek KA Cepat.

Pengujian prasarana KA Cepat telah dimulai sejak 12 Juni 2023 dan terus berlangsung hingga saat ini di berbagai area operasional KA Cepat relasi Jakarta-Bandung.

Uji coba tersebut dilakukan untuk mendapatkan izin operasi prasarana KA Cepat.

Mulai dari pengujian rancang bangun dokumen, pengujian rancang bangun fisik, hingga akhirnya dilakukan uji fungsi.

Ada tiga jenis pengujian. Pertama,uji rancang bangun dokumen di mana proses untuk mengecek kesesuaian dokumen proyek dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi.

Lihat Juga : DPR Dengar Rumor Ahok Bakal Jadi Bos Pertamina

Kedua,uji rancang bangun fisik adalah pengecekan kesesuaian kondisi di lapangan dengan dokumen proyek maupun Permenhub no 7.

Ketiga,uji fungsi yaitu pengetesan fungsi prasarana dengan berbagai parameter yang telah ditentukan.

Sementara itu, pengujian prasarana KA Cepat dibagi menjadi dua aspek yaitu pengujian jalan dan bangunan serta pengujian fasilitas operasi.

Pengujian jalan dan bangunan meliputi jalur KA Cepat di emplasemen maupun petak jalur, jembatan, serta terowongan.

Adapun untuk jalur KA Cepat, objek yang diuji diantaranya rel, wesel, bantalan rel, penambat, dan lainnya.

Sedangkan untuk pengujian fasilitas operasi meliputi persinyalan, telekomunikasi, dan kelistrikan.

[Gambas:Video CNN]

Ksatria Penjaga Santo

Mendag Tak Larang Semua Produk Impor Rp1,5 juta Dijual di E******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan menjual barang impor dimarketplacedi bawah US0 atau Rp1,5 juta berlaku hanya untuk skemacross border commerce.

Artinya, larangan hanya berlaku untuk ritel luar negeri yang menjual produknya langsung ke konsumen di Indonesia.

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Selain itu, ia menjelaskan marketplacetidak boleh sekaligus menjadi produsen. Kemudian pedagang asing di e-commercejuga bakal diperlakukan sama dengan UMKM lokal.

"Perlakuannya harus sama dengan UMKM kita. Perizinan, bayar pajak kalau impor barang," katanya.

Ia menyebut revisi Permendag 50/22 tersebut saat ini sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

[Gambas:Video CNN]

jalan menuju keabadian

Teten Ingin Barang Impor di Bawah Rp1,5 Juta Tak Dijual di e******

Menteri Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mau mengatur harga produk imporyang masuk dan dijual di toko online paling murah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Hal itu dilakukan demi melindungi produk UMKM dalam negeri dari gempuran barang impor.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita tidak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," tuturnya dalam rekaman yang diterima CNNIndonesia dari tim Humas Kementerian Koperasi UKM, Kamis (27/7).

Ia menegaskan tidak boleh ada perdagangan lintas batas yang bisa langsung diakses konsumen Indonesia. Menurutnya, barang-barang dari luar negeri harus melewati mekanisme impor terlebih dahulu, baru bisa melantai di etalase tokoonline.

"Karena UMKM di dalam negeri harus mengurus izin edar, standar nasional Indonesia (SNI), sertifikasi halal, dan sebagainya. Sementara, mereka (produk impor) tanpa harus urus itu lagi. Harus dilarang," tegas Teten.

Kedua, platform digital tak boleh menjual produk pribadi. Teten menegaskan marketplace seharusnya tidak berhak punya merek pribadi atau menjual barang milik perusahaan rekanan.

Pasalnya, algoritma platform tersebut akan mengarahkan para pengguna untuk membeli brand marketplacetersebut atau toko-toko yang terafiliasi. Ini juga menjadi pukulan bagi UMKM lokal.

Sebelumnya, muncul fenomena Project S TikTok yang diklaim bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja. Ujungnya, perusahaan asal China dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

"TikTok menganalisis tren perilaku konsumen Indonesia, kemudian meminta UMKM China memproduksi barang yang laris di Indonesia. Lalu, produknya dipasarkan melalui Project S dengan promosi besar-besaran dan harga murah," kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).