voucher gojek agustus 2022

Tangkap Alam Abadi

Pertamina Ungkap Dugaan Awal Kebakaran Kapal BBM di Mataram******

PT Pertamina International Shipping (PIS) mengungkap dugaan awal kebakaranKapal MT Kristin pengangkut BBM karena api yang berasal dari forecastleatau mooringdeckdepan.

Humas PIS Roberth Marcelino mengatakan insiden di perairan Kota Mataram, NTB itu terjadi saat kapal melakukan labuh jangkar.

Lihat Juga : Kapal Pengangkut BBM Pertamina Terbakar di Laut Mataram

Dalam proses evakuasi, tiga kru yang tengah melakukan operasional jangkar lompat ke laut terlebih dahulu dan saat ini masih dalam pencarian.

Sementara, 14 kru lainnya dipastikan selamat. Menurut Robert, saat proses evakuasi para kru kapal dibantu oleh nelayan sekitar.

"Kru kapal yang selamat saat ini berada di TBBM (terminal bahan bakar minyak) Ampenan," ujarnya.

Lihat Juga : TAIPANSuhail Bahwan, Taipan Muslim Berharta Rp40 T dari Oman

Robert mengatakan Tim Emergency Response PIS terus berkoordinasi dengan kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) setempat, Pelindo, dan otoritas lainnya untuk proses evakuasi, penanggulangan kru kapal, serta pemadaman.

"PIS menekankan perlunya mengutamakan dan menyerukan pentingnya aspek keselamatan dalam seluruh kegiatan operasional baik untuk kru kapal dan juga memastikan kargo muatan kapal," ujarnya.

Kapal MT Kristin merupakan kapal milik PT Hanlyn Jaya Mandiri yang saat ini tengah disewa oleh PIS untuk mengangkut BBM ke TBBM Ampenan dan TBBM Sanggaran.

Kapal MT Kristin terbakar di perairan yang tidak jauh dari Terminal BBM Ampenan Kota Mataram, NTB, Minggu (26/3) sekitar pukul 15.30 WITA.

"Kami mendapat laporan dari salah seorang warga bernama Dady Sukmawan yang kebetulan lagi di rumah orang tuanya di Kampung Bugis Ampenan yang dekat dengan lokasi kejadian," kata Humas Kantor SAR Mataram I Gusti Lanang Wiswananda.

Lihat Juga : AP II Bersuara soal Viral Alphard dan Mobil Bea Cukai di Apron Soetta

Hingga sore ini api masih terlihat menyala. Kapal juga sudah menjauh dari Depo Pertamina Ampenan untuk menghindari ledakan karena di sekitarnya juga ada perahu-perahu nelayan.

Ayah baptis Stadion

Sanggupkah Pengusaha Bayar THR Penuh Tanpa Dicicil?******

Pemerintah menegaskan pengusaha wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri dan tak boleh dicicil alias diberikan secara full.

Pemberian THR ini tertuang dalam Surat Edaran M/2HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh Perusahaan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan larangan mencicil pembayaran THR karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

Syaratnya, masa kerja mencapai 12 bulan lebih atau pun belum, yang nilainya diberikan secara proporsional.

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

"Misalnya, seorang pekerja upahnya Rp4 juta per bulan dan baru kerja enam bulan, maka pekerja tersebut berhak mendapatkan THR dengan perhitungan enam dibagi 12 sama dengan setengahnya lalu dikalikan Rp4 juta. Dari perhitungan tersebut, maka kira-kira si pekerja dapat THR sebesar Rp2 juta," Ida mencontohkan.

Sementara, besaran THR pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka THR dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Bila pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan akan mengikuti keputusan pemerintah.

Menurutnya, hingga saat ini tak ada kendala di anggotanya untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu.

"Insya Allah bisa, saya monitor sih mudah-mudahan nggak ada masalah. Insya Allah bisa kita bayarkan (THR) mungkin terlambat-lambatnya itu sekitar 18 April tapi kemungkinan 17 April bisa dibayar," jelas Hariyadi.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat untuk tahun ini pengusaha memang sudah sangat mampu memberikan THR secara penuh.

Sebab, kondisi perekonomian pun sudah pulih dan jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang masih ada dampak dari covid-19.

Selain itu, mobilitas masyarakat pun sudah dilonggarkan dan sejak akhir tahun lalu bahkan kebijakan PPKM telah dicabut. Artinya, kegiatan ekonomi hampir berjalan normal seperti sebelum ada pandemi.

"Tahun ini harusnya lebih baik karena kemampuan bayar pengusaha jauh lebih tinggi dan sudah ada pengurangan pembatasan sosial sehingga sektor yang tadinya mati suri dan kesulitan bayar karena pandemi saat ini bisa bayar tepat waktu dan lunas," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Bahkan, bila perlu pengusaha dipersilahkan untuk membayar THR lebih besar kepada pekerjanya. Apalagi yang lapangan usahanya pulih lebih cepat.

Pemberian THR yang lebih besar dibandingkan sebelumnya dinilai akan kembali menguntungkan pengusaha. Sebab, pekerja/buruh akan langsung membelanjakan tunjangan tersebut sehingga produk pengusaha akan laku dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

"Sektor yang terdampak dari belanja THR adalah makanan minuman, pakaian jadi, jasa transportasi dan pariwisata," jelasnya.

Perlu keringanan bagi industri yang belum pulih

Mimpi Besar Kelahiran Kembali Selama Tujuh Tahun

Rafael Alun Klaim Kekayaan Melesat karena Kenaikan NJOP******

Mantan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo mengklaim harta kekayaan miliknya tak bertambah sejak 2011. Menurutnya, pertambahan hanya terjadi pada nilai yang melesat karena peningkatan nilai jual objek pajak (NJOP), bukan karena ada penambahan.

Maka dari itu, ia pun heran dengan penyelidikan terhadap harta kekayaannya tersebut. Pasalnya semua harta itu diklaim selalu dilaporkan sejak 2011 lalu.

Bahkan, dirinya beberapa kali diklarifikasi mengenai asal muasal hartanya baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2016 dan 2021, serta Kejaksaan Agung pada 2012.

Rafael mengatakan semua perolehan hartanya sudah tercatat dalam surat pemberitahuan tahunan orang pribadi (SPT-OP) di Ditjen Pajak sejak 2002. Dia menjadi salah satu pegawai pajak yang memang ikut dalam program Tax Amnesty.

"Seluruh aset tetap tersebut sudah diikutkan program Tax Amnesty 2016 dan juga diikutkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 2022. Sehingga saat ini seharusnya sudah tidak menjadi masalah" kata Rafael.

Atas dasar itulah, Rafael mengaku keberatan dengan tudingan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang kini menimpa dirinya.

Bahkan dia juga mempersoalkan keterangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pemblokiran rekening konsultan pajak karena diduga membantunya melakukan TPPU adalah tak berdasar.

"Saya tidak pernah menggunakan jasa konsultan pajak. Jika memang diduga ada bantuan dari konsultan pajak mohon dijelaskan bantuannya seperti apa?" kata Rafael.

Walau begitu, Rafael mengaku tetap kooperatif dalam proses hukum bersama KPK. Hal ini dilakukan untuk membuktikan harta tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi.

Saat ini, KPK meningkatkan status kasus harta kekayaan tak wajar milik Rafael ke tahap penyidikan. Meski demikian KPK tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai temuan apa yang menjadi dasar peningkatan status kasus tersebut ke tahap penyidikan.

[Gambas:Video CNN]

Memasuki jalan iblis

Pengusaha Minta Pemerintah Kaji Rencana Larangan Iklan Rokok******

Asosiasi Perusahaan Pengiklan (APPINA) menolak rencana larangan total iklan rokok yang tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Pasalnya, revisi beleid itu dinilai mengancam keberlangsungan industri periklanan.

Ketua APPINA Eka Sugiarto menyatakan larangan iklan rokok akan berpengaruh terhadap 725.750 tenaga kreatif yang berkecimpung dalam perencanaan, pelaksanaan sponsorship, hingga marketing produk tembakau.

Eka menambahkan industri tembakau juga menyumbang besar terhadap periklanan nasional. Mengutip data Nielsen Indonesia, Eka menyebut industri tembakau menyumbang Rp4,5 triliun dari total belanja iklan nasional Rp135 triliun pada 2022.

Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Agung Suprio mengatakan pihaknya akan memantau iklan rokok di televisi sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS).

"Misalnya, aturan wajibnya ditayangkan iklan rokok mulai jam 10 malam sampai dengan 5 pagi, dengan asumsi tidak ada anak-anak yang menonton," kata Agung.

[Gambas:Video CNN]

Anda dan saya berbeda

Aturan Mobil Pejabat Masuk Apron Bandara Seperti Alphard Sri Mulyani******

Baru-baru ini beredar foto viral yang menunjukkan sebuah mobil Toyota Alphard dan mobil dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masuk ke area parkir pesawat (apron) Bandara Soekarno-Hatta. Belakangan diketahui mobil tersebut adalah kendaraan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Itu adalah protokol yang selama ini diberikan kepada saya dan kalau saya di Cengkareng biasanya memang sengaja ke kantor Bea Cukai untuk sekaligus menanyakan anak buah hari ini bagaimana," kata Ani di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (27/3).

Lantas bagaimana aturan mobil pribadi masuk ke apron bandara?

"Kegiatan keprotokolan yang dijalankan dipastikan sesuai SOP yang berlaku, termasuk mencakup antara lain pengaturan personel, perlengkapan serta penggunaan tanda Platform di kendaraan pada Daerah Keamanan Terbatas (DKT) dengan tetap mempertimbangkan keamanan dan keselamatan penerbangan," ujar Holik kepada CNNIndonesia, Minggu (26/3) lalu.

Kendati demikian, kendaraan pribadi tak bisa sembarangan masuk ke apron bandara.

Sesuai Pasal 344 poin (c)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dijelaskan setiap orang dilarang masuk ke dalam pesawat udara, DKT bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah.

Apabila melanggar, orang terkait akan mendapat sanksi berupa penjara hingga denda.

"Setiap orang yang masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)," tulis Pasal 435 UU 1/2009.

Berdasarkan Peraturan Menteri 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara, daerah pergerakan pesawat udara seperti apron termasuk pada DKT.

Artinya, area tersebut harus dilindungi dengan pembatas fisik, selalu diawasi, diperiksa pada selang waktu tertentu, dan diberi tanda peringatan (sign board) keamanan penerbangan.

Untuk masuk ke DKT memerlukan jalan masuk (access control point) dan dilakukan pengendalian jalan masuk (access control) oleh otoritas bandara.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar adalah surga

Menaker Minta Daerah Bentuk Posko Satgas Aduan THR Lebaran******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah meminta kepala daerah untuk membentuk posko komando satuan tugas atau posko satgas untuk melayani aduan seputar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023di daerah masing-masing.

Selain menerima aduan, posko satgas ketenagakerjaan ini juga melayani konsultasi serta penegakkan hukum terkait pembayaran THR di daerahnya.

"Dan saya minta itu (posko satgas ketenagakerjaan) diintegrasikan melalui website poskothr.kemnaker.go.id," ujar Ida dalam konferensi pers virtual, Selasa (28/3).

"Untuk tahun ini kita tentu belum tahu dan berharap karena kondisi ekonomi Indonesia semakin membaik, saya berharap tidak ada lagi cerita perusahaan tidak membayar THR," imbuhnya.

Ida mewajibkan pengusaha untuk membayar THR Lebaran 2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ucapnya.

Ida mengungkapkan THR ini diberikan untuk membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan dalam menyambut hari raya.

"Pemberian THR adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]