moba4d

Penguasa Binatang Buas

Amazon Bakal Ngiklan Lagi di Twitter, Bujet Rp1,5 T per Tahun******

Perusahaan Amazonberencana kembali beriklan di Twitter. Isu ini berkembang berkat cuitan Platformer pada Sabtu (3/12).

Cuitan tersebut berisi rencana biaya pasang iklan perusahaan besutan Jeff Bezos sebesar US$ 100 juta per tahun (sekitar Rp1,5 triliun). Rencana ini berjalan sembari menunggu beberapa perubahan keamanan pada platform iklan Twitter.

Tetapi, Reuters melaporkan, baik Amazon maupun Twitter, tidak menanggapi permintaan komentar atas isu tersebut.

Tak hanya itu, IPG, salah satu perusahaan periklanan terbesar merekomendasikan kliennya untuk tidak mengeluarkan dana di Twitter.

Namun, Musk memohon pada para pengiklan untuk tetap menggunakan platformnya. Ia ingin diberi kesempatan untuk mengembangkan dan menambah fitur agar pengiklan tidak khawatir terhadap dampak moderasi konten Twitter nantinya.

"Saya mengerti jika orang ingin memberikan waktu sebentar dan melihat bagaimana segala sesuatunya berubah. Tapi sungguh, cara terbaik untuk melihat bagaimana segala sesuatunya berubah dan berkembang adalah dengan menggunakan Twitter," terang Musk dikutip dari CNN, Kamis (10/11).

Harus diakui, tingkah polah Musk memicu kontroversi sejak menguasai Twitter. ia pasang biaya berlangganan US per bulan (sekitar Rp61 ribu) buat yang ingin punya centang biru.

Belum lama ini, ia menciptakan terobosan dengan meluncurkan centang emas dan abu-abu.

"Centang emas untuk perusahaan, centang abu-abu untuk pemerintah, biru untuk individu (baik selebriti atau bukan) dan semua akun terverifikasi akan diautentikasi secara manual sebelum centang diaktifkan," ujar Musk dalam cuitannya.

[Gambas:Video CNN]

Yan Shuai

Airlangga Sebut RI Butuh 9 Juta Naker untuk Genjot Digitalisasi******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengatakan Indonesia butuh 9 juta tenaga kerjauntuk mendorong percepatan digitalisasi.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Indonesia menjadi salah satu negara yang menginisiasi revolusi industri 4.0.

Airlangga juga menegaskan bahwa Indonesia bersama negara ASEAN bakal mempercepat Digital Economy Framework Agreement (DEFA) untuk mengakselerasi digitalisasi di kawasan.

Berdasarkan studi pada 2018, Indonesia bisa mendapatkan US0 juta pada 2025. Namun, terjadi percepatan selama 3 tahun berkat digitalisasi. Ia mengatakan berdasarkan laporan yang diterima Jokowi dari East Ventures, nilai digitalisasi ekonomi per tahun ini sudah menembus US0 juta.

"Ini yang harus direbut Indonesia karena kita butuh 9 juta tenaga kerja dalam 15 tahun atau kita harus melahirkan 600 ribu tenaga kerja setiap tahun," kata Airlangga dalam penutupan Rapimnas Kadin di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (2/12).

Ia meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk membantu mengakselerasi pendidikan agar digitalisasi yang sebagian besar tergantung kualitas sumber daya manusia (SDM) bisa dipersiapkan oleh anak-anak muda Indonesia.

Di lain sisi, Airlangga juga menekankan calon investor yang ingin masuk ke RI agar turut membangun sarana pendidikan. Hal itu diwujudkan salah satunya dalam bentuk Apple Academy yang ia klaim sudah punya 4 center di Indonesia.

"Kemarin IBM juga saya sampaikan, 'Anda boleh investasi, tapi harus (membangun sarana) pendidikan'. Dia (IBM) nanti akan bikin Hybrid Cloud Academy di Batam," tegas Airlangga.

Menko Airlangga juga menegaskan Indonesia akan terus mendorong pembangunan infrastruktur digital. Dalam jangka pendek, ia menegaskan pembangunan Data Center menjadi prioritas dan akan dibangun di KEK Nongsa, Batam, Kepulauan Riau.

[Gambas:Video CNN]

Domain Pedang Tak Terkalahkan

BRI Antarkan UMKM Mendunia Lewat UMKM EXPO (RT) BRILianpreneur 2022******

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus berkomitmen mendukung upaya pemerintah menjadikan Usaha Mikro Kecil Mengah (UMKM) Go Digital dan Go Global alias mendunia. Sebab, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional.

Untuk itu, pemberdayaan terhadap UMKM penting dilakukan. Adapun BRI sebagai agent of development mendorong UMKM Go Digital dan Go Global dilakukan memalui UMKM EXPO (RT) BRILianpreneur 2022.

Kegiatan ini sudah digelar sejak 2019 dan sudah menjadi pameran industri kreatif yang menampilkan karya-karya terbaik UMKM Indonesia. Dengan begitu, BRILianpreneur tahun ini merupakan yang keempat.

Kemudian, kata Sunarso, proses kurasi pada penyelenggaraan UMKM EXPO (RT) BRILianpreneur 2022 membawa hal baru. Yakni dengan mengedepankan aspek ESG (Environmental, Social, Governance).

"Tahun ini ada yang beda. Untuk tahun lalu kurasi kita lebih menekankan standar inovasi, kualitas. Sekarang kita ada ESG, maka dalam kurasi sudah memasukan ESG, produk ramah lingkungan, bisa didaur ulang," ujar Sunarso.

Dalam kesempatan ini Sunarso mengatakan, semangat UMKM di dalam negeri kian meningkat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang ikut naik 126 persen.

Untuk itu, Sunarso menilai produk UMKM tidak hanya di konsumsi di dalam negeri, melainkan sampai di luar negeri. Dengan demikian, diyakini ekonomi nasional akan melesat dan masyarakat sejahtera.

"Akan lebih baik lagi kalau yang dikonsumsi barang dan jasa dari dalam negeri. Makin tinggi konsumsinya, makin banyak dibeli masyarakat, makin banyak memberikan lapangan kerja," ujarnya.

Sementara Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto mengatakan, UMKM EXPO(RT) BRILianpreneur 2022 hadir untuk mempromosikan UMKM di Indonesia ke dunia.

Untuk itu, dalam event ini BRI menargetkan adanya peningkatan transaksi. Adapun dalam event sebelumnya transaksi di ajang BRILianpreneur sebesar US$ 11 Miliar selama tiga hari dari e-commerce. "Tahun ini, kita menaikkan menjadi US$ 15 miliar," ujar dia.

Kemudian, BRI juga mematok kenaikan pengunjung yang hadir di website. Untuk tahun ini, BRI menargetkan 185 pengunjung hadir. Adapun pengunjung pada tahun sebelumnya sebanyak 155 ribu pengunjung.

Selain itu, BRILianpreneur juga memperluas jangkauan dari 32 buyer menjadi 40 buyer. Sementara jangkauan negaranya dari 14 menjadi 19 negara.

Pengkhianat menyayangi istrinya

RUU Perkoperasian, Pinjol 'Ngaku' Koperasi Akan Dipidana 3 Tahun******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan pelaku praktik koperasiyang menyimpang bakal terancam sanksi pidana hingga 3 tahun. Hal itu akan diatur dalam UU Perkoperasian yang baru sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1992.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi mengungkapkan regulasi yang ada saat ini hanya memberi wewenang pihaknya untuk menjatuhkan sanksi administratif, seperti teguran dan pencabutan izin, yang tidak menimbulkan efek jera.

"Terkait dengan praktik-praktik koperasi yang menyimpang, pihak-pihak yang 'memakai' koperasi sebagai jubah bisnis padahal praktiknya rentenir, pinjol ilegal, dan sebagainya, bisa terjadi karena di dalam regulasi tidak ada sanksi pidana," ujar Zabadi dalam Diskusi Santai dengan Redaktur Media di Jakarta pada Rabu (7/12).

Aturan serupa juga sudah diterapkan pada sektor lain seperti perbankan dan asuransi

"Kami tentu tidak ingin mengedepankan sanksi pidana sebagai isu utama, tidak. Tapi, isu utamanya adalah jangan sampai orang yang tidak bertanggung jawab hanya menggunakan koperasi sebagai jubah padahal praktiknya bertentangan dengan prinsip koperasi," terangnya.

Dalam RUU perkoperasian, jelas Zabadi, sanksi denda bagi pelaku praktik koperasi menyimpang diusulkan berkisar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar dan sanksi pidana berkisar 1 tahun hingga 3 tahun. Adapun hukuman terberat akan dijatuhkan pada pelaku yang menyalahgunakan nama koperasi.

Bentuk LPS Koperasi

Pada kesempatan yang sama, Zabadi juga mengungkap usul pembentukan lembaga penjaminan simpanan (LPS) bagi koperasi simpan pinjam (KSP) dalam RUU Perkoperasian.

Menurut Zabadi, keberadaan LPS koperasi akan mencerminkan komitmen esensial dari negara untuk melindungi simpanan anggota koperasi dan menempatkan KSP setara dengan lembaga keuangan lain.

Tahun ini saja, sambung Zabadi, sudah terungkap delapan koperasi simpan pinjam (KSP) bermasalah yang menimbulkan kerugian masyarakat karena gagal bayar hingga Rp26 triliun.

Delapan koperasi tersebut terdiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda dan KSP Timur Pratama Indonesia.

Dengan memiliki lembaga penjaminan, simpanan anggota bisa terlindungi. Adapun mekanisme penjaminannya saat ini masih digodok.

"Kami masih akan mematangkan kembali terkait LPS ini," ujarnya.

RUU perkoperasian sendiri merupakan kelanjutan dari putusan MK yang membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Menurut Zabadi, ruu ini bersifat mendesak dan dibutuhkan untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 yang sudah out of datedlantaran sudah berusia 30 tahun.

Ia menargetkan pembahasannya dengan DPR bisa dilakukan awal tahun depan. Pasalnya, meski tidak masuk Prolegnas 2023, ruu ini bersifat kumulatif terbuka alias dapat diajukan berdasarkan kebutuhan.

"Kami harapkan di awal 2023 kami sudah bisa masuk (pembahasan dengan DPR)," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Superstar Seni Bela Diri

ILO Akui Perlindungan Pekerja Digital Lemah******

Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Gilbert F Houngbo mengatakan pekerja digitalsangat lemah karena mereka rentan kehilangan pekerjaan, jam kerja tidak menentu, penghasilan yang tidak terprediksi, kesenjangan upah berbasis gender, dan tidak memiliki asuransi kesehatan serta perlindungan hukum.

Pihaknya karena itu mendorong negara-negara anggota untuk memastikan perlindungan sosial bagi pekerja platform digital (platform workers).

"Kita tahu bahwa pekerja platform tidak memiliki perlindungan, karena kurangnya hubungan kerja, jadi ada masalah serius di mana posisi ILO adalah untuk mengadvokasi pemerintah, serikat pekerja, dan organisasi pengusaha untuk duduk bersama dan membahas isu ini," kata Gilbert dalam konferensi pers menjelang Pertemuan Regional ILO Asia Pasifik di Singapura, dikutip dari Antara, Selasa (6/12).

"Itulah sebabnya saya selalu berbicara tentang perlindungan sosial universal yang kami anjurkan agar setiap negara bisa menawarkan kepada warganya dalam jumlah paket sosial minimum, yang menurut saya harus mencakup asuransi pengangguran, dan juga mendefinisikan ulang hubungan kerja, khususnya untuk ekonomi berbasis platform," tutur Gilbert.

Lebih lanjut, dia menjelaskan tumbuhnya platform digital dinilai sangat menarik dan merupakan bagian dari arah ekonomi baru yang semakin didorong oleh sektor jasa dan teknologi.

"Dan kita perlu mendorong bahwa itu memberikan fleksibilitas kepada pekerja dan bahkan mungkin keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Ada banyak hal positif dari platform digital dan berkontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi," tutur Gilbert.

Di Indonesia, kontribusi ekonomi digital diproyeksikan bisa tumbuh hingga 18 persen pada 2030, dibandingkan 4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2020.

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia lebih unggul dalam hal pertumbuhan ekonomi digitalnya. Hal itu terlihat data Kementerian Perdagangan di mana pada 2020 ketika nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US miliar atau sekitar Rp685,4 triliun.

Sedangkan Malaysia hanya US,4 miliar, Filipina US,5 miliar, Singapura US miliar, dan Vietnam US miliar.

Namun, baru-baru ini sektor digital yang dianggap sangat potensial bagi Indonesia, juga tidak luput dari dampak berkepanjangan pandemi covid-19.

Hal ini terlihat dari beberapa platform digital seperti GoTo dan Ruangguru melakukan PHK massal terhadap ribuan pekerjanya sebagai upaya menutup kerugian di tengah memburuknya situasi pasar global.

[Gambas:Video CNN]

Tiongkok Kuno

Pemprov DKI Hadirkan Fitur untuk UMKM Jakarta Jakpreneur di JAKI******

Merespons antusiasme warga Jakarta atas kehadiran Jakpreneur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghadirkan akses yang mempermudah informasi terkait Jakpreneur di aplikasi JAKI.

Sebagai perwujudan program yang mewadahi jiwa kreatif dan inovasi dalam memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Jakpreneur memiliki enam fitur di JAKI. Fitur tersebut mencakup pelatihan, pendampingan pemasaran, permodalan, perizinan, serta produk.

Pemprov DKI dalam rilisnya menyatakan bahwa keenam fitur di atas merupakan fitur pintasan yang langsung terhubung dengan website Jakpreneur, sehingga informasi yang didapatkan akurat.

Tampilan antar muka Jakpreneur dalam aplikasi JAKI. (Foto: Arsip JSC)

Fitur Jakpreneur sendiri hadir di menu Usaha bareng Jakpreneur, yang bisa ditemukan di bagian bawah laman utama JAKI. Pada kiri atas menu Usaha bareng Jakpreneur, terdapat fitur Pelatihan yang memungkinkan pengguna melihat daftar pelatihan guna meningkatkan keahlian teknis produksi dan pengembangan usaha, serta mengecek masing-masing jadwal.

Fitur kedua, yakni Pendampingan yang menampilkan beragam jenis pendampingan bagi anggota JakPreneur, misalnya pembuatan katalog produk, izin usaha, pemasaran produk, akses permodalan, pembuatan laporan keuangan, bantuan ide kreatif, dan bantuan penyelesaian permasalahan usaha.

Fitur ketiga adalah Pemasaran, yang menyediakan jadwal dan informasi lengkap dari seluruh kegiatan Jakpreneur pada bulan serta tahun pilihan pengguna. Fitur keempat adalah Permodalan, yang memuat informasi pemodal dengan bunga ringan yang sudah tergabung dengan Jakpreneur, seperti Bank DKI, KoinWorks, dan Pegadaian.

Di fitur yang sama, pengguna bisa melihat persyaratan serta skema kredit dari masing-masing pemodal, dan langsung mengajukan pembiayaan.

Fitur berikutnya adalah Perizinan, di mana tercantum ragam jenis usaha yang bisa mendapatkan izin usaha. Jenis usaha itu adalah Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Makanan Dalam (MD), Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP), Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari Kemenkumham.

Terakhir, adalah fitur Produk yang ditujukan untuk pengguna yang ingin membeli produk dari UMKM yang tergabung dalam Jakpreneur. Melalui fitur Produk, pengguna dapat langsung melihat produk UMKM yang dikelompokkan berdasar kategori produk, harga produk, hingga mendapatkan informasi kontak dari wirausahawan.