slot paling gacor dan terpercaya

Pakar pribadi si cantik sekolah

agentbetting

Citi Indonesia dan Plan Indonesia terapkan program Youth******

Jakarta (ANTARA) - Citibank Indonesia dan Plan Indonesia meluncurkan program Yout-Led Agri-Food guna mendukung kaum muda meningkatkan ketahanan pangan di daerah terpencil.

Program Yout-Led Agri-Food difokuskan untuk Kota Soe yang memiliki tingkat tengkes (stunting) tertinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yakni sebesar 48,3 persen.

“Citi berkomitmen untuk berkontribusi aktif pada masyarakat dimana kami bekerja, termasuk di Indonesia,” kata Country Head of Public Affairs Citi Indonesia Puni Ayu Anjungsari di Jakarta, Jumat.

Program Youth-Led Agri-Food diterapkan sejalan dengan peta jalan (roadmap) Pemerintah Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan Indonesia yang berkelanjutan pada tahun 2025 dan mengurangi prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024.

Melalui program tersebut, akan dibangun sistem pangan yang lebih tangguh dengan memperkuat para pemuda Soe untuk menghasilkan pangan yang bergizi dan berkelanjutan.

Program Youth-Led Agri-Food akan berlangsung hingga tahun 2025 dan akan memberikan pelatihan kepada 400 orang petani muda di 25 desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang sebagian besar merupakan perempuan.

Pelatihan tersebut mencakup metode pertanian dan peternakan yang berkelanjutan untuk memberikan kaum muda pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk merintis usaha suplai makanan yang ramah lingkungan.

Data dari Citi Global Perspective & Solutionsmemperkirakan dampak malnutrisi terhadap perekonomian global bisa mencapai 3,5 triliun dolar AS per tahun dikarenakan tingginya harga pangan dan faktor makroekonomi lainnya.

Menimbang potensi tersebut, Citi dan Citi Foundation terus berperan aktif dalam mengatasi tantangan itu dengan memanfaatkan bisnis, sumber daya manusia, dan dukungan filantropi untuk mendukung solusi inovatif berskala global.

Upaya itu melibatkan mobilisasi aliran modal dan pembiayaan untuk sistem pangan global, yang salah satunya diwujudkan melalui program Youth-Led Agri-Food di Soe.

Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti mengatakan, sebagai organisasi non-profit, Plan Indonesia telah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di Kabupaten Timor Tengah Selatan, termasuk di Soe.

"Melalui dukungan dari Citi Foundation, kami bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kapasitas ekonomi petani muda, khususnya perempuan, di wilayah Timor Tengah Selatan,” ujarnya.

Plan Indonesia juga sudah bekerja sama dengan komite Green SKill, sehingga kaum muda di Soe, bisa memimpin perkembangan hidup sehat, berkontribusi terhadap penghasilan dan perekonomian keluarganya.

Program Youth-Led Agri-Food bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan kualitas hidup bagi masyarakat setempat, meningkatkan kemampuan petani muda dalam menghasilkan produk pertanian pangan yang sehat sekaligus membantu mengurangi masalah stunting di wilayah Soe.

Selain itu, Plan Indonesia beserta mitra berkomitmen untuk mendukung optimalisasi lahan yang kurang produktif agar para petani muda dapat memperpendek tahapan produksi pangan, sehingga lebih mudah dijangkau oleh masyarakat setempat.

"Memastikan pasokan pangan yang cukup menjadi tantangan yang cukup serius di Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia," tuturnya.

Adapun menurut data dari Food and Agriculture Organization (FAO) tahun 2022, terdapat sekitar 16,2 juta orang di Indonesia yang masih mengalami kelaparan atau ketidakpastian pangan.

Data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 juga mencatat tingginya prevalensi stunting nasional di angka 21,6 persen.

Baca juga: Pemerintah perlu mempermudah akses lahan untuk petani milenial
Baca juga: Pertanian cerdas tingkatkan produktivitas hingga dua kali lipat
Baca juga: Roro Esti sebut pentingnya regenerasi petani
 

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Puncak seni bela diri

cicil laptop

Naik, Gaji Manajer Walmart Hampir Rp2 M per Tahun******

Jakarta, CNN Indonesia--

Manajer Walmart menerima kenaikan gajimenjadi US8 ribu atau Rp1,9 miliar (asumsi kurs Rp15.611 per dolar AS) per tahun.

Perusahaan ritel asal Amerika Serikat (AS) itu pertama kalinya menaikkan gaji karyawan mereka setelah lebih dari satu dekade. Kenaikan gaji per 1 Februari 2024 itu akan menyasar para manajer toko.

Sebelumnya, kisaran gaji untuk para manajer toko Walmart adalah US ribu-US0 ribu, dengan rata-rata US7 ribu atau Rp1,8 miliar. Kini, gaji anyar para karyawan Walmart naik lebih dari 9 persen menjadi hampir Rp2 miliar.

"Jika Anda mencapai semua target, bonus Anda sekarang bisa mencapai 200 persen dari gaji pokok," tulis Walmart dalam keterangan resminya, dikutip dari CNN, Jumat (19/1).

Jika dihitung secara bulanan, manajer toko Walmart mulai Februari 2024 akan menerima gaji sekitar Rp166 juta per bulan.

Clark mengatakan 75 persen manajer Walmart dulunya memulai karier di perusahaan tersebut sebagai buruh dengan upah per jam.

Saat ini, Walmart mempekerjakan sekitar 1,6 juta orang di AS. Mereka mengoperasikan 5.000 toko ritel di seluruh penjuru negeri.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

harry potter louis

erek tafsir mimpi

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru******

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Pada poin pertama, MK menyatakan ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

"(3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029,” urai MK.

Adapun poin kelima adalah perubahan ambang batas parlemen melibatkan semua kalangan yang memperhatikan penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan di kali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Hal-hal tentang aku dan Ban Hua

masuk game slot

Kemenkeu: Pemerintah dukung habis******

Jakarta (ANTARA) - Analis Kebijakan Ahli Madya PKPN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rustam Effendi mengatakan pemerintah mendukung habis-habisan industri kendaraan listrik (EV) dalam negeri dengan memberikan berbagai insentif.

“Kami tidak main-main untuk mobil listrik, dukung habis-habisan. Berbagai macam insentif, pajak pusat … pajak daerah (diberikan),” kata Rustam dalam acara sosialisasi insentif dalam rangka percepatan investasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta, Jumat.

Insentif yang diberikan pemerintah, antara lain bea masuk 0 persen untuk impor kendaraan listrik, baik dalam bentuk utuh (CBU) maupunterurai lengkap (CKD), pengurangan pajak penghasilan (PPh) 100 persen untuk badan usaha yang melakukan kegiatan produksi, perakitan, dan/atau impor kendaraan listrik.

Kemudian, pajak penjualan barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah 15 persen untuk impor mobil listrik, dan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah sebesar 10 persen untuk pembelian mobil listrik.

Baca juga: Total investasi perakitan kendaraan listrik RI capai Rp4,49 triliun

Rustam mengatakan pengurangan pajak juga berlaku di semua daerah di Indonesia —tidak hanya DKI Jakarta dan Bali— karena semua daerah wajib mendukung industri kendaraan listrik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan Daerah.

Rustam menilai dengan guyuran insentif yang ditawarkan, para investor tak perlu ragu berinvestasi di Indonesia, dan ini terbukti dengan investasi yang dilakukan oleh Wuling dan Hyundai di Indonesia, yang mendapatkan respons positif dari pasar.

Selain itu, lanjut dia, harga EV secara global masih terbilang tinggi, yaitu sekitar 150 persen dibandingkan mobil konvensional, sehingga kondisi ini membuat Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi investor EV karena potensi keuntungan yang besar.

“Dengan insentif bea masuk, ditambah PPnBM 15 persen itu sudah cukup untuk berpikir bahwa berinvestasi di Indonesia ini sangat menguntungkan,” ucap dia.

Baca juga: Populasi kendaraan listrik meningkat, roda dua naik 262 persen

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Buku Harian Bajak Laut Magang Magang

cara mencari situs slot online terpercaya

Orang tua perlu tahu hal ini sebelum menyekolahkan anak di pesantren******

Jakarta (ANTARA) - Psikolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Novi Poespita Candra, S.Psi., M.Si., Ph.D., menekankan orang tua wajib mendidik anak sebelum memutuskan untuk menyekolahkan mereka ke asrama, contohnya ke pondok pesantren.

“Yang paling penting adalah edukasi, bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya. Juga kembali lagi pada tujuan menyekolahkan di pesantren itu apa?” kata Novi melalui sambungan telepon kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Novi mengatakan, para orang tua wajib membekali anak-anaknya dengan pendidikan dan akhlak yang baik. Anak-anak perlu dididik untuk memiliki empati dan sikap menghargai orang lain sehingga dapat menempatkan diri di lingkungan manapun.

Baca juga: Cegah perundungan orang tua diminta awasi dan perhatikan perilaku anak

Ketika menyekolahkan anak ke asrama atau pondok pesantren, orang tua perlu memahami bahwa interaksi secara langsung dengan anak akan berkurang. Oleh karena itu, meski tidak bisa bertemu langsung setiap saat, orang tua perlu membangun pola komunikasi yang terbuka dan intens untuk mengetahui keadaan anak serta memastikan berada dalam kondisi yang sehat fisik maupun mental.

Dia melihat tidak sedikit orang tua merasa kewalahan mendidik anak sehingga memasukkan anak ke asrama atau pondok pesantren dengan harapan sikap dan perilaku anaknya menjadi lebih baik.

“Biasanya dititipkan supaya bisa diperbaiki, tetapi, tidak disampaikan ke pihak pesantren. Kemudian pesantren apakah bisa menangani hal ini? Kalau tidak bisa, berarti harus dipertimbangkan lagi,” ujar Novi.

Kemudian, orang tua umumnya berharap agar anaknya bisa mandiri di lingkungan pesantren. Namun kenyataannya, di beberapa pesantren kelas menengah ke atas justru terdapat fasilitas-fasilitas lengkap yang menyebabkan anak tidak bisa mandiri.

“Kalau tujuan agama mungkin bisa tercapai, tetapi, harapan agar anaknya mandiri malah tidak tercapai,” kata Novi.

Novi mengimbau para orang tua untuk mengetahui secara pasti lingkungan dan budaya yang ada sebelum memutuskan untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Hal itu bertujuan agar orang tua benar-benar tau dan yakin bahwa pesantren yang dipilihnya sesuai dengan harapan.

“Jangan karena gedung bagus, fasilitas lengkap atau nama besar pesantren saja. Orang tua perlu tau lingkungan, nilai, hingga ekosistem untuk menunjang pendidikan anaknya. Itu bisa dirasakan sebetulnya,” kata Novi.

Baca juga: Pesantren Al Ishlahiyyah Kediri jelaskan lokasi santri meninggal

Baca juga: Polisi tetapkan empat tersangka dalam kasus perundungan di Serpong

Baca juga: Psikolog tekankan pentingnya komunikasi orang tua-anak cegah bullying

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Budidaya kembali: Saya adalah Tuhan yang sejati

entertogel

Kemenkop Panggil 12 Bank 'Akali' KUR, Sanksi di Tangan Airlangga******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) memanggil 12 lembaga penyalur yang diduga 'mengakali' penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan ini adalah tindak lanjut dari survei mereka kepada 1.047 debitur di 23 provinsi. Kemenkop UKM menemukan masih ada lembaga penyalur yang meminta agunan untuk kredit maksimal Rp100 juta yang seharusnya bebas jaminan.

Yulius menyebut pelanggaran soal penarikan agunan itu ditemukan pada 9 dari 12 penyalur. Rinciannya, 3 Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), 5 Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan 1 lembaga keuangan lain.

"Sanksinya, dalam KUR ini kan masyarakat minjam suku bunganya 6 persen. Nah, suku bunga di pasar 18 persen, dikurangi 6 persen berarti 12 persen itu kita subsidi dari pemerintah. Sanksinya itu bagi bank yang melakukan (mengakali KUR) akan kita cabut subsidinya. Itu kita sampaikan ke Komite Kebijakan yang dipimpin Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto)," imbuh Yulius.

Yulius menjelaskan pihaknya sudah menindaklanjuti soal temuan dari hasil survei Kemenkop UKM. Ia menyebut timnya juga telah berdiskusi 12 lembaga penyalur tersebut.

Berdasarkan klarifikasi dari para lembaga penyalur, sejumlah kredit yang ditarik agunan ditetapkan sebelum 2023. Dengan kata lain, jaminan diambil sebelum aturan soal batas maksimal kredit tanpa agunan sebesar Rp100 juta.

"Perbankan laporkan ternyata ada beberapa yang (kredit) 2018 dan itu memang belum di-state (ditetapkan) sampai dengan Rp100 juta tidak gunakan agunan tambahan, karena masih ikuti aturan lama," jelasnya.

"Kebanyakan dari yang kita temukan itu tetap meminta agunan tambahan karena dinamika perubahan. Dulu KUR Mikro Rp25 juta, naik Rp50 juta, lalu Rp100 juta. Jadi, terdapat akad-akad lama dan jadi yang dari sisi aturan memang boleh di mana batas Rp100 juta itu 2023," tutup Yulius.

Pada Desember 2023 lalu, Kemenkop UKM mencatat dari 894 debitur KUR mikro dan super mikro, ada pelanggaran berupa pengenaan agunan 16,1 persen alias 144 orang. Padahal, KUR dengan maksimal Rp100 juta tidak boleh dikenakan jaminan, sesuai Permenko Nomor 1 Tahun 2023.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)