cara pinjam pulsa di akulaku

tuan kendo

Dewan Pengupahan DKI Buat 3 Rekomendasi Besaran UMP 2024******

Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta menghasilkan tiga rekomendasi terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024.

Berdasar berita acara keputusan sidang yang diterima, terdapat perbedaan nilai yang diusulkan oleh unsur organisasi pengusaha, unsur serikat pekerja dan unsur pemerintah.

Lihat Juga : Menaker Klaim Rumus Kenaikan UMP Baru Sudah Sesuai Teori Pengupahan

Ketiga, unsur Pemerintah mengusulkan besaran nilai UMP DKI Jakarta 2023 berdasar formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan menggunakan alfa 0,30 dari Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta sehingga UMP Jakarta 2024 menjadi sebesar Rp5.067.381.

Anggota Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja, Dedi Hartono berharap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerima usulan yang disampaikan oleh unsur serikat pekerja.

"Harapannya nilai usulan pekerja menjadi rekomendasi UMP 2024," kata Dedi saat dihubungi, Jumat (17/11) malam.

Lihat Juga : Pemerintah Tugaskan Bulog Gelontorkan 200 Ribu Ton Cadangan Beras

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan hasil sidang Dewan Pengupahan itu nantinya bakal menghasilkan rekomendasi yang diserahkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Hari menyebut nantinya UMP DKI Jakarta 2024 ditetapkan paling lambat pada 21 November.

"Setelah selesai sidang, kita membuat rekomendasi ke Pak Gubernur untuk menetapkan angkanya. Pakai Kepgub. Kita membuat laporan ke Pak Gub," kata Hari sebelum sidang.

bapak baptis perang bisnis

Respons Buwas soal Sri Mulyani Akan Bayar Utang Rp16 T ke Bulog******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso merespons pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bakal membayar utang kepada Bulog sebesar Rp16 triliun.

Buwas mengatakan pembayaran utang tersebut bakal dilakukan tahun ini.

"InsyaAllah(tahun ini), kemarin Bu Menkeu menyampaikan demikian karena uang sudah ada, tinggal audit dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) saja," ujarnya di Komplek DPR RI, Rabu (8/11).

Dalam kesempatan terpisah, Sri Mulyani mengatakan saat ini BPKP tengah diminta mempercepat proses audit. Dengan begitu, pembayaran utang kepada Bulog segera dicairkan.

"Jadi, sekarang ini BPKP diminta untuk mengaudit secara lebih cepat sehingga tagihannya bisa disampaikan kepada kita (untuk dibayar)," ujarnya dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Meski pemerintah punya utang Rp16 triliun, sang Bendahara Negara menyebut operasional Bulog tak akan terganggu.

Sri Mulyani mengatakan anggaran Bulog untuk impor beras hingga operasi pasar selama ini diambil dari perbankan dan dibayarkan Kemenkeu.

Utang Rp16 triliun kepada Bulog baru saja diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo. Airlangga menyebut Jokowi minta Sri Mulyani segera melunasi utang tersebut.

"Tadi arahan Presiden (Jokowi), Menkeu (Sri Mulyani) diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp16 triliun," kata Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Domain Pedang Tak Terkalahkan

UMP Buruh di Sumbar Hanya Naik Rp70 Ribu Jadi Rp2,81 Juta Pada 2024******

Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat 2024 naik Rp70 ribu dari Rp2,74 juta menjadi Rp2,81 juta per bulan. 

Kenaikan tertuang dalam SK Gubernur Nomor : 562-768-2023 tertanggal 20 November 2023. Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan penetapan UMP tahun 2024 tersebut telah melewati proses sesuai aturan yang berlaku.

Salah satunya pembahasan dalam rapat Dewan Pengupahan setempat. Menurutnya rapat penetapan UMP itu digelar Kamis (16/11) yang melibatkan Dewan Pengupahan Provinsi Sumbar dengan jumlah keanggotaan sebanyak 15 orang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindag, BPS, Perguruan Tinggi, Apindo dan Serikat Pekerja.

Ia berharap kenaikan UMP itu, meskipun tidak terlalu besar, bisa memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, Nizal Ul Muluk menyebutkan kenaikan UMP Sumbar pada 2024 itu sekitar Rp68.973 atau 2,52 persen dari UMP tahun 2023.

Ia menyebut secara umum ada tiga variabel yang menentukan UMP pada 2024 yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat Inflasi, dan koefisien alpha (berkisar dari 0,10 - 0,30).

Besaran alpha tersebut menurutnya sangat ditentukan oleh tingkat besaran upah dan tingkat besaran penyerapan tenaga kerja.

Nizam mengatakan rumusan penghitungan UMP 2024 itu mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sebagai pengganti PP Nomor 36 Tahun 2021.

[Gambas:Video CNN]

Dinilai sindrom kiamat

Buruh soal Rencana Mogok Nasional: Tunggu Putusan Kenaikan UMK******

Ketua Umum Kongres Aliansi SerikatBuruhIndonesia (KASBI) Unang Sunarno mengatakan aksi mogok nasional akan dilaksanakan setelah putusan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dikeluarkan.

"Kalau mogok nasional akan dievaluasi dari hasil putusan kenaikan UMK-nya," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat juga mengatakan rencana aksi mogok nasional tengah dikonsolidasikan. Namun, rencana mogok nasional diperkirakan akan dimulai pada 30 November 2023.

"Untuk demo puluhan ribu. Untuk mogok jutaan," ungkapnya.

Serikat buruh sempat mengancam mogok nasional lantaran menilai pemerintah membuat formulasi upah murah dalam penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2024.

Sunarno menuding pemerintah gagal membuat konsep pengupahan di Indonesia. KASBI menegaskan PP Nomor 51 Tahun 2023 adalah aturan yang hanya melanggengkan upah murah untuk buruh.

Buruh menolak kenaikan upah dihitung dengan tiga variabel, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Sunarno menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah membuat rumus misterius yang tak mengakomodasi kebutuhan riil buruh.

"Pemerintah memaksakan pemberlakuan upah murah menggunakan PP Nomor 51 Tahun 2023. Maka, dalam waktu dekat ini menjelang penetapan UMK kota/kabupaten kami, kaum buruh anggota KASBI, di berbagai daerah akan bergerak turun ke jalan sampai ada kenaikan upah mengacu pada kebutuhan hidup riil kaum buruh sesuai survei kebutuhan hidup layak (KHL)," jelasnya, Rabu (22/11).

"Pemogokan sangat tergantung aliansi dari berbagai serikat buruh di daerah. Saat ini pun kami sedang banyak konsolidasi aliansi untuk mendorong terjadinya pemogokan nasional, serentak di berbagai daerah," tegas Sunarno.

Ia menyebut KASBI sudah melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah. Ada di tiga daerah Jawa Barat, yakni Karawang, Subang, dan Cimahi.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal berjanji akan menggelar mogok massal dalam waktu dekat. Ia akan mengerahkan para buruh anggotanya untuk turun ke jalan.

Ia menyebut mogok nasional akan diselenggarakan antara 30 November 2023 hingga 13 Desember 2023. Kendati, Iqbal belum memastikan kapan aksi mogok nasional ini digelar.

Iqbal hanya menjanjikan mogok nasional akan melibatkan 5 juta buruh di 100 ribu lebih perusahaan di Indonesia.

Penetapan UMP 2024 di beberapa daerah sudah diumumkan. Namun kenaikan upah tak sesuai tuntutan buruh, yakni sebesar 15 persen.

Tak sedikit kenaikan upah buruh di beberapa daerah kurang dari Rp50 ribu. Sebut saja di Aceh yang hanya naik Rp47 ribu hingga buruh Gorontalo dengan kenaikan Rp35 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Nama saya Ryan

IHSG Berpotensi Menguat di Akhir Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Jumat (24/11) ini.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memproyeksi IHSG berpotensi untuk melanjutkan kenaikan jangka pendek. Namun, menurut dia, kenaikan yang terjadi masih bersifat teknikal rebound.

"Sehingga para investor masih harus mewaspadai adanya potensi koreksi wajar dikarenakan sentimen dari capital outflow yang tercatat secara ytd (year to date) yang masih akan membayangi pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang," kata William.

William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni UNVR, BBCA, BBNI, JSMR, ASII, LSIP, dan PWON.

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG ditutup tipis di bawah fraktal 7.011. Ia pun memperkirakan IHSG akan melanjutkan fase uptrend sebelumnya menuju 7.058 sebagai resisten Fibonacci terdekat.

"IHSG akan membuka jalan menuju 7.128 apabila menembus ke atas 7058 dengan candle bullish yang panjang untuk mengonfirmasi subwave iii dari wave c," ucapnya.

Ia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 6.893 dan resistance 7.058.

IHSG ditutup di level 7.004 pada Kamis (23/11) sore. Indeks saham melemah 97,3 poin atau 1,4 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,73 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 25,06 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 315 saham menguat, 226 terkoreksi, dan 215 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Kamp pelatihan iblis

Menghitung Kenaikan UMP dengan Rumus Baru Jokowi, Naik Berapa di 2024?******

Presiden Jokowi baru saja mengeluarkan aturan berisi rumus baru perhitungan upah buruh. 

Rumus tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Jokowi melalui beleid itu mengatur kenaikan upah dihitung dengan menggunakan 3 variabel.

Ketiganya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Pada pasal 26 ayat 4 dijelaskan UMP 2024 dihitung via upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Tapi, buruh memandang aturan baru Presiden Joko Widodo tidak akan mengangkat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 lebih dari 5 persen.

Lantas, bagaimana simulasi perhitungannya sehingga UMP dengan formula Jokowi tersebut tak akan naik lebih dari 5 persen?

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mencoba menghitungnya dengan rumus yang diberikan Jokowi. Ia mengatakan variabel yang akan digunakan nantinya adalah inflasi provinsi serta nilai indeks di kisaran 0,1-0,3.

"Kalau inflasi itu sekitar 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 5 persen, maka kenaikan UMP di 2024 antara 3,5 persen sampai 4,5 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/11).

Angka 3,5 persen didapat jika indeks tertentunya 0,1. Sedangkan perkiraan kenaikan upah 4,5 persen berlaku apabila indeks yang dipakai 0,3.

Berikut simulasi yang digunakan Timboel:

UMP 2024= inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu)
UMP 2024= 3 + (5 x 0,1)= 3,5 persen atau UMP 2024= 3 + (5 X 0,3)= 4,5 persen

Timboel mengatakan rumus tersebut hanya mengukur kenaikan upah nominal, tetapi tidak menjamin kenaikan upah riil para buruh. Padahal, ia menilai kesejahteraan ditentukan berdasarkan upah riil.

"Upah riil menurun bila inflasi pada kebutuhan pokok buruh, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan sebagainya nilainya lebih tinggi dari kenaikan upah minimum tersebut," jelasnya.

"Sebagai contoh, inflasi beras sudah mencapai 5 persen sampai 7 persen lebih. Belum lagi kenaikan di sektor transportasi dan papan, seperti kontrakan rumah dan indekos yang nilainya juga di atas kenaikan UMP 2024," tutup Timboel.

[Gambas:Video CNN]

Serupa, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat menilai kenaikan upah buruh di 2024 tidak akan lebih dari 5 persen jika menggunakan rumus baru Jokowi.

Mirah mengatakan kenaikan UMP 2024 yang kecil ini dikarenakan adanya variabel indeks tertentu.

"Angka (UMP 2024) yang akan dihasilkan dengan formula yang telah dirilis melalui PP Nomor 51 Tahun 2023 tidak akan lebih dari di bawah 5 persen atau 7 persen. Karena ada koefisien (indeks) tertentu," tuturnya.

Padahal, Mirah menyebut para buruh mengusulkan kenaikan UMP 15 persen kepada pemerintah. Ia menegaskan usul ini sudah berupa angka kompromi, di mana seharusnya bisa sampai 20 persen-25 persen.