trik main gaple menang terus

Pedang mendominasi gunung dan sungai

situs judi slot paling gacor

Durian jadi "buah emas" di antara komoditas ekspor Vietnam******

Hanoi (ANTARA) - Durian menjadi “buah emas” di antara komoditas ekspor Vietnam berkat keunggulan harga jual yang tinggi dan preferensi pasar impor yang naik jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman lain seperti lada, buah naga, dan karet.

Ketua Dewan Direksi dan Direktur Umum Grup Intimex, Do Ha Nam, mendata tanaman kopi dan lada menghasilkan keuntungan sekitar 200-300 juta Dong Vietnam (sekitar Rp127 juta-191 juta) per hektar per tahun. Sementara pohon durian menghasilkan panen tahunan dengan keuntungan sebesar 2 miliar Dong Vietnam (sekitar Rp1,3 miliar).

“Belum pernah ada produk pertanian yang dengan cepat menghasilkan pendapatan ekspor miliaran dolar seperti durian saat memasuki pasar global,” kata Nam seperti dilaporkan VNA, Sabtu.

Statistik dari Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (MARD) Vietnam mencatat negara tersebut memiliki lebih dari 110.000 hektar durian dengan produksi tahunan hampir 850.000 ton. Luas areal penanaman durian meningkat hampir 25 persen setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir.

Daerah penghasil durian terbesar di negara ini meliputi Dataran Tinggi Tengah dengan luas lebih dari 52.000 hektare (ha) yang mencakup sekitar 47 persen dari total luas wilayah.

Lalu wilayah Delta Mekong dengan luas 33.000 ha (sekitar 30 persen), dan wilayah Tenggara dengan luas 33.000 ha (sekitar 30 persen) dan wilayah Tenggara dengan luas 21.000 ha (sekitar 19 persen).

Baca juga: Vietnam targetkan 3,5 miliar dolar AS dari ekspor durian pada 2024

MARD juga mencatat durian Vietnam telah menjangkau 24 pasar dengan nilai ekspor ke China sebagai pasar yang paling menjanjikan mencakup lebih dari 99 persen dari total omzet ekspor durian. China diprediksi masih akan terus menjadi konsumen utama buah berduri tersebut pada tahun-tahun berikutnya.

Industri durian juga diproyeksikan tumbuh 7,2 persen per tahun pada periode 2019-2025. Hal itu dianggap sebagai peluang bagi Vietnam untuk mengembangkan industri durian secara berkelanjutan di masa depan.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam, Tran Thanh Nam, menekankan perlunya para petani durian dan perusahaan ekspor untuk memastikan kualitas, desain, dan asal barang ketika mengekspor ke China guna memastikan bahwa durian Vietnam dapat mempertahankan posisinya di pasar itu.

Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Sayuran dan Buah Vietnam, Dang Phuc Nguyen, masih ada banyak ruang bagi Vietnam untuk mengekspor durian ke pasar China dan global. Ia memperkirakan omzet ekspor buah tersebut bisa mencapai sekitar 3,5 miliar dolar AS (Rp55 triliun) pada tahun ini.

Sumber : VNA

Baca juga: Durian impor asal Vietnam laris manis di pasar China

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Putri Berubah

gimana cara menang

Durian jadi "buah emas" di antara komoditas ekspor Vietnam******

Hanoi (ANTARA) - Durian menjadi “buah emas” di antara komoditas ekspor Vietnam berkat keunggulan harga jual yang tinggi dan preferensi pasar impor yang naik jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman lain seperti lada, buah naga, dan karet.

Ketua Dewan Direksi dan Direktur Umum Grup Intimex, Do Ha Nam, mendata tanaman kopi dan lada menghasilkan keuntungan sekitar 200-300 juta Dong Vietnam (sekitar Rp127 juta-191 juta) per hektar per tahun. Sementara pohon durian menghasilkan panen tahunan dengan keuntungan sebesar 2 miliar Dong Vietnam (sekitar Rp1,3 miliar).

“Belum pernah ada produk pertanian yang dengan cepat menghasilkan pendapatan ekspor miliaran dolar seperti durian saat memasuki pasar global,” kata Nam seperti dilaporkan VNA, Sabtu.

Statistik dari Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (MARD) Vietnam mencatat negara tersebut memiliki lebih dari 110.000 hektar durian dengan produksi tahunan hampir 850.000 ton. Luas areal penanaman durian meningkat hampir 25 persen setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir.

Daerah penghasil durian terbesar di negara ini meliputi Dataran Tinggi Tengah dengan luas lebih dari 52.000 hektare (ha) yang mencakup sekitar 47 persen dari total luas wilayah.

Lalu wilayah Delta Mekong dengan luas 33.000 ha (sekitar 30 persen), dan wilayah Tenggara dengan luas 33.000 ha (sekitar 30 persen) dan wilayah Tenggara dengan luas 21.000 ha (sekitar 19 persen).

Baca juga: Vietnam targetkan 3,5 miliar dolar AS dari ekspor durian pada 2024

MARD juga mencatat durian Vietnam telah menjangkau 24 pasar dengan nilai ekspor ke China sebagai pasar yang paling menjanjikan mencakup lebih dari 99 persen dari total omzet ekspor durian. China diprediksi masih akan terus menjadi konsumen utama buah berduri tersebut pada tahun-tahun berikutnya.

Industri durian juga diproyeksikan tumbuh 7,2 persen per tahun pada periode 2019-2025. Hal itu dianggap sebagai peluang bagi Vietnam untuk mengembangkan industri durian secara berkelanjutan di masa depan.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam, Tran Thanh Nam, menekankan perlunya para petani durian dan perusahaan ekspor untuk memastikan kualitas, desain, dan asal barang ketika mengekspor ke China guna memastikan bahwa durian Vietnam dapat mempertahankan posisinya di pasar itu.

Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Sayuran dan Buah Vietnam, Dang Phuc Nguyen, masih ada banyak ruang bagi Vietnam untuk mengekspor durian ke pasar China dan global. Ia memperkirakan omzet ekspor buah tersebut bisa mencapai sekitar 3,5 miliar dolar AS (Rp55 triliun) pada tahun ini.

Sumber : VNA

Baca juga: Durian impor asal Vietnam laris manis di pasar China

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Menikah dengan iblis

asentogel

Luhut Pede Investasi Tembus Rp1.650 T usai Investor Puji Pilpres 2024******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan optimis target investasi tahun ini sebesar Rp1.650 triliun akan tercapai. Pasalnya, ia baru menerima kabar baik dari para investor asing terkait Pilpres 2024.

Luhut mengungkapkan sebelumnya para investor masih bersikap wait and see menunggu Pilpres 2024 selesai. Ia mengklaim banyak menerima ucapan selamat melalui telepon karena Pemilu telah berjalan dengan damai. Selain itu, Pilpres 2024 menjadi pesta demokrasi terbesar di dunia.

Hal tersebut ternyata turut membawa optimisme dan kabar baik terhadap kepastian investasi dalam negeri.

"Mengenai investasi, banyak sekali target kita, Rp1.650 triliun. Itu saya kira tidak ada masalah," sambungnya.

Luhut menyampaikan kendati perekonomian China agak sulit, negara tersebut sudah berkomitmen membangun pabrik petrokimia di Kalimantan Utara.

"Kemarin walaupun di China, atau semua dunia mengalami ekonomi agak sulit, mereka juga sudah sampaikan petrochemical yang akan dibangun, juga akan tetap dilanjutkan, dan begitu juga proyek-proyek lain," tuturnya.

[Gambas:Instagram]

Lebih lanjut, Luhut menyebut pemerintah berencana untuk membangun kawasan khusus untuk pembangunan pabrik tersebut.

"Itu mereka sudah minta ingin masuk dan kita akan bikin kawasan khusus untuk itu. Sehingga UMKM itu akan mendapat peluang juga untuk nanti ada di situ," ujar dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Dunia monster

22 di erek erek

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Lihat Juga : Sri Mulyani Gratiskan PPnBM Mobil Listrik Impor di 2024

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Lihat Juga : Alasan Hashim Puji Amran, Ungkap Kriteria yang Tepat untuk Mentan

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Lihat Juga : Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Lihat Juga : Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Nama Sri Mulyani Kemungkinan Tak Masuk

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Lihat Juga : Daftar Negara Beri Makan Siang Gratis seperti Program Prabowo-Gibran

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Transformasi Naga yang Dipanggil

kode alam kucing berkelahi

AHY Janji Belajar Cepat di Kementerian ATR Demi Kenyamanan Investor******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjanji akan belajar cepat soal seluk-beluk kementerian ini agar bisa memberi kenyamanan kepadainvestor.

Ketua Umum Partai Demokrat ini dilantik Presiden Joko Widodo menggantikan posisi Hadi Tjahjanto. Hadi digeser ke Kemenko Polhukam yang ditinggal Mahfud MD karena mentas di Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo.

"Tadi malam, sekitar pukul 21.00 WIB, saya diterima beliau (Hadi Tjahjanto) di kediaman dan belajar cepat saya. Beliau dengan bersemangat, saya bisa menilai beliau begitu menguasai permasalahan dan juga sangat passionate," ucap AHY di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (21/2).

Sederet target yang akan dikebut adalah menuntaskan 120 juta target bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selain itu, AHY menyinggung soal sertifikasi elektronik dan isu-isu sengketa tanah di Indonesia.

Agus juga berharap Kementerian ATR/BPN bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

"Itu tidak bisa sendirian. Tapi, dengan kepastian hukum di bidang tata ruang, space, termasuk juga tanah yang disiapkan untuk pembangunan maka memberikan keyakinan, keamanan, kenyamanan bagi para investor baik dari dalam maupun luar negeri," jelasnya.

"Sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan penghasilan, dan seterusnya. Termasuk tentu ini menciptakan keadilan, beliau (Hadi) menyampaikan kita harus tegas, kita harus menghadapi siapapun yang melawan hukum. Kita ingin ATR ini benar-benar profesional melayani dan terpercaya," tutup AHY.

Usai pelantikan di Istana Negara, Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono melaksanakan serah terima jabatan di Kementerian ATR/BPN.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Setelah kembali dari membunuh iblis, saya menjadi penjahat terhebat di dunia

bravo88

Dua Rumah Menteri di IKN Sudah Jadi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Rumah menteri yang dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah jadi. Namun, baru dua bangunan saja dan selebihnya masih dalam progres pengerjaan.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga mengatakan dua rumah tersebut sudah layak huni karena telah dilengkapi beserta furniturenya.

"Iya ada 2 (rumah menteri) yang sudah jadi sampai dengan interiornya," ujarnya kepada detikcom, Kamis (22/2).

Rumah para menteri ini dibangun di atas bukit. Jika dilihat dari interiornya, rumah tersebut tampak sangat mewah karena didominasi oleh material marmer dan kayu mengikuti tren perumahan masa kini.

Konsepnya, pada lantai basement diperuntukkan kamar tidur supir, kamar mandi, dan ruang jaga. Pada lantai pertama merupakan area kedinasan, sedangkan lantai kedua merupakan area privat keluarga.

Pemerintah berencana membangun 36 rumah menteri di IKN. Saat ini sudah 2 rumah yang selesai, maka artinya masih ada 34 rumah lagi dalam proses pembangunan.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)