cicilan jd id tanpa kartu kredit

Istri saya adalah seorang kepala suku

Satgas UUCK Gelar Workshop di Medan, Permudah Pelaku UMK Urus NIB******

Dalam upaya meningkatkan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di Indonesia, Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (Satgas UUCK) mengadakan workshopbertajuk 'Kemudahan Perizinan Berusaha. di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara.

Acara yang dihadiri oleh lebih dari 200 orang ini menjadi momen penting untuk memperkenalkan manfaat dari Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua III Satgas UUCK, Raden Pardede, menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, mempercepat pengurusan izin, mengurangi birokrasi, serta memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

NIB bukan hanya sekadar identitas usaha, tetapi juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan untuk kegiatan ekspor impor.

"Nomor Induk Berusaha atau NIB adalah identitas bagi pelaku usaha yang wajib dimiliki," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (19/7).

Perubahan ini memberikan kemudahan signifikan bagi para pelaku usaha. Sebelumnya, mereka harus mengurus berbagai dokumen perizinan, seperti SIUP dan SKU, namun dengan adanya NIB, semua proses tersebut dapat disederhanakan dalam satu dokumen.

"Misalnya, saat mengajukan pembiayaan atau pinjaman ke bank, NIB sudah menjadi syarat yang cukup. Bank hanya akan menanyakan NIB tersebut," imbuh dia.

Pengurusannya pun semakin mudah dan cepat melalui aplikasi OSS Indonesia yang dapat diakses secara daring melalui oss.go.id atau Google Play Store.

Untuk membantu peserta workshopmemahami proses pengurusan NIB, tim dari Kementerian Investasi/BKPM memberikan bimbingan langsung kepada para peserta, termasuk perempuan pesisir dan nelayan tradisional.

Proses pembuatan NIB hanya memerlukan e-KTP dan aplikasi OSS Indonesia, dan dalam waktu 15-20 menit, mereka sudah bisa memiliki NIB tanpa dikenakan biaya.

Meskipun sudah diterbitkan sebanyak 4.730.445 juta NIB sejak pemberlakuan UU Cipta Kerja pada tahun 2020, jumlah tersebut masih jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah total UMKM di Indonesia, yang mencapai sekitar 64,19 juta menurut data Kementerian Koperasi dan UKM.

Oleh karena itu, pemerintah terus menggenjot sosialisasi NIB dan bekerja sama dengan Satgas UUCK untuk mengadakan kegiatan serupa di berbagai wilayah Indonesia.

Workshopdi Medan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong para pelaku UMK untuk mengurus legalitas usaha mereka sesuai dengan implementasi UU Cipta Kerja.

Diharapkan dengan kemudahan dalam perizinan berusaha melalui NIB, sektor UMK di Indonesia akan semakin berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara.

gerbang emosional

Luhut Marah ke Bank Dunia Soal Peringkat Logistik RI Turun Drastis******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan marah ke Bank Duniakarena menurunkan indeks kinerja logistik (LPI) Indonesia hingga 17 peringkat di 2023.

Berdasarkan laporan Bank Dunia, LPI Indonesia pada tahun ini turun menjadi peringkat 63 dengan skor 3, dari sebelumnya ada di rangking 46 dengan skor 3,15.

Tak terima dengan hasil laporan tersebut, Luhut berencana untuk bertanya langsung kepada pihak Bank Dunia soal penyebab peringkat logistik Indonesia turun drastis. Sebab, ia menilai laporan LPI tersebut bertentangan dengan upaya perbaikan yang sudah dilakukan pemerintah selama ini.

Selain kecewa dengan Bank Dunia, Luhut juga menyatakan kegeramannya atas penilaian banyak orang, termasuk pengamat atas kondisi logistik di RI. Pasalnya, mereka sering membandingkan kualitas pelabuhan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Menurutnya, perbandingan tersebut jelas tidak apple to apple alias sebanding.

"Di antara negara-negara Asean (Asia Tenggara), peringkat LPI seperti ini tertinggi Singapura. Singapura tertinggi jumlah penduduk enam juta, pelabuhannya cuma satu, relatif pasti oke lah. Saya tidak setuju kalau orang bandingkan, tidak apple to apple juga apa yang terjadi," tegas Luhut.

Luhut mengklaim sejatinya sejak 2019 lalu pemerintah sudah berhasil menekan biaya logistik di pelabuhan Indonesia. Perbaikan itu tercermin dari total biaya yang dikeluarkan masyarakat di pelabuhan yang turun dari 23,9 persen menjadi sekitar 16 persen saja.

Lihat Juga : Luhut Marah ke Bank Dunia soal Ranking Indeks Logistik RI Anjlok Tajam

Menurutnya, penurunan biaya hampir 8 persen itu merupakan angka yang cukup baik untuk Indonesia. Ia mengatakan Indonesia bisa menghemat hingga triliunan rupiah dengan adanya transformasi ini.

Sebelumnya, dalam laporan LPI Bank Dunia, peringkat LPI Indonesia memang kalah jauh dari negara tetangga Asean lainnya. Seperti Singapura di peringkat pertama, Malaysia di posisi 31 dan Thailand di rangking 37.

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

Investasi Hulu Migas Tembus Rp85,5 T Sepanjang Semester I 2023******

Industri hulu migas Indonesia berhasil membukukan investasi sebesar US,7 miliar atau setara Rp85,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS) selama semester I 2023.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan realisasi ini tumbuh 21 persen dibandingkan dengan investasi pada semester I-2022 yang terkumpul US,7 miliar.

"Pertumbuhan investasi ini terbilang signifikan jika dibandingkan dengan kenaikan investasi global yang hanya mencapai 5,4 persen. Ini merupakan tren positif untuk iklim investasi hulu migas di Indonesia," ujar Dwi melalui keterangan tertulis, Selasa (18/7).

Menurut Dwi, peningkatan tren investasi ini merupakan respons positif investor terhadap perbaikan sistem fiskal dan enablerinvestasi yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, dari aspek legal dan kontraktual, investor masih mengharapkan perbaikan terutama terkait undang-undang migas yang perlu segera diselesaikan.

Dari sisi teknis operasional, peningkatan investasi hulu migas masih terkendala pengeboran sumur karena safety stand down, ketersediaan rig dan tenaga kerja. Namun, peningkatan tren investasi hulu migas secara global diharapkan akan terus mendorong peningkatan investasi di Indonesia.

"Peningkatan investasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan eksplorasi dan memastikan production no decline," imbuhnya.

Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf menyampaikan bahwa selama semester I-2023 ini, industri hulu migas berhasil mencapai tingkat Reserves Replacement Ratio(RRR) sebesar 52,9 persen dengan penambahan cadangan sebesar 340 MMBOE.

"Capaian RRR Semester I ini jauh di atas target RRR semester I-2022 sebesar 19 persen dan sampai akhir tahun RRR diharapkan akan mencapai 138,3 persen," jelas Nanang.

Selain itu, pada semester I-2023 ini, industri hulu migas juga telah menyumbang penerimaan negara sebesar US,8 miliar atau sekitar Rp99,9 triliun.

Sedangkan, Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja Benny Lubiantara menyampaikan bahwa penemuan eksplorasi 2023 menghasilkan total sumber daya 216 MMBOE.

"Dari 11 sumur eksplorasi, enam sumur telah selesai, enam discovery, satu sumur belum di test dan empat sumur masih on going," pungkas Benny.

[Gambas:Video CNN]

Aku benar-benar tidak curang

Tekan Harga, Badan Pangan Jual Murah Ayam Rp35 Ribu di Jabodetabek******

Badan Pangan Nasional  (Bapanas) menjual murah daging ayamseharga Rp35 ribu per ekor dengan berat 0,9 kg hingga 1 kg demi meredam kenaikan harga. 

Penjualan dilaksanakan melalui program bertajuk Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilakukan di 115 titik di Jabodetabek mulai 18 Juli hingga akhir Juli 2023.

Dalam program ini, Bapanas menyediakan pasokan lebih dari 100 ton daging ayam per harinya. Titik penjualan antara lain pasar tradisional, kantor kelurahan, dan kecamatan, rusun, kios PT CPI dan Japfa, serta lokasi lainnya yang mudah diakses masyarakat.

Arief menjelaskan upaya stabilisasi pasokan dan harga daging ayam ras dilaksanakan untuk memberi manfaat bagi banyak pihak baik produsen, pedagang, hingga masyarakat.

"Sehingga, tidak hanya dilakukan di pasar tradisional dan ruang publik di Jabodetabek saja, namun juga di outlet-outlet penjualan daging ayam ras milik perusahaan yang tersebar secara nasional dan terus dikawal oleh teman-teman kita dari Satgas Pangan Polri," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Jahat

Jejak Penerbangan Husein Sastranegara Pindah ke Kertajati Sejak 2019******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejatinya mulai memindahkan penerbangan Bandara Husein Sastranegara, Bandung ke Bandara Kertajati, Majalengka pada 2019 lalu. Namun, hal tersebut terbilang gagal dan akan diulang kembali pada Oktober 2023.

"Dimulai Oktober akan operasi penuh. Artinya, dari Bandara Husein Sastranegara akan digeser ke Kertajati, utamanya untuk yang pesawat jet," kata Jokowi di Bandara Kertajati, Selasa (11/7).

Selain pesawat jet, Jokowi berharap proses pemindahan penerbangan pesawat baling-baling dari Husein Sastranegara ke Kertajati dapat berjalan lancar, maksimal dalam satu tahun.

Namun, kepindahan itu tidak mulus. Bahkan, maskapai berbiaya murah (LCC) Citilink terpaksa menutup 3 rute penerbangan dari Kertajati.

Farin yang saat itu masih menjabat sebagai Corporate Communication Citilink merinci tiga rute yang ditutup, yakni Denpasar-Kertajati pulang pergi (PP), Palembang-Kertajati (PP), dan Medan-Kertajati (PP). Alasannya, penerbangan dari Bandara Kertajati sepi peminat.

"Penutupan rute ini dilakukan setelah adanya evaluasi bahwa saat ini sedang 'low season' sehingga tingkat keterisian kursi (seat load factor) menjadi cukup rendah di rute-rute tersebut," kata Citilink saat itu.

Sejatinya, Bandara Kertajati merupakan proyek strategis nasional (PSN). Namun, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengakui bahwa bandara internasional tersebut berstatus PSN yang belum sesuai harapan.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo mengatakan torehan buruk Bandara Kertajati kala itu dikarenakan belum rampungnya Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

"Kalau sukses, contohnya moda raya terpadu (MRT). Kalau yang belum sukses itu contohnya Bandara Kertajati. Saya mengangkat itu karena berkaitan langsung dengan Cisumdawu," kata Wahyu di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Senin (8/5).

Wahyu mengatakan pemerintah baru sadar akses ke Bandara Kertajati kurang setelah lapangan udara itu rampung. Hal ini menunjukkan ketidaksinkronan antara pembangunan bandara dengan akses jalannya.

Ia menegaskan seharusnya pembangunan bandara diikuti dengan ekosistemnya. Wahyu mengatakan ketidakberhasilan Bandara Kertajati bisa menjadi pembelajaran PSN berikutnya.

"Pada waktu bangun Kertajati, kita hanya bangun bandara. Padahal kalau bangun bandara kita harus bangun ekosistem, misalnya bagaimana penginapan untuk kru penerbangan tersebut, bagaimana kesiapan wilayah menyiapkan misalnya pemadam kebakaran dan hospital," jelas Wahyu.

"Kita belajar di Bandara Kulon progo (YIA), kita siapkan semua, termasuk ekosistem. Kita tetap belajar, tapi kita yakin bahwa pembangunan infrastruktur pasti ada dampaknya dan agak sulit kalau mencari kekurangannya," tutupnya.

Presiden Jokowi juga mengakui hal tersebut. Ia mengatakan Tol Cisumdawu memainkan peran penting dalam keberlangsungan Bandara Kertajati.

Sayang, Tol Cisumdawu yang dibangun sejak 2011 molor karena masalah pembebasan lahan. Jokowi mengakui pembangunan 12 tahun lamanya itu membuat Bandara Kertajati yang sudah rampung duluan kesulitan menunjukkan tajinya.

Kini, Jokowi sudah meresmikan tol Cisumdawu pada 11 Juli 2023. Ia berharap rampungnya tol dengan terowongan kembar sepanjang 472 meter itu bisa membantu Bandara Kertajati penuh sesak penumpang.

"Kita harapkan setelah jalan tol ini selesai, jalan tol Cisumdawu selesai, Bandara Kertajati Oktober (2023) nanti sudah operasional penuh. Sekarang sudah dimulai dengan penerbangan embarkasi haji untuk Jawa Barat dan beberapa penerbangan yang sudah masuk," harap Jokowi saat meresmikan Tol Cisumdawu.

"Saya melihat Bandara Kertajati yang didukung Tol Cisumdawu adalah airportmasa depan kita. Karena sekarang sudah mulai banyak keinginan negara-negara luar untuk masuk equity-nya, berpartner di Bandara Kertajati, baik mengoperasikan maupun meningkatkan trafficlalu lintas penerbangan yang ada," tutup Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Pak, saya akan bertengkar di rumah

Masih Berlaku, Pemberi Kerja Wajib Daftarkan Pekerja ke BPJS******

DPR resmi mengesahkan RUU tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023, Selasa (11/7) lalu.

Disetujuinya isi dari RUU Kesehatan dalam Sidang Paripurna DPR itu tidak mengubah esensi maupun implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Dalam Pasal 453 UU Kesehatan tidak menyebutkan adanya pencabutan pemberlakuan pada kedua undang-undang tersebut. Dengan demikian pelaksanaan Program Jaminan Sosial masih mengacu pada kepada UU SJSN dan UU BPJS.

Padahal, lanjut Timboel, fakta hukumnya seluruh pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, seperti yang diamanatkan UU SJSN dan UU BPJS serta regulasi operasionalnya di tingkat Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.

"Baik UU SJSN dan UU BPJS masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum untuk mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya di seluruh program jaminan sosial," tambah Timboel.

Timboel menyebut, argumentasi itu mungkin didasarkan pada interpretasi Pasal 100 RUU Kesehatan ayat (1). Pada ayat (1) tersebut mengamanatkan pemberi kerja wajib menjamin Kesehatan pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerjanya.

Demikian juga pada Pasal 100 ayat (3) disebutkan pemberi kerja wajib menanggung biaya atas penyakit akibat kerja, gangguan kesehatan, dan cedera akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sini, Timboel menggarisbawahi bahwa Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) tersebut merupakan kewajiban dasar pemberi kerja untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya.

"Karenanya, pasal tersebut tidak bisa diinterpretasikan bahwa UU Kesehatan tidak lagi mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan," tutur Timboel.

Menurut Timboel, kewajiban dasar pemberi kerja tersebut difasilitasi dan dibantu oleh Negara dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Sehingga bila ada pekerja mengalami sakit, cedera, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja, maka pembiayaannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Bila pemberi kerja tidak mendaftarkan dan membayarkan iuran para pekerjanya ke program jaminan sosial, lanjut Timboel, maka ada konsekuensi hukum berupa sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 UU BPJS juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013.

Selain itu, kata Timboel, amanat yang termaktub dalam UU SJSN dan UU BPJS untuk program JKN pun ditegaskan kembali pada Pasal 411 ayat 2 UU Kesehatan. Secara eksplisit Pasal 411 ayat 2 itu menyatakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat wajib bagi seluruh penduduk.

"Ini artinya seluruh penduduk termasuk pekerja wajib ikut program JKN," ujarnya.

"Sangat keliru bila ada pihak yang menginterpretasikan bahwa UU Kesehatan yang baru tidak mengatur terkait sanksi jika ada orang yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," tegas Timboel.

Karenanya, menurut Timboel, Pasal 17 UU BPJS juncto PP No 86/2013 tetap berlaku dan mengikat sebagai sanksi yang diberikan kepada seseorang yang tidak menjadi peserta JKN. Pun demikian juga sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan serta membayarkan iuran pekerjanya ke JKN dan seluruh program jaminan sosial yang dikelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Tentunya membaca UU Kesehatan harus juga membaca UU SJSN dan UU BPJS yang terkait dengan program JKN dan program JKK sehingga antara UU Kesehatan, UU SJSN, dan UU BPJS saling terkait satu sama lain dan saling melengkapi," tutup Timboel.

Sebelumnya Komisi IX DPR RI beralasan, tidak dimasukkannya BPJS Kesehatan dalam UU Kesehatan karena sudah ada ada UU tersendiri yang mengaturnya, yakni UU SJSN dan UU BPJS.

Komisi IX juga mengklaim setiap pemberi kerja tetap wajib mendaftarkan BPJS Kesehatan para karyawannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU BPJS.

"Jadi karena normanya sudah diatur di sana, maka di UU Kesehatan ini tidak mengatur itu (BPJS Kesehatan). Jadi pureUU Kesehatan ini hanya mengatur persoalan kesehatan," ujar Anggota Komisi IX Fraksi PDIP, Edy Wuryanto.