slot deposit dana bonus 100

Prajurit terkuat

Kartu Multi Trip MRT Tak Bisa Dipakai per November 2024, Ini Gantinya******

PT MRT Jakarta (Perseroda) tak lagi menjual Kartu Jelajah Berganda atau Kartu Multi TripTicket (MTT) mulai 1 Januari 2024 lalu.

Bagi pelanggan yang masih memiliki kartu tersebut masih bisa digunakan hingga Oktober dan kemudian permanen tidak lagi bisa digunakan mulai November 2024.

Direktur Operasi dan Pemeliharaan MRT Jakarta, Mega Tarigan mengatakan kartu uang elektronik dari beberapa bank masih bisa digunakan. Jadi, yang akan disetop permanen mulai November 2024 adalah kartu multi trip milik MRT Jakarta.

"Kita melihat operator lain KCI juga bergerak ke arah yang sama mengembangkan bisnis digital," tambahnya.

Sebagai informasi, sebelumnya telah diumumkan bahwa MRT Jakarta tak lagi menjual Kartu Jelajah Berganda atau Multi Trip Ticket (MTT) mulai 1 Januari 2024. Hal itu diumumkan MRT Jakarta melalui Instagram @mrtjkt.

"Teman MRT, mulai 1 Januari 2024 Kartu Jelajah Berganda/Multi Trip Ticket (MTT) tidak lagi dijual," tulis MRT seperti dikutip, Kamis (4/1/2024).

Meski demikian, MRT Jakarta menyatakan, kartu tersebut masih dapat di-topup dan digunakan hingga Oktober 2024. Kebijakan ini diterapkan sejalan dengan rencana MRT dalam memulai era pembayaran digital. Hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

"Bagi pelanggan yang ingin mengambil saldo MTT menjadi uang tunai, pelanggan dapat datang ke loket yang ada di Stasiun untuk dilakukan refund sesuai dengan nominal saldo yang terdapat di dalam kartu," bunyi keterangan MRT lebih lanjut.

"Jadi ingin memfokuskan di situ. Pengguna kartu mungkin juga akan sunset ya juga seperti dengan adanya rencana MLFF. Pengguna kartu uang elektronik itu kan paling besar berkembang sejak bayar tol pakai kartu. Tetapi once ini sukses proyeknya (pembayaran secara digital), ini akan berkurang juga (pengguna kartu)," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ada pintu ke ruang bawah tanah

Viral #JanganJadiDosen, Berapa Gaji dan Tunjangan Dosen?******

Media sosial X tengah diramaikan dengan seruan untuk tidak menjadi dosen karena penghasilannya yang dianggap kecil. Dengan tagar #JanganJadiDosen, sejumlah netizen memberitahu pendapatan yang mereka terima selama menjadidosen.

Gaji yang mereka terima sebagai dosen beragam, mulai dari Rp1 juta hingga Rp6 juta per bulan.

Lantas berapa sebenarnya gaji dan tunjangan dosen?

Untuk dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), besaran gaji sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Berikut rincian gaji PNS setelah mengalami kenaikan:

Golongan I
Golongan Ia: Rp1.685.700 - Rp2.522.600
Golongan Ib: Rp1.840.800 - Rp2.670.700
Golongan Ic: Rp1.918.700 - Rp2.783.700
Golongan Id: Rp1.999.900 - Rp2.901.400

Golongan II
Golongan IIa: Rp2.184.000 - Rp3.643.400
Golongan IIb: Rp2.385.000 - Rp3.797.500
Golongan IIc: Rp2.485.900 - Rp3.958.200
Golongan IId: Rp2.591.100 - Rp4.125.600

Golongan III
Golongan IIIa: Rp2.785.700 - Rp4.575.200
Golongan IIIb: Rp2.903.600 - Rp4.768.800
Golongan IIIc: Rp3.026.400 - Rp4.970.500
Golongan IIId: Rp3.154.400 - Rp5.180.700

Golongan IV
Golongan IVa: Rp3.287.800 - Rp5.399.900
Golongan IVb: Rp3.426.900 - Rp5.628.300
Golongan IVc: Rp3.571.900 - Rp5.866.400
Golongan IVd: Rp3.723.000 - Rp6.114.500
Golongan IVe: Rp3.880.400 - Rp6.373.200

Sementara itu, tunjangan dosen diatur dalam Peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

Guru besar: Rp1.350.000
Lektor kepala:Rp 900.000
Lektor: Rp700.000
Asisten ahli: Rp375.000

Sementara itu, dosen yang mendapat tugas tambahan juga mendapat tunjangan.

Tunjangan Tugas Tambahan Rektor

Guru besar: Rp5.500.000
Lektor kepala: Rp 5.050.000

Tunjangan Tugas Tambahan Pembantu Rektor/Dekan

Guru besar: Rp4.500.000
Lektor kepala: Rp4.050.000

Tunjangan Tugas Tambahan Pembantu Dekan/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik/Direktur Akademi

Guru besar: Rp3.325.000
Lektor kepala: Rp2.875.000
Lektor: Rp2.675.000

Tunjangan Tugas Tambahan Pembantu Ketua/Pembantu Direktur

Guru besar: Rp1.800.000
Lektor kepala: Rp1.550.000
Lektor: Rp1.350.000

[Gambas:Video CNN]

Naruto: pecinta kuliner

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

Sistem pahlawan yang tak terkalahkan

Kementan Heran Stok Beras RI Banyak tapi Harga Tetap Mahal******

Kementerian Pertanian (Kementan) heran harga berasdi Indonesia tetap mahal, meski stoknya diklaim melimpah.

Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh. Ismail Wahab menyebut ada limpahan stok beras pada Januari 2024 berkat surplus akhir tahun lalu. Ia mengatakan ada surplus 3 juta ton dari selisih produksi serta impor dengan konsumsi di 2023, yang kemudian di-carryoverke awal tahun ini.

Ismail mengatakan pada Januari 2024 ada produksi beras dalam negeri sebanyak 910 ribu ton dan impor tambahan 400 ribu ton. Jika ditotal, carryover3 juta ton dari tahun lalu dan stok awal tahun ini menjadi 4,31 juta ton beras.

"Ini yang sekarang kita kurang mempunyai pencatatan terhadap logistik ini, artinya ke mana larinya (beras) sehingga beras kita sampai sekarang ini masih cukup mahal dan sekarang kondisinya sedikit agak sulit?" tanya Ismail dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

"Mungkin bukan masalah tidak ada beras, tetapi ada perpindahan stok beras kita yang semula ada di ritel-ritel sudah berpindah ke rumah tangga produsen atau konsumen," sambungnya.

Oleh karena itu, Ismail mengusulkan perlunya survei singkat untuk mengetahui perpindahan stok beras dari tingkat produsen ke konsumen.

Di lain sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) mewanti-wanti surplus beras Indonesia pada Maret 2024 mendatang yang diperkirakan anjlok.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan produksi beras pada Januari 2024 hingga April 2024 berpotensi lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ia lantas menyarankan percepatan tanam dan optimasi lahan.

"Kita bandingkan Maret 2023 dengan Maret 2024, jadi di Maret 2023 ini adalah puncak panen mencapai 5,13 juta ton. Sementara di Maret 2024 ini potensi diperkirakan panen itu sebesar 3,51 juta ton," rinci Pudji.

"Sehingga kalau kita bandingkan antara konsumsi dengan produksi, maka surplus yang akan terjadi pada Maret 2024 ini jauh lebih rendah dibandingkan surplus Maret 2023," ungkapnya.

Belakangan, beras memang sulit dicari, terutama di toko ritel modern. Kelangkaan ini terjadi menjelang pencoblosan Pemilu 2024 dan bertahan hingga sekarang.

Sementara itu, harga beras di pasar tradisional ikut terkerek. Lonjakan harga merata di semua jenis beras, baik medium hingga premium.

[Gambas:Video CNN]

Pria sebelah suka menggoda orang

Melihat Megah Penampakan Rumah Menteri di IKN******

Rumah menteridi IKNmasih dalam progres pembangunan. Meski belum semuanya selesai tapi setidaknya dua hunian yang sudah rampung 100 persen dan siap digunakan.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga mengatakan dua rumah tersebut sudah layak huni karena telah dilengkapi beserta furniturenya.

"Iya ada 2 (rumah menteri) yang sudah jadi sampai dengan interiornya," ujarnya kepada detikcom, Kamis (22/2).

Pintu masuk di lantai dasar tampak berwarna hitam yang terdiri dari dua daun. Saat memasuki rumah, maka akan langsung menemukan ruang santai atau keluarga yang dilengkapi TV dengan backdrop marmer, sofa panjang tiga seater, meja dan dua kursi santai lain.

Rumah menteri ini mengusung tema open space. Tema  tercermin dari posisi ruang tamu yang langsung menyatu dengan ruang makan. Meja makan panjang dilengkapi dengan 8 kursi sehingga lebih dari cukup untuk menampung keluarga utama para menteri.

Rumah Menteri di IKN. (Dok. Kementerian PUPR via Detikcom).

Di dalam rumah ini juga disediakan ruangan khusus menteri untuk bekerja dengan latar belakang rak buku transparan dengan sentuhan kayu warna coklat di bagian pinggir dan atasnya.

Untuk toiletnya juga dilengkapi dengan wastafel satu set, cermin hingga pengering tangan. Hampir sama dengan ruangan utama, dinding kamar mandi juga menggunakan keramik motif marmer.

[Gambas:Video CNN]

Adapun rumah menteri tersebut berdiri gagah dengan luas bangunan sekitar 580 meter persegi (m2) dan lahan sekitar 1.000 m2.

Konsepnya, pada lantai basement diperuntukkan kamar tidur supir, kamar mandi, dan ruang jaga. Pada lantai pertama merupakan area kedinasan, sedangkan lantai kedua merupakan area privat keluarga.

Pemerintah berencana membangun 36 rumah menteri di IKN. Saat ini sudah 2 rumah yang selesai, maka artinya masih ada 34 rumah lagi dalam proses pembangunan.

Keturunan langsung dari masa sulit

Menteri Basuki Dampingi Jokowi Lagi Usai Diisukan Mau Mundur******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonoterlihat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi.

Basuki sebelumnya sempat absen dari kegiatan-kegiatan peresmian pembangunan oleh Jokowi hingga memantik spekulasi politik bahwa ia akan mundur dari kabinet jelang Pemilu 2024 ini.

Ia muncul di Makassar, Sulawesi Selatan saat Jokowi meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPAL-DT) Losari pada Kamis (22/2).

Di hari yang sama, Basuki juga turut mendampingi Jokowi meresmikan akses Tol Makassar New Port (MNP).

Dalam peresmian ini, hadir pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga Erick Thohir.

Sebelumnya, Basuki sempat tak tampak mendampingi Jokowi dalam peresmian ruas Tol Tebing Tinggi-Indrapura dan Indrapura-Limapuluh di Sumatera Utara pada Rabu (7/2) silam.

Kala itu, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja mengatakan Basuki tidak bisa hadir di Sumut lantaran masih menghadiri forum di luar negeri, yakni 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia.

[Gambas:Video CNN]

Hal ini pun memicu spekulasi politik bahwa Basuki mundur jelang pemungutan suara Pemilu 2024. Rumor itu mulanya diungkap ekonom senior Faisal Basri.

Faisal mengaku mengajak sejumlah menteri untuk mundur dari kabinet karena Jokowi dianggap berpihak pada pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Namun rumor ini segera ditepis oleh Basuki. Ia menegaskan akan tetap loyal ke Jokowi sampai akhir masa pemerintahan kabinetnya berakhir.

"Alah itu sudah lewat, besok sudah nyoblos. Saya kan kerja terus. Perintahnya kan begitu," ujar Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/2).