tarikan jp paus hk

Satu pedang untuk dimuliakan

Airlangga Sebut Gaji ke******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengamini pencairan gaji ke-13 PNS yang lebih cepat bikin ekonomi Indonesia di kuartal III 2023 merosot.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis ekonomi Indonesia di kuartal III 2023 hanya tumbuh 4,94 persen secara tahunan (year on year/yoy). Laju pertumbuhan ini melambat dari periode yang sama tahun lalu sebesar 5,73 persen.

"Gaji ke-13 (PNS) kan yang lalu di semester II, jadi (cair) di kuartal ke-II (2023). Jadi, kalau sekarang di kuartal III tidak ada gaji ke-13," katanya dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III 2023 di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Wanita yang akrab disapa Winny itu menyebut konsumsi pemerintah kontraksi 3,76 persen di kuartal III 2023 imbas penurunan belanja pegawai, barang, dan bantuan sosial (bansos).

"Seperti yang kita ketahui terdapat pergeseran pembayaran gaji ke-13, di mana pada 2022 pembayaran gaji ke-13 dilakukan di kuartal III. Sedangkan pada 2023 terjadi di kuartal II. Sehingga kemudian konsumsi pemerintah tumbuh 10,57 persen pada kuartal II 2023 dan kontraksi 3,76 persen di kuartal III 2023," ungkap Winny dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan dalam konpers bersama Airlangga bahwa realisasi belanja pemerintah pada kuartal III memang secara musiman negatif. Ia mengatakan beberapa belanja biasanya baru terealisasi pada kuartal IV.

Ani, sapaan akrabnya, menghitung alokasi belanja untuk kuartal terakhir di 2023 masih tersedia Rp1.078 triliun. Di lain sisi, target penerimaan negara menyentuh Rp650 triliun.

"Sehingga net spending, ekspansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di kuartal IV kita harapkan akan menjadi offset positive growth di kuartal IV. Dan dengan adanya beberapa policy tambahan kita juga berharap akan bisa memperbaiki outlook (pertumbuhan ekonomi) kuartal IV sehingga kita tetap bisa menjaga di 5 persen," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Agung

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah

Sistem Penukaran Poin Super

Erick Blak******

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan alasannya mencopot Budi Waseso sebagai direktur Bulog adalah rotasi yang wajar.

"Enggak ada apa-apa, rotasi seperti biasa," kata Erick usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/12).

Erick mengatakan pihaknya memang ingin menyinergikan Bulog dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) serta Kementerian Pertanian. Itulah yang melandasi rotasi Buwas.

Secara terpisah, Buwas mengaku dirinya dicopot saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh. Kunker ini dalam rangka meninjau ketersediaan beras di gudang penyimpanan Kabupaten Aceh Besar sekaligus mengikuti Musyawarah Nasional Pramuka di Banda Aceh.

Menurutnya, pencopotan dirinya karena masa bakti di Bulog sudah habis dan hal itu juga jadi kewenangan Menteri BUMN Erick Thohir. Setelah itu, Buwas mendapat amanah untuk menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk alias SIG.

"Itu biasa (kalau diganti). Saya itu sudah 5 tahun, kontrak saya itu sudah selesai di bulan April. Tapi ternyata diperpanjang dan diangkat kembali, itu sifatnya terserah Kementerian BUMN, kalau sekarang saya ditugaskan di tempat baru ya itu biasa," ucap Buwas hari ini selepas menghadiri Munas Pramuka di Gedung Balee Meuseuraya Aceh.

Akan tetapi, Buwas mengaku tak mengetahui jika dirinya tiba-tiba ditunjuk jadi komisaris utama PT Semen Indonesia melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Bahkan, ia tidak tahu menahu soal agenda RUPSLB tersebut karena kewenangan ada di tangan Erick.

[Gambas:Video CNN]

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

Erick Thohir Bertemu Bos Freeport Bahas Hilirisasi******

Menteri BUMNErick Thohir mengaku baru saja bertemu Chairman of the Board and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan, Richard C. Adkerson.

Erick mengatakan pertemuannya itu dilakukan untuk membahas hilirisasi. Erick mengatakan pembangunan smelter Freeport tahap 2 akan rampung Mei 2024.

"(Bahas) Hilirisasi, karena Freeport kan sudah puluhan tahun, baru pertama ini di bawah pemerintahan Pak Jokowi mereka mulai berinvestasi di smelter untuk turunannya untuk tahap 1. Satu sampai dua hari ini kita akan tinjau. Untuk nanti yang tahap 2 insyaallah Mei sudah bisa selesai, tapi mulai beroperasinya biasa kalau pabrik perlu 2-3 bulan," terangnya di Jakarta, Rabu (13/12) seperti dikutip dari detik.com.

Saat ditanya mengenai perpanjangan kontrak Freeport, Erick mengatakan, hal itu sudah dibahas. Dia juga mengatakan, BUMN nantinya punya tambahan saham 10 persen di Freeport Indonesia.

"Itu kan sudah dibahas, kan sudah disetujui, tinggal proses penyelesaian smelternya ini benar-benar jadi baru diperpanjang gitu. Memang hal seperti itu, tetapi saham dari BUMN nanti kalau jatuh tempo kita akan punya tambah 10 persen jadi 61 persen," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem jangkar super

Daftar Produk Ekspor Indonesia yang Dipermasalahkan Uni Eropa******

Uni Eropagemar mengganjal dan menyulut konflik dengan Indonesia di kancah perdagangandunia, termasuk membawa peperangan masuk ke meja Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Jauh sebelum perang soal hilirisasi nikel tanah air yang digugat Uni Eropa ke WTO, Indonesia pernah berperang terkait bea masuk biodiesel. Beruntung, Indonesia memenangkan peradilan di WTO tersebut pada 2018 lalu.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa anjlok 42,84 persen pada 2013-2016, dari US9 juta ke US0 juta. Nilai ekspor biodiesel Indonesia paling rendah ke Uni Eropa terjadi pada 2015, di mana nilai pengiriman ke benua biru itu hanya US juta.

Lantas, apa saja daftar produk ekspor Indonesia yang pernah dimasalahkan Uni Eropa?

1. Biodiesel

Indonesia mengajukan tujuh klaim gugatan utama kepada Uni Eropa soal biodiesel. Indonesia juga melakukan pembelaan pada sidang First Substantive Meeting (FSM) yang berlangsung Maret 2017 dan dilanjutkan dalam sidang Second Substantive Meeting tepat empat bulan setelahnya.

Panel Dispute Settlement Body (DSB) WTO lantas melihat Uni Eropa tidak konsisten dengan peraturan perjanjian antidumping WTO selama proses penyelidikan hingga penetapan BMAD atas impor biodiesel dari Indonesia. WTO pun memenangkan enam gugatan Indonesia atas Uni Eropa.

"Hal ini merupakan bentuk kemenangan telak untuk Indonesia yang tentunya akan membuka lebar akses pasar dan memacu kembali kinerja ekspor biodiesel ke Uni Eropa bagi produsen Indonesia, setelah sebelumnya sempat mengalami kelesuan akibat pengenaan BMAD," kata Enggartiasto Lukita yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan.

Teranyar, WTO juga sepakat membentuk panel untuk meninjau bea masuk yang ditetapkan UE terhadap impor biodiesel Indonesia.

2. Sawit

Mulanya, Uni Eropa mengesahkan proposal bertajuk Report on the Proposal for A Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources dalam pemungutan suara di Kantor Parlemen Eropa, Prancis pada awal Januari 2018 lalu.

Proposal tersebut menghapus dan tidak lagi menganggap produk biodiesel atau bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup dan tanaman, seperti kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan. Dengan kata lain, penjualan serta penggunaan produk sawit Indonesia di Eropa akan semakin terbatas.

Uni Eropa juga mengeluarkan rancangan kebijakan bertajuk 'Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II'. Rancangan tersebut menyebutkan bahwa minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.

Pada Februari 2021 lalu, pemerintah RI dan Malaysia sepakat untuk melanjutkan kerja sama melawan kampanye hitam sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perlawanan terhadap kampanye hitam sawit akan lebih optimal jika dilakukan bersama oleh kedua negara.

"Indonesia akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap sawit dan perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama, dan Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini," terang Jokowi kala itu.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menyebut Indonesia turut mempersiapkan gugatan ke WTO terhadap tindakan semena-mena UE tersebut.

"Di sawit juga kami akan masukkan dua gugatan baru ke UE. Trade defence kita harus ditingkatkan, gak bisa diam-diam saja dikenakan antidumping dan segala macam, gak. Banyak negara berkembang sikapnya seperti itu, jangan, ini semena-mena. Harus kami challenge, bawa ke WTO," katanya dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

3. Coal rolled stainless steel (CRS)

Selain mempersiapkan gugatan soal sawit, Kemenko Marves menyebut sudah memasukkan satu gugatan terkait Cold Rolled Stainless Steel (CRS). Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menyebut akar masalahnya adalah produk CRS Indonesia yang dikenakan antidumping oleh Eropa.

Seto menegaskan sejatinya hal tersebut lumrah karena UE juga ingin memproteksi industri dalam negerinya. Namun, gugatan ke WTO adalah bentuk trade defenceRI dengan mempertanyakan ketepatan pengenaan antidumping tersebut.

"Kami masukkan gugatan ke WTO, mereka (UE) mengenakan antidumping, ini kami anggap tidak sah. Jadi akan ada satu kasus baru, kami sudah submit di WTO, menggugat UE aturan antidumping mereka," ungkap Seto dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan pada Februari lalu.

Ia menekankan untuk maju ke pengadilan WTO harus melalui negara, tidak bisa lewat perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan keadilan tersebut.

Nikel dan Baja Nirkarat

Pengubah saya yang tidak terbatas

Pengusaha Minta Isu Upah Tak Dijadikan Dagangan Politik Jelang Pemilu******

Pengusaha meminta penentuanupah minimumtidak diseret untuk kepentingan politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan dunia usaha mengharapkan penentuan upah minimum hendaknya terhindarkan dari politik praktis.

"Penetapan upah minimum hendaknya semata mata dilandasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa, sehingga harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat menjelang kontestasi Pemilu 2024," kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangan resmi, Rabu (22/11).

Menurut Shinta, rumus penetapan kenaikan UMP di PP ini dibuat pemerintah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yakni pengusaha, serikat pekerja hingga akademis.

Apindo berharap pemerintah daerah juga menghormati dan mengikuti hasil penetapan UMP 2024, yang didasarkan pada PP Nomor 51/2023.

Shinta menambahkan salah satu semangat dari PP Pengupahan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia.

"Kami juga berharap penetapan UMP sesuai PP terbaru dapat menggairahkan kembali upaya-upaya penciptaan lapangan kerja," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]