area188 rtp

Ada hantu di hatiku

Los Angeles Times Bakal PHK 100 Jurnalis******

Los Angeles Times melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 100 jurnalis. Jumlah ini sekitar 20 persen dari awak redaksi surat kabar Amerika Serikat tersebut.

Menurut manajemen perusahaan, PHK dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi tekanan keuangan.

Tak terima, serikat pekerja surat kabar tersebut pun berencana mogok kerja pada Jumat (19/1) waktu setempat sebagai bentuk protes rencana PHK itu.

Pihak perusahaan juga mengaku kecewa dengan rencana mogok para pegawai. Namun, manajemen Los Angeles Times tetap menghormati putusan itu.

"Kami kecewa dengan keputusan serikat pekerja, namun menghormati hak mereka untuk mogok," kata Los Angeles Times.

PHK terjadi setelah editor eksekutif surat kabar tersebut, Kevin Merida, mengundurkan diri dari jabatannya pekan lalu.

Merida mengundurkan diri setelah lebih dari dua tahun bekerja di Los Angeles Times.

[Gambas:Video CNN]

mekanik naga

PUPR Respons soal Dana PSN 30 Persen Masuk ke Kantong Poltisi dan ASN******

Kementerian PUPR buka suara soal tudingan 36,67 persen uang proyek strategis nasional (PSN) masuk kantong Aparatur Sipil Negara dan politisi.

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan pihaknya belum tahu secara detail terkait isu tersebut. Terlebih, Kementerian PUPR juga belum bertemu dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Saya kebetulan belum ketemu. Detailnya seperti apa saya enggak tahu," katanya di Komplek DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1).

"Saya karena enggak tahu isinya belum bisa komentar," ujar Zainal.

Kabar 36,67 persen uang PSN masuk ke kantong politisi hingga PNS diungkapkan oleh PPATK. Mulanya, isu itu menyebut 36,67 persen uang berasal dari seluruh proyek PSN yang mencapai Rp1.515,4 triliun.

Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong politisi hingga PNS setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.

Namun, belakangan Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah mengklarifikasi bahwa penyelewengan dana itu hanya berasal dari satu PSN saja. Ia menyebut saat ini kasus tengah ditangani aparat penegak hukum (APH).

"Pemahaman dan pernyataan bahwa kasus tersebut adalah terkait dengan PSN secara keseluruhan adalah tidak benar. Narasi dalam Refleksi Akhir Tahun 2023 PPATK tidak dapat ditafsirkan sebagai korupsi pada seluruh proyek PSN," kata Natsir dalam keterangan resminya yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (13/1).

Natsir mengatakan temuan itu dilaporkan kepada publik sebagai bukti kinerja PPATK. Menurutnya, pihaknya dan APH perlu menjaga upaya pemerintah mempertahankan akuntabilitas dan tata kelola anggaran negara.

Harapannya, proyek-proyek pemerintah, terutama dalam skema PSN bisa berjalan secara optimal bagi kepentingan masyarakat luas.

[Gambas:Video CNN]

Wuxian Agung dari Dinasti Tang

Pengusaha Ungkap Biang Kerok Okupansi Mal Belum Pulih******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mencatat tingkat okupansi pusat perbelanjaanpada 2023 masih 80 persen. Angka ini belum pulih dari rata-rata tingkat okupansi sebelum pandemi covid, yakni 90 persen.

Adapun tingkat okupansi merupakan tingkat keterisian pusat belanja oleh toko-toko. 

"Sebelum pandemi, okupansi rata-rata 90 persen. Selama covid turun 20 persen hanya jadi 70 persen. Di pertengahan 2022, sudah mulai ada peningkatan okupansi, perlahan naik. Ditambah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut PPKM pada Desember 2022 menjelang akhir tahun," kata Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

Lebih lanjut, Alphonsus menyebut tingkat okupansi pusat belanja bisa kembali menjadi 90 persen seperti sebelum pandemi asal impor ilegal yang mengganggu iklim perdagangan di dalam negeri dapat dibasmi oleh pemerintah.

"Sebetulnya yang mengganggu produk lokal itu adalah barang-barang ilegal. Banyak barang ilegal, baik itu di online maupun yang masuk langsung seperti pakaian bekas dan sebagainya, itu yang mengganggu produk lokal," ujar dia.

Alphonsus menjelaskan peningkatan okupansi juga diiringi oleh pembukaan sejumlah pusat perbelanjaan yang pembangunannya selesai di 2024. Kendati demikian, target peningkatan tingkat okupansi dan pembukaan pusat belanja baru terancam tak tercapai akibat maraknya produk impor ilegal yang terus bertambah.

Belum lagi ada regulasi terbaru yang dinilai APPBI semakin memperketat proses impor. Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 yang menata kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor dari post borderke border.

Kebijakan tersebut dinilai bakal mengganggu rantai pasok dari peritel di Indonesia, khususnya yang selama ini memasok barang impor.

Menurut Alphonsus, selama ini yang mengganggu produk dalam negeri bukan barang impor yang masuk secara resmi, melainkan barang impor ilegal. Alih-alih mengatur hal tersebut, pemerintah justru melakukan pengetatan terhadap impor secara keseluruhan.

"Tanpa disadari, rencana pembatasan impor ini, kalau ditelaah lebih lanjut, ini sebetulnya bisa mengancam industri usaha ritel di Indonesia. Jadi saya menyebutnya sebetulnya ini ancaman atas keberlangsungan industri ritel di Indonesia," tegasnya.

"Sekarang pemerintah melakukannya, tindakannya adalah bukan mengatasi barang ilegal, tetapi membatasi impor. Nah, impor ini, yang resmi ini sekarang akan direncanakan, akan dibatasi, dipersulit lah barang-barang impor ini," kata Alphonsus lebih lanjut.

Oleh karena itu, peritel mengusulkan agar pemerintah memperketat impor ilegal dan memberikan insentif kepada produk dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk impor.

"Jadi usulan kami kepada pemerintah sebetulnya produk lokal ini harus didukung, diberikan fasilitas, diberikan kemudahan dan sebagainya begitu. Supaya bisa bersaing, bukan dengan membatasi impor," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Paparazzi tingkat dewa dari dunia lain

Daftar Proyek IKN yang Bakal Groundbreaking Hari Ini******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan groundbreaking tahap keempat di ibu kota negara (IKN) Nusantara pada Rabu (17/1) ini.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan ada 10 proyek yang akan groundbreaking hari ini.

Proyek-proyek tersebut di antaranya, studio siaran radio yang digarap Radio Republik Indonesia (RRI). Kemudian Nusantara Logistic Hub milik PT Pos Indonesia.

Selanjutnya area pergudangan milik SUN HUB dan Nusantara Warehouse Park yang digarap oleh PT Wulandari Bangun Laksana.

Selain itu, ada Jambuluwuk yang akan membangun hotel bintang lima dan Benihbaik.com membangun Green Pesantren.

Selanjutnya, untuk groundbreaking lembaga negara besok akan terdiri dari pembangunan kantor OIKN, masjid negara, dan memorial park. Ketiga proyek itu akan dibangun oleh Kementerian PUPR dan dananya berasal dari APBN.

Proyek lembaga negara lainnya yang groundbreaking hari ini adalah kantor Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Meski demikian, Agung belum membocorkan berapa biaya investasi dari groundbreaking 10 proyek di atas. Menurutnya, hal itu kan disampaikan Jokowi secara langsung.

"Ini menu yang akan kita hadapi besok, detailnya bisa kita lihat esok hari bapak presiden ada di sana sehari penuh," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Kisah iblis Tuan Quan mengejar istrinya

Ombudsman: Kementan Beri Rekomendasi Impor Bawang Putih Melebihi Kuota******

Ombudsman RI mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan rekomendasi izinimpor bawang putihmelebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.

Hal itu berdasarkan adanya dugaan maladminstrasi dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih yang dilakukan Kementan.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan penerbitan RIPH tidak sesuai dengan kuota impor tahunan yang diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pemerintah.

"Ya memang tidak harus sama, tapi kalau jumlahnya seperti ini pasti akan mengakibatkan permasalahan. Rebutan SPI (surat perizinan impor), pelaku usaha rugi. Ini kan pelayanannya jadi buruk" katanya dalam konferensi pers, Selasa (15/1).

RIPH merupakan keterangan tertulis yang menyatakan produk hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang diterbitkan Kementerian Pertanian. Rekomendasi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapat surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

Ombudsman juga menemukan adanya praktik pungutan liar dalam penerbitan RPIH bawang putih. Salah satu importir melaporkan ke Ombudsman bahwa ia diminta membayar Rp200 - Rp250 per kilogram (kg) kepada oknum di lingkungan Kementan untuk mendapatkan RIPH.

"Kalau disangkal silakan, karena fokus Ombudsman bukan di situ. Ini ranahnya penegak hukum, tapi informasi ini masuk ke ombudsman," katanya.

Masalah lainnya yang juga ditemukan Ombudsman yakni banyak importir yang tidak melakukan wajib tanam bawang putih.

Padahal dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Pasal 32 mewajibkan importir menanam bawang putih di dalam negeri. Wajib tanam harus dilakukan sebesar 5 persen dari pengajuan impor.

Jika tidak melakukan wajib tanam, maka pengusaha tidak boleh melakukan importir.

"Bagaimana kalau tidak boleh impor, apakah tetap bisa impor? Bisa, caranya bikin perusahaan baru. Mestinya pemerintah waspada pada perusahaan baru karena besar kemungkinan patut diduga di belakangnya merupakan pelaku usaha yang enggan melakukan wajib tanam," kata Yeka.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kebangkitan Jiwa Tanpa Batas

Bosch PHK 1.200 Karyawan Divisi Software******

Pemasok otomotif Boschakan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.200 karyawan di divisi pengembangan perangkat lunak (software) pada akhir 2026.

Kabar pengurangan tenaga kerja ini diungkapkan pihak perusahaan pada Kamis (18/1). Ia mengonfirmasi hal ini melalui surat kabar harian Handelsblatt.

Manajemen mengaku belum melakukan pertemuan dengan dewan pekerja untuk mendiskusikan rencana PHK yang telah dibahas sebelumnya.

"Perekonomian yang lemah dan inflasi yang tinggi, yang antara lain disebabkan oleh kenaikan biaya energi dan komoditas, saat ini memperlambat transisi," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, dikutipReuters, Jumat (19/1).

Juru bicara Bosch mengklaim para karyawan dalam divisi yang terkena dampak juga sudah diberitahu mengenai rencana ini.

Sebelumnya, Bosch dikabarkan akan melakukan PHK terhadap 1.500 karyawannya di dua pabrik Jerman pada 2025.

Perusahaan berdalih PHK untuk menyesuaikan tingkat staf terhadap perubahan permintaan dan teknologi di sektor otomotif.

"Seperti perusahaan lain, kami harus menyesuaikan tingkat lapangan kerja dengan situasi pesanan, perubahan struktural di sektor penggerak dan penetrasi pasar teknologi masa depan," kata juru bicara Bosch dalam komentar email, Minggu (10/12).

"Karena tujuan itu, kami melihat perlunya penyesuaian hingga 1.500 kapasitas personel di bidang pengembangan, administrasi, dan penjualan di divisi drives di lokasi Feuerbach dan Schwieberdingen pada akhir 2025," tambah mereka.

[Gambas:Video CNN]