seribu mimpi 87

Istri Manis di Atas: Suami Tidak Bisa Berhenti Menyayangi

spgslot

Jalur Pantura Demak******

Demak (ANTARA) - Satlantas Polres Demak, Jawa Tengah mulai menguji coba pembukaan Jalur Pantura Demak-Kudus, Jawa Tengah, setelah banjir di jalur tersebut surut serta kendaraan yang terjebak banjir juga dievakuasi.

"Sementara ini kita coba, sambil dilakukan evaluasi," kata Kasat Lantas Polres Demak AKP Lingga Ramadhani di Demak, Minggu.

Selama akses jalan Pantura Demak-Kudus tergenang banjir, maka Polres Demak melakukan rekayasa lalu lintas dengan menyediakan beberapa jalur alternatif.

Di antaranya, kendaraan dari arah Semarang bisa melalui Demak - Kudus - Pati - Rembang - Surabaya. Selain itu, khusus roda enam dan kendaraan bersumbu tiga dari arah Demak menuju Surabaya bisa lewat Jalan Tol Semarang - Ngawi.

Baca juga: Pj Gubernur Jateng: Tanggul jebol di Demak sudah ditutup

Sementara jalur alternatif lainnya, dapat melalui jalur alternatif dari Jembatan Layang Kadilangu menuju Wonosalam - Dempet - Godong - Purwodadi.

Demikian halnya kendaraan dari arah Surabaya, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora, dengan tujuan Semarang dapat melalui jalur dari Kabupaten Grobogan melalui Purwodadi - Godong - Dempet - Wonosalam - Jembatan Layang Kadilangu - Demak.

Kasat Lantas Polres Demak AKP I Putu Asti Hermawan Santosa membenarkan adanya pembukaan Jalur Pantura Demak-Kudus hari Minggu (18/2) ini mulai pukul 09.00 WIB.

Akan tetapi, imbuh dia, pada pukul 17.00 WIB ada penyedotan genangan di titik yang memang masih ada genangan, sehingga untuk sementara jalur dari arah Surabaya dan Kudus menuju Demak kembali ditutup dan arus lalu lintas dialihkan ke jalur lain seperti sebelumnya.

"Saat uji coba pembukaan jalur, kendaraan yang diizinkan melintas juga dibuat bertahap untuk memastikan kelancaran dan tidak ada kepadatan arus. Baru giliran kendaraan di belakangnya bisa masuk untuk melintas," ujarnya.

Sehari sebelumnya, Jalur Pantura Demak-Kudus memang masih ada genangan setinggi 40-an sentimeter (cm).

Meski demikian, terdapat beberapa kendaraan yang nekat melintas meskipun banyak rumah warga yang masih tergenang banjir. Sedangkan truk yang sebelumnya terjebak banjir juga dalam proses perbaikan, meskipun saat ini sudah banyak yang berhasil dievakuasi, termasuk truk yang melintang di jalan karena terseret arus banjir yang begitu deras.

Hari ini (1/2), kembali dikerahkan mesin penyedot air sehingga arus lalu lintas di Jalur Pantura Demak-Kudus, sementara kembali ditutup sambil menunggu proses penyedotan air banjir selesai.

Baca juga: Kemensos beri layanan bantuan bagi penyintas banjir Demak
Baca juga: Gubernur: TMC untuk kurangi potensi dampak banjir Demak buahkan hasil

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Ratu berdarah dingin bertemu cinta

slot tergacor terpercaya

Tito belum tahu kabar pelantikan Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam******

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tito Karnavian mengaku belum tahu terkait kabar Hadi Tjahjanto bakal dilantik menjadi Menko Polhukam definitif.

“Saya belum tahu. Belum, saya belum dapat (kabar),” kata Tito menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2024 di Jakarta, Selasa.

Namun begitu, Tito yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu menjelaskan bahwa dirinya diberi tugas oleh Presiden Joko Widodo sebagai Plt. Menko Polhukam hingga pejabat definitif dilantik.

“Kalau misalnya Pak Presiden sudah punya pejabat definitif, berarti tugas saya sebagai Plt. selesai. Saya tetap melaksanakan tugas sebagai Mendagri,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendengar adanya isu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto segera dilantik sebagai Menko Polhukam.

"Isunya demikian," kata Sahroni dalam pesan singkat yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

Sahroni mendengar isu Presiden RI Joko Widodo akan melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam definitif pada hari Rabu (21/2).

Jika benar kabar tersebut, kata politikus Partai NasDem itu, Presiden sudah tepat memilih Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam, jabatan yang sebelumnya diemban oleh Mahfud Md.

"Kalau benar, Presiden sangat tepat memilih beliau jadi Menko Polhukam," kata Sahroni.

Hadi Tjahjanto merupakan mantan Panglima TNI yang dilantik pada tahun 2017 menggantikan Gatot Nurmantyo. Sebelum diangkat sebagai Panglima TNI, Hadi juga merupakan Kepala Staf TNI AU periode 2017—2018.

Presiden sebelumnya menunjuk Mendagri Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md. yang menyatakan mengundurkan diri di tengah pencalonannya sebagai wakil presiden di Pilpres 2024.

Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat (2/2). Keppres itu juga berisi tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md.

Sebagaimana isi keppres tersebut, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.
Baca juga: Mahfud sebut Hadi Tjahjanto sosok yang baik
Baca juga: Sahroni dengar isu Hadi Tjahjanto akan dilantik jadi Menko Polhukam
Baca juga: Presiden sebut Menko Polhukam definitif dari kalangan non-parpol

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Tingkat Suci yang menentang Surga

rtp calon4d

KPU akui Sirekap sempat dihentikan sementara untuk sinkronisasi******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengaku sempat ada penghentian data pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 untuk sinkronisasi data.

Menurut Idham, sinkronisasi itu dilakukan untuk memenuhi hak informasi publik. Oleh karena itu, KPU terus berupaya memberikan informasi akurat terkait publikasi perolehan suara peserta Pemilu 2024 di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

"Sebab, hari kemarin dan hari ini kami sedang fokus melakukan sinkronisasi data, tampilan di website pemilu2024kpu.go.id," kata Idham di Jakarta, Senin.

Dia juga menepis informasi dari Partai Buruh yang menyebut penghitungan surat suara menggunakan Sirekap di tingkat kecamatan diberhentikan selama tiga hari.

Baca juga: DPD RI pastikan Sirekap berikan transparansi penghitungan suara

Idham menegaskan rekapitulasi tetap berjalan meskipun terhenti sementara. Hal itu dibuktikan dengan telah selesainya proses rekapitulasi oleh 33 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Hari kemarin itu ada 33 PPK yang telah menyelesaikan proses rekapitulasinya," jelas Idham.

Sebelumnya, Ketua Tim Khusus Pemenang Partai Buruh Said Salahudin mengatakan rekapitulasi suara tingkat kecamatan dihentikan.

Pemberhentian sementara rekapitulasi itu sejak Minggu (18/2) hingga Selasa (20/2), menyusul Sirekap yang sedang galat. Said sendiri mengaku sudah mendapat informasi tersebut dari berbagai pengurus daerah Partai Buruh sejak Minggu.

"Pengurus daerah menyampaikan bahwa proses rekap di kecamatan disetop oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan instruksi KPU RI, dengan alasan sistem Sirekap error. Terus terang ini membuat kami bingung. Kenapa munculnya permasalahan pada Sirekap menyebabkan proses rekapitulasi harus ditunda," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca juga: Perludem nilai Sirekap tidak perlu ditutup

Padahal, lanjut Said, Sirekap dan proses rekapitulasi suara merupakan dua tahap berbeda dan tidak boleh saling memengaruhi satu sama lain.

Dia menjelaskan Sirekap sendiri merupakan instrumen untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik atas hasil pemilu sebagai bagian dari data publik yang berhak diketahui oleh masyarakat.

"Data Sirekap bukan data resmi hasil pemilu. Hal ini jelas disebutkan dalam peraturan KPU," ujarnya.

Said menilai apabila muncul masalah pada Sirekap, hal itu semata-mata masalah teknis yang sama sekali tidak akan memengaruhi keabsahan hasil pemilu.

Baca juga: KPU sebut data Sirekap tertunda karena sedang lakukan sinkronisasi

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Meng Hailan Ye Chengjun

zeus online 89

Israel tak dengarkan desakan internasional, bersikeras serang Rafah******

Yerusalem (ANTARA) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Sabtu (17/2) mengatakan, pihaknya akan melancarkan serangan militer ke Rafah di Jalur Gaza selatan, serta tidak akan menyetujui tuntutan Hamas untuk gencatan senjata dan pertukaran sandera.

Netanyahu mengatakan dalam konferensi pers di Yerusalem bahwa "tuntutan Hamas tidak masuk akal. Mereka ingin mencapai satu tujuan, yaitu kekalahan Israel."

"Jelas kami tidak akan menyetujuinya. Jika Hamas membatalkan tuntutan ini, barulah kami akan bisa melanjutkannya," tambahnya.

"Kami mempunyai kekuatan yang cukup untuk menghancurkan kekuatan Hamas di Gaza dan kami harus menghancurkan sebagian besar brigade mereka, dan kami telah membuat kemajuan besar dalam hal ini," lanjut Netanyahu.

Sebelumnya pada Sabtu (17/2), kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyeh, menekankan bahwa “perlawanan tidak akan sepakat apa pun kecuali penghentian total agresi, penarikan tentara pendudukan dari Jalur Gaza, pencabutan pengepungan yang tidak adil,"

"Serta penyediaan tempat penampungan yang aman dan layak bagi para pengungsi akibat kejahatan pendudukan, kembalinya para pengungsi, terutama ke Jalur Gaza bagian utara, diakhirinya kebijakan kelaparan yang biadab, dan komitmen terhadap rekonstruksi,” tegasnya

"Hamas selalu merespon dengan semangat positif dan bertanggung jawab melalui para mediator untuk menghentikan agresi terhadap rakyat kami, mengakhiri pengepungan yang tidak adil, dan memungkinkan aliran bantuan, tempat tinggal dan rekonstruksi," ujar Haniyeh dalam sebuah pernyataan.

Pada Selasa (13/2), perundingan mengenai usulan kesepakatan pertukaran sandera baru diadakan di Kairo, namun tidak ada kemajuan.

Meski ada peringatan regional dan internasional terhadap invasi Israel ke Rafah, Netanyahu mengatakan, "Mereka yang ingin mencegah kami melancarkan operasi militer di Rafah ingin kami kalah dalam perang ini, saya tidak akan membiarkan hal itu."

Dia mengeklaim bahwa "ada banyak ruang untuk evakuasi warga sipil di wilayah Rafah sehingga kami dapat melakukan serangan militer."

Sebelumnya pada Sabtu, Channel 12 Israel melaporkan bahwa Netanyahu akan menyampaikan pada pemerintahnya rencana pekan depan untuk serangan militer terhadap Rafah.

Israel mengumumkan niatnya untuk menyerang Rafah di wilayah selatan yang padat penduduknya, setelah secara paksa mengevakuasi penduduk di utara dan mengarahkan mereka ke selatan, mengeklaim bahwa itu adalah "daerah yang aman."

Peringatan regional dan internasional meningkat sehubungan dengan pemboman Israel terhadap Rafah dengan persiapan untuk menyerang Rafah secara langsung, dan bahaya yang ditimbulkan terhadap ratusan ribu pengungsi yang mencari perlindungan di sana sebagai tempat perlindungan paling selatan di Jalur Gaza.

Mengenai negosiasi dengan Palestina, Netanyahu mengatakan, "Israel tidak akan menyerah pada perintah internasional mengenai penyelesaian masa depan dengan Palestina."

Dia menambahkan: "Di bawah kepemimpinan saya, Israel akan melanjutkan perlawanan kuatnya terhadap pengakuan sepihak atas negara Palestina."

Mengacu pada protes populer yang sedang berlangsung di beberapa kota di Israel sejak perang dimulai, menuntut pengunduran diri pemerintah, Netanyahu menyatakan penolakannya untuk mengadakan pemilu selama konflik.

Dia mengatakan, "Hal terakhir yang dibutuhkan Israel saat ini adalah mengadakan pemilu."

Warga Israel melakukan demonstrasi setiap hari untuk menuntut pengunduran diri pemerintahan Netanyahu dan pembebasan para sandera. Protes diselenggarakan setiap Sabtu di seluruh negeri.

Baca juga: Mesir dirikan pusat logistik di Rafah, fasilitasi bantuan ke Gaza
Baca juga: PBB peringatkan imbas serangan Israel ke Rafah

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Penciptaan Bintang

judi online terpercaya

KPK periksa putra Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa putra Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK), M. Thoriq Kasuba, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga memeriksa Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif sebagai saksi dalam perkara yang sama.

"M. Thoriq Kasuba dan Muhaimin Syarif masih menjalani pemeriksaan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Penyidik KPK hari ini juga turut memeriksa dua saksi lainnya terkait perkara tersebut yakni pegawai negeri sipil Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Maluku Utara Arafat Talaba dan mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Elang Kusnandar Prijadikusuma.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.

Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir
Baca juga: KPK masih periksa sejumlah ASN terkait OTT gubernur Malut nonaktif
Baca juga: KPK geledah kediaman Gubernur Malut di Ternate
Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Barisan Bintang Penyihir

slot spadegaming demo

China nilai pemilu Indonesia berjalan sukses******

Beijing (ANTARA) - Pemerintah China menilai pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 di Indonesia berlangsung lancar dan sukses.

"Kami mengucapkan selamat kepada Indonesia atas terselenggaranya pemilu yang lancar dan sukses," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China pada Senin.

Mao Ning pun menyebut Indonesia sebagai negara tetangga China yang bersahabat.

"Kami meyakini bahwa pilihan rakyat Indonesia adalah pilihan demi kepentingan masa depan dan kesejahteraan negara," tambah Mao Ning.

China, kata Mao Ning, berupaya untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dengan tetap berpegang pada tema utama yaitu membangun komunitas dengan masa depan bersama.

"Juga menjalin rasa saling percaya, memperdalam kerja sama strategis di seluruh bidang dan mendorong pertumbuhan hubungan China-Indonesia yang berkelanjutan, sehat dan stabil sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua bangsa," kata Mao Ning.

Sebelumnya pada Minggu (18/2), Duta Besar China untuk Indonesia Lu Kang juga sudah menyampaikan ucapan selamat langsung kepada calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Dalam pemungutan suara di Beijing, pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga unggul dengan 271 suara disusul pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD (178 suara) dan pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (82 suara).

Berdasarkan total surat suara yang sudah masuk ke penghitungan atau "real count" KPU RI mencapai 71,74 persen.

Berdasarkan pemantauan di situs web pemilu2024.kpu.go.id, Senin (19/2), data per pukul 21.00 WIB jumlah suara yang masuk sebanyak 590.579 TPS dari 823.236 TPS.

Berikut hasilnya yang disusun berdasarkan nomor urut pasangan capres-cawapres Pemilu 2024:

1. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 24,26 persen atau 23.409.786 suara;
2. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming: 58,61 persen atau 56.554.239 suara;
3. Ganjar Pranowo-Mahfud Md: 17,14 persen atau 16.535.707 suara.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Baca juga: Prabowo-Gibran menang di TPS Beijing
Baca juga: Pemilih tambahan penuhi TPS Beijing dua jam sebelum penutupan
Baca juga: Keluar uang pribadi demi tunaikan tugas jadi panitia pemilu di Beijing

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024