rajaampo

Perjalanan luar biasa komik Amerika

Harta Bos Evergrande China Hui Ka Yan Anjlok Rp603 T******

Hui Ka Yan, pendiri perusahaan properti China Evergrande, kehilangan harta 93 persen dalam beberapa tahun terakhir.

Ia sempat menjadi orang terkaya kedua di Asia dengan kekayaan US miliar atau Rp648,7 triliun (kurs Rp15.091 per dolar AS). Namun, Bloomberg Billionaires Index kini mencatat hartanya susut menjadi US miliar atau Rp45,2 triliun.

Artinya, harta Hui Ka Yan menguap sekitar Rp603,5 triliun.

Sementara, Evergrande adalah pengembang properti dengan utang paling banyak di China di mana liabilitasnya mencapai US0 miliar. Perusahaan tersebut juga telah menjadi pusat masalah real estat China sejak 2021.

Hui Ka Yan atau yang dikenal juga sebagai Xu Jiayin dalam bahasa Mandarin, telah menggunakan kekayaan pribadinya untuk menopang perusahaan dengan menjual rumah dan jet pribadinya.

Namun, hal itu tetap saja tidak bisa menolong Evergrande yang kemudian membayar obligasi dolar AS pada Desember 2021, setelah berjuang selama berbulan-bulan untuk mengumpulkan uang tunai untuk membayar kreditur, pemasok, dan investor.

Tahun lalu, perusahaan juga gagal menyampaikan rencana awal restrukturisasi utangnya yang menyebabkan kekhawatiran lebih lanjut tentang masa depannya.

Evergrande merupakan perusahaan properti besar dengan 200 ribu karyawan dan meraup lebih dari US0 miliar penjualan pada 2020. Perusahaan juga memiliki lebih dari 1.300 pengembangan properti di lebih dari 280 kota.

Analis telah lama khawatir jatuhnya Evergrande dapat memicu risiko yang lebih luas untuk pasar properti China serta merugikan pemilik rumah dan sistem keuangan yang lebih luas. Pasalnya real estat dan industri terkait menyumbang sebanyak 30 persen dari PDB China.

Evergrande sendiri didirikan Hui Ka Yan pada 1996 silam. Perusahaan kemudian debut di bursa saham Hong Kong pada 2009 dan langsung melesat 34 persen. Saat itu, Evergrande memiliki 800 proyek di lebih dari 280 kota.

Tak hanya properti, perlahan grup Evergrande melebarkan sayap investasinya dari mulai klub sepak bola hingga mobil listrik.

Semua investasi tersebut berhasil membawa Evergrande menjadi pengembang real-estate terbesar di China dan membawanya masuk ke jajaran orang terkaya versi Forbes.

[Gambas:Video CNN]

Pedang yang sombong mengguncang dunia

Pengamat Wanti******

Pengamat menilai pemerintah perlu memberikan kepastian hukum usai menetapkan delapan sektor yang menjadi prioritas dalam peta jalan hilirisasi investasi strategis Indonesia 2023-2035.

Delapan sektor itu terbagi menjadi 21 komoditas, di antaranya mineral batu bara, minyak gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, kehutanan. Sementara, target investasinya mencapai US5,3 miliar atau sekitar Rp8.234 triliun (asumsi kurs Rp15.100 per dolar AS).

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan prioritas ini sejalan dengan langkah pemerintah memperbaiki ekosistem iklim investasi di Indonesia selama 3-4 tahun terakhir.

Menurutnya, perbaikan ekosistem ini bisa dilakukan dengan memberikan kepastian hukum lewat aturan turunan yang sudah ada.

"Tidak kalah penting sebenarnya turunan dari payung hukum tersebut yang diharapkan investor, tentu payung hukum yang bisa menciptakan iklim investasi stabil," kata Yusuf ketika dihubungiCNNIndonesia.com, Kamis (19/1).

Ia menilai pemerintah juga perlu mempertahankan momentum seperti saat ini. Pasalnya, selama dua tahun terakhir sepanjang pandemi covid-19, nilai investasi Indonesia justru tumbuh.

Meskipun di tengah ketidakpastian ekonomi global, proses pemulihan ekonomi nasional bisa dilakukan dengan baik.

Yusuf mengungkapkan salah satu cara untuk menjaga momentum ini dengan menciptakan regulasi investasi di berbagai sektor komoditas.

"Hal yang kemudian perlu diperhatikan pemerintah adalah mempertahankan momentum. Aturan turunan dari beragam regulasi yang diciptakan pemerintah menjadi hal yang kemudian ditunggu investor," paparnya.

Selain itu, Yusuf menilai 21 komoditas yang didorong pemerintah untuk mendapat investasi di hilir memang sektor unggulan Indonesia. Salah satunya adalah crude palm oil(CPO) dan cokelat.

Tak hanya itu, Yusuf optimistis langkah hilirisasi ini akan menguntungkan pelaku usaha yang menerima investasi dari luar, dengan asumsi investasi itu mampu memberikan efek berlapis pada sektor ekonomi lainnya.

"Saya pikir Kementerian Investasi sudah memperhitungkan nilai strategis dari komoditas yang ditawarkan ke investor, artinya ada nilai-nilai kepentingan bangsa yang sudah diperhitungkan sebelumnya," tegasnya.

Sementara, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan program hilirisasi ini membutuhkan dukungan pembiayaan. Sebab, menurutnya, saat ini kapabilitas teknologi di dalam negeri tidak menjadi masalah.

"Yang terpenting ada kerja sama investasi dan bantuan pembiayaan murah dari pemerintah," ucar Bhima.

Bantuan pembiayaan itu, menurutnya, bisa melalui bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bunga yang rendah atau syarat pengajuan pinjaman yang mudah.

Bhima menilai pemerintah juga perlu menyiapkan sumber daya manusia (SDM). Terutama, terkait konektivitas sekolah vokasi dan perguruan tinggi dengan industri di wilayah yang berdekatan dengan pabrik hilirisasi.

Kemudian, ia melihat promosi investasi di dalam dan luar negeri juga perlu difokuskan tidak hanya di sektor jasa.

Meski demikian, Bhima berpandangan tak seluruh komoditas perlu dilakukan hilirisasi, beberapa di antaranya adalah batu bara, minyak, dan gas bumi.

Pasalnya, kebijakan terkait tiga produk ini perlu hati-hati agar tetap sesuai dengan misi net zero emission2060 yang menjadi komitmen Indonesia.

"Selain itu Indonesia pun menerima komitmen pendanaan US miliar dalam kerangka JETP (Just Energy Transition Partnership), untuk mempercepat transisi energi. Sebaiknya untuk produk batu bara, minyak, dan gas tidak masuk dalam program hilirisasi," ucapnya.

Ia juga menyoroti dari 21 komoditas yang paling potensial untuk dilakukan hilirisasi dan sudah berjalan adalah nikel, tembaga, dan bauksit. Sebab, ketiganya terkait erat dengan kebutuhan ekosistem baterai dan kendaraan listrik.

"Sedangkan sawit sejauh ini memang masih olahan primer berbentuk CPO, dan memiliki potensi pengembangan ratusan produk hilir yang bernilai tambah," tutur Bhima.

Sementara, untuk produk kelautan seperti garam, Bhima melihat seharusnya pemerintah bisa mengembangkan agar mampu menutup kebutuhan garam industri, apalagi Indonesia punya garis pantai terpanjang.

Lebih jauh, produk perikanan juga dilihat Bhima memiliki potensi yang sangat besar. Sebab, selama ini lebih banyak ikan dijual mentah. Ia membandingkan dengan Thailand dan Vietnam yang sudah lebih dulu maju dalam ekspor olahan perikanan.

"Dari komoditas tersebut, sektor sawit, perikanan, garam, nikel, bauksit, dan tembaga bisa dilakukan dalam jangka waktu pendek," tegas Bhima.

[Gambas:Video CNN]

Saat seorang otaku bertemu dengan dunia kultivasi

PUPR Kucurkan Rp30,38 T untuk Subsidi Pembelian 230 Ribu Rumah 2023******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) siap mengucurkan Rp30,38 triliun untuksubsidi230 ribu unit rumahdi 2023. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya.

"Untuk 2023 ada sekitar 230 ribu rumah yang kami siapkan untuk diberikan subsidi," kata Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur dalam Indonesia Property Outlook 2023 di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Kamis (19/1).

Rincian subsidi tersebut terbagi ke dalam 220 ribu unit dalam bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp25,18 triliun dan 10 ribu unit melalui tabungan perumahan rakyat (Tapera) senilai Rp850 miliar.

Namun, skema SBUM dan SBM tidak menambah target 230 ribu unit rumah subsidi tahun ini. Dengan begitu, Fitrah mengatakan realisasi jumlah rumah yang mendapat subsidi di 2023 bisa lebih tinggi dari target.

"Untuk 2023 cukup besar walau biasanya targetnya akan bertambah dengan baliknya uang-uang yang sudah dipergunakan di tahun sebelum-sebelumnya," tutur Fitrah.

Fitrah menjelaskan Kementerian PUPR sudah mengucurkan sekitar Rp24 triliun hingga 2022 untuk rumah subsidi. Rinciannya, dana FLPP Rp23 triliun untuk 200 ribu unit rumah dan BP2BT sebesar Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah.

Pembangunan rumah subsidi terus digenjot pemerintah untuk mengatasi kekurangan perumahan alias backlogdan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni.

"Kami ingin menargetkan nol backlogrumah dan itu tidak bisa dilakukan Kementerian PUPR sendiri, itu harus dilakukan oleh semua stakeholderperumahan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Brahmacharya

Lelang Ulang, Proyek Tol Terpanjang RI Bakal Molor******

Kementerian PUPR bakal melelang ulang proyek Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) dalam waktu dekat. Pengerjaan pembangunan proyek bakal mundur dari jadwal awal.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan lelang ulang dilakukan karena gagal melakukan pemenuhan pembiayaan (financial close) dengan kontraktor sebelumnya.

"Kita akan lelang ulang karena kemarin tidak financial close. Konstruksinya bakal mundur lagi," ujarnya ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (17/1).

Hedy menekankan bahwa pembangunan baru akan dilakukan setelah ada investor baru. Karenanya, dalam waktu dekat akan kembali dilakukan lelang dan diharapkan bisa mencapai kesepakatan pembiayaan.

"(Konstruksinya) nanti setelah ada investor baru," jelasnya.

Sebelumnya, menurut BPJT Kementerian PUPR, Tol Getaci terbagi atas empat seksi. Seksi pertama, Junction Gedebage-Garut Utara sepanjang 45,20 km, seksi kedua Garut Utara-Tasikmalaya sepanjang 50,32 km, seksi ketiga Tasikmalaya-Patimuan sepanjang 76,78 km, dan seksi keempat Patimuan-Cilacap sepanjang 34,35 km.

Tol Getaci akan dibangun dalam dua tahap yakni pada tahap pertama ditargetkan rampung pada 2024, dengan menyelesaikan seksi pertama dan kedua. Kemudian, tahap kedua bakal menyelesaikan seksi ketiga dan keempat dengan target penyelesaian pada 2029.

[Gambas:Video CNN]

Tiga alam itu bagaikan bunga kosong

DPR Kejar RUU PPRT Dibawa ke Paripurna Pekan Depan******

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menargetkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dibawa ke rapat paripurna pekan depan.

Willy Aditya selaku Ketua Panja RUU PPRT membandingkan proses pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang isinya lebih banyak dari RUU PPRT bisa diselesaikan dalam 10 hari.

"Saya sangat optimis insyaallah kalau ini segera diparipurnakan, kita kirim ke presiden. Kalau yang tebal saja cuman butuh 10 hari, RUUTPKS, insyaallah ini seminggu selesai untuk kita tuntaskan," ujar Willy dalam konferensi pers, Rabu (18/1).

Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPR fraksi PDIP Perjuangan Charles Honoris. Ia yakin pernyataan Jokowi bisa mendorong RUU PPRT segera disahkan.

"Dengan adanya dorongan dari bapak presiden, pembahasan RUU PPRT ini, saya juga optimis seperti Pak Willy bahwa ini bisa segera dijalankan dan mungkin dalam masa sidang ini bisa disahkan di paripurna," ujar Charles.

Sementara anggota DPR fraksi PKB Luluk Nur Hamidah mengatakan pembahasan RUU PPRT tidak lagi sedang menguji sebuah naskah akademik dan tidak lagi menguji pasal per pasal. Ia menyebut hanya dibutuhkan satu kali rapat paripurna untuk memutuskan RUU PPRT menjadi RUU inisiatif.

"Kita harapkan dalam satu kali masa sidang maka ini bisa kita selesaikan dan kita tetap membuka partisipasi yang luas dari masyarakat luas, khususnya para PRT yang memiliki kepentingan secara langsung terhadap UU ini," kata Luluk.

Jokowi sebelumnya memerintahkan dua orang menteri melobi DPR RI untuk mengesahkan RUU PPRT. Jokowi mengatakan rancangan undang-undang itu telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023. Dia berharap draf aturan itu segera disahkan.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada menteri hukum dan ham dan menteri ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/6).

Menurut Jokowi, RUU PPRT sudah dibahas selama 19 tahun. Namun, belum ada titik terang pengesahan aturan tersebut.

"Saya berharap UU PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja serta kepada penyalur kerja," ucapnya.

DPR sempat hampir mengesahkan RUU PPRT pada 2020. Kala itu, pemerintah dan DPR sepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Namun, rencana itu tak berlanjut. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.

[Gambas:Video CNN]

kerajaan Atlantis

KAI Tunjuk Suryawan Putra Sebagai Plt Dirut KCI******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) menunjuk Suryawan Putra Hia sebagai pelaksana tugas Direktur Utama KAICommuter (KCI) menggantikan Roppiq Lutzfi Azhar.

Suryawan sebelumnya menjabat sebagai Executive Vice President KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta. Penunjukan dilakukan KAI pada Rabu (11/1) lalu.

"Seluruh jajaran manajemen KAI Commuter mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan pengabdian bapak Roppiq selama menjabat sebagai direktur utama mulai 17 September 2021 yang lalu," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangan resmi, Kamis (19/1).

"Begitu pula dengan Bapak Wawan, terima kasih atas kontribusinya dalam mengembangkan KAI Commuter," tambah Anne.

Dengan perubahan jajaran direksi baru ini, KAI berharap bisa membawa KAI Commuter semakin berkembang dan terus maju sehingga menjadi ekosistem transportasi urban terbaik di Indonesia.

"Diharapkan juga, kolaborasi yang sudah berjalan antara KAI Commuter dengan KAI Daop 1 Jakarta semakin terus erat dan terus berjalan secara sinergis," jelasnya.

Berikut susunan Direksi KAI Commuter yang baru setelah ada perubahan tersebut,:

Direktur Utama: Suryawan Putra Hia
Direktur Operasi dan Pemasaran: Broer Rizal
Direktur Teknik: Denny Haryanto
Direktur Keuangan dan Administrasi: Adang Sujana

[Gambas:Video CNN]