joss777

Dunia Gelap Tertinggi

Elon Musk Ancam Karyawan Twitter: Mau Kerja Keras Atau Ambil Pesangon******

Elon Musk mengirim pesan ke Twitterstaf TWTR.MX memberi tahu bahwa mereka memiliki waktu hingga Kamis (17/11) besok untuk memutuskan tetap mau bekerja tapi dengan intensitas tinggi dan jam kerja panjang atau memilih berhenti lalu mengambil paket pesangontiga bulan gaji.

Musk memberi tahu karyawan Twitter bahwa siapa pun yang tidak mengklik tautan yang mengonfirmasi "Saya ingin menjadi bagian dari Twitter baru" sampai Kamis malam waktu New York akan dianggap telah memutuskan untuk berhenti.

"Apapun keputusan yang Anda buat, terima kasih atas usaha Anda untuk membuat Twitter sukses," kata pesan tersebut seperti dikutip dari Reuters, Rabu (16/11).

Salinan pesan tersebut telah dilaporkan oleh The Washington Post dan dikutip Reuters. Sementara itu, seseorang karyawan Twitter yang telah menerima pesan telah mengonfirmasi isinya.

Tapi hingga kini Twitter tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters atas kebenaran pesan itu.

Musk dalam beberapa kesempatan mengatakan Twitter akan lebih didorong oleh teknik di bawah kepemimpinannya. Ia menambahkan bahwa mereka yang menulis kode hebat akan menjadi mayoritas anggota timnya.

"Dan memiliki pengaruh terbesar," katanya.

Twitter di bawah Musk telah memecat setengah dari tenaga kerjanya awal bulan. Pemecatan dilakukan tak lama setelah Musk mengambil alih perusahaan media sosial itu.

Musk mengkritik pengeluaran dan budaya kerja Twitter sebelum ia beli. Ia mengatakan perusahaan membutuhkan pemotongan biaya yang tajam dan memulai kembali layanannya.

Beberapa karyawan Twitter yang mengkritik Musk secara terbuka  atas langkah-langkah tersebut kemudian juga ikut dipecat.

[Gambas:Video CNN]

zaman prasejarah yang tak terbatas

Airlangga Temui Chairman WEF: Perlindungan Ekosistem Tak Bisa Ditawar******

Pemerintah Indonesia mengampanyekan sejumlah upaya dan solusi yang terbaik bagi dunia, khususnya di sektor kehidupan ramah lingkungan.

Komitmen tersebut salah satunya digagas melalui langkah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar pertemuan bersama Executive Chairman World Economic Forum (WEF) Klaus Schwab di sela-sela penyelenggaraan B20.

"Komitmen Indonesia untuk membangun perekonomian masa depan yang rendah karbon seraya melindungi ekosistem darat dan laut merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi," ujar Airlangga, Selasa (15/11).

"Tentunya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Klaus Schwab.

WEF turut menekankan pentingnya menjaga lautan karena selain perannya sebagai stabilitator suhu permukaan bumi, kekayaan laut yang terkandung di dalamnya juga merupakan salah satu sumber pangan umat manusia.

Pertemua keduanya bukan barang baru. Keduanya pernah bertemu saat Airlangga mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, pada12 November 2022.

Turut hadir dalam pertemuan bilateral ini yaitu Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Duta Besar RI Singapura Suryopratomo, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid, Wakil Ketua Umum Indonesia Shinta Kamdani, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah Kemenko Perekonomian Fajar Wirawan Harijo.

penyelamatan ekstrem

Pj Gubernur DKI Apresiasi Jepang dan Inggris Dukung Proyek MRT Jakarta******

Pemerintah saat ini tengah menargetkan perluasan trayek MRT Jakarta agar bisa menjangkau lebih banyak wilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat di Ibu Kota.

Upaya itu dilakukan lewat penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dengan Jepang dan Inggris untuk proyek pengembangan MRT Jakarta, dalam rangkaian Presidensi G20 di Bali, Senin (14/11) kemarin.

Penandatanganan ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Wakil Menteri untuk Kerja Sama Luar Negeri Jepang Satoru Mizushima, serta Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins.

Heru berharap, lewat kerja sama ini proyek pengembangan MRT ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Sehingga dapat semakin memudahkan perjalanan masyarakat di Jakarta.

"Dan makin banyak masyarakat yang beralih ke transportasi umum untuk lingkungan berkelanjutan," tambahnya.

Adapun penandatanganan ini, yakni Memorandum of Cooperation (MoC) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang tentang kelanjutan pembangunan MRT Jakarta East-West Line Phase 1. Kemudian Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Inggris tentang Kerja Sama Pembangunan MRT Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Menhub Budi Karya mengatakan, saat ini banyak negara yang berkeinginan untuk melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, khususnya MRT.

"Jepang dan Inggris merupakan dua mitra strategis Indonesia yang telah banyak melakukan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang, termasuk sektor transportasi," ucap Budi.

Budi berharap, nota kesepahaman ini menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT di Jakarta yang dapat menjadi solusi mengurangi kemacetan. Pun juga diharapkan MRT Jakarta menjadi moda transportasi publik yang ramah lingkungan sehingga mampu mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas udara bersih.

Pada kesempatan tersebut, Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, Owen Jenkins mengungkapkan kebanggaannya karena Inggris telah ambil bagian dalam pengembangan transportasi kereta di Indonesia. Termasuk proyek MRT Jakarta east-west fase pertama dan proyek LRT Jakarta.

Menurutnya, Inggris selalu siap untuk mendukung Kemenhub RI dan Pemerintah DKI Jakarta untuk mengembangkan fase-fase MRT berikutnya, termasuk melalui Expression of Interest dari UK Export Finance untuk menyiapkan pendanaan sebesar US,25 miliar.

"Kami siap untuk berkolaborasi dengan seluruh mitra untuk membawa kerja sama ini ke tahap selanjutnya," ujar Owen.

Sementara itu, Wakil Menteri untuk Kerja Sama Luar Negeri Jepang, Satoru Mizushima mengatakan, negaranya telah berpartisipasi pada pembangunan MRT Jakarta koridor selatan-utara (Lebak Bulus - HI) yang telah diresmikan oleh Presiden RI pada Maret 2019.

Ia meyakini, dengan adanya pengalaman kerja sama kedua negara dalam membangun MRT, pihaknya juga akan dapat membantu untuk memfasilitasi pembangunan MRT selanjutnya, yaitu koridor timur-barat (east-west).

"Saya berharap kelanjutan kerja sama ini akan semakin meningkatkan kerja sama kedua negara ke depannya di sektor perkeretaapian," ucapnya.

dunia fantasi yang hilang

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Elang Arad

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

pilihan super

Pesawat VVIP KTT G20 Pulang, AP I Minta Penumpang Cek Jadwal Terbang******

PT Angkasa Pura I (AP I) selaku operator Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengimbau calon penumpang untuk memperhatikan jadwal penerbangan dari dan ke Bali hari ini, Rabu (16/11).

Pasalnya, puncak kepulangan pimpinan delegasi dan organisasi internasional dari KTT G20 jatuh pada hari ini, khususnya pada pukul 14.00 WITA hingga 20.00 WITA. Adapun jumlah pesawat yang akan berangkat yakni 16 penerbangan.

"Untuk itu, kami mengimbau kepada para penumpang yang akan berangkat melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai di periode waktu tersebut agar memerhatikan dan mengantisipasi keberangkatan di jam-jam yang dimaksud," ujar Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi di Denpasar, Bali pada Selasa (15/11) malam.

Ia juga menginformasikan operasional penerbangan komersial reguler di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada periode kedatangan para delegasi KTT G20 tetap berjalan normal dan lancar.

Pada periode 13-14 November 2022, terdapat 78.190 pergerakan penumpang komersial, yang terdiri atas 39.799 penumpang rute domestik dan 38.391 penumpang rute internasional.

Kemudian, terdapat 641 pergerakan pesawat udara komersial yang terdiri atas 363 pergerakan pesawat udara rute domestik dan 278 pergerakan pesawat rute internasional.

"Kami berupaya untuk dapat memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin, baik terkait pada penanganan delegasi KTT G20 serta kepada para pengguna jasa bandara yang menggunakan penerbangan reguler," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]