cara hutang dana

Nyonya mengendalikan suami imut itu

Kreditur Minta Pengadilan Nyatakan Garuda Pailit******

Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company selaku kreditur PT Garuda Indonesia Tbk meminta Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat menyatakan maskapai pelat merah itu pailit.

Dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan terdaftar dengan nomor perkara 6/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Niaga Jkt.Pst pada 7 Februari.

Greylag juga meminta PN Jakarta Pusat membatalkan perdamaian proses homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Garuda.

Greylag juga meminta penunjukan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Garuda Indonesia dalam proses kepailitan.

Selain itu, perusahaan tersebut juga memerintahkan kurator untuk menyampaikan pengumuman putusan pailit terhadap Garuda Indonesia dalam berita di Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian dengan jangka waktu paling lambat lima hari setelah putusan diterima pemohon.

"Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Kurator akan ditentukan kemudian setelah kepailitan berakhir; dan Menghukum Termohon (PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk) untuk membayar biaya perkara a quo," ujar Greylag.

Sebelumnya Garuda Indonesia menggugat dua krediturnya yaitu Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company sebesar Rp10 triliun ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Nilai gugatan Rp10 triliun diajukan karena Garuda memandang perbuatan kedua tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian immaterial atas hilangnya keuntungan dan reputasi mereka

"Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk bersama-sama membayar secara tunai dan seketika seluruh kerugian immateril penggugat atas kehilangan keuntungan dan rusaknya reputasi penggugat yang tidak dapat dinilai dalam materi, paling sedikit sebesar Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah)," bunyi petitum dalam gugatan tersebut.

Sementara itu Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyatakan langkah hukum ini merupakan upaya untuk memperkuat landasan hukum atas tahapan restrukturisasi yang telah dirampungkan perusahaan.

Menurutnya, putusan homologasi yang sudah ditetapkan pengadilan menjadi landasan utama proses restrukturisasi yang dilakukan Garuda, termasuk kepada Greylag Goose sebagai kreditur perusahaan.

"Upaya hukum ini harus kami tempuh dengan pertimbangan mendalam atas implikasi yang ditimbulkan oleh Greylag melalui langkah hukumnya," ujar Irfan melalui keterangan tertulis, Kamis (5/1).

Hingga berita ini diturunkan, CNNIndonesia.commasih berupaya meminta tanggapan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra.

[Gambas:Video CNN]

Bertani untuk menyelamatkan dunia

Perlu Peta Jelas Agar Larangan Ekspor 21 Komoditas Tak Jadi Bumerang******

Pemerintah berencana melarang ekspor21 komoditas produk sumber daya alam(SDA) Indonesia dalam bentuk mentah hingga 2040 mendatang.

Hal ini dilakukan atas nama hilirisasi guna memberikan nilai tambah pada sejumlah komoditas tersebut.

Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sudah melarang ekspor nikel sejak 2020. Lalu tahun ini akan dilanjutkan dengan bauksit dan tembaga. 

"Selain bauksit, tembaga, timah kita juga sudah bangun peta jalan hilirisasi bagi Indonesia sampai 2040. Itu ada 21 komoditas," ujarnya dalam webinar Indef, Rabu (8/2).

Menurutnya, 21 komoditas tersebut terbagi dari delapan sektor prioritas antara lain mineral, batu bara, minyak, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Bahlil juga memperkirakan jumlah investasi untuk mengembangkan bahan mentah tersebut mencapai US$5,3 miliar atau Rp8.179,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Ia menilai larangan ekspor bahan mentah 21 komoditas itu adalah langkah dan strategi yang dilakukan pemerintah untuk menambah pundi-pundi ke perekonomian. Kepercayaan diri Bahlil itu berdasar hasil dari larangan ekspor nikel mentah pada 2020 lalu yang memberikan nilai tambah sangat besar.

Lihat saja, pada 2017 sebelum larangan, ekspor produk besi dan baja Indonesia hanya US,3 miliar. Lalu, setelah larangan berlaku, pada 2022 realisasi ekspor produk besi dan baja tercatat sebesar US,8 miliar.

"Jadi ini adalah jalan, strategi, yang harus Indonesia lakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita, dorong jadi negara baik dan optimalisasikan sumber daya alam yang ada. Ini ada strategi negara," ucapnya.

Adapun 21 komoditas yang bakal dilarang ekspor itu adalah batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas, perak aspal buton, minyak bumi, dan gas bumi.

Lalu, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu log, genah pinus, udang, perikanan, rajungan, rumput laut, serta garam.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan dalam melaksanakan wacana ini, pemerintah tidak boleh serampangan. Yang terpenting dari rencana pemerintah dalam melarang ekspor 21 komoditas adalah roadmapatawa peta jalan yang jelas.

Dalam roadmaptersebut, harus ada tahapan dari setiap fase yang ingin dicapai pemerintah dalam kebijakan pelarangan ekspor komoditas mentah. Misalnya, kata Yusuf, dalam lima tahun ke depan pemerintah mempersiapkan pembangunan smelter, terutama untuk komoditas yang membutuhkannya untuk tuntutan hilirisasi.

Selain itu, dalam lima tahun ke depan lagi juga bisa ditetapkan bagaimana bentuk ataupun cara yang dilakukan pemerintah untuk menggaet investasi dalam rangka mendorong hilirisasi 21 komoditas ini.

Tak ketinggalan, perlu ada proyeksi kebutuhan dari 21 komunitas itu dalam jangka panjang. Artinya, proyeksi kebutuhan ini tentu akan bermanfaat terutama untuk memastikan supplyyang akan diproduksi oleh 21 komoditas tersebut tidak berlebih di perjalanan sampai 2040 nanti.

"Karena kalau kita berbicara suplai yang berlebih ini kan akan mengerek harga komoditas tersebut ke level yang lebih rendah dan tentu posisi ini tidak menguntungkan terutama bagi pelaku usaha dan juga pemerintah," kata Yusuf kepada CNNIndonesia.com.

Ia juga menyebut proyeksi terkait kebutuhan dari 21 komoditas ini akan sangat penting terutama untuk mempersiapkan berapa lama waktu transisi yang dibutuhkan.

Dengan kata lain, jika dalam lima tahun ke depan ada komoditas tertentu yang relatif belum siap untuk dilarang ekspornya, maka masih harus diberikan waktu lagi.

"Dan ketika kita berbicara waktu sekali lagi ini akan kembali lagi ke masing-masing dari komoditas tersebut," kata Yusuf.

Lihat Juga : Konflik Berlarut Ancam Pembangunan Infrastruktur di Papua

Pastikan Tak Ada Balas Dendam dari Negara Lain

Satu pukulan bagi kaisar

Jagoan Kripto Loyo di Awal Pekan, XRP Paling Anjlok******

Harga mayoritas kripto dengan kapitalisasipasarterbesar kompak memerah pada Senin (13/2).XRPmenurun paling dalam.

Mengutip coinmarketcap, XRP terperosok 3,6 persen ke USEks Komisioner KPU Jadi Komisaris Anak Usaha PLN******

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman terpilih sebagai komisaris PT Indonesia Poweryang merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero).

Mengutip situs resmi PT Indonesia Power, Minggu (12/2), Arief menjadi komisaris bersama dengan Muhammad Priharto Dwinugroho, Djoko Siswanto, dan Lukmanul Haki.

PT Indonesia Power juga mencantumkan sejumlah jabatan yang pernah diemban Arief sebelum menjadi komisaris perusahaan, yakni Ketua atau Anggota KPU RI (2017-2022), Anggota KPU RI (2012-2017), Anggota KPU Provinsi Jawa Timur (2004-2012), dan Peneliti Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (2000-2005).

Sementara itu, Indonesia Power merupakan anak perusahaan PLN yang berfokus menyediakan tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik dan sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik yang mengoperasikan pembangkit yang tersebar di Indonesia.

Dalam bisnis penyediaan energi listrik, perusahaan mendistribusikan energi listrik tersebut ke PLN, untuk selanjutnya disalurkan ke konsumen. Listrik yang didistribusikan oleh perusahaan berasal dari pembangkit milik sendiri maupun dari pembangkit milik pihak lain yang dikelola oleh perusahaan.

Selain mengelola unit pembangkit, Indonesia Power memiliki lima anak perusahaan, dua perusahaan patungan (joint venture company), satu perusahaan asosiasi, dan tiga cucu perusahaan (afiliasi dari anak perusahaan) untuk mendukung strategi dan proses bisnis perusahaan.

PT Indonesia Power awalnya didirikan pada 3 Oktober 1995 dengan nama PT PLN Pembangkitan Jawa Bali I (PT PJB I). Pada 8 Oktober 2000, PT PJB I berganti nama menjadi Indonesia Power sebagai penegasan atas tujuan perusahaan untuk menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik independen yang berorientasi bisnis murni.

Adapun pemegang saham Indonesia Power terdiri dari PLN sebanyak 1 lembar saham seri 1 dan 5.215.647.598 lembar saham seri 2 serta Yayasan Pendidikan dan kesejahteraan (YPK) PLN sebanyak 1 lembar saham seri 2.

[Gambas:Video CNN]

Bitcoin dihargai US.698 per keping imbas pelemahan tipis 0,51 persen. Koin dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua, Ethereum, tergelincir 1,9 persen ke US.504 per koin.

Dogecoin dihargai USDPR Bicara Potensi Pencabutan Izin Pengembang Meikarta******

DPR RI menyinggung soal potensi pencabutan izin PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembangMeikarta buntut polemik pihak Meikarta dengan para pembeli apartemen.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pencabutan izin bisa berdampak luas pada pembeli yang menuntut haknya. Hal itu ia sampaikan usai bertemu pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

"Saya pikir soal pencabutan izin itu juga kita jangan masuk ke ranah itu, karena bisa berdampak pada konsumen lain yang ribuan. Tapi bagaimana solusinya supaya permasalahan yang ada ini di beberapa atau sekelompok pembeli bisa teratasi dengan baik," katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (10/2).

Sebelumnya, Wendy salah satu konsumen Meikarta meminta pemerintah perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan memasarkan apartemen. Ia mencontohkan para pengembang di Singapura minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen baru bisa mengajukan izin kepada pemerintah.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," tuturnya di PN Jakarta Barat usai menghadiri sidang kedua gugatan perdata dari PT MSU, Selasa (7/2) lalu.

Lihat Juga : Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Dihapus Mulai 1 Januari 2025

Sebetulnya, pemerintah sudah punya UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Di dalam beleid tersebut, pengembang wajib memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli. Hal itu dijelaskan di pasal 16 ayat 2.

Lalu, di Pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.

Kemudian di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.

Pasal 43 ayat 2 huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 97.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.

Jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.

Namun, ada beberapa perubahan di UU Rusun melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja), yang diterbitkan 30 Desember lalu.

Salah satu perubahan mencakup mekanisme sanksi yang diatur dalam Pasal 117 Perppu Cipta Kerja. Ayat (2) Pasal 117 ayat 2 menyebut selain pidana denda, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan perizinan berusaha atau pencabutan status badan hukum.

[Gambas:Video CNN]

Tether, USD Coin dan Binance USD masih setia sebagai koin berharga US. Trio satu dolar AS ini berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.

Polygon pun melemah 2,5 persen ke harga US,21 persen per koin. Tren sepekan, koin nomor 1o ini masih berhasil naik tipis 0,5 persen.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Tian Xing Zhan Ji

Pengusaha Ritel Ungkap Penyebab Warunk Upnormal Sepi hingga Tutup******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey memperkirakan ada beberapa alasan di balik tutupnya sejumlah usaha food and beverage, termasuk Warunk Upnormal dalam beberapa waktu terakhir.

Pertama, Warunk Upnormal yang merupakan start up dinilai tidak memperhitungkan perubahan zaman.

"Jadi ketika mereka sudah start up, kemudian mereka sudah comfort dengan start up itu dengan ada masuk modal dari ventura atau crowd funding, kemudian mereka buka buka buka (gerai) tapi pelayanannya mereka nggak jaga misalnya," ujarnya di Hypermart Puri Indah, Jakarta Barat, Rabu (8/2).

Hal itu yang membuatnya cenderung kalah saing dengan bisnis food and beverage lainnya yang sedang menjadi tren.

Roy mengatakan bisnis food and beverage harus adaptif dengan perkembangan zaman, dengan melakukan perubahan dan inovasi.

"Perubahan itu sudah bukan tahunan, mingguan, (tapi) harian. Jangan begitu terus," kata Roy.

Warunk Upnormal mendadak viral dan menjadi perbincangan warganet. Pasalnya, kafe yang sempat ngehits beberapa tahun lalu itu diklaim sepi, bahkan ada beberapa gerai yang tutup permanen.

Obrolan soal Warunk Upnormal mencuat di media sosial Twitter. Para pengguna media sosial itu berbincang mengenai bagaimana rasa makanan dan minuman di kafe tersebut hingga kondisinya sekarang.

"Kalian pernah makan di Warunk Upnormal gak fess? Gimana nih menurut kalian??" cuit pengguna Twitter di salah satu akun auto base terkait kuliner, dikutip Selasa (7/2).

Mengutip detikcom, beberapa gerai Warunk Upnormal saat ini memang berstatus tutup permanen. Lokasi tersebut tersebar di berbagai kota dan pulau, antara lain di Gresik, Bogor, Mojokerto, Makassar, Purwokerto, Seturan, Gejayan, Buah Batu, Kopo, dan Cinere.

Gerai Warunk Upnormal lainnya yang tutup tersebar di Cimindi, Cirebon, Lampung, Jambi, Semarang, Banjarmasin, Pekanbaru, Tegal, Jatinangor, hingga Sumenep. Salah satu gerai tersebut pun membenarkan kabar tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pakar hebat dari dunia lain

<句子>

kejahatan

<句子>