foto prediksi togel

Tertawa Erythrina

Pengusaha Ritel Yakin Penjualan Tumbuh 20 Persen Selama Nataru******

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menargetkan penjualan ritel modern selama masa liburan natal dan tahun baru 2023 (Nataru) tumbuh 15 hingga 20 persen.

"Jadi Natal dan tahun baru antara 15 persen plus minus mendekati 20 persen," ujarnya di Superindo Intercon, Jakarta Barat, Rabu (8/12).

Target tersebut seiring dengan pulihnya industri ritel dari keterpurukannya saat pandemi covid-19. Ia memprediksi penjualan ritel modern akan tumbuh di level 3,5 persen hingga 4 persen sepanjang 2022.

Pada kesempatan tersebut, Roy menambahkan meski masih harus menghadapi tantangan pada 2023, pihaknya akan terus konsisten berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan menjaga tingkat inflasi.

Ia pun berharap pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat, terlebih untuk kaum marjinal.

Menurutnya, salah satu upaya dalam menjaga daya beli adalah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kuartal 3 pertumbuhan konsumsi rumah tangga 5,39 persen dan berkontribusi 50,3 persen dari PDB masih konsumsi rumah tangga yang terbesar, jadi daya beli barus dijaga," kata Roy.

Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan insentif pajak bagi para pelaku ritel. Meski penjualan tumbuh, Roy menyebut ritel modern masih menambal 'kerugian' selama 2,5 tahun belakangan selama pandemi.

"Jadi dengan kata lain, mitigasi itu bagi pengusaha, stimulus dalam hal perpajakan, kebijakan fiskal, kemudian stimulus dalam hal biaya-biaya energi, biaya listrik misalnya, kami masih berharap tuh," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Katalog dewa perang terkuat

Mengintip Pesangon Pekerja Korban PHK JD.ID******

E-commerce JD.ID melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 30 persen atau 200 karyawan. Mereka lantas berjanji memberikan hak-hak karyawan terdampak.

Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID Setya Yudha Indraswara mengatakan PHK dilakukan sebagai langkah adaptasi untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini.

Setya menuturkan JD.ID bakal terus memberikan dukungan kepada karyawan yang terkena PHK. Dukungan yang dimaksud antara lain dengan tetap memberikan asuransi,talent promoting, dan hak-hak lain.

Pemerintah telah menetapkan aturan terkait pesangon buruh atau pekerja yang terkena PHK. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Dalam beleid tersebut, pesangon yang berhak diterima korban PHK dirinci melalui pasal 40 ayat (2). Berikut besaran pesangon berdasarkan aturan tersebut:

a. pekerja yang mengalami PHK dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, mendapatkan pesangon sebesar 1 bulan upah.
b. pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, mendapatkan pesangon 2 bulan upah.
c. pekerja dengan masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, mendapatkan pesangon 3 bulan upah.
d. pekerja dengan masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, mendapatkan pesangon 4 bulan upah.
e. pekerja dengan masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, mendapatkan pesangon 5 bulan upah.
f. pekerja dengan masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, mendapatkan pesangon 6 bulan upah.
g. pekerja dengan masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, mendapatkan pesangon 7 bulan upah.
h. pekerja dengan masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, mendapatkan pesangon 8 bulan upah.
i. pekerja dengan masa kerja 8 tahun atau lebih, mendapatkan pesangon 9 bulan upah.

[Gambas:Video CNN]

Pemasok Dewa dan Iblis

Badai PHK Meluas ke Vietnam, Saatnya Pemerintah RI Ambil Langkah Nyata******

Konfederasi Umum Perburuhan Vietnammencatat sebanyak 1.200 perusahaandi negara itu telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam empat bulan belakangan. Selain itu, lebih dari 470 ribu pekerja juga telah dipangkas jam kerjanya.

Mengutip AFP, Rabu (14/12), PHK itu sebagian besar terjadi di sektor garmen, alas kaki, furnitur, serta elektronik.

Salah satunya, perusahaan raksasa Taiwan Pouyuen, produsen sepatu Nike. Mereka telah merumahkan 20 ribu pekerjanya secara bergiliran. Bahkan, perusahaan sepatu lainnya yakni Ty Hung Company juga memecat 1.200 dari 1.800 stafnya.

PHK ini terjadi karena penurunan pesanan dari negara negara Barat yang mencapai 30 hingga 60 persen. Penurunan itu pu diklaim lebih parah dibandingkan tahun lalu di mana pandemi covid-19 masih merajalela.

Kondisi ini pun serupa dengan yang terjadi di Indonesia. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.combeberapa waktu lalu.

Anne mengatakan data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan 25.700 pekerja sudah terkena PHK per Oktober 2022 ini. Jumlah ini pun diproyeksi terus bertambah hingga 2023.

Firman menyebut PHK massal ini terjadi karena penurunan permintaan industri sepatu yang sudah menyentuh 50 persen. Permintaan menurun dan order yang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Masing-masing dari retailer, brandsemua pegang inventori. Kemudian pabrik kita juga sedang di-holddulu jangan ekspor. Jadi stoknya menumpuk. Ini kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk ordermasuk lagi ke pabrik," jelas Firman.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah pun belum melakukan intervensi secara nyata untuk mencegah gelombang PHK terjadi kian masif. Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya. Ia baru akan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menyiapkan kebijakan dalam menangkal PHK ini.

Berdasarkan data yang ia miliki, memang ada usaha yang mulai mengalami tekanan, yakni industri TPT. Sementara untuk industri alas kaki masih relatif baik.

"Sampai Oktober memang ada tekanan terutama untuk TPT, kalau alas kaki relatif masih cukup baik. TPT terlihat mulai ada tekanan terhadap beberapa korporasi, ini yang akan kita waspadai dengan langkah-langkah apa yang harus disiapkan," katanya.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Perindustrian membentuk Satuan Tugas Pengamanan Krisis Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tim bertugas menginventarisasi industri TPT serta alas kaki yang terdampak oleh krisis perekonomian global.

Tim juga bertugas mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki yang dilaporkan sejumlah asosiasi mengalami perlambatan.

"Satgas juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan strategi mitigasi yang diambil tersebut," kata Agus.

Ia mengatakan agar badai PHK di sektor padat karya itu tak mengganas, pihaknya akan menjalankan beberapa strategi.

"Pertama, kami upayakan pencarian pasar baru untuk ekspor bagi sektor industri. Kami mencoba buka akses untuk pasar ke Amerika Latin dan Selatan, Afrika, negara-negara Timur Tengah, dan Asia," katanya.

Kedua, memperkuat penguasaan pasar dalam negeri, dengan menggencarkan dan mendorong promosi serta kerja sama lintas sektoral agar program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) semakin tumbuh.

"Melalui program ini juga akan menumbuhkan sektor industri itu sendiri," imbuhnya.

Ketiga, memperkuat daya saing industri dengan kemudahan akses bahan baku, penguatan ekosistem usaha, dan penguatan sistem produksi.

"Kita bisa lihat dengan berbagai instrumen seperti BMDTP (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah), juga larangan terbatas (lartas), dan banyak lagi instrumen lain yang bisa kita pergunakan," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industri dalam negeri, khususnya sektor TPT.

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

Di sisi lain, OJK juga memberi sedikit angin segar bagi pelaku industri TPT dan alas kaki dengan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan dari yang semula berakhir pada Maret 2023 menjadi 31 Maret 2024.

Menyinggung upaya pencarian pasar baru untuk ekspor yang disebut menteri perindustrian, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan persoalannya bukan cuma itu. Menurutnya, Indonesia juga harus menyiapkan produknya agar tidak kalah saing dari China dan India.

Jika tidak, niatan menjajaki pasar Timur Tengah atau Afrika hanya menjadi angan. Sebab, di negara-negara tersebut produk padat karya dari China dan India pun masih dominan.

"Kalau produk manufaktur kita lebih mahal dan kualitasnya kalah saing, maka jangan berharap bisa memenangkan persaingan di sana. Yang jelas, China telah lebih dulu melakukan penetrasi pasar ke Timur Tengah dan Afrika," kata Ronny.

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan dukungan dengan cara membangun diplomasi ekonomi yang lebih serius. Hal ini perlu dilakukan agar upaya melebarkan pasar produk-produk ekspor nasional bisa berkelanjutan.

Ronny mengatakan selama ini perdagangan Indonesia dengan negara lain terjadi karena faktor 'butuh' saja. Artinya, negara tujuan ekspor membeli produk RI karena sebatas memerlukan barang yang dipesan. Atau Indonesia menjadi destinasi investasi asing yang hasil produksinya diekspor kembali ke negara asal investasi tersebut.

"Artinya, niat untuk melebarkan pasar baru sebatas wacana, tidak didukung oleh kebijakan dan kelembagaan yang jelas," imbuh Ronny.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih cocok kepada pelaku usaha. Ronny menilai insentif-insentif untuk sektor padat karya belum berjalan dengan baik.

Menurutnya, baik insentif untuk melakukan transformasi teknologi maupun insentif fiskal berupa kelonggaran pajak belum terlihat imbasnya. Buktinya, industri padat karya RI masih kalah bersaing di tingkat global.

"Nah, dengan kondisi yang demikian, sangat masuk akal jika pelan-pelan untuk industri-industri tertentu di sektor padat karya kita akan mengalami hal yang sama dengan Vietnam," imbuh Ronny.

Ia menambahkan upaya-upaya tadi seharusnya sudah dilakukan pemerintah sejak tahun lalu atau saat pandemi covid-19 agar gelombang PHK pun bisa dihindari. Namun, Ronny juga menyebut saat ini belum terlambat untuk membenahi sektor padat karya. Asalkan, pemerintah serius dan setiap kebijakan yang dikeluarkan jelas arahnya.

Maksimalkan Pasar Dalam Negeri

Saya mungkin seorang pembunuh palsu

Kurangi Food Waste, Badan Pangan Nasional Sedia Mobil Logistik Pangan******

Badan Pangan Nasional bersama sejumlah asosiasi dan lembaga penggiat pencegahan food waste meluncurkan Mobil Logistik Pangan dan Food Truck di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Teratai, Tebet, Jakarta Selatan, pada Selasa (20/12).

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, inisiasi Mobil Logistik Pangan dan Food Truck ini merupakan tindak lanjut atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Gerakan Pencegahan Food Waste dalam rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang disepakati Badan Pangan Nasional bersama 9 asosiasi dan lembaga penggiat pencegahan food waste pada 9 Desember lalu.

"Hari ini menjadi babak baru dari upaya pengurangan food waste di Indonesia, di mana kita mulai menyalurkan pangan berlebih dari para donatur kepada para penerima manfaat. Setelah acara, Food Truck ini akan stay di RPTRA Teratai untuk membagikan pangan berlebih kepada masyarakat," kata Arief di Tebet, Selasa (20/12).

Selanjutnya, disalurkan sebanyak 2.300 paket pangan dari Foodbank of Indonesia untuk korban gempa Cianjur dan 3.300 paket pangan dari Yayasan Surplus Peduli untuk 300 masyarakat yang hadir di RPTRA Teratai Tebet Timur hari ini. Selain itu, ada juga donasi lainnya dari Hero Kemang, Bank BRI, dan Asosiasi Jasa Boga Indonesia.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi saat membuka acara peluncuran Mobil Logistik Pangan dan Food Truck untuk penyaluran pangan berlebih, sekaligus sosialisasi Gerakan Penyelamatan Pangan dalam rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Selasa (20/12), di RPTRA Teratai, Tebet, Jakarta Selatan. (Foto: Badan Pangan Nasional)

"Kegiatan ini merupakan wujud konkrit dari kolaborasi yang baik antara sektor pemerintah, asosiasi, organisasi kemasyarakatan, serta swasta. Para pihak yang terlibat di sini memiliki semangat yang sama untuk mengurangi food waste di Indonesia, hal tersebut demi ketahanan pangan dan gizi masyarakat yang lebih baik," ujar Arief.

Lebih jauh Arief menjelaskan, upaya pengumpulan dan pendistribusian pangan berlebih dilakukan melalui berbagai macam pola. Dalam hal ini, Badan Pangan Nasional bersama para penggiat terus melakukan inovasi dan perubahan, hingga ditemukan formula yang tepat untuk diterapkan di wilayah lain agar gerakan ini semakin luas dan masif.

Umumnya, pengumpulan dilakukan dari makanan yang tidak terjual di berbagai tenant yang telah menjalin kerja sama, seperti asosiasi persatuan hotel atau pengusaha ritel. Makanan itu ada yang langsung didistribusikan, dan ada pula yang harus diolah terlebih dahulu.

Menurut Arief, gerakan mengurangi Food Lose and Waste (FLW) ini memiliki urgensitas tinggi, karena berkorelasi erat dengan penanganan rentan pangan dan gizi yang saat ini tengah didorong pemerintah. Badan Pangan Nasional menyatakan mendukung pengurangan FLW yang menjadi isu serius di dunia melalui peningkatan tata kelola sistem pangan nasional from farm to table.

Arief menambahkan, pihaknya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih menghargai pangan dengan tidak menyia-nyiakannya.

"Di satu sisi kita diminta untuk menanam lebih giat, memperbaiki logistik pangan, dan menyiapkan cadangan pangan nasional, tetapi di sisi lain ada hal yang tidak kalah penting, yaitu menghentikan pemborosan pangan dari mulai pasca panen sampai ke meja makan. Ini sekitar 30 persen dan harus kita kurangi," katanya.

Arief meyakini, penanganan FLW yang terorganisir dengan baik akan berkontribusi pada pengentasan rawan pangan, khususnya di 74 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki potensi kerawanan pangan tinggi.

Hal itu pun dipastikan sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar semua pihak berkolaborasi mengatasi permasalahan kerawanan pangan dan gizi, termasuk soal stunting. Jokowi mengajak seluruh kekuatan bangsa untuk bergerak menurunkan stunting dan seluruh akar masalahnya dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia generasi penerus yang berkualitas.

"Konektivitas inilah yang sedang kita bangun melalui kegiatan pada hari ini," ucap Arief.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional telah menjalankan sejumlah aksi penanganan food waste, yang antara lain diwujudkan melalui sinergi dengan Sarinah, Hippindo, dan Surplus Foundation dalam program Sarinah Bebas Food Waste yang diinisiasi pada 15 Agustus lalu.

Selain itu, pada momen peringatan International Day of Awareness of Food Loss and Waste pada 29 September 2022, Badan Pangan Nasional juga memberikan apresiasi kepada 11 penggiat food waste dari unsur pelaku usaha di bidang retail, perhotelan, jasa logistik, IT, industri pangan, LSM, civitas akademis, dan media massa yang telah berkontribusi dalam upaya pencegahan food waste.

"Sedangkan yang baru saja kita lakukan beberapa hari lalu, menggandeng 9 asosiasi dan lembaga penggiat food waste dalam Perjanjian Kerja Sama Gerakan Pencegahan Food Waste dalam rangka Kewaspadaan Pangan Dan Gizi," lanjut Arief.

Berdasarkan data global, sekitar 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahun. The Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat, Indonesia merupakan penyumbang sampah makanan terbesar kedua di dunia di bawah Arab Saudi.

Kajian Bappenas mencatat, FLW di Indonesia pada 2000-2019 berkisar 23 sampai 48 juta ton/tahun, setara dengan 115-184 kg/kapita/tahun. Artinya, setiap individu menyumbang lebih dari 1 kuintal sampah pangan per tahun, dan berdampak pada kerugian ekonomi kurang lebih sebesar Rp213 sampai 551 triliun per tahun.

Di sisi lain, potensi FLW itu dapat disalurkan untuk memberi makan 61-125 juta orang atau 29-47 persen populasi penduduk Indonesia.

Kode Seni Bela Diri Samsara

4 Kursi Pimpinan Tinggi Madya Otorita IKN Kosong, Mau Ngelamar?******

Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Sidik Pramono menyebut masih ada 4 jabatan pimpinan tinggi(JPT) madya yang masih kosong.

Saat ini, pihaknya membuka lowongan dan melakukan perekrutan untuk mengisi posisi tersebut. "Presiden telah membentuk Panitia Seleksi JPT madya di lingkungan otorita IKN untuk mengisi 4 posisi itu," ujarnya dilansir Antara di Samarinda, Sabtu (3/12).

Pembentukan panitia seleksi ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 140/TPA, tanggal 30 November 2022 tentang Pembentukan Pantia Seleksi JPT Madya di Lingkungan Otorita IKN.

Sedangkan empat posisi lowong yang dilakukan perekrutan itu adalah Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, serta Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

Untuk panitia seleksi, kata Sidik, terdiri atas Ketua yang dijabat oleh Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Sekretaris dijabat oleh Achmad Jaka Santos Adiwijaya, dan sejumlah anggota panitia.

Berdasarkan Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita IKN, susunan organisasi di bawah kepala dan wakil kepala Otorita IKN akan diisi oleh sejumlah JPT madya di lingkungan Otorita IKN.

JPT madya di bawah IKN itu adalah sekretariat, deputi bidang perencanaan dan pertanahan, deputi bidang pengendalian pembangunan, deputi bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian, deputi bidang transformasi hijau dan digital, deputi bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, deputi bidang pendanaan dan investasi, deputi bidang sarana dan prasarana, serta unit kerja hukum dan kepatuhan.

Sebelumnya, pada 13 Oktober 2022, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono melantik lima JPT Madya Otorita IKN, yakni sekretaris, deputi bidang pengendalian pembangunan, deputi bidang transformasi hijau dan digital, deputi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta kepala unit hukum dan kepatuhan Otorita IKN.

"Pengisian jabatan dilakukan segera karena UU IKN mengharuskan Otorita IKN beroperasi paling lambat akhir tahun 2022. Pada 10 November lalu, Otorita IKN juga telah membuka seleksi terbuka untuk mengisi 27 posisi jabatan kepala biro atau direktur di lingkungan Otorita IKN," tandas Sidik.

[Gambas:Video CNN]

Jimat kecil vitalitas

Saham Bisnis Alat Tulis China Anjlok Gara******

Aksi unjuk rasa dengan memegang kertas putih kosong sebagai simbol protes terhadap penyensoran di Chinamembuat saham bisnis alat tulis terkemuka di negara itu merosot.

Saham perusahaan alat tulis M&G Stationery jatuh 3 persen pada Senin (28/11) setelah sebuah dokumen beredar luas di media sosial yang mengatakan perusahaan akan melarang penjualan lembaran kertas putih A4 secara nasional baik onlinedanofflinemulai Selasa, (29/11).

A4 mengacu pada ukuran kertas standar yang biasa digunakan di negara-negara di luar Amerika Serikat dan Kanada.

Dokumen yang dibagikan di media sosial mengatakan larangan menjual kertas putih itu diterapkan untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional serta "mencegah penjahat menimbun kertas putih A4 dalam jumlah besar dan menggunakannya untuk kegiatan subversif ilegal."

Perusahaan juga disebut mengutuk keras gerakan kertas putih yang baru-baru ini terjadi di berbagai kota di China.

Tak lama setelah sahamnya jatuh, M&G Stationery mengatakan dokumen yang beredar secaraonlineitu palsu. Perusahaan juga telah melaporkan hal tersebut ke polisi.

"Produksi dan operasi perusahaan saat ini semuanya normal," kata M&G Stationery, dikutip CNN Business, Rabu (30/11).

Namun setelah M&G mengajukan laporannya, beberapa pengguna media sosial mengaku tidak dapat memesan lembaran kertas putih A4 dari toko online perusahaan.

Pengguna lain dengan alamat IP di provinsi Shandong mengatakan pengiriman bisa gagal jika alamat seseorang berada di kota besar seperti Beijing dan Shanghai.

Demonstrasi memprotes aturan lockdownpecah di berbagai kota di China, momen yang dianggap sangat langka di negara serba ketat itu. Demonstrasi terjadi di hampir seluruh kota besar China, seperti Shanghai dan Beijing, pada Minggu (27/11).

Berbeda dengan di demonstrasi pada umumnya, para pengunjuk rasa di China pada akhir pekan lalu tak membawa spanduk berisi protes, melainkan kertas putih kosong.

Kertas putih ini merupakan simbol frustrasi warga karena tak dapat menyuarakan protes mereka secara terbuka akibat sensor ketat di China.

[Gambas:Video CNN]