rtp kantortoto 469Jutaan kata 723731Orang-orang telah membaca serialisasi
《happybet188》
Jokowi bantah disebut ingin rebut posisi Ketum PDI Perjuangan******
Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut ... masa semua mau direbut semuanya?Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo membantah kabar yang menyebut dirinya ingin merebut posisi Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Cerita Sekjen Kemendagri Soal PNS Muda dan Jabatan Struktural******
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.
Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.
"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).
Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.
Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.
"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.
"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.
Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.
[Gambas:Video CNN]
Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul pada artikel ini pada Rabu (6/3) jam 20.10 WIB terkait dengan pembaruan informasi pihak terkait.
Label:rezeki123、joker81、slot dijamin menang
Terkait:slot gacor idn、slot gacor via pulsa tanpa potongan、kings asia slot、buku mimpi 2d、serdadu88、fortuna bola88、368 slot、368mega、liga178、permainan slot gacor hari ini
bab terbaru:88 liga slot(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
PemerintahItalia menyiapkan dana investasi hingga 1 miliar euro atau sekitar Rp17 triliun (asumsi kurs Rp17 ribu per euro) untuk mendukung proyek pengembangan kecerdasan buatan (AI).
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengumumkan rencana itu saat berbicara di sebuah acara di Roma pada Selasa (12/3), dua hari sebelum negaranya menjadi tuan rumah pertemuan para menteri teknologi G7 di mana AI akan menjadi agenda utama.
Investasi akan digunakan untuk mempromosikan proyek kecerdasan buatan dan menyerukan "aturan etis" terkait penggunaannya.
Selain itu, Italia juga sedang menyusun undang-undangnya sendir terkait penggunaan AI.
"Ini adalah teknologi yang dapat mengeluarkan seluruh potensi positifnya hanya jika pengembangannya dilakukan dalam batasan aturan etika yang mengutamakan manusia, hak dan kebutuhannya," katanya.
Pesatnya perkembangan AI menjadi topik perhatian global, dipicu oleh peluncuran ChatGPT pada 2022, sebuah program generatif dari OpenAI Microsoft yang dapat menulis cerita, membuat gambar, menulis kode komputer, dan banyak lagi dari perintah teks sederhana.
Meloni mengatakan AI akan menjadi prioritas kepresidenan Italia tahun ini di kelompok tujuh negara terkaya dunia (G7).
Pada pertemuan para menteri G7 di Verona dan Trento pada Kamis dan Jumat lalu, Roma berharap dapat bekerja menuju "perangkat untuk pengembangan dan penggunaan semua sistem AI di sektor publik yang beretika dan berpusat pada manusia".
Italia juga berupaya mengembangkan "mekanisme yang tepat untuk pemantauan sukarela" terhadap penerapan kode etik tidak mengikat yang disepakati oleh negara-negara G7 tahun lalu untuk perusahaan pengembang sistem AI paling canggih.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).
Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.
"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).
Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.
"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.
"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.
Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.
Lihat Juga :Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan |
Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.
"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).
Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.
Lihat Juga :Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public |
Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.
"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.
Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.
"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.
Lihat Juga :OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T |
Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.
"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.
Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.
Lihat Juga :ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan? |
Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.
"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.
"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.
Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.
"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.
Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.
Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.
"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.
Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.
"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
Produk elektronik lagi diskon besar-besaran di Transmart Full Day Sale yang akan digelar besok, Minggu (10/3).
Saatnya bawa pulang produk elektronik impian kamu di Transmart karena diskonnya fantastis banget dan sayang buat dilewatkan!
Lihat Juga :![]() |
Gede-gede banget kan diskonnya? Kamu bisa mendapatkan penawaran harga spesial untuk pembelian barang elektronik menggunakan Allo Prime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.
Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki salah satu bank yang direkomendasikan, bisa downloadAllo Bank di hp melalui App Store atau Google Play Store. Kemudian upgradeakunnya ke Allo Prime supaya bisa mengklaim diskon di Transmart Full Day Sale.
Bisa juga mengajukan pembukaan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah secara instan di setiap booth yang ada di gerai Transmart.
Jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya, Transmart Full Day Sale berlangsung dari jam toko buka hingga tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.
![]() |
Pewarta: Xinhua
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2024
Kepala Badan Pangan (Bapanas) Arief Prasetyo mengingatkan bahwa Indonesia bisa masuk ke fasekrisis berasyang kedua kalinya.
Menurutnya, hal itu bisa terjadi jika masa tanam pada Maret-April menghasilkan beras di bawah 2,5 juta ton.
"Fase krisis kedua ini tergantung tanam Maret dan April. Masih tanam di atas 1 juta hektar, maka bulan 7 kita tetap masih punya beras di atas 2,5 juta ton," kata Arief seperti dikutip dari Detik Finance, Senin (4/3).
Oleh karena itu, Arief mengatakan pemerintah harus bersiaga dengan ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) aman. Ia menilai hal itu bisa dilakukan dengan menyerap hasil panen Maret-April apabila telah melampaui kebutuhan dalam negeri.
"Maka pemerintah sudah bersiap dengan CBP-nya karena Juli hingga akhir tahun, awal tahun menjadi masa pemerintah melakukan intervensi. Caranya dengan panen, serap, panen, serap," jelasnya.
Harga beras sendiri belakangan meroket. Tak hanya itu, stoknya pun mulai langka di ritel modern.
Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) memproyeksi kelangkaan dan mahalnya harga beras berlangsung setidaknya sampai akhir Maret 2024.
Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso mengatakan hal itu terjadi karena panen di Maret pun tidak terlalu besar dan cenderung di bawah normal.
"Kondisi seperti ini masih akan berlangsung sampai dengan akhir Maret," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/2).
Ia mengatakan panen pada Maret diperkirakan hanya mampu menghasilkan beras 3,5 juta ton. Padahal, normalnya panen bisa menghasilkan lebih dari 5 juta ton.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024
《happybet188》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs slot yang ada hacksaw gamingHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《happybet188》bab terbaru。