slot gacor jackpot

senjata luar angkasa

Taji Tumpul DKI di Rumah DP Nol Rupiah: Antara Utopia dan Realita******

'Rumah DP Nol Rupiah' milikAnies Baswedan jadi program andalan saat ia berkampanye hingga mengantarnya menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Saat kampanye, Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno menggadang-gadang program hunian tanpa uang muka tersebut untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Aturan mengenai batasan penghasilan penerima manfaat Rumah DP Nol Rupiah tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 855 Tahun 2019 tentang Batasan Penghasilan Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR.

Perubahan batasan gaji maksimal warga peminat Rumah DP Nol Rupiah itu tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 588 Tahun 2020.

"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi MBR sebesar Rp14.800.000 per bulan," demikian bunyi aturan terkait.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESNasib OK OCE dan Pengangguran DKI Usai Anies Pergi

Dalam laman Pendaftaran Rumah DP Nol Rupiah, hunian yang berlokasi di Jakarta Timur-Pondok Kelapa-Nuansa Pondok Kelapa-Menara Samawa harganya dibanderol dari Rp184,8 juta untuk ukuran 21 meter hingga Rp341,7 juta 35,20 meter.

Sementara itu, untuk di daerah Jakarta Utara-Pademangan-Bandar Kemayoran-Blok A4 dan A5 harganya dipatok Rp285,1 juta untuk ukuran 27 meter.

Kemudian, di Jakarta Barat-Cengkareng Timur-Sentraland Cengkareng-Tower Bunaken harganya Rp198,4 juta untuk ukuran 22,30 meter.

Lantas bagaimana realisasi program Rumah DP Nol Rupiah saat ini?

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, program DP Nol Rupiah dilakukan melalui subsidi kredit murah berbasis tabungan bagi MBR.

Rencana awal akan dibangun sebanyak 14 ribu unit oleh BUMD dan 218.214 unit lewat mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta mekanisme pasar. Secara total, sebanyak 232.214 unit.

Namun belakangan, Anies menurunkan target pembangunan rumah DP Nol Rupiah menjadi hanya 9.081 unit. Target tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026.

RPD ini diatur lewat Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan telah diteken Anies pada 10 Juni 2022.

Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali berdalih bahwa yang tercantum dalam RPD bukan lah menurunkan target. Melainkan, merasionalisasikan.

"Bukan diturunin, rasional itu. Karena kemarin dua tahun memang kita tidak bisa berbuat apapun juga," kata Marullah di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (28/9).

[Gambas:Video CNN]

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESIlusi Penataan PKL dan Parkir Liar Pasar Era Anies

Menurut Marullah pembangunan Rumah DP Nol Rupiah sempat terhenti dalam dua tahun terakhir karena pandemi Covid-19. Menurut dia, selama itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir tidak membangun Rumah DP Nol Rupiah.

"Bukan tidak dikerjakan sama sekali, kita tidak mampu mengerjakan apa-apa di dua tahun itu karena Covid-19," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan target turun menjadi 9.000 unit itu merupakan program lanjutan setelah Anies lengser.

"Ya, ini kan sebenarnya program selanjutnya. Itu kita melihat ada potensi beberapa swasta yang berkomitmen untuk penyediaan hunian terjangkau lewat skema DP Nol Rupiah, meskipun ini masih proses penyelesaian perizinan," jelas Sarjoko.

Pada awal September 2022 lalu, Sarjoko mengatakan pembangunan rumah DP Nol Rupiah terus bergulir. Saat ini, baru ada 2.322 unit rumah DP Nol Rupiah yang sudah terbangun.

Rinciannya, 780 unit di Menara Samawa Pondok Kelapa, 38 unit di Bandar Kemayoran, 166 unit di Sentraland Cengkareng, 480 unit di Menara Nuansa Pondok Kelapa, termasuk 868 unit di Menara Kanaya Cilangkap.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengungkapkan tidak ada yang bisa diharapkan dari Anies dalam program rumah DP Nol rupiah. Ia bahkan menyebut Anies mencla-mencle alias tidak dapat dipercaya.

Ia menilai keputusan Anies menurunkan target Rumah DP Nol Rupiah hingga 9.000 ribuan runit menunjukkan inkonsistensi.

"Apa yang mau diharapkan dari orang yang kemudian mencla mencle. Tidak ada yang bisa diharapkan," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/9).

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESBiang Kerok Kemiskinan, Anies dan Suara Kaum Papa

Gilbert mengatakan penurunan target hingga 9.000 ribu unit dilakukan agar jaraknya tidak terlalu jauh dengan realisasi yang baru mencapai 2.322 unit. Tetapi, ia meyakini target 9.000 hunian pun tidak akan berhasil dicapai oleh Anies.

"Rumah DP Nol Rupiah masih sekitar 2.000 ribuan. Artinya, memang tidak tercapai. Tapi mungkin terlalu jomplang kalau sampai 230 ribuan dibandingkan 9.000. Tapi itu juga enggak bakal tercapai," jelasnya pesimis.

Gilbert menilai program Rumah DP 0 Rupiah sepi peminat karena masyarakat kelas bawah saja masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi, kalau harus mencicil kredit rumah.

Ditambah lagi, bank juga dinilai tidak berani memberikan kredit rumah karena sering terjadi kemacetan oleh masyarakat yang diberikan kemudahan dalam membeli rumah.

Siasat Anies menaikkan batas upah bagi pembeli Rumah DP 0 Rupiah hingga Rp14 juta pun tidak berhasil. Sebab, masyarakat dengan penghasilan tersebut tak akan mau membeli rumah dengan kualitas yang disediakan program Rumah DP Nol Rupiah.

"Ya mereka akan mencari rumah yang ada tanahnya. Itu mungkin ada di Bekasi, Depok, Karawang. Tapi tidak akan kemudian mengambil Rumah DP Nol Rupiah," katanya.

Warga mendaftar pengajuan rumah DP 0 Rupiah di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis, 1 November 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESAnies, Ahok, dan Kisah Pasukan Oranye yang Dianggap Malas

Sementara itu, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan keinginan masyarakat sebenarnya besar terhadap program Rumah DP Nol Rupiah. Dia menyebut kebutuhan rumah di Jabodetabek bahkan mencapai 50 ribu unit per tahun.

Namun, ia menilai Pemprov DKI Jakarta kurang melakukan sosialisasi mengenai program itu. "Detail mengenai di mana lokasinya, bagaimana cara mendapatkannya, persyaratannya apa saja, mungkin orang banyak yang enggak tahu," terang dia.

Anton mengatakan jika Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi yang jelas mengenai program tersebut, maka masyarakat akan berbondong-bondong mengikutinya.

Selain itu, ia menilai lokasi Rumah DP Nol Rupiah yang baru tersebar di beberapa titik juga menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat.

"Kalau targetnya 230 ribu unit rumah, pastikan pemerintah seharusnya menyediakan lahan yang di mana-mana," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan harga Rumah DP Nol Rupiah yang ditawarkan sebenarnya sudah tepat. Namun, program Anies tersebut dinilai dari awal tidak realistis karena jumlah target dengan lahan yang disediakan tidak sebanding.

"Ke depan, enggak perlu lah mengada-ngada. Kalau memang niatnya mengentaskan masalah perumahan ya sudah benar-benar dan bikin targetnya juga realistis. Jangan bikin angka-angka fantastis," tutur dia.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESDari Kata Jadi Fakta, Upaya Anies Bangun Sistem Transportasi

Pahit Manis Rumah DP Nol Rupiah

Kotak Makanan Ogre

GOTO dan Nadiem Digugat Rp41 T Atas Tuduhan Pelanggaran Hak Cipta******

PT GOTO Gojek Tokopedia, Tbk dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia Nadiem Makarim digugat oleh seseorang bernama Hasan Azhari alias Arman Chasan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas tuduhan pelanggaran hak cipta.

Tidak tanggung-tanggung, nilai gugatan yang diajukan oleh Hasan Azhari kepada GOTO Gojek Tokopedia dan Nadiem mencapai Rp41,91 triliun.

Gugatan itu terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (29/9) dengan Nomor Perkara 96/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam berkas gugatan yang dikutip dari website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hasan menyatakan baik Goto Gojek Tokopedia maupun Nadiem telah melakukan pelanggaran hak cipta/hak eksklusifnya atas jenis ciptaan karya tulis dan program komputer mengenai cara pemesanan ojek online/order (on demand services).

1. Jenis ciptaan karya tulis berjudul "Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia dengan Menggunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008", nomor permohonan EC00202130913 tertanggal 30 Juni 2021
2. Jenis ciptaan program komputer berjudul "Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008", nomor permohonan EC00202130902 tertanggal 30 Juni 2021, dan nomor pencatatan 000257673;

Karena itulah, ia meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum GOTO Gojek Tokopedia dan Nadiem secara tanggung renteng membayar ganti rugi pelanggaran hak cipta/hak eksklusifnya  selaku pencipta dan pemegang hak cipta jenis ciptaan karya tulis dan program komputer yang substansinya mengenai "cara pemesanan ojek online/order" sebesar Rp41,91 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Tuntutan ganti rugi itu ia minta atas dua hal. Pertama, kehilangan penghasilan atas manfaat ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun berupa uang sebesar Rp10,8 miliar.

Kedua, ganti rugi sebesar 10 persen dari penghasilan GOTO Gojek Tokopedia pada 2020 dan 2021, berupa uang sebesar Rp41,9 triliun.

"(Juga) Menghukum para tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1 miliar setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini," katanya dalam berkas gugatan itu. 

Deputy Chief of Corporate Affairs Gojek Audrey Petriny mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi atas gugatan tersebut. Tapi tambahnya, secara substansi gugatan yang diajukan oleh Hasan itu sama dengan sebelumnya. 

Dan gugatan itu katanya, sudah ditolak pengadilan pada 4 Agustus lalu. 

"Gojek saat ini tengah berkoordinasi secara internal terkait gugatan sebagaimana dimaksud.  Gojek senantiasa memenuhi peraturan yang berlaku di Indonesia dan akan menjalankan seluruh proses hukum yang berjalan," katanya. 

CNNIndonesia.com telah berupaya meminta tanggapan atas gugatan itu ke Nadiem. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan responsnya.

Hasan Azhari alias Arman Chasan bukan hanya kali ini saja menggugat Nadiem dan Gojek. Pada akhir 2021 lalu ia juga menggugat Nadiem dan Gojek ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas tuduhan pelanggaran hak cipta.

Gugatan dilayangkan oleh Hasan Azhari alias Arman Chasan Jumat (31/12) lalu. Gugatan teregister dengan Nomor Perkara 86/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst dengan klasifikasi perkara Hak Cipta.

Dalam petitum gugatannya, ia meminta pengadilan menghukum Gojek dan Nadiem Makarim secara tanggung renteng membayar Royalti kepadanya sebesar Rp24,9 triliun kepadanya.

Naruto: Bangkitnya Ninja Kabut

3 Biang Kerok Badai PHK Startup RI dan Saran Pembenahannya******

Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan rintisan (startup) yang beroperasi di Tanah Air terus berlanjut. Beberapa yang sudah melakukan PHK adalah LinkAja, Shopee, TaniHub, hingga Tokocrypto.

Terbaru, ada juga startupEdtech, Binar Academy yang mengonfirmasi melakukan PHK pada 20 persen karyawannya. Namun sayang mereka tak menjelaskan berapa total karyawan perusahaan itu saat ini.

Tak hanya melakukan PHK, beberapa startupbahkan menyatakan gulung tikar. Pekan lalu, startupfurnitur, Fabelio mengumumkan secara resmi menutup seluruh unit usahanya di Indonesia karena masalah itu.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan PHK dan kebangkrutan yang menimpa sejumlah startup memang dipicu banyak faktor. Salah satunya, permasalahan di startupyang sulit untuk diselesaikan.

Pertama, perubahan perilaku masyarakat yang membuat startup menghadapi kenyataan yang tak sesuai ekspektasi. Saat pandemi muncul, startupmemang menjadi incaran banyak pekerja di Indonesia, terutama anak muda yang menginginkan cara kerja fleksibel.

Tak heran, saat itu banyak perusahaan rintisan baru yang bermunculan. Startupyang lahir di masa pandemi memiliki optimisme bahwa akan terjadi perubahan gaya hidup masyarakat ke depannya, yakni lebih mengandalkan digitalisasi.

Tapi nyatanya, harapan tersebut tak sejalan dengan kenyataan. Saat pandemi mulai melandai, masyarakat tetap lebih memilih berinteraksi secara fisik.

"Nah ketika pandemic darlingini dihadapkan dengan realita bahwa ketika terjadi pelonggaran mobilitas, maka permintaan terhadap layanan digital itu ikut mengalami koreksi atau penurunan terutama yang berkaitan dengan bisnis consumeratau B to C," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Senin (17/10) kemarin.

Bhima mengatakan hilangnya pesona ini bisa terlihat dari dua contoh sektor startupyang mengalami tekanan usai pandemi reda, yakni, e-commercedan pendidikan. Saat pandemi, masyarakat mengubah gaya hidup dan belanja dari offline menjadi onlineuntuk membeli pakaian, bahkan sayuran dan buah.

Begitu juga dengan sekolah yang saat 2020 tidak diperbolehkan tatap muka, maka belajar onlinemenjadi pilihan.

"Tapi itu tak bertahan lama, karena masyarakat ternyata memilih untuk beraktivitas secara fisik lagi, sehingga digital hanya menjadi penopang. Nah ini yang menyebabkan tekanan bagi startup," imbuhnya.

Kedua, permasalahan uang. Pendanaan startup biasanya berasal dari modal ventura asing. Namun, seiring ancaman resesi global, maka aliran modal ke startup berpotensi ikut terganggu.

"Nah ini salah satu yang menyebabkan PHK di startupIndonesia karena ketergantungan pendanaan dari asing yang mungkin saja mengalami banyak permasalahan di negaranya, sehingga pendanaan ke Indonesia jadi seret," jelasnya.

Ketiga, permasalahan persaingan usaha yang tidak sehat. Banyak startupyang bersaing menarik konsumen melalui perang promo dan suku bunga tinggi atau dikenal dengan istilah bakar uang.

Misalnya, platforme-commerceyang memberikan potongan harga besar-besaran, sehingga biasanya lebih murah dari toko fisik, sampai tawaran gratis ongkos kirim. Lalu, perbankan digital berlomba menawarkan bunga simpanan yang tinggi.

Strategi perang diskon yang salah ini membuat banyak startupberguguran. Yang bisa bertahan hanyalah startup yang memiliki modal besar.

"Nah strategi ini yang salah, ini yang perlu diubah sehingga bukan perang promo ataupun perang diskon yang didorong untuk menggaet loyalitas tapi yang lebih berkelanjutan adalah mendorong fitur ataupun layanan, dan kolaborasi. Tentu tak mudah dan sulit karena masyarakat terbiasa dengan berbagai promo saat berbelanja online, tapi harus dimulai sejak saat ini," jelasnya.

Bhima berharap pemerintah ikut bergerak dalam mengatasi masalah ini sehingga ke depan startupbisa menjadi salah satu pendorong perekonomian dalam negeri. Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama, mengatur persaingan usaha yang sehat di antara pelaku startup. Pemerintah katanya, harus membuat batasan jika ingin melakukan skema bakar uang, sehingga startuptak saling 'membunuh'.

"Memperbaiki persaingan di startupterutama platform yang berkaitan dengan bussines to consumer, e-commerce,kemudian layanan bank digital juga. Bagaimana mereka mengatur soal promo dan diskon ini, sehingga tidak berdampak juga terhadap persaingan dengan sektor ritel fisik dan membuat persaingan jadi lebih sehat diantara sesama pemain digital," sarannya.

Kedua, memperkuat dorongan dari investor modal ventura di dalam negeri untuk pembiayaan startup, sehingga ketergantungan terhadap gejolak eksternal bisa diminimalisir.

"Ketika banyak startupbergantung terhadap pendanaan asing startupyang ada di Indonesia rentan," ujarnya.

Badai PHK Masih Bisa Berlanjut Sampai 2 Tahun ke Depan

Hatiku beracun

Beban Berat Milenial Ditekan Lonjakan Biaya Hidup******

Kondisi ekonomi Indonesia maupun global saat ini tengah dilanda ketidakpastian. Sinyal resesi ekonomibahkan telah didengungkan oleh sejumlah lembaga internasional, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Ancaman inflasi pun tak bisa dihindarkan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada September 2022, inflasi Indonesia tercatat menembus 5,9 persen.

Lantas bagaimana generasi milenial memandang kondisi ekonomi saat ini?

"Ongkos kirim (makanan) yang biasanya cuma Rp4 ribu sekarang menjadi Rp7 ribu," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/10).

Tak hanya biaya untuk makan, Naely juga merasa terbebani dengan ongkos transportasi yang semakin mahal dengan adanya kenaikan harga BBM.

Ongkos menggunakan angkutan kota (angkot) yang biasanya Rp4.000 kini naik menjadi Rp5.000 untuk sekali perjalanan. Sementara biaya ojek online naik dari Rp14 ribu ke Rp15 ribu.

Melihat biaya hidup yang semakin mahal, Naely merasa upah pekerja perlu dinaikkan, apalagi ongkos menuju kantor semakin mahal.

"Sebaiknya naik sekitar 30 sampai 40 persen buat menutupi biaya ke kantor karena sekarang ongkosnya sudah naik," ujar Naely.

Saat ditanya mengenai ancaman resesi yang tengah gencar didengungkan sejumlah lembaga internasional, ia mengaku tak mengetahui. Ia hanya tahu mengenai kondisi inflasi secara terbatas.

"Tahunya cuma inflasi, di situ harga-harga barang naik," ujarnya.

Senada, Canela, warga Medan, juga mengaku terbebani dengan kenaikan harga barang saat ini. Biaya yang paling terasa berat baginya adalah makanan dan BBM. Maka dari itu, ia merasa upah karyawan perlu dinaikkan.

"Sebenarnya perlu (gaji naik) karena buat para karyawan mungkin keadaan ekonomi pada saat ini membuat beberapa kebutuhan yang diperlukan baik dalam hal pekerjaan atau kehidupan sehari-hari ternyata sudah enggak bisa menyeimbangkan lagi dari gaji yang diterima saat ini," ujarnya.

Canela mengatakan dirinya tidak terlalu mengetahui ancaman resesi dan inflasi yang menghantui dunia.

"Tapi lumayan mengikuti kabarnya dari beberapa sosial media kayak Twitter dan Tiktok," ujarnya.

Ada juga, Nia, yang merasa terbebani dengan kenaikan biaya hidup, terutama untuk makan dan transportasi menggunakan ojek online.

"Sekarang biaya barang pokok saja melonjak, cabai, beras, bawang, dan lain-lain. Itu yang bikin harga menu di warung makan jadi ikut merangkak naik dari sebelumnya," ujarnya.

Ia mencontohkan nasi rumah makan Padang yang biasanya dibanderol Rp16 ribu sekarang naik menjadi Rp20 ribu per bungkus. Sementara tarif ojek online sekarang naik ke Rp15 ribu untuk jarak terdekat.

Nia mengatakan sebenarnya ia bisa menggunakan transportasi online yang biayanya lebih murah, tetapi untuk kondisi tertentu seperti mengejar waktu, ia harus menggunakan ojek online.

Maka dari itu, ia mengatakan gaji para pekerja perlu dinaikkan seiring merangkaknya harga-harga barang.

"Perlu sekali (gaji naik) karena banyak hal-hal yang naik. Jadi enggak seimbang kalau biaya hidup naik tapi gaji enggak ikut naik," ujarnya.

Ia juga mengetahui ancaman resesi dan inflasi yang melanda dunia. Ia mengatakan resesi dan inflasi terjadi ketika harga barang meningkat terus menerus.

"Kenaikan satu hal bisa merembet ke hal-hal lain. Dengan kata lain, biaya hidup suatu negara naik," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Paparazzi tingkat dewa dari dunia lain

<句子>

Menggunakan Tuhan sebagai umpan

<句子>