slot gacor gampang

Fu Xian terlahir kembali di kota

Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi Dewan Komisaris Susi Air******

Susi Air resmi menunjuk eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang sebagai komisaris perusahaan.

Maskapai penerbangan milik Susi Pudjiastuti itu juga menunjuk Nadine Kaiser sebagai salah seorang direktur dan Melinasary sebagai kepala operasi.

"Dewan dan Staf Susi Air dengan bangga mengumumkan penunjukan Direktur terbaru kami, Ibu Nadine Pascale Kaiser. Selain itu, kami sangat senang menyambut anggota Dewan Komisaris yang baru, Bapak Rasamala Aritonang, dan Kepala Operasi kami yang baru, Ibu Melinasary," tulis perusahaan melalui akun Instagram resmi seperti dikutip pada Rabu (7/12).

"Terlepas dari tantangan pandemi, Susi Air tetap kuat dan saya berkomitmen untuk bekerja dengan dewan komisaris lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan terus berkembang di tahun-tahun mendatang," ujarnya.

Sementara itu, Nadine Kaiser yang merupakan anak dari Susi Pudjiastuti mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras dan dedikasi semua pihak dalam maskapai selama menghadapi pandemi.

Ia pun berkomitmen untuk memberikan dedikasi kepada Susi Air.

"Sebagai direktur Susi Air, saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh pendiri dan mentor kami, Ibu Susi Pudjiastuti, dan saya berkomitmen untuk memimpin melewati krisis ini dan menuju masa depan yang lebih cerah," ujar Nadine.

Adapun Susi Air juga menunjuk Melinasary sebagai kepala operasi. Sebelumnya, ia memang mengelola operasi maskapai tersebut sebagai manajer.

[Gambas:Video CNN]

Pemurni Harta Karun Kecil Komik Amerika

RUU Perkoperasian, Pinjol 'Ngaku' Koperasi Akan Dipidana 3 Tahun******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan pelaku praktik koperasiyang menyimpang bakal terancam sanksi pidana hingga 3 tahun. Hal itu akan diatur dalam UU Perkoperasian yang baru sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1992.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi mengungkapkan regulasi yang ada saat ini hanya memberi wewenang pihaknya untuk menjatuhkan sanksi administratif, seperti teguran dan pencabutan izin, yang tidak menimbulkan efek jera.

"Terkait dengan praktik-praktik koperasi yang menyimpang, pihak-pihak yang 'memakai' koperasi sebagai jubah bisnis padahal praktiknya rentenir, pinjol ilegal, dan sebagainya, bisa terjadi karena di dalam regulasi tidak ada sanksi pidana," ujar Zabadi dalam Diskusi Santai dengan Redaktur Media di Jakarta pada Rabu (7/12).

Aturan serupa juga sudah diterapkan pada sektor lain seperti perbankan dan asuransi

"Kami tentu tidak ingin mengedepankan sanksi pidana sebagai isu utama, tidak. Tapi, isu utamanya adalah jangan sampai orang yang tidak bertanggung jawab hanya menggunakan koperasi sebagai jubah padahal praktiknya bertentangan dengan prinsip koperasi," terangnya.

Dalam RUU perkoperasian, jelas Zabadi, sanksi denda bagi pelaku praktik koperasi menyimpang diusulkan berkisar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar dan sanksi pidana berkisar 1 tahun hingga 3 tahun. Adapun hukuman terberat akan dijatuhkan pada pelaku yang menyalahgunakan nama koperasi.

Bentuk LPS Koperasi

Pada kesempatan yang sama, Zabadi juga mengungkap usul pembentukan lembaga penjaminan simpanan (LPS) bagi koperasi simpan pinjam (KSP) dalam RUU Perkoperasian.

Menurut Zabadi, keberadaan LPS koperasi akan mencerminkan komitmen esensial dari negara untuk melindungi simpanan anggota koperasi dan menempatkan KSP setara dengan lembaga keuangan lain.

Tahun ini saja, sambung Zabadi, sudah terungkap delapan koperasi simpan pinjam (KSP) bermasalah yang menimbulkan kerugian masyarakat karena gagal bayar hingga Rp26 triliun.

Delapan koperasi tersebut terdiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda dan KSP Timur Pratama Indonesia.

Dengan memiliki lembaga penjaminan, simpanan anggota bisa terlindungi. Adapun mekanisme penjaminannya saat ini masih digodok.

"Kami masih akan mematangkan kembali terkait LPS ini," ujarnya.

RUU perkoperasian sendiri merupakan kelanjutan dari putusan MK yang membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Menurut Zabadi, ruu ini bersifat mendesak dan dibutuhkan untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 yang sudah out of datedlantaran sudah berusia 30 tahun.

Ia menargetkan pembahasannya dengan DPR bisa dilakukan awal tahun depan. Pasalnya, meski tidak masuk Prolegnas 2023, ruu ini bersifat kumulatif terbuka alias dapat diajukan berdasarkan kebutuhan.

"Kami harapkan di awal 2023 kami sudah bisa masuk (pembahasan dengan DPR)," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

Pemprov DKI Hadirkan Fitur untuk UMKM Jakarta Jakpreneur di JAKI******

Merespons antusiasme warga Jakarta atas kehadiran Jakpreneur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghadirkan akses yang mempermudah informasi terkait Jakpreneur di aplikasi JAKI.

Sebagai perwujudan program yang mewadahi jiwa kreatif dan inovasi dalam memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Jakpreneur memiliki enam fitur di JAKI. Fitur tersebut mencakup pelatihan, pendampingan pemasaran, permodalan, perizinan, serta produk.

Pemprov DKI dalam rilisnya menyatakan bahwa keenam fitur di atas merupakan fitur pintasan yang langsung terhubung dengan website Jakpreneur, sehingga informasi yang didapatkan akurat.

Tampilan antar muka Jakpreneur dalam aplikasi JAKI. (Foto: Arsip JSC)

Fitur Jakpreneur sendiri hadir di menu Usaha bareng Jakpreneur, yang bisa ditemukan di bagian bawah laman utama JAKI. Pada kiri atas menu Usaha bareng Jakpreneur, terdapat fitur Pelatihan yang memungkinkan pengguna melihat daftar pelatihan guna meningkatkan keahlian teknis produksi dan pengembangan usaha, serta mengecek masing-masing jadwal.

Fitur kedua, yakni Pendampingan yang menampilkan beragam jenis pendampingan bagi anggota JakPreneur, misalnya pembuatan katalog produk, izin usaha, pemasaran produk, akses permodalan, pembuatan laporan keuangan, bantuan ide kreatif, dan bantuan penyelesaian permasalahan usaha.

Fitur ketiga adalah Pemasaran, yang menyediakan jadwal dan informasi lengkap dari seluruh kegiatan Jakpreneur pada bulan serta tahun pilihan pengguna. Fitur keempat adalah Permodalan, yang memuat informasi pemodal dengan bunga ringan yang sudah tergabung dengan Jakpreneur, seperti Bank DKI, KoinWorks, dan Pegadaian.

Di fitur yang sama, pengguna bisa melihat persyaratan serta skema kredit dari masing-masing pemodal, dan langsung mengajukan pembiayaan.

Fitur berikutnya adalah Perizinan, di mana tercantum ragam jenis usaha yang bisa mendapatkan izin usaha. Jenis usaha itu adalah Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Makanan Dalam (MD), Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP), Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari Kemenkumham.

Terakhir, adalah fitur Produk yang ditujukan untuk pengguna yang ingin membeli produk dari UMKM yang tergabung dalam Jakpreneur. Melalui fitur Produk, pengguna dapat langsung melihat produk UMKM yang dikelompokkan berdasar kategori produk, harga produk, hingga mendapatkan informasi kontak dari wirausahawan.

Ribuan hati

Biaya Perawatan Covid China Melonjak Capai Rp3.783 T******

Biaya perawatancovid-19 di Chinamelonjak 13 persen hingga mencapai Rp1,75 triliun yuan atau setara dengan US5 miliar atau Rp3.783 triliun (asumsi kurs Rp15.441 per dolar AS)dalam 10 bulan pertama 2022.

Lonjakan ini menjadi angka terbesar di antara semua jenis pengeluaran pemerintah. Dari awal pandemi hingga April 2022, pemerintah telah melakukan 11,5 miliar tes di China. Tetapi jumlah sebenarnya berpotensi jauh lebih tinggi.

Naiknya biaya perawatan covid-19 tersebut membuat pemerintah daerah di China yang ditugasi melakukan tes massal covid-19 dan memberlakukan kebijakan lockdownterpaksa mengurangi layanan vital lainnya. Mereka mengaku kekurangan uang.

Associate di China Center Universitas Oxford George Magnus mengungkapkan risiko stabilitas keuangan akan meningkat jika lockdowndan tes massal terus dilakukan.

"Pemerintah daerah berada di bawah tekanan besar dari biaya mempertahankan nol-covid, dan kita sudah dapat melihat ini melalui keberlanjutan utang beberapa entitas. Termasuk (dalam) kasus di mana layanan publik dikurangi, aset atau layanan lokal dijual dan sebagainya," ujar George dilansir dari CNN Business, Senin (5/12).

Kurangnya uang yang dialami oleh pemerintah daerah salah satunya juga dipicu oleh minimnya pendapatan yang sangat bergantung pada penjualan tanah, yang kini berada di posisi lebih rentan dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Data Kementerian Keuangan China menyebutkan pemerintah daerah membelanjakan 11,8 triliun yuan (US,65 triliun setara Rp25.373 triliun, asumsi kurs Rp15.378). Angka ini lebih besar dari pendapatan yang mereka peroleh antara Januari dan Oktober.

Di sisi lain, lonjakan biaya perawatan covid-19 itu membuat utang pemerintah China membengkak dan berimbas langsung terhadap kesehatan ekonomi China.

Lonjakan utang tersebut Ini tidak hanya meningkatkan risiko gagal bayar utang kota, tetapi juga menekan kemampuan pemerintah untuk memacu pertumbuhan, menstabilkan lapangan kerja, dan memperluas layanan publik.

Selama tiga tahun terakhir, pemerintah daerah menanggung biaya pengendalian pandemi. Mereka harus membayar untuk pengujian massal reguler, karantina wajib, dan layanan lain selama lockdownyang sering terjadi. Hal ini mengakibatkan pengeluaran melonjak ketika pendapatan mengalami stagnasi.

Sementara, pada saat yang sama pemerintah daerah mengalami kekurangan pendapatan karena pengeluaran yang besar.

DBRS Morningstar, lembaga pemeringkat kredit global yang berbasis di Toronto, mengatakan awal bulan ini bahwa defisit pemerintah daerah yang tinggi menjadi perhatian utama.

Termasuk apa yang disebut utang tersembunyi. Sebab, sebagian dari utang ini tidak pernah diakui secara resmi di neraca pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Bab dari masa lalu

Penerbangan di Bandara Juanda Tak Terganggu Erupsi Gunung Semeru******

Penerbangan di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, tidak terganggu adanya erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur.

Stakeholder Relation Manager AP I Juanda Yuristo mengatakan sejauh ini penerbangan di Bandara Internasional Juanda Surabaya masih normal.

"Info dari teman-teman Apron Movement Controller (AMC) per jam 16.11 WIB tidak ada penerbangan yang terdampak, Bandara Juanda beroperasi normal," ujarnya saat dikonfirmasi di Sidoarjo, Minggu (4/12)

Sekretaris Perusahaan AirNav Indonesia Rosedi dalam keterangan tertulis menyatakan pihaknya telah mengeluarkan peringatan ASHTAM No VAWR3537 untuk wilayah yang terdampak erupsi yaitu Bandara Internasional Juanda Surabaya dan Bandara Abdurahman Saleh Malang.

Lihat Juga : 1.979 Warga Mengungsi Akibat Erupsi Gunung Semeru

"Berdasarkan hasil koordinasi dan pemeriksaan sementara di lokasi tersebut, kondisi personel, bangunan dan fasilitas navigasi penerbangan dalam kondisi aman, termasuk landas pacu untuk aktivitas take offmaupun pendaratan pesawat," ujarnya.

Ia mengatakan hingga pukul 13.30 WIB operasional penerbangan dan pelayanan navigasi penerbangan di Bandara Juanda dan Abdurrahman Saleh berjalan normal.

"Personel Cabang Surabaya dan Malang terus bersiaga untuk mengantisipasi adanya kemungkinan lain erupsi, terlebih, Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang cukup sering diguncang gempa, erupsi dan awan panas," ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga : PVMBG Buka Suara Soal Potensi Tsunami di Jepang Imbas Erupsi Semeru

Pada Minggu sekitar pukul 02.46 WIB dilaporkan telah terjadi erupsi Semeru yang disertai awan panas guguran (APG) mencapai 1.500 meter di atas puncak dan menyebabkan sejumlah gempa letusan selama periode 02.46- 06.00 WIB.

Kelahiran kembali Naruto

Cara Daftar Jakpreneur yang Bikin Usaha Makin Moncer******

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong pelaku usaha mikro, kecil menengah (UMKM) di Jakarta memajukan usahanya dengan bergabung dengan Jakpreneur. Sebab, program ini memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha di Jakarta.

Jakpreneur, platform milik Pemprov DKI Jakarta yang mewadahi masyarakat kreatif dan inovatif bisa memajukan usaha berskala UMKM. Dengan begitu, diharapkan UMKM yang ikut program Jakpreneur bisa mengembangkan potensi bisnisnya dan meningkatkan perekonomian Jakarta.

Selain itu, melalui Jakpreneur para pelaku UMKM di Jakarta bisa mendapatkan berbagai manfaat seperti ilmu berwirausaha, memperoleh pendampingan usaha, dapat mengikuti bazar/pameran secara gratis, fasilitas sertifikasi Halal, BPOM sampai HKI, cara membuat laporan keuangan dan akses permodalan. Dengan demikian, Jakpreneur punya banyak manfaat bagi pelaku usaha. Bahkan, program ini bisa membantu para pelaku usahanya makin maju dan berkembang dari sebelumnya.

Sementara syarat mendaftar Jakpreneur sebagai wirausaha naik kelas antara lain, memiliki KTP DKI Jakarta; bukti kepemilikan usaha; dan surat pernyataan rencana mengembangkan usaha yang dapat berupa pernyataan secara daring melalui website Jakpreneur.

Bukan hanya itu, wirausaha pemula dan wirausaha naik kelas yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta bisa mendaftar sebagai peserta Jakpreneur dengan syarat:

- Berdomisili serta beraktivitas di Jakarta paling sedikit dua tahun, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah; dan

- Mendapat fasilitas kegiatan yang berkolaborasi dengan lembaga atau pihak lainnya.

Berikut Tata Cara Daftar Jakpreneur

Berikut cara mendaftarkan usahakamu untuk mengikuti program Jakpreneur.

1. Buka laman jakpreneur.jakarta.go.id.

2. Klik tombol "Daftar".

3. Pilih "Warga DKI Jakarta" bila KTP kamu terdaftar di DKI Jakarta atau pilih "Warga Non DKI Jakarta" bila KTP kamu terdaftar di luar DKI Jakarta. Setelah itu, isi data diri dan klik "Daftar".

4. Jika memilih "Warga Non DKI Jakarta", kamu diminta mengunggah data dan berkas tambahan. Pilih SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) peminatan sesuai dengan kategori usaha yang kamu jalankan.

5. Jika pendaftaran sudah divalidasi, cek e-mail balasan yang berisi user akses untuk login ke sistem.

6. Buka kembali laman jakpreneur.jakarta.go.id. Klik tombol "Masuk".

7. Masukkan user id dan password yang sudah dikirimkan melalui email.

8. Pilih harapan bergabung pada form pendaftaran peserta. Centang pula surat pernyataan.

9. Jika kamu memilih harapan bergabung Wirausaha Pemula, lengkapi isian form untuk Wirausaha Pemula.

10. Jika kamu memilih harapan bergabung Wirausaha Naik Kelas, lengkapi isian form untuk Wirausaha Naik Kelas.

11. Jika kamu memilih harapan bergabung Wirausaha Pemula, pilih pelatihan sesuai kategori usaha. Lalu, centang Surat Pernyataan dan klik "Simpan".

12. Jika kamu mengklik tombol pelatihan, akan muncul daftar pelatihan dari SKPD. Pilih pelatihan yang kamu inginkan. Tekan tombol "OK".

13. Setelah memilih pelatihan, checklist pernyataan. Klik "Simpan".

14. Di laman, akan muncul pelatihan yang kamu pilih. Berikutnya, tahap pemberkasan. Kamu akan diinfokan jadwal dan lokasi pemberkasan. Jika perlu, kamu masih bisa mengubah harapan bergabung atau jenis pelatihan pada lama ini dengan klik tombol "Ganti Harapan Bergabung".

15. Jika sudah dilakukan set jadwal pelatihan dan pendamping oleh user Kepala Satuan Pelaksana Tugas (Kasatpel), maka tahapan selanjutnya adalah pelatihan. Kamu akan memiliki pendamping dalam proses kewirausahaan.

16. Jika hasil verifikasi pada tahapan yang kamu ikuti sudah ada, silakan pilih tahapan selanjutnya sesuai kebutuhan.

17. Kamu bisa pilih tahapan yang ingin kamu selesaikan pada menu Tahapan. Setelah itu, klik "Ajukan" untuk mengirim permintaan tahapan ke pendamping Anda.

Diharapkan program Jakpreneur bisa meningkatkan perekonomian Jakarta pada masa pandemi ini dapat segera bangkit.

Sebelum mendaftar, Anda bisa akses fitur Pelatihan, Pendampingan, Pemasaran, Pemodalan, Perizinan, dan Produk Jakpreneur lewat aplikasi JAKI.