indodana terdaftar ojk

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

3 Dalih Garuda Sulit Tekan Biaya Penerbangan Haji ke Bawah Rp32 Juta******

Direktur Utama PTGarudaIndonesia (Persero) Irfan Setiaputra mengungkap tiga alasan sulitnya menurunkanbiaya penerbanganibadah haji2023 di bawah Rp32 juta per jemaah . Ini terkait harga avtur, asumsi kurs yang dipakai hingga biaya sewa pesawat.

Ia meminta semua pihak maklum karena harga itu tidak bisa turun lebih rendah lagi. Ia lalu merinci tiga isu besar yang dihadapi Garuda soal biaya penerbangan haji ini.

"Kami sampaikan berulang kali ke Kemenag bahwa ada tiga isu besar yang kami hadapi dengan angka-angka ini dan seperti tahun-tahun sebelumnya, kita ambil sedikit risiko dalam penghitungan ini," ungkapnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (14/2) lalu.

"Jadi asumsi yang kami pakai pertama adalah 93 cen per liter, jauh di bawah harga hari ini 97 cen," ujarnya.

Kedua, harga pesawat yang disepakati. Irfan mengatakan sesuai kesepakatan Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), harga pesawat yang disepakati menggunakan asumsi kurs Rp15.150 per dolar AS.

Ketiga, Garuda menggunakan harga sewa pesawat yang sama dengan 2019, dengan asumsi kondisi normal.

"Jadi mohon pengertian, kami memang akan hanya mengambil 2,5 persen margin, ada risiko di kami, tapi kami akan coba manage secara maksimal mengenai avtur, harga sewa pesawat, maupun exchange rate, sehingga bila diminta turun lagi, sudah Rp212.900, angka mana lagi pak?" ujar Irfan.

Awalnya, Kemenag mengusulkan biaya penerbangan haji Rp33,97 juta per jemaah. Namun, setelah berunding dengan Komisi VIII DPR RI dan sejumlah pihak terkait, usulan itu kembali turun meski hanya saja mentok di angka Rp32.743.992 juta per jemaah.

Garuda sebelumnya mengusulkan biaya penerbangan ibadah haji tahun ini sebesar Rp33,4 juta per jemaah.

Secara rinci usulan itu meliputi biaya langsung dan tidak langsung. Untuk biaya langsung terdapat harga BBM atau avtur sebesar Rp13,1, aircraft lease Rp12 juta, persiapan teknis operasi pesawat Rp812 ribu,liability insuranceRp7.000 ribu, extended operating hours Rp77 ribu.

[Gambas:Video CNN]

penghancur proses

Bahas Meikarta, Andre Rosiade Gebrak Meja di Depan Bos Lippo******

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade marah hingga menggebrak meja saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar soal Meikarta.

Ia marah karena kasus Meikarta tak kunjung selesai di mana para konsumen tidak mendapatkan unitnya. Konsumen bahkan dituntut oleh Meikarta.

"Kalau kita enggak bejek bapak, enggak kita panggil ke DPR, bapak injak itu orang-orang itu. Saya dengar 'oh kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim'. Makanya bapak berani," katanya, Senin (13/2).

"Ini Republik Indonesia bukan republik Lippo. Enggak ada yang bisa ngatur republik ini. Ini penting pak supaya paham itu oligarki. Kita hadapin," kata Andre sambil menggebrak meja.

Karena belum menemukan penjelasan detail terkait Meikarta, DPR akan memanggil CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady, untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah. Pemanggilan itu dijadwalkan berlangsung setelah masa reses DPR.

"Komisi VI DPR akan mengundang pihak terkait dari Lippo Group yaitu John Riady sebagai CEO PT Lippo Karawaci Tbk," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal dalam rapat tersebut.

Andre mengatakan pemanggilan Jhon Riyadi dilakukan pada Maret 2023, usai masa reses DPR. Ia juga mengusulkan agar anggota Komisi VI melapor ke masing-masing fraksi untuk membuat panitia khusus atau pansus Meikarta supaya tidak ada lagi pihak yang bertindak sewenang-wenang di Indonesia.

"Jangan sampai ada oligarki yang bisa berkehendak seenak perutnya di republik ini. Bisa ngatur-ngatur hukum, bisa ngatur-ngatur segalanya, sehingga bisa melakukan penekanan dan intimidasi kepada masyarakat," ujar Andre.

[Gambas:Video CNN]

Potong menembus langit

BPDPKS 'Seret' Kemendag soal Utang Subsidi Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyeret Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam pusaran utang subsidi Rp344,35 miliar ke pengusaha terkait minyak gorengmurah.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan pihaknya berpegang teguh pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

"BPDPKS membayar selisih antara harga keekonomian dengan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang disalurkan setelah BPDPKS menerima hasil verifikasi dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag," kata Eddy kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (15/2).

Di dalam Bab III Permendag Nomor 3 Tahun 2022 dijelaskan soal verifikasi adalah bagian dari rangkaian yang harus diselesaikan sebelum BPDPKS membayar uang selisih harga tersebut.

Secara khusus di bab tersebut, yakni pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa untuk memperoleh dana pembiayaan minyak goreng kemasan, pelaku usaha harus mengajukan permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan kepada BPDPKS.

Kemudian, di pasal 8 ayat 2 disebutkan permohonan itu disampaikan secara tertulis disertai laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap distributor atau pengecer yang berisikan nama, volume, dan harga dari yang diserahkan; dan faktur pajak.

Lebih lanjut, di pasal 9 ayat 3 dijelaskan bahwa verifikasi terhadap profil pelaku usaha dan jaringan distribusi dan verifikasi penyaluran minyak goreng kemasan meliputi: nama jaringan distribusi serta volume dan harga yang didistribusikan.

"Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan verifikasi dan BPDPKS," tulis pasal 10 ayat 1.

Kemudian, pasal 10 ayat 2 menegaskan bahwa hasil verifikasi tersebut digunakan sebagai dasar penentuan besaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan.

"Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal kepada Direktur Utama BPDPKS," tulis pasal 10 ayat 3.

Sementara itu, pasal 11 menyatakan bahwa pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan oleh BPDPKS dilakukan paling lambat 17 hari kerja setelah kelengkapan dokumen pembayaran berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada BPDPKS.

Dirut BPDPKS Eddy Abdurrachman menegaskan bahwa pihaknya akan membayar uang selisih harga tersebut sesuai dengan hasil verifikasi Kemendag, sebagaimana diatur dalam permendag.

Di lain sisi, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kasan menolak berkomentar soal utang Rp344,45 miliar tersebut. "Mohon maaf saya belum bisa komentar," jawabnya singkat saat dihubungi.

Padahal, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengeluh di hadapan Komisi VI DPR RI soal utang yang belum dibayarkan pemerintah tersebut.

Roy mengatakan uang rafaksi itu terkait penjualan minyak goreng kemasan seharga Rp14 ribu per liter di toko ritel pada Januari 2022 lalu. Ia mengatakan jumlah ritel Aprindo yang terlibat dalam penjualan itu mencapai 42 ribu.

Uang itu berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

Roy membeberkan bahwa pemerintah menugaskan Aprindo untuk menjual minyak goreng kemasan sebesar Rp14 ribu mulai 19 Januari 2022.

Padahal, menurutnya pengusaha ritel harus membeli minyak goreng kemasan dari distributor lebih dari Rp14 ribu per liter. Saat itu, produsen menjual minyak goreng kemasan dari Rp16 ribu-Rp20 ribu per liter.

Ia juga mempertanyakan terkait rafaksi yang belum dibayarkan kepada Menteri perdagangan Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu. Namun, Zulkifli saat itu mengatakan bahwa uang subsidi selisih harga untuk peritel itu sudah tidak berlaku.

Ini karena Pasal 3 Permendag Nomor 3 tahun 2022 berbunyi penyediaan minyak goreng satu harga hanya enam bulan.

"Jadi sangat disayangkan ketika ada pernyataan sudah tidak berlaku. Jadi nah karena sudah habis masa berlaku sehingga dikatakan tidak ada landasan regulasi untuk membayarkannya. Ini kami kaget sekaget-kagetnya dan bingung sebingung-bingungnya," ungkap Roy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (14/2).

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penganut Nyamuk

DPR Bakal Panggil John Riady Bulan Depan, Bahas Meikarta******

Komisi VI DPRakan memanggil CEO PT Lippo Karawaci TbkJohn Riady, untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah. Pemanggilan itu dijadwalkan berlangsung setelah masa reses DPR.

Hal ini lantaran DPR masih belum menemukan penjelasan yang detail usai rapat dengan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar pada Senin (13/2).

"Komisi VI DPR akan mengundang pihak terkait dari Lippo Group yaitu John Riady sebagai CEO PT Lippo Karawaci Tbk," Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal dalam rapat tersebut.

Ia juga mengusulkan agar anggota Komisi VI melapor ke masing-masing fraksi untuk membuat panitia khusus atau pansus Meikarta supaya tidak ada lagi pihak yang bertindak sewenang-wenang di Indonesia.

"Jangan sampai ada oligarki yang bisa berkehendak seenak perutnya di republik ini. Bisa ngatur-ngatur hukum, bisa ngatur-ngatur segalanya, sehingga bisa melakukan penekanan dan intimidasi kepada masyarakat," ujar Andre.

Sementara itu dalam rapat tersebut Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya, selaku pihak induk pengembang proyek Meikarta mengaku bahwa pemesanan apartemen Meikarta tidak mencapai 100 ribu unit seperti yang selama ini digemborkan.

Hal ini lantaran proyek Meikarta awalnya dipegang oleh konsorsium.

Saat itu, kata Ketut, konsorsium merekrut agen-agen properti yang ternyata melipatgandakan jumlah pemesanan demi mendapatkan komisi.

Namun, konsorsium itu disebut meninggalkan proyek Meikarta 2018. Pihak MSU dan Lippo kemudian melakukan audit terhadap pemesanan.

"Kami audit satu-satu ternyata kesimpulannya adalah pesanan yang benar-benar terjadi atau ada orang yang membeli yaitu 18 ribu," kata Ketut.

[Gambas:Video CNN]

Taojun

Produksi Minyak Makan Merah Molor Terkendala Penyaluran Dana Sawit******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM)Teten Masdukimengungkap produksi minyak makan merah belum terealisasi sesuai target. Pasalnya, koperasi sawit terkendala penyaluran dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Kami terkendala untuk aturan menyalurkan dana BPDPKS untuk koperasi petani sawit, ada permentan tapi rumit. Jadi sulit untuk dijalankan," ujar Teten dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, seperti dikutip Antara, Selasa (14/2).

Menurut Teten, produksi minyak makan merah yang sebelumnya ditargetkan bakal berproduksi pada Januari 2023 ini belum dapat terealisasi karena membutuhkan satu regulasi penunjang.

"Presiden perintahkan saya udah bikin perpres saja, jadi nanti mau di Maluku, Kalimantan dan akan mengubah struktur industri," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Teten menuturkan proyek percontohan (pilot project) minyak makan merah yang bakal beroperasi di tiga kabupaten di Sumatera Utara yakni Langkat, Asahan dan Deli Serdang serta Kalimantan akan menjadi kekuatan.

Harga minyak makan merah diperkirakan berkisar Rp9.000 per liter dengan mengikuti fluktuasi crude palm oil (CPO)dan tandan buah segar (TBS).

Lebih lanjut, Teten juga memastikan standar nasional Indonesia (SNI) untuk produk minyak makan merah telah terbit. Dalam praktiknya, produksi dikhususkan untuk koperasi, serta tidak diijinkan untuk industri besar.

Proyek percontohan yang didanai BPDPKS sebesar Rp70 triliun ini sebelumnya sempat dikhawatirkan Presiden Joko Widodo tidak dapat terserap oleh pasar. Namun, Malaysia disebut mulai memesan minyak makan merah itu.

[Gambas:Video CNN]

Dokter ajaib bereinkarnasi sebagai selir

Bos Garuda Buka Alasan Biaya Penerbangan Haji Sulit di Bawah Rp32 Juta******

Direktur Utama PT Garuda Indonesia(Persero) Irfan Setiaputra membongkar alasan maskapainya sulitnya menurunkan biaya penerbangan ibadah hajitahun ini.

Awalnya Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya penerbangan haji Rp33,97 juta per jemaah. Namun, setelah berunding dengan Komisi VIII DPR RI dan sejumlah pihak terkait, usulan itu kembali turun meski hanya saja mentok di angka Rp32.743.992 juta per jemaah.

Irfan pun meminta semua pihak maklum karena harga itu tidak bisa turun lebih rendah lagi. Pasalnya, ada tiga isu besar yang Garuda hadapi soal biaya penerbangan haji ini.

"Jadi asumsi yang kami pakai pertama adalah 93 cen per liter, jauh di bawah harga hari ini 97 sen," kata Irfan.

Kedua, harga pesawat yang disepakati. Ia mengatakan sesuai kesepakatan Kemenag dan BPKH, harga pesawat yang disepakati menggunakan asumsi kurs Rp15.150 per dolar AS.

Ketiga, Garuda menggunakan harga sewa pesawat sama dengan 2019 dengan asumsi kondisi normal.

"Jadi mohon pengertian, kami memang akan hanya mengambil 2,5 persen margin, ada risiko di kami, tapi kami akan coba managesecara maksimal mengenai avtur, harga sewa pesawat, maupun exchange rate, sehingga bila diminta turun lagi, sudah Rp212.900, angka mana lagi pak," ujar Irfan kepada para Fraksi di Komisi VIII DPR RI.

Garuda sebelumnya mengusulkan biaya penerbangan ibadah haji tahun ini sebesar Rp33,4 juta per jemaah.

Secara rinci usulan itu meliputi biaya langsung dan tidak langsung. Untuk biaya langsung terdapat harga BBM atau avtur sebesar Rp13,1, aircraft leaseRp12 juta, persiapan teknis operasi pesawat Rp812 ribu, liability insuranceRp7.000 ribu, extended operating hoursRp77 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian parking feesebesar Rp290 ribu, landing feeRp494 ribu, over flyingRp251 ribu,route chargeRp479 ribu, ground handlingRp547 ribu, cateringpenerbangan Rp464 ribu, biaya crew expenseRp401 ribu, hotac crewRp183 ribu, dan transportasi penumpang darat Rp141 ribu. Biaya langsung ini jika ditotal sebesar Rp29,3 juta.

Sementara, untuk biaya tidak langsung yang tercantum dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) meliputi ground staff salaryRp106 ribu, duty trip and hotacRp222 ribu, crew recruitment trainingRp62 ribu, dan insurance pax Rp19 ribu.

Lebih lanjut, terdapat remote terminal and system facility(di Arab Saudi) Rp227 ribu, pilgrim serviceRp1,1 juta, dan baggage handling serviceRp227 ribu. Secara akumulatif, biaya tidak langsung mencapai Rp2,09 juta.

Untuk keuntungan yang diambil Garuda, mereka mematok 2,5 persen dari keseluruhan biaya. Artinya, keuntungan itu hanya Rp815 ribu.