slot klik 4d

Ambisi Berdarah Besi

pinjam uang di jenius

KPU: Pembersihan APK tanggung jawab peserta pemilu******

Surabaya (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum mengingatkan pembersihan alat peraga kampanye atau APK di ruang publik merupakan tanggung jawab dari masing-masing peserta pemilihan umum.

Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam menjelaskan tahapan Pemilu 2024 mulai hari Minggu ini pukul 00.01 WIB telah memasuki masa tenang.

"Selama masa tenang, peserta pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apa pun. Itu untuk memberi kesempatan pemilih melakukan perenungan siapa yang akan dipilih," katanya saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu pagi.

Baca juga: Bawaslu pimpin penertiban APK saat masa tenang di Kota Bandung

Selama masa tenang pemilu yang berlangsung 11 hingga 13 Februari 2024, APK yang selama masa kampanye didirikan di ruang publik harus dibersihkan.

"Pembersihan APK selama masa tenang sebenarnya merupakan tanggung jawab peserta pemilu, tetapi kami selaku penyelenggara pemilu berkewajiban mengoordinasi pembersihan," ujar Anam.

Maka tepat memasuki tanggal 11 Februari 2024, sejak pukul 00.01 dini hari tadi, KPU Jawa Timur bersama Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan pemangku kepentingan terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah provinsi setempat, langsung bergerak melakukan pembersihan APK dari ruang publik.

Tampak pembersihan APK oleh penyelenggara Pemilu Jawa Timur di wilayah Kota Surabaya yang berlangsung Minggu dini hari juga diikuti sejumlah perwakilan partai politik peserta pemilu.

Baca juga: Kekurangan personel jadi kendala penertiban APK di DKI Jakarta

Choirul Anam memastikan koordinasi pembersihan APK bersama para pemangku kepentingan tersebut berlangsung serentak sampai di wilayah kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan maupun desa di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, tidak ada sanksi bagi peserta pemilu yang tidak melakukan pembersihan APK dari ruang publik selama masa tenang.

Peserta pemilu yang APK-nya dibersihkan oleh petugas bisa mengambilnya di Kantor Bawaslu atau Satpol PP setempat.

Targetnya ruang publik harus bersih dari APK sebelum hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024.

"Jadi, APK tidak harus bersih dari ruang publik hari ini. Bisa sampai besok atau lusa. Targetnya saat pemilu berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 sudah harus bersih total dari APK," ucapnya.

Baca juga: Pemkot Medan dukung Bawaslu tertibkan APK di masa tenang

Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nasrullah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

cara pinjam online kredivo

KPK periksa Budi Sylvana soal pos anggaran APD Kemenkes******

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Budi Sylvana soal pos anggaran dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kemenkes tahun 2020.

"Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan hitungan pos dan besaran anggaran dalam pengadaan APD di Kemenkes, termasuk dugaan aliran uang yang dinikmati berbagai pihak dari pengadaan tersebut," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan saksi Budi Sylvana diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2020.

Baca juga: KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD

Hal yang sama juga dikonfirmasi penyidik KPK kepada Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pertambangan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Pius Rahardjo

Dalam perkara tersebut, Pius diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai X KPPBC Tipe Madya Pabean B Bogor tahun 2020.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.

Baca juga: KPK periksa Budy Silvana soal aliran uang terkait korupsi APD

Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," kata Alex saat itu.

Baca juga: KPK sebut kerugian negara dalam korupsi APD Kemenkes Rp625 miliar

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Baca juga: KPK periksa PPK Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Budy Silvana
Baca juga: KPK cegah lima orang ke luar negeri terkait penyidikan di Kemenkes

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pedang Keadilan One Piece

website slot paling gacor

Bawaslu imbau warga tak ciptakan konflik jelang pemungutan suara******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengimbau masyarakat tidak menciptakan konflik menjelang hari pemungutan suara pasangan calon presiden-calon wakil presiden dan anggota legislatif pada 14 Februari 2024.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta setiap orang dapat menjaga iklim politik tetap kondusif sehingga aktivitas yang dapat mengganggu itu sebaiknya dihindari.

“Hal-hal yang bisa menimbulkan konflik dan lain-lain, lebih baik dihindarkan, karena sekarang menjelang pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut,” kata Bagja menjawab pertanyaan wartawan soal film dokumenter “Dirty Vote” saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu.

Terkait kritik yang ditujukan ke Bawaslu dalam film itu, Bagja mempersilakan masukan-masukan itu ditujukan kepada lembaga yang saat ini dia pimpin.

“Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu silakan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu selama kami melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata dia.

Menurut Bagja, Bawaslu RI dan jajaran pengawas pemilu di daerah sejauh ini telah melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, dia menyerahkan penilaian atas kinerja Bawaslu itu sepenuhnya kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, silakan kritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun, pada titik ini Bawaslu sudah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tetapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silakan. Kami tidak bisa meng-drive(mengendalikan, red.) perspektif masyarakat,” kata Bagja.

Dia pun menghormati kebebasan berpendapat yang menjadi hak setiap warga negara. “Apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusi, demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin, diatur oleh undang-undang,” kata Ketua Bawaslu RI.

Film dokumenter “Dirty Vote” pada Minggu siang dirilis oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube. Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu. Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Dalam waktu kurang lebih 8 jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat satu juta lebih orang dan dan disukai oleh 117.000 lebih pengguna YouTube.

Baca juga: Bawaslu sebut tujuh indikator kerawanan paling banyak terjadi di TPS
Baca juga: Bawaslu soal film Dirty Vote: Silakan kritik, kami bekerja sesuai UU
Baca juga: Bawaslu sebut ada surat suara tak sampai ke WNI di Malaysia

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

kegunaan kredivo

Polri tegaskan informasi ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 hoaks******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menegaskan video terkait ketidaknetralan Kapolri dalam Pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan atau kabar bohong (hoaks).
"Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoaks dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda Hoaks," kata Sandi dalam keterangan di Jakarta, Minggu. Sejumlah video terkait ketidaknetralan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam Pemilu 2024 tersebar di media sosial. Dalam video tersebut dinyatakan bahwa Kapolri memerintahkan Dirbinmas Polda jajaran tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon kepada para kapolda. Kapolri di dalam video tersebut disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu. Sistem door to door sistem oleh Bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi dan diperintahkan untuk mengerahkan da'i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon. Selain itu, di dalam video itu Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da'i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet. Lalu meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.
Baca juga: Bawaslu: TPS dekat rumah pasangan calon rawan, tetapi tak dilarang Terkait informasi hoaks tersebut, Sandi meminta masyarakat tidak mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.
"Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoaks," ujar Sandi. Sandi juga menegaskan, Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat. "Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan Pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat," kata Sandi.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

penjelajah bintang

pegadaian pinjam uang

Sukses paripurna Qatar pupus nestapa Piala Dunia******

Jakarta (ANTARA) - Kemenangan atas Yordania dalam final Piala Asia 2023 malam Minggu tadi yang juga sukses mempertahankan gelar turnamen ini yang sebelumnya didapatkan dari edisi 2019 turnamen itu, adalah pembuktian untuk kualitas tim sekaligus penebusan untuk catatan buruk bagi Qatar.

Pembuktian bahwa mereka masih menjadi tim terbaik, atau paling tidak salah satu yang terbaik di Asia.

Sukses di Stadion Lusail pada Sabtu malam tadi itu adalah juga penebusan untuk pengalaman menyakitkan yang mungkin sulit dilupakan sepanjang hidup oleh Qatar.

Pengalaman menyakitkan itu adalah kegagalan dalam Piala Dunia FIFA yang diadakan dua tahun silam.

Ketika itu mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia berkinerja paling buruk sepanjang masa, setelah kalah dalam semua dari tiga pertandingan fase grup. Pertama dari Belanda, kemudian Senegal, dan terakhir dari Ekuador. Qatar kebobolan tujuh gol dan hanya bisa mencetak satu gol.

Tak ada tuan rumah Piala Dunia yang mencatat statistik seburuk Qatar. Sebelum Qatar, hanya Afrika Selatan pada 2010 yang menjadi tuan rumah Piala Dunia yang gagal melaju ke babak knockout.

Tetapi Afrika Selatan melakukannya setelah mengumpulkan empat poin dari catatan sekali menang dan sekali seri.

Afrika Selatan tersisih karena kalah selisih gol dari Meksiko yang sama-sama mengumpulkan empat poin.

Jika ukuran turnamen FIFA yang digelar di Qatar dipakai untuk Piala Dunia 2010, Afrika Selatan pastilah masuk babak knockout.

Pencapaian itu menjadi mimpi buruk yang sulit disingkirkan dari ingatan Qatar, khususnya masyarakat sepak bola mereka.

Pengalaman sangat menyakitkan itu menjadi ironi untuk sukses penyelenggaraan turnamen Piala Dunia yang justru dicapai secara fenomenal oleh Qatar.

Bagaimana tidak, Piala Dunia 2022 disebut-sebut sebagai turnamen FIFA paling memikat hati, paling dramatis dan paling dikenang sepanjang sejarah modern manusia.

Di sanalah, kehebatan Lionel Messi di lapangan hijau tersempurnakan. Salah satu pesepak bola terbesar sepanjang zaman itu akhirnya mendapatkan trofi yang sebelumnya tak pernah dia raih.

Qatar mungkin akan selalu ada dalam kenangan Messi.

Bukan hanya itu, turnamen Piala Dunia di Qatar adalah juga turnamen FIFA yang paling menyedot perhatian manusia sejagat raya. Miliaran manusia menyaksikan perhelatan itu.


Hapus jejak buruk

Pil teramat pahit akibat tersingkir dari Piala Dunia dengan tak memperoleh satu poin pun itu mungkin lebih menyakitkan ketimbang rangkaian kritik kepada Qatar menjelang kickoff Piala Dunia 2022, yang berpusat pada perlakuan negara itu kepada buruh migran dan warga minoritas.

Para penguasa Qatar sudah tahu kritik-kritik semacam itu tak akan membatalkan FIFA dalam menggelar turnamen di negara kaya raya di Teluk Arab tersebut yang juga Piala Dunia pertama yang diadakan di tanah Arab.

Tetapi apa yang dicapai selama Piala Dunia 2022, sempat menggerus kepercayaan diri Qatar, apalagi mereka agresif meneguhkan diri sebagai pemimpin kawasan dan global dengan memanfaatkan segala matra, termasuk olahraga.

Yang lebih menyesakkan lagi, kegagalan itu membuat Qatar tak bisa mengagungkan diri lebih hebat dari pada Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang selain bersekutu dengan Qatar, diam-diam sengit bersaing di segala arena kehidupan global, dari panggung politik dan diplomasi, sampai olahraga dan ekonomi serta sains.

Rasa itu sempat mengganggu persiapan mereka menghadapi Piala Asia 2023 yang semestinya digelar tahun lalu di China.

Qatar memenangkan bidding setelah Indonesia dan Australia mengundurkan diri.

Korea Selatan juga mengajukan tawaran tapi Qatar yang sukses menyelenggarakan Piala Dunia 2022 adalah pilihan yang tak mungkin dikesampingkan oleh badan sepak bola Asia, AFC.

Agaknya ada ambisi besar di balik menggelar Piala Asia 2023.

Salah satu ambisi itu adalah menghapus jejak buruk Qatar selama berkiprah dalam Piala Dunia 2022.

Tetapi persiapan Qatar untuk Piala Asia 2023 tak bisa dibilang matang. Pada Desember tahun lalu mereka mendadak mengganti pelatih Carlos Queiroz dengan “Tintin” Marquez Lopez.

Walaupun mereka juga berambisi menjadi tim pertama setelah Jepang yang mempertahankan gelar juara Asia pada 2004, kapten timnas Qatar, Hassan al-Haydos, mengakui skuad Qatar kali ini tidak berada pada level yang sama dengan tim yang menjuarai Piala Asia 2019.

Ternyata kemudian, mereka malah menjadi salah satu tim paling tangguh selama Piala Asia 2023.

Ketika tim-tim sesama raksasa Asia seperti Arab Saudi, Irak, Korea Selatan dan Jepang berguguran, Qatar menjadi tim raksasa yang solid dan mengagumkan.

Penegasan untuk itu terletak pada 15 gol yang mereka ciptakan dan lima kali kebobolan, dalam turnamen itu.


Cara bangkit teramat manis

Perjalanan mereka menemui kesulitan saat diuji Uzbekistan dalam perempat final sampai terpaksa melalui adu penalti. Pun dalam semifinal melawan Iran. Mereka menang 3-2 setelah bertarung habis-habisan.

Melawan Yordania dalam partai puncak terlihat lebih rileks dibandingkan saat menghadapi Iran, kendati Yordania sama kuatnya dengan tim-tim kuat yang sudah dihadapi Qatar.

Disaksikan oleh 86.492 penonton termasuk penguasa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani dan Presiden FIFA Gianni Infantino, Qatar memimpin 1-0 dari tendangan penalti Akram Afif, yang tak lama kemudian disamakan oleh Yazan Al-Naimat.

Kedudukan imbang hanya bertahan enam menit karena Qatar kembali mendapatkan hadiah penalti akibat pelanggaran Mahmoud Al-Mardi di kotak penalti Yordania.

Afif kembali menjadi algojo dan untuk kedua kalinya sukses memasukkan bola ke gawang Yordania.

Pada menit tambahan babak kedua, Qatar kembali mendapatkan penalti setelah Afif dijatuhkan oleh penjaga gawang Yazid Abu Layla. Afif semula dianggap offsidetapi ternyata diputuskan tidak, sehingga perhatian wasit balik tertuju pada momen Yazid menjatuhkan Afif.

Penalti ketiga ini pun berhasil dikonversi dengan mulus menjadi gol oleh Afif.

Qatar pun sukses mempertahankan gelar juara Piala Asia, sedangkan Akram Afif dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Asia 2023 berkat delapan gol yang dia ciptakan selama turnamen ini.

Tak hanya Afif yang diganjar penghargaan, karena kiper mereka, Meshaal Barsham, juga mendapatkan anugerah penjaga gawang terbaik Piala Asia 2023.

Kiper berusia 26 tahun yang bermain untuk klub Al Sadd SC di Qatar itu membuat tiga clean sheet dari tujuh laga yang dimainkan Qatar setelah pertama kali dimainkan dalam laga terakhir fase grup melawan China.

Barsham juga berperan besar dalam keberhasilan Qatar menaklukkan Iran, Jepang, Korea Selatan dan Arab Saudi.

Sukses individual dan tim ini terasa paripurna nan istimewa. Sukses ini juga melukiskan cara bangkit yang teramat manis sekaligus mengagumkan yang dibuat Qatar, setelah terpuruk dua tahun lalu dalam Piala Dunia 2022.

Selamat untuk Qatar.

Copyright © ANTARA 2024

Pembunuhan mutlak

ug300 slot

Hotman: Pelaku hoaks Mirage 2000******

Yang jelas sudah saya bilang tadi cara menerjemahkan-nya kepada isi video kelihatan benar itu orang Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Pengacara Hotman Paris Hutapea curiga pelaku penyebaran kabar bohong (hoaks) suap pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 oleh Kementerian Pertahanan RI merupakan warga negara Indonesia (WNI).

Hotman, yang per hari ini resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum Kemhan RI terkait kasus itu, menjelaskan hasil pengamatannya terhadap tayangan hoaks tersebut memperkuat keyakinannya video itu dibuat oleh orang Indonesia.

"Yang jelas sudah saya bilang tadi cara menerjemahkan-nya kepada isi video kelihatan benar itu orang Indonesia," kata Hotman saat jumpa pers di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Senin.

Tidak hanya itu, pengacara itu juga menyinggung DPP NCW yang namanya tercantum dalam beberapa video hoaks tersebut. "Jelas-jelas di video itu ada tulisan DPP NCW di penutupnya pun ada kata-kata dia," ucap Hotman.

DPP NCW yang disebut Hotman saat jumpa pers merujuk pada Dewan Pimpinan Pusat National Corruption Watch yang pernah menuding Raffi Ahmad terlibat kasus pencucian uang. Menurut Hotman, tuduhan DPP NCW terhadap Raffi sampai hari ini pun tidak terbukti.

Walaupun demikian, Hotman masih menunggu masa tenang berakhir sebelum memutuskan langkah hukum seperti apa yang akan ditempuh Kemhan RI. Dia membuka kemungkinan kasus itu dilaporkan ke Polri.

"Bisa juga, tetapi nanti tergantung dari putusan pimpinan Kemhan. Belum bisa (ada) putusan final sekarang, tetapi yang jelas bahwa video yang saya pamerkan benar-benar hoaks," tutur Hotman setelah menunjukkan video hoaks yang dia maksud saat jumpa pers.

Tidak hanya terkait pembelian Mirage, Hotman juga berbicara mengenai hoaks yang menyebut PT TMI mengatur kontrak-kontrak pengadaan alutsista di Kemhan RI, terutama selama kementerian itu dipimpin oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.

Baca juga: Kemhan tunjuk Hotman Paris sebagai penasihat hukum kasus hoaks Mirage

Baca juga: Raffi Ahmad: Belum ada rencana laporkan NCW ke polisi

"Tuduhan PT TMI dapat komisi-komisi dari pengadaan pesawat itu bohong," ujar Hotman.

Dalam jumpa pers yang sama, Juru Bicara Menhan Dahnil Ahzar Simanjuntak meluruskan kabar miring terkait PT TMI. "PT TMI ini tidak pernah ada kontrak atau membuat kontrak dengan Kementerian Pertahanan. Jadi, tidak ada kontrak apalagi transaksi dan tidak pernah terlibat jual beli atau apapun itu dengan Kementerian Pertahanan," imbuh Dahnil.

Dalam beberapa hari terakhir, Kemhan RI dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diisukan terlibat suap pembelian pesawat tempur bekas Mirage 2000-5 dari Qatar.

Menhan Prabowo juga disebut berkolusi dengan politikus Yunani yang juga anggota Parlemen Eropa Eva Kaili.

Eva saat ini masih menghadapi skandal korupsi yang melibatkan beberapa pejabat dari Qatar. Kasus itu kemudian dikenal dengan "Qatargate".

Dalam jumpa pers itu, Dahnil pun menegaskan Menhan Prabowo, Kemhan, dan pemerintah Indonesia tidak kenal Eva, apalagi berkomunikasi dengannya.

"Tidak tahu dia siapa," kata Dahnil saat ditanya kemungkinan pernah ada komunikasi dengan Eva selama pembelian alutsista.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024