slot maxwin jackpot

Taojun

cepat slot

Peter Huistra kurang puas dengan kemenangan 1******

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Pelatih Borneo FC Peter Huistra mengaku dirinya kurang puas dengan kemenangan 1-0 yang didapat timnya saat melawat ke markas Persita Tangerang, pada Sabtu (2/3). Kemenangan tersebut sejatinya cukup positif untuk Borneo, karena semakin mengokohkan posisi mereka di pucuk klasemen Liga 1. Tim berjuluk Laskar Etam itu berada di puncak klasemen dengan koleksi 63 poin, unggul 18 tim atas tim peringkat kedua Persib Bandung. “Kami mampu mencetak satu gol. Meski demikian semangat juangnya masih kurang, kami semestinya bisa main lebih baik. Mungkin setelah momen kami mencetak gol, Persita mulai lebih menyerang dan saya tidak suka itu. Menurut saya kami bisa main lebih bagus. Harus tahan bola, harus fight,” kata Huistra pada konferensi pers setelah pertandingan di Stadion Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, itu.

Baca juga: Gol tunggal Cadenazzi kunci kemenangan tipis Borneo atas Persita Keberhasilan Borneo mengokohkan posisinya di puncak klasemen sekaligus semakin mendekatkan mereka dengan satu tiket di babak Championship Series. Huistra saat ini belum terlalu memikirkan penampilan mereka di babak itu, namun mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus tampil lebih baik lagi. “Kami mempersiapkan diri untuk Championship Series. Kami sudah tahu sebelumnya. Kami harus fokus finis di empat besar. Tapi di empat besar, kami harus bermain lebih baik dibanding hari ini,” ujar pelatih asal Belanda itu. PSSI belum lama ini menghapus regulasi pemain U-23 untuk dimainkan oleh klub-klub Liga 1. Meski demikian, Huistra tetap memainkan pemain-pemain muda miliknya, karena merasa mereka memiliki kualitas yang layak. “Saya paham (dengan perubahan peraturan itu), tapi harus berhati-hati jika mengganti peraturan di tengah musim,” kata Huistra. Setelah ini, Borneo akan menjamu tim papan bawah Persebaya Surabaya, pada Kamis (7/3) mendatang.
Baca juga: Penampilan gemilang Lilipaly antar Borneo FC hantam Bhayangkara FC 4-0
Baca juga: Klasemen Liga 1 : Penghuni posisi empat besar tak berubah
Baca juga: Borneo susun kiat jaga stabilitas jalani sembilan sisa laga

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

Kurir dunia bawah

pahe77

Dagang Karbon Wajib Urus SRN, tapi Tidak Ribet Kok******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya mengatasi perubahan iklim. Di antaranya dengan mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, NEK (Nilai Ekonomi Karbon), dan sumber daya perubahan iklim pada SRN (Sistem Registri Nasional) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Prosedur pengurusannya pun cukup mudah.
 Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir Hari Wibowo menjelaskan, SRN PPI (Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim) adalah sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan Sumber Daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim, Adaptasi Perubahan Iklim, dan NEK di Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres 98/2021. Hal ini bertujuan, pertama agar pemerintah memiliki satu data Emisi GRK dan Ketahanan Iklim. Data nasional, sektor, dan subsektor inilah yang kemudian menjadi rujukan nasional dan internasional. 
Kedua, mencatatkan pelaksanaan NEK (Nilai Ekonomi Karbon). Yaitu, pengurangan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan persetujuan teknis serta transaksi atas persetujuan teknis maupun kinerja atas persetujuan teknis perdagangan emisi. 
’’Jadi fungsi SRN itu pertama sebagai dasar pengakuan pemerintah atas kontribusi penerapan NEK dalam pencapaian target NDC. Kedua, data dan informasi aksi dan sumber daya mitigasi penerapan NEK,’’ kata Hari Wibowo menjawab pertanyaan wartawan terkait perdagangan karbon di Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024.
Lebih jauh Hari Wibowo menjelaskan, SRN PPI ini juga bertujuan menghindari penghitungan ganda aksi mitigasi atau double claim, bahan penelusuran pengalihan, dan bahan pertimbangan kebijakan operasional lebih lanjut sesuai sesuai kebutuhan. ’’Jadi penting sekali SRN PPI ini,’’ Hari Wibowo kembali menegaskan.
Sebenarnya, lanjut Hari Wibowo, bukan hanya pelaku usaha yang berkewajiban mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, NEK (Nilai Ekonomi Karbon), dan sumber daya perubahan iklim pada SRN PPI (Sistem Registri Nasional) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat juga dapat mencatatkan dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan NEK pada SRN PPI. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 21/2021. 
Hari Wibowo kemudian menjelaskan beberapa prinsip terkait penyelenggaraan Nilai Ekonomi karbon dan Perdagangan Karbon sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021. Tidak cukup mendaftarkan kegiatan/aksi mitigasi penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) ke dalam SRN (Sistem Registri Nasional). Pelaku usaha/kegiatan dalam menghitung penurunan emisi GRK juga harus sesuai prinsip MRV (Measurable, Reportable, Verifiable). Penghitungan reduksi emisi GRK harus sesuai standar nasional dalam sistem dan metoda Indonesia (SNI), merujuk kepada metodologi IPCC, dan sudah disepakati secara nasional melalui Panel Metodologi di KLHK.  
’’Kompatibilitas terhadap perdagangan yang sudah terjadi sejak lama bisa dilakukan dengan penyesuaian dalam prosedur sederhana, sehingga tidak akan menyulitkan pihak-pihak pelaku perdagangan karbon,’’ terang Hari Wibowo.
Apabila, lanjut Hari Wibowo, penurunan emisi GRK yang telah dihitung akan diperdagangkan, maka harus diubah ke dalam bentuk Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) melalui proses sertifikasi. SPE menjadi alat tukar yang bernilai moneter. 
Selain itu, harus ada otorisasi untuk perdagangan karbon luar negeri. Sebab, berapa karbon yang keluar dan ke mana tujuan serta harga yang terjadi perlu diketahui pemerintah. Pencatatan ke luar negeri dilakukan untuk menghindari terjadinya penjualan berlebih (over selling) yang bisa menyebabkan target NDC Indonesia tidak tercapai dan terjadinya sengketa kepemilikan karbon, misalnya adanya kontrak karbon hutan dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun yang tidak diketahui pemerintah padahal eksploitasi karbon telah terjadi tiap tahun (pindah ke luar negeri).
Hari Wibowo kemudian menjelaskan tahapan mencatatkan SRN (Sistem Registri Nasional) sampai akhirnya terbit SPE-GRK (Sertifikat Penurunan Emisi-as Rumah Kaca). Pertama, harus mendaftar dan mengisi data umum. Kedua, menyusun dokumen DRAM (Daftar Rincian Aksi Mitigasi) dan LCAM (Laporan Capaian Aksi Mitigasi). Ketiga, tinjauan akhir Tim. Kalau syarat terpenuhi maka terbitlah SPE-GRK di Registri Karbon SRN. 
’’Validasi DRAM paling lama satu bulan sejak DRAM diterima Validator. Setelah ada laporan Validasri DRAM dari Validator, kemudian baru menyusun LCAM. Verifikasi ini paling lama enam bulan sejak laporan diterima. Tahapan ini bisa dilihat di srn.kemenlhk.go.id,’’ papar Hari Wibowo.
Isu lain terkait penyelenggaraan perdagangan karbon yang perlu diluruskan adalah biaya penerbitan SPE (Sertifikat Penurunan Emisi). Dalam Permen 21 tahun 2022 tentang Tata laksana Nilai Ekonomi Karbon telah diatur adanya pungutan penerbitan SPE. Ini tertuang di Pasal 66 ayat (5). Bunyinya, Penerbitan SPE-GRK dikenakan pungutan berupa tarif jasa pelayanan penerbitan SPE-GRK. ’’Pungutan ini merupakan penerimaan negara bukan pajak. Masuk ke kas negara. Bukan ke kantong pribadi,’’ tegas Hari Wibowo. Lalu berapa biayanya?
Berdasarkan usulan KLHK ke Kementerian Keuangan, tarif Jasa layanan penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (SPE-GRK) per dokumen sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah). Hal ini dapat disimpulkan bahwa biaya mengurus Sertifikat Pengurangan Emisi GRK tidak akan terlalu tinggi. Sebab, biaya yang dibutuhkan hanya untuk Menyusun Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM), Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM), dan melakukan validasi/verifikasi oleh pihak ketiga.  
Biaya persiapan aksi mitigasi sehingga layak mendapat SPE GRK bisa relatif tinggi apabila memperhitungkan biaya investasi seperti teknologi dan sumber daya manusia serta alat pemantauan. Biaya tersebut akan spesifik, tergantung jenis aksi mitigasinya. Mengingat pentingnya SRN ini, maka sosialisasi dengan banyak pihak menjadi solusi yang wajib dijalankan pemerintah. Saat ini sudah membangun Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK). RKKIK ini menyediakan beberapa bidang pelayanan kepada pemangku kepentingan, di antaranya tema NDC Mitigasi, Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Sistem Registri Nasional (SRN) serta Adaptasi. Selain itu, memfasilitasi beberapa kegiatan di antaranya penyebaran informasi, edukasi peningkatan kapasitas, advokasi, layanan teknis dan kerjasama pemangku kepentingan. 
Ir Hari Wibowo menceritakan, sejak 2021, terdapat 383 pelaku usaha yang mengajukan proses sertifikasi SRN. Di antara jumlah pelaku tersebut sebanyak 98 perusahaan sudah mencapai level penyusunan DRAM, 4 pelaku telah menyelesaikan Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM) dan 3 perusahaan sudah mampu menerbitkan SPE termasuk Pertamina, PLN dan Sidrap Bayu Energi. Sisa pelaku lainnya masih diwajibkan untuk terus menyempurnakan data umum pelaku. Melihat proses saat ini, kecepatan penerbitan SPE tentu sangat terkait kapasitas penyelesaian DRAM, LCAM serta proses validasi dan verifikasinya demi memberikan penjaminan mutu dan integritas unit karbon SPE-GRK yang diterbitkan. Namun demikian ditemukan adanya pelaku usaha yang proses pendaftaran dalam SRN PPI dihentikan, yaitu Rimba Raya Conservation dan Infinite Earth Limited. Sebab, kedua proponent ini mendaftarkan aksi mitigasi pada lokasi yang sama sehingga terjadi double claim. 

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Sistem yang paling kuat

cicil pinjaman online

Bawaslu: Pj Wali Kota Bengkulu telah diperiksa KASN terkait netralitas******

"Artinya kita menekankan ketika sanksi tersebut benar-benar berdampak pada ASN yang bersangkutan maka hal tersebut menjadi peringatan bagi seluruh ASN di Kota Bengkulu agar tidak terlibat atau ikut melakukan pelanggaran netralitas,"

Kota Bengkulu (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bengkulu menyebutkan, Penjabat Wali Kota Bengkulu Arif Gunadi telah diperiksa oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait laporan yang dia disampaikan yaitu dugaan pelanggaran netralitas.
Untuk dua laporan yang diterima oleh KASN terkait pelanggaran netralitas yang telah di proses yaitu dari masyarakat dan dari Bawaslu Kota Bengkulu. "Kemarin kita mendatangi kantor KASN, kedatangan kami guna memastikan agar laporan yang disampaikan telah ditindaklanjuti dan diketahui bahwa Penjabat Wali Kota Bengkulu telah diperiksa oleh KASN mengenai laporan dari Bawaslu dan masyarakat terkait laporan pelanggaran netralitas ASN," kata Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Ahmad Maskuri di Kota Bengkulu, Sabtu. Saat ini, Bawaslu Kota Bengkulu menunggu hasil putusan dari KASN terkait dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Penjabat Wali Kota Bengkulu. Kemudian, pihaknya juga memastikan agar dugaan pelanggaran netralitas ASN di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bengkulu untuk ditindaklanjuti. Selain itu, Bawaslu Kota Bengkulu juga meminta agar KASN memberikan sanksi kepada ASN, hal tersebut dilakukan agar menjadi catatan bagi dinas lainnya di wilayah Bengkulu untuk tidak melakukan pelanggaran netralitas. "Artinya kita menekankan ketika sanksi tersebut benar-benar berdampak pada ASN yang bersangkutan maka hal tersebut menjadi peringatan bagi seluruh ASN di Kota Bengkulu agar tidak terlibat atau ikut melakukan pelanggaran netralitas," ujar dia. Hal tersebut dilakukan, sebab menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada September 2024 terdapat potensi peningkatan pelanggaran netralitas ASN. Untuk itu, ujar Ahmad, pihaknya melakukan upaya antisipasi agar potensi pelanggaran netralitas ASN di Kota Bengkulu tidak meningkat "Kami mengantisipasi potensi yang akan melakukan imbauan seperti biasanya dan menyampaikan surat ke seluruh instansi terkait netralitas ASN," sebut dia.

Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jiwa naga di dunia ini

top agen slot

Hamas tegaskan Rusia harus jadi aktor penyelesaian konflik Jalur Gaza******

Moskow (ANTARA) - Kelompok Palestina Hamas mengusulkan agar Rusia memainkan peran utama dalam menyelesaikan konflik di Jalur Gaza sebagai penyeimbang terhadap Amerika Serikat dan Israel, kata wakil kepala biro politik Hamas Musa Abu Marzouk kepada Sputnik pada Sabtu.

“Kami ingin Rusia menjadi aktor utama dalam mengimbangi AS dan Israel. Kami meminta hal ini dan kami mengusulkan agar Rusia didukung oleh sejumlah negara yang mendukungnya dalam hal ini. Dan kami akan berusaha mencapai tujuan ini untuk menemukan keseimbangan dalam masalah ini," kata Marzouk.

Pejuang pergerakan tersebut menyatakan siap untuk melakukan pembebasan sandera yang ditahan di Jalur Gaza, termasuk warga Rusia, tetapi hanya setelah gencatan senjata total tercapai, kata pejabat tersebut.

Ia menambahkan, daftar sandera dapat dikumpulkan hanya setelah gencatan senjata.

Namun, masih belum ada kesepakatan mengenai gencatan senjata di Jalur Gaza, dan Hamas kehilangan kepercayaan pada otoritas Israel, lanjut Marzouk.

Baca juga: Rusia: peristiwa tragis di Gaza bisa dipandang sebagai genosida
Baca juga: Rusia: Konflik Israel-Palestina takkan selesai jika hukum tak dihargai
Baca juga: Dubes Rusia: Veto AS bertanggung jawab atas tingginya kematian di Gaza

Sumber: Sputnik

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Kode Seni Bela Diri Samsara

cara transfer kredivo ke rekening

Menhub pastikan distribusi logistik berjalan lancar selama Ramadhan******

Saya pun beberapa kali dengan Bapak Presiden dan Kepala Badan Pangan Nasional mendistribusikan pangan ke seluruh Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan arus distribusi logistik berjalan lancar selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah.

"Saya telah menginstruksikan jajaran Kemenhub untuk memastikan kelancaran distribusi logistik serta berkoordinasi dengan pihak terkait seperti kementerian/lembaga dan pemda agar bahan pokok, bahan penting, dan barang lainnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan," kata Menhub saat menghadiri Pasar Sembako Murah dalam menyambut Ramadhan 1445 Hijriah yang diselenggarakan kelompok Masyarakat Cinta Masjid Indonesia (MCMI) di Jakarta, Sabtu.

Menhub juga mengapresiasi langkah kelompok masyarakat yang turut andil dalam pendistribusian pangan bagi rakyat secara umum.

Menurut Menhub, gerakan-gerakan kelompok masyarakat yang turut membantu distribusi pangan sangat bermanfaat. Apalagi, bulan Ramadhan juga menjadi momentum untuk saling berbagi.

"Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh MCMI ini. Saya menilai langkah ini menambah titik-titik distribusi pangan ke masyarakat. Saya pun beberapa kali dengan Bapak Presiden dan Kepala Badan Pangan Nasional mendistribusikan pangan ke seluruh Indonesia," kata Menhub melalui keterangan yang diterima Sabtu.

Ia mengatakan dengan adanya pasar sembako murah tersebut, masyarakat dapat membeli bahan-bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah daripada harga di pasaran.

Hal itu dapat menjaga daya beli masyarakat menjelang bulan Ramadhan sekaligus membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian/lembaga terkait untuk menjaga persediaan dan stabilitas harga pangan jelang bulan Ramadhan, yang diperkirakan berlangsung pertengahan Maret hingga April 2024.

Perintah itu dia sampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah, Rencana Kerja Pemerintah, Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025 yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).

"Bulan Maret kita akan memasuki bulan Ramadhan dan di bulan April kita akan merayakan Idul Fitri. Saya minta seluruh kementerian/lembaga terkait agar waspada dan memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Makassar New Port perlancar distribusi logistik ke timur Indonesia
Baca juga: Patra Logistik salurkan BBM Satu Harga ke wilayah 3T Krayan Kaltara
Baca juga: Jelang Ramadhan, warga DKI diminta tak panik karena stok pangan aman

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Ada hantu di hatiku

mampir4d

Polres Jepara gelar operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024******

"Operasi 'Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024' berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 4-17 Maret 2024 dengan fokus pada kegiatan preemtif dan preventif serta teguran,"

Jepara (ANTARA) - Kepolisian Resor Jepara, Jawa Tengah, menggelar operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi "Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024" untuk menciptakan situasi wilayah tetap kondusif menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H/Tahun 2024. "Operasi 'Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024' berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 4-17 Maret 2024 dengan fokus pada kegiatan preemtif dan preventif serta teguran," kata Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan saat memimpin apel gelar pasukan di Mapolres Jepara, Sabtu. Apel gelar pasukan itu melibatkan unsur kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, para komunitas, mahasiswa, siswa sekolah hingga perwakilan masyarakat dan tamu undangan lainnya. Ia berharap dengan adanya Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi Tahun 2024 ini bisa meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menurunkan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas, sehingga tercipta keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas yang optimal. "Mudah-mudahan operasi ini dapat berjalan lancar dan memberikan hasil positif dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat," ujarnya. Berdasarkan data, jumlah pelanggaran lalu lintas selama 2023 mengalami penurunan 11 persen menjadi 86.176 pelanggaran dibandingkan tahun 2022. Diikuti dengan penurunan jumlah tilang sebesar 43 persen menjadi 207.346 lembar pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah teguran mengalami peningkatan signifikan menjadi 121.170 teguran atau naik 46 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam apel gelar pasukan tersebut, perwakilan pelajar juga membacakan ikrar deklarasi aksi keselamatan jalan yang menegaskan komitmen untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka juga berjanji untuk saling menghargai dan menghormati hak pengguna jalan sesuai amanat Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, serta bersedia untuk bersama-sama dengan Kepolisian memberikan sosialisasi, edukasi, dan partisipasi dalam upaya mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan. Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024 diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, serta menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman dan tertib bagi semua pihak.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024