batman888

situs slot cepat maxwin 442Jutaan kata 2671Orang-orang telah membaca serialisasi

《batman888》

KPPN Putussibau sebut APBN 2024 untuk Kapuas Hulu Rp2 triliun******

Kapuas Hulu (ANTARA) - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau Sri Winarno mengatakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Tahun 2024 sebesar Rp2 triliun.

"Dana tersebut sudah mulai kami salurkan sejak Januari 2024 dengan realisasi belanja Rp118,52 miliar atau 5,92 persen dari total anggaran sebesar Rp2 triliun," kata Sri Winarno, kepada ANTARA, di Putussibau Kapuas Hulu, Jumat.

Winarno menjelaskan realisasi belanja tersebut terdiri dari komponen belanja pemerintah pusat (kementerian/lembaga) sebesar Rp18,65 miliar atau 5,42 persen dari anggaran sebesar Rp343,99 miliar dan realisasi transfer ke daerah mencapai Rp99,86 miliar atau 6,02 persen dari pagu 1,7 triliun.

Ia mengatakan sampai dengan akhir Januari 2024 capaian realisasi belanja kementerian dan lembaga yang tertinggi yaitu belanja barang sebesar 9,76 persen dan belanja pegawai sebesar 5,51 persen, sedangkan untuk belanja modal belum ada.

Menurutnya, kinerja anggaran di awal Tahun 2024 masih menunjukkan grafik yang lambat baik di sisi penerimaan negara maupun belanja negara.

"Volume kegiatan di Satker masih belum berjalan, karena beberapa Satker masih sibuk dengan penyusunan laporan kegiatan tahun anggaran sebelumnya," jelas Winarno.

Disisi lain, Winarno juga menjelaskan penyaluran dana transfer ke daerah di Kabupaten Kapuas Hulu oleh KPPN Putussibau pada bulan Januari 2024 meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), dana bagi hasil dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik yang totalnya telah mencapai mencapai Rp99,86 miliar atau 6,02 persen dari total anggaran transfer ke daerah sebesar Rp1,7 miliar.

Ia menyebutkan realisasi penyaluran DAU sebesar Rp61,93 miliar atau 6,22 persen dari target yang terdiri dari DAU block grant pada Januari 2024.

Kemudian, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp10,31 miliar dari pagu Rp87,87 miliar yang terdiri dari DBH SDA, DAK Non Fisik sebesar Rp27,6 miliar dari pagu Rp170,08 miliar berupa Dana BOS dan BOP.

"Sampai dengan akhir Januari 2024, jenis transfer ke daerah yang belum disalurkan adalah DAK Fisik, Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal," kata Winarno.

Winarno berharap pengguna anggaran dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai peruntukannya sehingga mendatangkan manfaat bagi pembangunan di tengah masyarakat serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menjadi Kapuas Hulu semakin maju.

 

Pewarta: Teofilusianto Timotius
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Legislator minta PPKUKM DKI ajak asosiasi matangkan sewa loksem******

PPKUKM DKI beralasan tarif tersebut selama 12 tahun belum pernah naik

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta mengajak asosiasi pedagang lebih  proaktif mematangkan tarif sewa lokasi sementara (loksem) yang ada di sejumlah wilayah.

"Saya sampaikan di awal tergantung dari sikap proaktif asosiasi pedagang menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan dinas terkait," kata Ismail usai rapat koordinasi kenaikan tarif sewa loksem di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat.

Ismail menuturkan penentuan kebijakan ini merupakan implementasi terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang salah satunya  diterapkan kepada pedagang.

Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan beberapa rekomendasi yang diajukan kepada Dinas PPKUKM DKI yakni mengusulkan pengurangan tarif sewa sebesar Rp5 ribu per hari atau Rp150 ribu per bulan.

Kedua, mengusulkan penerapan untuk bulan berikutnya masih menggunakan tarif yang lama mengingat regulasi baru belum diputuskan.

Lalu, berikutnya melakukan peninjauan tarif maupun rumusan dalam penetapan regulasi tersebut agar bisa disesuaikan dengan kemampuan para pelaku usaha.

"Mohon bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait," tambahnya.

Terkait usulan peninjauan tarif sewa loksem, Ismail menuturkan PPKUKM DKI beralasan tarif tersebut selama 12 tahun belum pernah naik.

"Sekilas juga karena ada upaya untuk perbaikan terhadap pelayanan dan fasilitas di tempat-tempat usaha tersebut," ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo dalam kesempatan itu mengaku membutuhkan banyak waktu untuk bisa melakukan sosialisasi dengan pedagang terhadap rekomendasi Komisi B DPRD DKI.

"Kami mohon waktu untuk bisa duduk bersama dengan para perwakilan pedagang, tentu itu tidak cukup satu minggu karena ini kan berproses," ujar Elisabeth.

Dia memastikan setiap pedagang di wilayah Jakarta akan dirangkul untuk mendiskusikan kembali terkait tarif sewa.

Ketua Umum Perwakilan Pedagang Kaki Lima Loksem dan Lokbin (PPKL) 3 Tri Harijanto mengatakan dirinya sudah beberapa tahun membayar tarif sewa sebesar Rp110 ribu per bulan.

Dia menolak adanya usulan Dinas PPKUKM DKI untuk menaikkan tarif sewa seharga Rp300 ribu dengan alasan adanya peninjauan tarif.

"Kalau dinaikkan Rp5 ribu per hari atau Rp150 ribu saya masih sanggup," kata Tri.
Baca juga: Pemkot Jakpus ungkap modus praktik pungli di lokasi pedagang UMKM
Baca juga: Anggaran Sudin untuk revitalisasi Loksem JP 44 tidak mencakup sarana
Baca juga: Jakbar proses SK perpanjangan lokasi sementara PKL untuk dua tahun

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pinjol legal tenor 30 hari、daftar nama situs judi slot online terpercaya、qq king slot

Terkait：situs gacor terbaru 2022、qqdewq、deposit terpercaya、idtribun、fastbet99、opera777、situs yang lagi gacor hari ini、dewa389、link game slot terbaru、slot ter gacor

---

---

bab terbaru：senopatibola（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12