situs slot terpercaya membayar

dunia fantasi yang hilang

DPR Minta Subsidi Mobil Listrik Digeser ke Pupuk dan 'Wong Cilik'******

DPR RI mengkritik pemerintah yang memberikan subsidi besar-besaran untuk mobil listrik. Sejumlah anggota dewan menilai bantuan besar harusnya diberikan kepada masyarakat kecil, seperti subsidi pupuk yang justru berkurang selama beberapa waktu terakhir.

Pemerintah memang memberikan insentif untuk mobil listrik melalui pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dari 11 persen menjadi 1 persen.

Kritikan pertama datang dari Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Fauzi Amro langsung di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Artinya lima tahun belakang subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun," ujarnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/5).

Karenanya, ia berharap pemerintah bisa membatalkan pemberian subsidi mobil listrik dan mengalihkannya ke masyarakat kecil.

"Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambang," jelasnya.

Kritikan lainnya datang dari Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Masinton Pasaribu sebagai pandangan dari partainya. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan dibandingkan memberikan subsidi untuk mobil listrik.

Ia menekankan karena 65 persen penopang pertumbuhan ekonomi berasal dari lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan, hingga transportasi yang pelakunya banyak masyarakat kecil.

"Sektor ini membutuhkan intervensi pemerintah juga. Jadi intervensi pemerintah jangan hanya mobil listrik saja tapi juga sektor kerakyatan," jelas Masinton.

Kritikan juga datang dari Fraksi PKS yang dibacakan oleh Andi Akmal Pasluddin. PKS berpandangan bahwa pemberian insentif untuk mobil listrik sebagai pemborosan. Dampaknya juga dinilai tidak signifikan karena menyasar kelompok menengah-atas.

"Besarnya insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada kendaraan mobil listrik hanya akan dinikmati oleh segelintir pelaku dan konsumen kelas atas. Tujuan insentif ini juga tidak sentuh tujuan afirmatif belanja perpajakan," kata Andi.

Sejalan dengan fraksi lainnya, PKS pun berharap pemerintah bisa mengalihkan subsidi untuk kendaraan listrik tersebut untuk memperbanyak bantuan kepada masyarakat kecil.

"Fraksi PKS mendorong agar insentif perpajakan diarahkan dorong afirmasi ke masyarakat kecil seperti honor relawan, kader posyandu, relawan jumantik, relawan keluarga berencana, dan relawan sosial lainnya yang dibiayai APBN dan APBD tidak dipotong pajak atau pungutan lainnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

penyedia sistem

Pemerintah Naikkan Insentif Pengali Ekspor Demi Kerek DMO Minyakita******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menaikkan insentif faktor pengali ekspor bagi pelaku usaha yang memasok minyak goreng rakyat dalam bentuk kemasan Minyakita dari 1,5 menjadi 2 untuk kemasan bantal, serta dari 1,75 menjadi 2,25 untuk kemasan lainnya.

Kenaikan diharapkan mendorong produsen meningkatkan kewajiban pasok ke dalam negeri atau domestic market obligation(DMO) dalam bentuk kemasan merek Minyakita. Dengan insentif itu, produsen yang memasok Minyakita memiliki hak ekspor CPO lebih banyak dibanding hanya memasok minyak goreng curah.

"Diharapkan dengan menaikkan angka (insentif) kemasan, bisa menarik untuk dijadikan DMO," kata Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim dalam konferensi pers, Kamis (27/4).

"Minyakita yang proporsi naik jadi 55 persen saat ini dibanding minyak curah, ini perlahan menurunkan harga Minyakita di berbagai daerah," katanya.

Ke depan, Isy mengatakan kenaikan insentif diharapkan proporsi Minyakita dapat terus meningkat menjadi 70 persen dan minyak curah 30 persen.

Lihat Juga : Fakta Terkini Indomie Ayam Spesial Ditarik di Taiwan dan Malaysia

Selain itu, Kemendag akan bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) pada minggu ini untuk membahas utang pemerintah sebesar Rp344 miliar. Utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu, yang belum dibayar hingga saat ini.

"Kami masih menunggu pendapat hukum Kejaksaan Agung. Untuk Aprindo kami sudah menjadwalkan pertemuan minggu ini,"katanya.

Aprindo sempat mengancam akan berhenti menjual minyak goreng jika utang itu tidak segera dilunasi. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menjelaskan program minyak satu harga diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2022 melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam aturan itu, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Padahal, saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter.

Pelaku usaha menutup selisih HET dan harga keekonomian dari Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, dana itu tak kunjung diberikan.

Roy mengatakan saat utang tersebut belum dibayar, Permendag Nomor 3 Tahun 2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Anda menyebut ini jari emas

Menteri KKP Jawab Isu Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut demi Singapura******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono buka-bukaan soal kebijakan Jokowi mengizinkan ekspor pasir lautlagi. Termasuk untuk ekspor ke Singapura.

Ia mengatakan ekspor pasir laut ke Singapura memang bisa saja. Tapi syaratnya, ekspor dilakukan dalam bentuk pasir laut sedimentasi.

Ekspor juga bisa dilakukan kalau kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

"Setelah terbentuk tim silahkan dikaji di mana sedimentasi di Indonesia jumlahnya berapa baru boleh dieksploitasi. Mengambilnya juga tidak boleh sembarangan, harus dengan teknik dan teknologi khusus," katanya kepada wartawan Rabu (31/5).

Setelah proses eksploitasi dilakukan, pasir laut hasil sedimentasi boleh digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi, barulah pasir tersebut boleh diekspor, termasuk ke Singapura. 

"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau dia menggunakan pasir sedimentasi dia harus bayar PNBP, begitu juga ekspor. Dia juga harus dikenakan PNBP dan PNBP nya lebih tinggi," katanya.

Ia menambahkan PNBP tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan sektor kelautan.

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut lagi. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Shenwutu

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.

Petualangan seorang gadis cerdas

IHSG Diramal Bergerak Sideways di Pembukaan Pagi Ini******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak sideways pada perdagangan Selasa (16/5).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pergerakan IHSG masih terlihat betah berada dalam rentang konsolidasi wajar. Namun, potensi kenaikan jangka panjang masih terbuka.

"Sedangkan dalam jangka pendek potensi tekanan masih akan membayangi pergerakan IHSG, sehingga hingga beberapa waktu mendatang IHSG masih akan cenderung bergerak sideways," ujarnya dalam riset hariannya.

Untuk hari ini, William merekomendasikan beberapa saham yang bisa dikoleksi oleh investor seperti, ASII, ICBP, GGRM, BMRI, AKRA, TBIG, UNVR, dan ASRI.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat indeks saham cenderung melemah atau secara teknikal indeks saham kembali menunjukkan momentum bearish.

"Berdasarkan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) menandakan momentum bearish," kata Ivan.

Lihat Juga : Wakil Ketua DPR soal Subsidi Mobil Listrik: Pakai Akal Sehat Bernegara

Ivan memproyeksi IHSG hari ini akan bergerak di level support 6.667, 6.612, 6.590 dan 6.542. Sementara level resistennya di 6.760, 6.825 dan 6.852.

Sebelumnya, IHSG ditutup di level 6.711 pada Senin (15 /5). Indeks saham menguat 3,97 poin atau naik 0,06 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,33 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,40 miliar saham.

Pada penutupan tersebut tercatat 241 saham menguat, 294 saham terkoreksi, dan 209 saham lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

Mudik Lebaran, Penumpang Pesawat di Bandara AP II Tembus 2 Juta******

PT Angkasa Pura II(AP II) mencatat pergerakan penumpang di 20 bandara yang dikelola perseroan menembus 2 juta orang pada 12-20 April 2023 atau H-10 sampai H-2 Lebaran.

Berdasarkan data Posko Angleb 2023, pergerakan penumpang tercatat 2,06 juta penumpang atau meningkat sekitar 26 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, 1,63 juta penumpang.

Sementara itu, pergerakan pesawat tercatat 15.840 penerbangan atau menanjak 17 persen.

"Kenaikan jumlah penumpang cukup signifikan ini mampu dikelola dengan baik oleh AP II dan para stakeholder sehingga arus mudik berjalan dengan lancar" ujar Awaluddin dalam keterangan resmi, Jumat (21/4).

Ia mengungkapkan pihaknya sudah memproyeksikan lalu lintas penerbangan pada Angleb 2023 akan tinggi dan hampir menyamai 2019 atau saat kondisi belum ada pandemi.

"Sejalan dengan itu, kami menyiapkan rencana operasi guna memastikan untuk dapat mengakomodir tumbuhnya permintaan," terangnya.

Di samping itu, kebijakan pemerintah terkait cuti bersama juga mendukung kelancaran arus mudik di bandara.

"Selain karena kesiapan yang telah dilakukan AP II, kelancaran arus mudik juga tidak lepas dari kebijakan pemerintah menambah cuti bersama untuk memecah konsentrasi keberangkatan pemudik," terangnya.

Khusus di Bandara Soekarno-Hatta, sepanjang H-10 hingga H-2 Lebaran, jumlah penumpang tercatat 1,24 juta penumpang atau naik 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, jumlah penerbangan meningkat 5 persen dari 8.547 penerbangan menjadi 8.975 penerbangan.

Adapun lima bandara tersibuk yang dikelola perseroan selama arus mudik H-10 sampai H-2 adalah: Soekarno-Hatta (Tangerang), Bandara Kualanamu (Deli Serdang), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru) dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang).

[Gambas:Video CNN]