game terbaru slot

erek2 3d 246Jutaan kata 651220Orang-orang telah membaca serialisasi

《game terbaru slot》

AHY tekankan ingin hadirkan kepastian hukum terkait pertanahan******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan dirinya ingin menghadirkan kepastian hukum terkait persoalan pertanahan.

“Yang jelas kita ingin menghadirkan kepastian hukum dan di sini kita perlu meyakinkan agar semua taat hukum. Jadi tidak boleh ada siapapun di negeri kita yang bisa secara terbuka maupun tertutup melawan hukum dan kita harus berpihak pada rakyat kecil,” ujar AHY.

Demikian disampaikan AHY usai dilantik sebagai menteri ATR/Kepala BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menyoal pandangannya atas praktik-praktik melawan hukum yang dilakukan mafia tanah.

AHY ingin berpihak pada rakyat yang ingin membangun di tanahnya sendiri. Dia tidak mau praktik-praktik mafia tanah menghambat semua pihak untuk maju.

“Itu yang akan saya lakukan, Meneruskan apa yang telah dilakukan menteri sebelumnya,” kata dia.

AHY pun merasa optimistis dalam delapan bulan sisa masa Kabinet Indonesia Maju (KIM), dirinya akan bisa memenuhi target-target kementerian yang dipimpinnya.

“Setiap target walau ambisius, tinggi dan tidak mudah (dicapai), tapi saya orang yang percaya bahwa dengan kerja keras, komitmen, kolaborasi, target bisa dicapai dengan baik,” kata AHY.

AHY dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Presiden Widodo dalam keterangannya kepada wartawan usai pelantikan menyatakan menargetkan tiga hal yang harus diselesaikan oleh AHY setelah dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pertama, Jokowi meminta agar sertifikat elektronik didorong lebih masif.

Kedua, Presiden meminta AHY menyelesaikan penerbitan Hak Guna Usaha untuk mekanisme perdagangan karbon.

Ketiga, Presiden Jokowi juga menargetkan 120 juta bidang tanah untuk terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Baca juga: AHY: Kementerian ATR strategis dalam tingkatkan pertumbuhan ekonomi

Baca juga: AHY siap tuntaskan "pekerjaan rumah" Kementerian ATR/BPN

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Humas DC: KKB pemasok senpi ke Egianus di tangkap di Timika******

Jayapura (ANTARA) - Kasatgas Humas Damai Cartenz AKBP Bayu Suseno mengakui, ditangkapnya anggota KKB Epson Nirigi, yang merupakan pemasok senjata api dan amunisi ke kelompok Egianus Kogoya. Epson Nirigi ditangkap Salasa (22/2) saat menyaksikan perhitungan suara yang dilaksanakan PPD Jita di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. "Penangkapan dilakukan karena yang bersangkutan terlibat dalam berbagai kasus sehingga masuk dalam DPO Polres Nduga," kata Bayu. AKBP Bayu menjelaskan, keterlibatan Epson Nirigi terungkap dari keterangan mantan Kadistrik Kenyam Musianus Mijile yang ditangkap tanggal 30 april 2023 yang mengaku menyerahkan uang Rp 30 juta untuk membeli amunisi yang nantinya diberikan kepada Egianus Kogoya. Keterangan itu diperkuat anggota KKB Yomse Lokbere, yang ditangkap tanggal 6 April 2023. Dari kedua orang itu (Musianus Mijile dan Yomse Lokbere) diamankan satu pucuk senjata api laras Panjang, senjata api pelontar, senjata api pistol masing-masing satu pucuk,10 magazen CAL 5.56, satu magazen Cal 7.62, 3 tiga buah magasen pistol, 412 butir amunisi berbagai kaliber dan lima teropong. "Saat ini Musianus Mijele dan Yomse Lokbere sedang menjalani hukuman Yengah menjalani hukuman yang diterimanya," kata AKBP Bayu Suseno. Sebelumnya anggota KKB Alenus Tabuni alias Kobuter ditangkap Minggu (18/2) di depan Puskesmas Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. "Alenus Tabuni alias Kobuter terlibat dan memiliki peran penting dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di wilayah Puncak, dan merupakan anak buah Numbuk Telenggen.
Baca juga: Kasatgas DC: Allenus masuk DPO KKB ditangkap di Ilaga

Baca juga: Danlanud Timika cek kondisi Pesawat Wings Air yang ditembak KKB
 

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

AHY lebih tertarik rekonsiliasi bangsa ketimbang hak angket******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku lebih tertarik untuk mendorong terjadinya rekonsiliasi bangsa pasca-Pemilu 2024 ketimbang wacana penggunaan hak angket yang menurutnya tidak memiliki urgensi saat ini.

"Saya justru lebih tertarik pasca-Pemilu 2024 setelah kita mengetahui itu namanya pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang marah yang belum bisa mencapai targetnya, dan saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus kita tunjukkan secara genuine," ujar AHY di Jakarta, Sabtu.

AHY mengemukakan hal itu saat menjawab pandangannya soal wacana penggunaan hak angket oleh segelintir partai politik di DPR RI.

Jawaban itu disampaikan AHY saat dijumpai usai bertemu Wakil Presiden Ma’ruf Amin di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Sabtu petang, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

AHY memandang tidak ada urgensi untuk penggunaan hak angket saat ini. Bukan hanya karena Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan saat ini, melainkan dia melihat bahwa penghitungan suara pemilu meskipun saat ini masih berlangsung, harus dihormati.

Namun, secara rasional hasil hitung perolehan suara sementara pasangan Prabowo subianto-Gibran Rakabuming Raka menurutnya juga unggul jauh dibandingkan dua pasangan lain.

"Walaupun sekali lagi lagi kita menghormati penghitungan masih berlangsung. Bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU. Bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan pilpres ini sudah menempatkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar," kata dia.

AHY tidak melihat ada sesuatu yang aneh dalam perolehan suara itu karena jarak keunggulannya jauh.

Meskipun demikian, dia sebagai seorang demokrat menyatakan menghormati partai dan tokoh mana pun di negeri ini yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya.

"Kami dari Demokrat secara tegas menyatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu (hak angket). Kami ingin Indonesia tidak terlalu dalam terjebak pasca-Pemilu 2024, dalam urusan-urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa," katanya.

Ia juga menekankan 8 bulan sisa masa kerja kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin justru menjadi masa yang penting bagi transisi kepemimpinan nasional. Hal ini harus dikawal dengan baik.

Baca juga: AHY: Penyerobotan lahan oleh mafia tantangan terbesar Kementerian ATR
Baca juga: AHY: Pertemuan Prabowo-SBY di Cikeas dapat menjadi model

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：link slot judi、label138、cara menghasilkan uang setiap hari

Terkait：situs yg gacor hari ini、slot eropa gacor、tutorial daftar kredivo、kredit hp lewat akulaku、pinjol resmi ojk、slot gacor x500、surga slot88、cara mendapatkan uang di tokopedia、hobispin slot、alphaslot88

---

---

bab terbaru：rtp simasbola（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02